Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Wall Street Ditutup Menghijau, Investor Cermati Data Inflasi AS

    Wall Street Ditutup Menghijau, Investor Cermati Data Inflasi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada Kamis (18/12/2025) waktu setempat setelah data inflasi yang lebih lunak dari perkiraan memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.

    Melansir Reuters pada Jumat (19/12/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 164,24 poin atau 0,34% ke level 48.050,21. Indeks S&P 500 menguat 67,33 poin atau 1,01% ke posisi 6.788,76, sementara Nasdaq Composite melonjak 371,90 poin atau 1,64% ke level 23.065,22.

    Ketiga indeks utama tersebut bangkit dari posisi terendah dalam tiga pekan yang tercapai pada Rabu (17/12/2025) lalu. Indeks Russell 2000, yang mencerminkan kinerja saham berkapitalisasi kecil dan sensitif terhadap suku bunga, turut menguat 1%.

    Sebanyak tujuh dari 11 sektor di indeks S&P 500 mencatatkan kenaikan, dipimpin sektor consumer discretionary yang melonjak 1,9%. Saham Lululemon Athletica melesat 4,8% setelah laporan menyebut investor aktivis Elliott telah mengakuisisi lebih dari US$1 miliar saham di perusahaan pakaian olahraga tersebut.

    Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS yang dirilis tertunda menunjukkan inflasi lebih rendah dari perkiraan hingga November. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (Bureau of Labor Statistics/BLS) tidak merilis perubahan inflasi bulanan akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari yang menghambat pengumpulan data Oktober.

    “Laporan CPI yang konstruktif ini mulai meredakan tekanan bagi pembuat kebijakan dan berpotensi membuat mereka lebih nyaman memangkas suku bunga tahun depan,” ujar Kepala Riset Pasar Modal U.S. Bank Asset Management Group, Bill Merz.

    Namun, dia menekankan perlunya konfirmasi lanjutan pada data bulan berikutnya untuk memastikan tidak ada distorsi akibat penutupan pemerintahan.

    Dari sisi tenaga kerja, laporan klaim awal tunjangan pengangguran menunjukkan jumlah pengajuan baru turun pekan lalu, membalikkan lonjakan pada pekan sebelumnya dan mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil pada Desember. 

    Sebelumnya, laporan ketenagakerjaan resmi menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS kembali menguat pada November, sementara tingkat pengangguran naik ke 4,6%.

    Pelaku pasar kini memperkirakan peluang sebesar 58% bagi langkah kebijakan moneter yang lebih dovish dari The Fed pada Maret mendatang, berdasarkan CME FedWatch Tool.

    Di sektor teknologi, saham Micron Technology melonjak 13% setelah perusahaan memproyeksikan laba kuartalan hampir dua kali lipat dari perkiraan analis, ditopang kuatnya permintaan terkait AI. 

    Saham perusahaan memori lainnya seperti SanDisk dan Western Digital juga menguat, mendorong indeks Philadelphia SE Semiconductor naik 3,2%.

    Meski demikian, belanja besar perusahaan yang didanai utang untuk pengembangan teknologi AI, serta ketidakpastian strategi monetisasinya, masih membayangi selera risiko investor sepanjang kuartal ini.

  • Industri Telko Minta Regulasi AI Pro-Pemain Lokal, Belajar dari Kasus Whatsapp Cs

    Industri Telko Minta Regulasi AI Pro-Pemain Lokal, Belajar dari Kasus Whatsapp Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor industri telekomunikasi mendesak agar pemerintah Indonesia mengesahkan regulasi Kecerdasan Artifisial (KA) yang memberi proteksi pada pemain domestik. 

    Fokus utamanya adalah memastikan adanya medan permainan yang sama bagi pelaku lokal untuk mencegah disrupsi masif yang pernah dialami oleh industri tersebut di masa lalu.

    VP Head of Ecosystem Regulatory Affairs PT Indosat Tbk Machdi Fauzi mengatakan bahwa mereka berharap kebijakan dari pemerintah nantinya akan mengatur dengan jelas tentang bagaimana percepatan ekosistem AI di Indonesia.

    “Kita agak sedikit trauma dengan kejadian masa lalu,” ujar Machdi dalam acara Diskusi Publik Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Pijakan Untuk Berdikari di Bisnis Indonesia Kamis (18/12/2025).

    Dia menyampaikan industri telekomunikasi dulu pernah mengalami masa gelap di masa lalu. Penyedia layanan Over-The-Top (OTT) seperti WhatsApp mampu menghancurkan pendapatan dari layanan telepon dan SMS yang sebelumnya sangat besar. 

    Kekhawatiran ini menjadi landasan mengapa regulasi AI harus diatur pemerintah sedemikian rupa agar pemain luar dapat masuk dengan ketentuan yang memang diatur dengan sangat baik, sementara pemain di dalam negeri juga terproteksi, ujarnya.

    Meskipun proteksi menjadi perhatian, kebijakan tersebut diharapkan tidak bersifat mengisolasi, melainkan terbuka namun dengan syarat yang jelas.

    Di samping perlindungan pasar, urgensi pengembangan AI lokal juga didorong oleh aspek teknis, yakni keunikan data di Indonesia. 

    Akademisi Binus University Nurul Qomariah menyatakan model AI impor yang dilatih dengan data Barat seringkali bias dan tidak efektif untuk konteks lokal, terutama di sektor kesehatan.

    Dia menceritakan kasus di rumah sakit lokal dimana model AI impor gagal mendeteksi penyakit umum Indonesia karena ketidaksesuaian data pelatihan. “Akhirnya memang kebutuhan kita harus difasilitasi dari dalam negeri karena unik gitu,” ujarnya dalam acara yang sama.

    Nurul juga memaparkan inovasi AI yang tumbuh di ekosistem akademik juga harus diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar nasional, sehingga Indonesia dapat memasok kebutuhan dalam negeri dengan inovasi dari dalam sendiri (Muhammad Diva Farel Ramadhan).

  • Inflasi AS Turun di Bawah Ekspektasi, Beban Biaya Hidup Masih Tinggi

    Inflasi AS Turun di Bawah Ekspektasi, Beban Biaya Hidup Masih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Amerika Serikat melambat di bawah perkiraan hingga November 2025, tetapi lonjakan harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan listrik tetap menekan daya beli rumah tangga.

    Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) yang dilansir dari Reuters pada Jumat (19/12/2025) mencatat, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI) AS pada November 2025 naik 2,7% (year on year/YoY). Catatan tersebut melambat dibandingkan kenaikan 3,0% dalam 12 bulan hingga September 2025. 

    Angka tersebut berada di bawah proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 3,1%. Adapun, CPI tercatat meningkat 0,2% dalam periode dua bulan hingga November 2025.

    BLS menyatakan tidak dapat memberikan panduan spesifik kepada pengguna data untuk menavigasi hilangnya observasi pada Oktober 2025. 

    Sebagai informasi, data CPI umumnya dikumpulkan sepanjang bulan. Namun, penutupan pemerintahan federal (government shutdown) selama 43 hari menyebabkan pengumpulan data tertunda hingga paruh kedua November 2025, bertepatan dengan periode diskon musim liburan.

    Penutupan pemerintahan juga membuat BLS tidak dapat merilis perubahan inflasi bulanan untuk November karena sebagian besar data Oktober 2025 tidak terkumpul. Bahkan, rilis CPI Oktober dibatalkan sepenuhnya, menjadi kali pertama BLS tidak menerbitkan data CPI bulanan.

    Para ekonom memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan berlebihan dari laporan yang dinilai “berlubang-lubang” tersebut. Diskon akhir tahun untuk produk seperti pakaian dan peralatan rumah tangga diduga turut memberi bias penurunan pada data inflasi.

    “Laporan ini tidak hanya berisik dan penuh celah, tetapi juga memberikan gambaran inflasi yang bias ke bawah,” kata Kepala Ekonom EY-Parthenon, Gregory Daco.

    Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan para pembuat kebijakan akan mencermati data ekonomi yang tertunda dengan hati-hati dan sikap skeptis, mengingat gangguan pengumpulan data selama penutupan pemerintahan

    Meski demikian, pejabat Gedung Putih segera merespons rilis laporan tersebut. Penasihat ekonomi utama Trump menyebut data CPI sangat bagus, beberapa jam setelah presiden menyampaikan pidato nasional yang menyoroti isu keterjangkauan harga. 

    Biaya Hidup Jadi Tantangan Trump

    Biaya hidup diperkirakan tetap menjadi isu politik menjelang 2026, ketika Trump dan Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas Kongres AS.

    Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi akan kembali meningkat pada Desember, seiring pelaku usaha masih meneruskan kenaikan biaya akibat tarif impor kepada konsumen. Selain itu, pertumbuhan pesat pusat data kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan mendorong permintaan listrik.

    Kebijakan tarif impor Trump telah mendorong kenaikan harga sejumlah barang, meski dampaknya berlangsung bertahap. 

    Kepala Ekonom AS Pantheon Macroeconomics, Samuel Tombs, memperkirakan sekitar 40% tarif telah diteruskan ke konsumen hingga September dan angka tersebut berpotensi naik menjadi 70% pada Maret.

    Harga daging sapi melonjak 15,8% (YoY) pada November—kenaikan terbesar sejak Juni 2020—dengan harga daging giling naik 14,9%. Harga kopi melonjak 18,8%. 

    Sementara itu, Trump telah memangkas tarif pada sejumlah komoditas, termasuk daging sapi, pisang, dan kopi, meski penurunan harga di tingkat konsumen diperkirakan membutuhkan waktu.

    Harga listrik naik 6,9%, tertinggi sejak April 2023. Sebaliknya, harga telur turun 13,2%, sedangkan harga bensin naik 0,9%. Harga kendaraan baru naik tipis 0,6% karena produsen menyerap sebagian biaya terkait tarif.

    “Meski inflasi inti terlihat positif, konsumen kemungkinan masih merasa tertekan karena harga banyak kebutuhan pokok di luar perumahan tetap naik cepat,” ujar Kepala Ekonom Comerica Bank, Bill Adams.

    Trump, yang memenangkan pemilu presiden 2024 dengan janji menurunkan inflasi, dalam beberapa pekan terakhir bergantian meremehkan isu keterjangkauan harga, menyalahkan Mantan Presiden Joe Biden, dan menjanjikan manfaat kebijakan ekonominya mulai tahun depan.

    Pekan lalu, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,50%—3,75%, namun memberi sinyal biaya pinjaman tidak akan turun lebih jauh dalam waktu dekat sambil menunggu kejelasan arah pasar tenaga kerja dan inflasi.

    Di luar komponen pangan dan energi, inflasi inti naik 2,6% (YoY) pada November, terendah sejak Maret 2021. Inflasi inti tercatat naik 0,2% pada periode September hingga November.

    The Fed sendiri menjadikan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) sebagai acuan target inflasi 2%.

    Sementara itu, biaya perumahan—yang mencakup sewa dan tarif hotel—naik 0,2% dalam periode yang sama, angka yang dinilai sebagian ekonom kurang realistis mengingat komponen ini menyumbang lebih dari 40% inflasi inti.

    Kendati demikian, para ekonom menilai inflasi berpeluang melambat pada 2026 seiring meredanya dampak tarif dan melunaknya pasar tenaga kerja, yang turut menahan pertumbuhan upah dan inflasi jasa.

    Dalam laporan terpisah, Departemen Tenaga Kerja AS mencatat klaim awal tunjangan pengangguran turun 13.000 menjadi 224.000 pada pekan yang berakhir 13 Desember, mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil.

    “Inflasi memang melambat secara tren, meski data terbaru ini cenderung melebihkan perlambatan tersebut. Dikombinasikan dengan pasar tenaga kerja yang melunak, kami masih nyaman dengan peluang pemangkasan suku bunga pada Maret dan Juni tahun depan,” kata Ekonom Senior Wells Fargo, Michael Pugliese. 

  • Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

    Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek yakni Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai strategi pembiayaan APBN 2026. Bahkan, strategi itu sudah dilakukan sejak akhir 2025 ini.

    Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.

    Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB. 

    Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan. 

    “Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun,” terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025). 

    Sejak periode Oktober-Desember 2025 ini, Suminto menyebut DJPPR Kemenkeu sudah melengkapi kebutuhan SPN dengan tenor beragam di pasar yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

    Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyampaikan, penerbitan SPN lebih banyak bertujuan untuk agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien. 

    “Dengan saldo kas yang efisien, pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investor khususnya SPN dan SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investor,” paparnya. 

    Ide Dari Purbaya 

    Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah melontarkan ide untuk menerbitkan surat utang negara dalam jangka pendek lebih banyak. Salah satunya untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) lebih cepat. 

    Saat itu, dia menyebut tujuan penerbitan SPN guna mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk di rekening pemda setiap akhir tahun.  

    Purbaya menyebut setiap tahunnya pemda harus menyediakan Silpa sekitar Rp100 triliun untuk pendanaan pemerintahan awal tahun sembari menunggu penyaluran TKD dari pusat. Akan tetapi, dia memastikan sistem yang tengah digodok Kemenkeu itu tidak akan diterapkan pada awal tahun anggaran (TA) 2026.  

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat masih bisa untuk mempercepat penyaluran TKD kendati pendapatan negara masih minim di awal tahun. Dia menyebut akan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk membiayai kebutuhan TKD lebih cepat di awal tahun anggaran.  

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem pembiayaan dimaksud sedang dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas fiskal juga tengah melatih agar pasar keuangan terbiasa dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah.  

    “Kami bisa terbitkan surat utang jangka pendek, satu bulan, dua bulan tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di perbankan. Lebih baik seperti itu, uangnya habis nanti di awal tahun saya pastikan pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 [Januari] sudah dapat uangnya,” kata Purbaya, Oktober 2025 lalu. 

  • Pendidikan & Riset Jadi Fondasi Ekonomi

    Pendidikan & Riset Jadi Fondasi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    Peningkatan signifikan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Isu ini mengemuka di tengah tantangan brain drain, yakni keluarnya talenta terbaik Indonesia ke luar negeri yang berisiko mengurangi daya saing inovasi nasional.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyatakan bahwa pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    “Tanpa investasi pada ide dan inovasi, pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada kondisi steady state,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

    Stella menyampaikan hal itu dalam acara Human Development Synergy Forum: Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional.

    Acara tersebut digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Secara keseluruhan, isu utama dalam forum ini adalah mendorong pergeseran paradigma menuju brain gain dengan menarik talenta untuk kembali dan berkontribusi, serta brain circulation melalui pembangunan jejaring kolaborasi riset dan transfer pengetahuan dengan diaspora. Perubahan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo tentang penguatan SDM, sains, dan pendidikan.

    Lebih lanjut, Stella mengatakan, mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Paul Romer, investasi pada sumber daya manusia, pengetahuan, dan inovasi memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian.

    Menurutnya, kenaikan investasi riset sebesar 10% dapat meningkatkan PDB sekitar 0,2% dalam jangka pendek dan hingga 0,9% dalam jangka panjang.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk riset pada 2025 mencapai Rp3,2 triliun atau meningkat 218% ketimbang Rp1,47 triliun tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar ini karena Mendiktisaintek mendapatkan dana riset dari LPDP yang bisa disalurkan langsung kepada universitas.

    Stella menyampaikan bahwa pemerintah memiliki gagasan untuk membangun research university yang kuat dengan kualitas riset yang mumpuni, dan tidak hanya jumlah publikasi.

    Dia mencontohkan dampak ekonomi universitas riset global, seperti Stanford University, yang menghasilkan manfaat ekonomi tahunan sekitar US$2,7 triliun dan menciptakan jutaan lapangan kerja.

    “Ini bukan opini, melainkan fakta ekonomi,” katanya.

    Dia menggarisbawahi pula pentingnya strategi spesialisasi riset untuk mengejar ketertinggalan. “Jangan investasi kecil-kecil di semua bidang. Kita harus pintar mengatur investasi riset untuk spesialisasi di mana Indonesia punya niche,” katanya.

    Misalnya rumput laut. Indonesia adalah penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia dengan nilai pasar sebesar US$12 miliar. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena saat ini Indonesia masih menjual bahan mentah.

    Bagi Stella, isu penting lainnya soal riset dan inovasi adalah dukungan industri. Berdasarkan paparannya, di Eropa, swasta berkontribusi 59% terhadap dana riset, Amerika Serikat 63%, sementara China, Korea Selatan, dan Jepang lebih dari 75%.

    “Kita harus meyakinkan swasta bahwa investasi terhadap riset di universitas akan menghasilkan profit tinggi karena industri berbasis teknologi dan ide saintifik memiliki profit margin tertinggi,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menyebut akar persoalan daya saing inovasi Indonesia. Dia mengutip pandangan OECD yang menilai sistem pembelajaran Indonesia masih didominasi rote learning, yakni menghafal pengetahuan tanpa kemampuan menerapkan.

    Pola tersebut pada gilirannya menghasilkan inert knowledge yang merujuk kepada pengetahuan yang tidak terkonversi menjadi inovasi dan solusi nyata.

    “Kita masih memproduksi pengetahuan, belum mengaplikasikannya,” ujar Ojat seraya memberikan penekanan soal perlunya pergeseran menuju pembelajaran berbasis critical thinking serta sesuai dengan kebutuhan industri.

    Menurut data Global Innovation Index 2024 yang dirilis World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia berada di peringkat 55 dari 139 negara, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya.

    Posisi ini menempatkan Indonesia di urutan keenam di ASEAN, jauh tertinggal dari Singapura (peringkat 5), Malaysia (34), Vietnam (44), Thailand (45), dan Filipina (50).

    Peringkat input inovasi Indonesia berada di posisi 60, sementara output inovasi di peringkat 59. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara kapasitas riset dan hasil yang berdampak ekonomi.

    Executive Director Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI), Yenny Bachtiar, menekankan bahwa tantangan brain drain tidak seharusnya dimaknai sebagai kehilangan semata, melainkan peluang untuk membangun brain gain melalui kemitraan yang terarah dan berkelanjutan.

    “Kebijakan pendidikan dan riset harus dibangun dari data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Yenny menegaskan peran data sebagai “alat navigasi” kebijakan agar riset tidak berhenti di publikasi, melainkan berujung pada solusi pembangunan.

    Dari perspektif global, Program Manager Friedrich-Ebert Stiftung (FES), Rina Julvianty, menilai investasi berkelanjutan pada pendidikan, riset, dan inovasi—yang ditopang kemitraan multipihak—merupakan fondasi daya saing bangsa.

    Adapun FES memposisikan diri sebagai jembatan antara riset dan kebijakan publik, menghubungkan praktik baik internasional dengan kebutuhan nasional.

    Forum ini secara khusus menghadirkan dua dialog kebijakan, yakni Sesi bertajuk Brain Drain: Membangun Kemitraan Global dalam Pendidikan dan Riset untuk Masa Depan Indonesia, serta Benchmarking Kemitraan Global Dalam Pendidikan dan Riset.

  • KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    Bisnis.com, PEKANBARU – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, memberikan penjelasan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

    Ade Agus Hartanto mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK lebih bersifat silaturahmi sekaligus mempertanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kasus yang tengah beredar. Namun demikian, dia meminta agar penjelasan lebih detail disampaikan langsung oleh pihak KPK.

    “Kalau bahasanya tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait kasus yang masih beredar sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung bicara ke KPK,” kata Ade Agus Hartanto dalam rekaman video yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025) malam.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK juga membawa sejumlah berkas dari Kantor Bupati Indragiri Hulu. Disebutkan penyidik membawa dua koper, satu koper besar berwarna merah, serta satu koper kecil yang berisi dokumen.

    “Itu berkas-berkas. Secara spesifik saya kurang tahu isinya, karena memang mereka melakukan olah TKP. Namun ya, kita percayakan semua kepada KPK,” ujarnya.

    Ade Agus menjelaskan, berkas yang dibawa penyidik berasal dari Kantor Bupati Inhu dan jumlahnya cukup banyak. Selain koper, tim KPK juga membawa beberapa tas berisi dokumen.

    “Mereka juga membawa tas-tas, saya lihat, jadi saya tidak perhatikan satu per satu secara detail. Mungkin nanti akan diekspos oleh KPK,” katanya.

    Dia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, sebagai kepala daerah dan warga negara, dirinya siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Kita mendukung penegakan hukum. Apabila saya diperlukan dalam memberikan keterangan atau hal-hal lain untuk membuka masalah ini menjadi lebih terang, saya sebagai warga negara akan taat terhadap hukum yang ada. Kita tetap kooperatif. Apa pun yang ditetapkan, insyaallah kita siap,” tegasnya.

    Terkait keterkaitannya dengan tersangka Abdul Wahid, Ade Agus tidak menampik adanya hubungan dekat secara personal. Dia menyebut hubungan tersebut sudah terjalin lama dan bersifat kekeluargaan.

    “Saya memang dengan salah satu pihak tersangka (Abdul Wahid) memiliki hubungan baik dan dekat, sudah seperti abang kandung saya sendiri. Jadi wajar apabila saya dimintai keterangan terkait kedekatan selama ini,” katanya..

    Menurut Ade Agus, hubungan tersebut telah terjalin selama lebih dari 25 tahun. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.

    “Hubungan tersebut sudah hampir 25 tahun lebih kami bersama. Saya rasa hal itu wajar ketika saya dimintai dan ditanya-tanya tentang hubungan dan kedekatan tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

     “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025). 

  • KPK OTT di Kalimantan Selatan, 6 Orang Diamankan

    KPK OTT di Kalimantan Selatan, 6 Orang Diamankan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ketiga kalinya melaksanakan operasi tangkap tangan dalam 24 jam. Kali ini tim KPK melaksanakan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sampai saat ini tim masih berada di lapangan.

    “Benar, Tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel. Sampai saat ini enam orang sudah diamankan.Tim masih di lapangan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025) malam.

    Sebelumnya, dalam jangka waktu dekat semenjak berita ini ditulis. KPK melakukan operasi senyap di Bekasi. Budi mengatakan dalam tangkap ini, tim lembaga antirasuah mengamankan 10 orang

    Pada hari Rabu (17/12/2025) malam, KPK juga melakukan tertangkap tangan di Banten. Budi menyampaikan pada kegiatan ini 9 orang diamankan.

    Budi menyebut bahwa pihak yang diamankan merupakan aparat penegak hukum, dua penasehat hukum, dan enam lainnya pihak swasta. Tim KPK juga menyita uang dalam operasi senyap ini.

    “Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta,” ujar Budi.

    Hanya saja dari ketiga perkara tersebut KPK belum menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan identitas para pihak yang diamankan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak.

  • KPK Limpahkan Perkara terkait OTT Jaksa di Banten ke Kejagung

    KPK Limpahkan Perkara terkait OTT Jaksa di Banten ke Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara terkait kegiatan tertangkap tangan di Banten yang menyeret jaksa ke Kejaksaan Agung.

    Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (19/12/2025) dini hari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Asep menjelaskan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Kejagung.

    “Kami telah melakukan penyerahan, penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap, dalam konteks tertangkap tangan. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung,” kata Asep.

    Pada kesempatan yang sama, Sesjam Intel Kejagung, Sarjono Turin, membenarkan pelimpahan tersebut sehingga perkara yang melibatkan jaksa dalam kasus ini akan segera diperiksa tim Kejagung pada Jumat (19/12/2025).

    “Terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerja sama ini penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindaklanjuti di kejaksaan agung, di gedung bundar,” ujarnya.

    Sarjono masih enggan menjelaskan secara detail konstruksi perkara yang melibatkan dua jaksa. Hanya saja, dia menyampaikan kepada wartawan bahwa salah satunya adalah jaksa di Kejaksaan Tinggi Banten.

    “Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka,” ucapnya.

    Selain itu, dirinya tidak mengetahui bahwa KPK melakukan OTT dan pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan.

    “Kita sebenarnya tidak tahu ada OTT dari KPK. Tapi kami sudah lebih awal menerbitkan pada tanggal 17 Desember 2025,” tambahnya..

    Nantinya, lanjut Sarjono, perkara akan disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (17/12/2025), KPK telah mengamankan 9 orang dan menyita Rp900 juta.

    “Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025)..

  • Menhub Buka Posko Pusat Nataru 2025/2026, Pantau Pergerakan 119,5 Juta Masyarakat

    Menhub Buka Posko Pusat Nataru 2025/2026, Pantau Pergerakan 119,5 Juta Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi membuka Posko Pusat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kamis (18/12/2025) malam. 

    Posko yang akan memantau pergerakan 119,5 juta masyarakat di berbagai moda transportasi tersebut akan berlangsung mulai hari ini, hingga 5 Januari 2026 mendatang.

    “Posko ini menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan terpadu dan tepat waktu,” ujar Dudy. 

    Dudy menegaskan, pihaknya menyoroti empat hal dalam posko Nataru tahun ini. 

    Pertama, keamanan dan keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Seluruh jajaran wajib melakukan antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten untuk mencegah kejadian kecelakaan maupun fatalitas.

    Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengimbau adanya cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di sejumlah wilayah. 

    Kedua, sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar setiap kebijakan dan tindakan di lapangan berjalan selaras. 

    Ketiga, memberikan perhatian terhadap hal-hal yang kecil. Setiap aspek operasional, sekecil apapun, tidak boleh diabaikan dan harus diawasi secara cepat. 

    Keempat, antisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana alam dengan menyiapkan skenario dan langkah respon yang cepat dan tepat.  

    “Dengan berpegang pada empat poin tersebut, saya berharap penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, lancar, dan berkendali,” tutupnya. 

    Melalui posko ini, Kemenhub bersama pemangku kepentingan seperti BMKG hingga Basarnas turut memantau pergerakan masyarakat melalui layar-layar yang menunjukkan aktivitas di setiap moda transportasi. 

    Mulai dari naik turun penumpang dan kendaraan di pelabuhan, serta pergerakan penumpang kereta api maupun bandara. 

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026 akan mencapai 42,01% dari total penduduk atau sekitar 119,50 juta orang.

    Masyarakat yang lalu lalang pada Nataru meningkat 24,83 juta orang atau 26,22% dari Nataru tahun lalu, yang realisasinya mencapai 94,67 juta. 

    Sementara volume lalu lintas diperkirakan ada 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta. Sebanyak 1,3 juta kendaraan bergerak ke arah Cikampek, kemudian 880.000 kendaraan ke arah Barat, dan 670.000 kendaraan ke arah Selatan.  

    “Kemungkinan bahwa puncak [arus mudik] itu akan terjadi pada 20 Desember, kemudian puncak kedua pada 24 Desember. Arus balik pada tanggal 1 dan 4 [Januari 2026],” tambah Dudy. 

  • Banyak Tiket Kereta Api Belum Terjual Jelang Nataru, Bos KAI: Beli Go Show!

    Banyak Tiket Kereta Api Belum Terjual Jelang Nataru, Bos KAI: Beli Go Show!

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin mengaku bahwa tiket kereta api untuk liburan Nataru 2025/2026 masih banyak yang belum terjual.

    Bobby menyampaikan, penjualan tiket kereta api yang baru melampaui setengah dari kapasitas tempat duduk karena masyarakat lebih memilih pembelian langsung atau go show di stasiun keberangkatan.

    “Biasanya go show,” ujarnya kepada wartawan di Stasiun Gambir, Kamis (18/12/2025) malam.

    Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa penjualan tiket untuk periode Nataru 2025/2026 mengalami peningkatan sebesar 5%—10%, baik KA jarak jauh maupun KA lokal.

    Berdasarkan pantauan Bisnis dalam laman resmi pembelian tiket KAI, rute Gambir–Yogyakarta untuk keberangkatan 24 Desember maupun 25 Desember, tiket masih tersedia.

    KAI mencatat okupansi tempat duduk kereta api telah mencapai 49,8% hingga H-7 Natal atau per 18 Desember pukul 08.00 WIB.

    Penjualan tiket untuk periode keberangkatan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mencapai 1.747.125 tiket dari total 3.506.104 tempat duduk yang disediakan selama periode libur akhir tahun.

    Penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat sebanyak 1.630.549 tiket, atau 59,1% dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk. Sementara itu, penjualan tiket kereta api lokal mencapai 116.576 tiket, setara 15,6% dari total 745.056 tempat duduk.

    Berdasarkan pemantauan sementara, tingkat okupansi tertinggi tercatat sebesar 65,8% pada Minggu, 28 Desember 2025. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring berjalannya proses penjualan tiket.

    Pada masa Nataru ini, KAI juga memberikan diskon tarif sebesar 30% yang berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan total 1.509.080 tempat duduk yang disiapkan untuk program tersebut.

    Hingga 18 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, tiket diskon yang telah terjual mencapai 695.966 tiket, atau 46% dari total kapasitas yang tersedia untuk kereta api ekonomi komersial.

    Adapun Bobby mengimbau masyarakat untuk menaati rambu-rambu perlintasan kereta api guna menghindari fatalitas, terutama di perlintasan sebidang.

    Dalam rangka menjaga kelancaran pergerakan selama Nataru, KAI juga telah melakukan antisipasi di titik rawan banjir dan longsor di tengah imbauan curah hujan tinggi, utamanya di Daop 4 Semarang.