Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China membatasi perusahaan-perusahaan lokal berinvestasi di AS, sebagai taktik untuk meningkatkan daya jual dalam proses negosiasi perang dagang dengan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump.
Dilansir dari Bloomberg, Rabu (2/4/2025), beberapa cabang badan perencanaan ekonomi teratas China—Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC)—telah diinstruksikan untuk menunda persetujuan perusahaan lokal yang ingin berinvestasi di Amerika Serikat (AS).
Kendati demikian, sumber Bloomberg yang tidak mau disebut namanya menyatakan belum ada tanda-tanda pembatasan investasi tersebut akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan China membeli atau menjual instrumen keuangan AS termasuk US Treasury.
Selain itu, belum jelas berapa lama waktu penangguhan investasi tersebut akan berlangsung. NDRC dan Kementerian Perdagangan belum memberikan komentar atas kebijakan penundaan investasi perusahaan China ke AS itu.
Sebelumnya, China memang telah memberlakukan pembatasan beberapa investasi luar negeri karena kekhawatiran tentang keamanan nasional dan arus keluar modal. Hanya saja, langkah baru ini semakin menegaskan semakin panasnya tensi antara China dan AS usai kembalinya Trump ke Gedung Putih.
Trump sendiri dijadwalkan akan mengumumkan pengenaan tarif timbal balik ke para mitra dagang AS termasuk China pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat. Sebuah memorandum yang dikeluarkan Trump pada Februari memerintahkan komite pemerintahan untuk mengekang China terutama di sektor teknologi, energi, dan sektor strategis AS lainnya.
Sementara itu, data terbaru yang tersedia mengungkapkan investasi luar negeri China ke AS sendiri senilai total $6,9 miliar pada tahun 2023. Realisasi tersebut turun 5,2% dari tahun sebelumnya.
Padahal, investasi China ke negara-negara lain naik sebesar 8,7%. Stok kumulatif investasi China di AS hanya mencapai 2,8% dari total investasi luar negeri Negeri Tirai Bambu tersebut pada akhir 2023.
Perusahaan China yang berencana berinvestasi di luar negeri diharuskan mengikuti prosedur pengajuan dan persetujuan yang biasanya melibatkan Kementerian Perdagangan, NDRC, dan Administrasi Valuta Asing Negara.
