Author: Bisnis.com

Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif pendanaan murah bagi industri furnitur dan elektronik.

Pelaku usaha secara spesifik meminta fasilitas kredit dengan bunga rendah di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mendongkrak daya saing ekspor.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim. Dia mencontohkan pangsa pasar furnitur global mencapai US$300 miliar, sementara ekspor Indonesia baru berkisar US$2,5 miliar.

“Menariknya dua-duanya industri ini tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik,” kata Anindya usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Anindya menegaskan bahwa industri furnitur menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja yang mayoritasnya bergerak di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, skema pendanaan yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga wajib murah.

Dia menegaskan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, menurutnya, Purbaya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut.

“Di sini beliau [Menkeu] memahami sekali bahwa isu nomor satu bagaimana pendanaannya itu bisa lebih murah dan lebih besar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menyampaikan permintaan konkret kepada bendahara negara.

Dia mengharapkan adanya fasilitas khusus di mana akses modal murah bisa didapatkan melalui LPEI dengan bunga kompetitif. Tidak tanggung-tanggung, Himki meminta agar plafon penyaluran dinaikkan secara signifikan untuk mengejar target ekspor US$6 miliar.

“Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6%. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti [minta] Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke US$6 miliar dari saat ini,” tegas Sobur pada kesempatan yang sama.

Tantangan Pasar AS & SDM Semikonduktor

Selain isu pendanaan, pertemuan tersebut juga membahas ketergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang mencapai 54%.

Anindya menekankan pentingnya diversifikasi pasar ke Uni Eropa dan Kanada untuk memitigasi risiko, sembari tetap menjaga kepercayaan pada pemerintah dalam negosiasi perjanjian dagang dengan AS.

“Pemerintah di sini kan dari Menko tahu benar isunya apa, dan bagaimana bisa menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

Sementara itu, untuk sektor elektronik, diskusi melebar hingga ke industri semikonduktor. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyoroti tantangan sumber daya manusia (SDM) dan riset (R&D) dalam hilirisasi silika menjadi semikonduktor.

Menurut Shinta, pemerintah harus hadir melalui insentif fiskal maupun kerja sama pendidikan, mengingat industri ini membutuhkan keahlian tinggi yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.

“Kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa. Tadi dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya,” kata Shinta.

Anindya menambahkan, isu SDM ini krusial karena setiap fasilitas semikonduktor membutuhkan ratusan insinyur. Oleh sebab itu, para pengusaha ingin buka kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi.

19/12/2025 14:47
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

“Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

“Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

“Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

“Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

“Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

“Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo.

Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

“Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.

19/12/2025 14:43
Daftar 10 Tujuan Favorit Selama Nataru 2025/2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sekitar 3,94 juta orang diprediksi menggunakan kereta api jarak jauh pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan, Stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta menjadi tujuan favorit pada libur Nataru 2025/2026, tercermin dari penjualan tiket.

Total penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat sebanyak 1.765.860 tiket, atau 64% dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk per 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB. Sebanyak 183.591 di antaranya akan turun di Stasiun Pasar Senen—jumlahnya berpotensi terus bertambah.

“Dominasi stasiun-stasiun tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat menuju kota-kota wisata, pusat budaya, serta destinasi favorit libur akhir tahun seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang,” tulis KAI dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

Bukan hanya sebagai setasiun tujuan, Stasiun Pasar Senen juga diprediksi menempati peringkat pertama sebagai stasiun asal terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sekitar 1,21 juta penumpang.

Adapun Stasiun Yogyakarta menempati peringkat pertama sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi total jumlah penumpang sekitar 805.000 penumpang.

Melihat data tersebut, nyatanya bukan hanya warga Jakarta yang akan meninggalkan ibu kota selama Nataru. Namun, juga para perantau memanfaatkan libur Nataru untuk kembali ke Jakarta.

Secara umum, KAI mencatat penjualan tiket pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mencapai 1.923.622 tiket hingga Jumat, 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB.

Penjualan tiket kereta api lokal mencapai 157.762 tiket, setara 21,2% dari total 745.056 tempat duduk. Penjualan ini terpantau meningkat dari hari kemarin, yang mencapai 15,6%.

Sementara untuk tiket diskon, KAI mencatat telah terjual mencapai 726.623 tiket, atau 48% dari total kapasitas yang tersedia untuk kereta api ekonomi komersial.

Berdasarkan pemantauan sementara, tingkat okupansi tertinggi tercatat sebesar 67,9% pada Minggu, 28 Desember 2025. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring berjalannya proses penjualan tiket.

Selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, KAI menyediakan 3.506.104 tempat duduk pada layanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata, silaturahmi keluarga, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Adapun, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta PT KAI bersama Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar memberikan perhatian serius terhadap pengamanan dan penataan jalur perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun yang masih digunakan masyarakat secara faktual.

Dudy menyatakan bahwa masa angkutan Nataru merupakan salah satu periode paling krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional, salah satunya pada sektor perkeretaapian. Ia menyebut beban layanan perkeretaapian pada masa Nataru tidak hanya tinggi, tetapi juga berlangsung lebih panjang.

“Dengan kondisi seperti ini, saya ingin menegaskan agar manajemen keselamatan perekeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” ungkap Menhub Dudy dalam Apel Gelar Pasukan Posko Angkutan Nataru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta (18/12).

Berikut 10 Stasiun Tujuan Favorit Kereta Api Jarak Jauh:

Data per 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB untuk keberangkatan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026

1.⁠ ⁠Pasarsenen –183.591 pelanggan

2.⁠ ⁠Yogyakarta –117.521 pelanggan

3.⁠ ⁠Gambir –108.137 pelanggan

4.⁠ ⁠Lempuyangan –74.325 pelanggan

5.⁠ ⁠Bekasi –66.315 pelanggan

6.⁠ ⁠Bandung –64.545 pelanggan

7.⁠ ⁠Surabaya Pasar Turi –59.996 pelanggan

8.⁠ ⁠Semarang Tawang – 54.063 pelanggan

9.⁠ ⁠Surabaya Gubeng – 53.897 pelanggan

10.⁠ ⁠Jatinegara – 48.702 pelanggan

19/12/2025 14:33
Mendagri Beberkan Alasan Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton dari UEA

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pengembalian bantuan beras 30 ton oleh Pemerintah Kota Medan ke Uni Emirat Arab (UEA) karena tidak sesuai mekanisme.

Mantan Kapolri itu menceritakan bahwa setelah bantuan diberikan, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab dan diketahui bahwa bantuan bukan beras dari UEA.

“Bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari Pemerintah United Arab Emirates, tapi dari Red Cresent. Jadi Bulan Sabit Merah. Semacam PMI gitu,” katanya saat konferensi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

Tito menyampaikan Bulan Sabit Merah merupakan non government organization (NGO). Tito kemudian berkomunikasi dengan Wali Kota Medan, Rico Waas. Dalam komunikasi itu, Rico mengatakan pengembalian beras karena tidak sesuai mekanisme.

Tito menyebut ada kesalahpahaman karena dianggap bantuan antara pemerintah untuk pemerintah.

“Namun Pak Rico menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme. Mekanisme penerimaan dari internasional. Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah, Government to Government,” ujarnya.

Tito menuturkan saat ini bantuan beras diserahkan ke Muhammadiyah untuk medical center yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menjelaskan terkait pengajuan bantuan oleh Pemerintah Aceh kepada UNDP dan UNICEF. Menurutnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf tidak mengetahui pengajuan surat tersebut.

“Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” ujar Tito.

Kendati demikian, pihaknya tetap berkomunikasi kepada UNDP dan UNICEF bantuan yang dapat diberikan bagi Indonesia. Nantinya, kata Tito, bantuan yang akan diberikan adalah konseling terutama bagi anak-anak dan wanita.

“Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” tandasnya.

19/12/2025 14:23
KSAD Kerahkan Personel untuk Bangun Dapur hingga Pemulihan Infrastruktur di Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan keterlibatan aktif TNI AD dalam penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya dalam dukungan logistik, layanan kesehatan, hingga percepatan pemulihan infrastruktur jembatan.

Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Jadi kami dari Angkatan Darat (AD) hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung. Dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya,” ujar Maruli.

Lebih lanjut, dia menyebut, TNI AD terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pendirian pos kesehatan dan dapur umum bagi para pengungsi.

“Kami membuat pos kesehatan, ada pos kesehatan sampai 40 lebih dapur, 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan. Tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan,” katanya.

Selain dukungan kemanusiaan, Maruli menegaskan TNI AD juga mendapat tugas khusus dalam percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana.

“Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana,” ujarnya.

Dia menjelaskan, TNI AD telah menyiapkan jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk membuka kembali akses wilayah terdampak.

“Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Bailey ada 18 yang sudah kita siapkan. Di [Kementerian] PU ada 14,” kata Maruli.

Hingga saat ini, sejumlah jembatan telah selesai dibangun, sementara lainnya masih dalam berbagai tahap pengerjaan.

“Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan,” ujarnya.

Selain jembatan Bailey, Maruli juga menyampaikan progres rencana pembangunan jembatan Armco, meski diakui menghadapi tantangan teknis dan logistik.

“Yang terlanjutnya untuk jembatan Armco juga itu banyak yang mendaftar, sudah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak,” katanya.

Tak hanya itu, dia menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras prajurit di lapangan.

“Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa,” ujarnya.

Ke depan, TNI AD akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terdampak bencana.

“Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB, mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada khususnya Bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an Bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” kata Maruli.

Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto pun telah memerintahkan pengadaan tambahan jembatan Bailey untuk mempercepat pemulihan.

“Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah merintahkan segera mengadakan 50 jembatan Bailey,” ujarnya.

Terkait jembatan Armco, Maruli menargetkan pembangunan hingga ratusan unit, meski tetap memperhitungkan proses survei dan distribusi.

“Jadi itu kira-kira ARMCO mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat saya kira seratus kita bisa seratus jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa segerakan semua,” katanya.

19/12/2025 14:15
Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/12/2025).

Penindakan tersebut kembali menempatkan kepala daerah sebagai sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut.

“Benar, salah satunya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (20/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Ade Kuswara Kunang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” lanjut Budi, tanpa merinci lebih jauh dugaan perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan.

OTT terhadap Bupati Bekasi ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan sejumlah OTT terhadap berbagai pejabat negara, antara lain:

Anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Maret 2025.
Pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur.
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Perkara dugaan korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan, yang melibatkan sejumlah pihak pemerintah dan swasta.
Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Gubernur Riau Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, yang terjaring OTT pada 3 November 2025.
Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dalam OTT yang berkaitan dengan perkara penegakan hukum dan suap.

Rangkaian OTT tersebut menegaskan konsistensi KPK dalam menindak dugaan praktik korupsi di berbagai sektor dan level pemerintahan sepanjang 2025.

Profil Ade Kuswara Kunang

Ade Kuswara Kunang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat sebagai Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025–2030. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, setelah memenangkan pemilihan kepala daerah.

Lahir pada 15 Agustus 1993, Ade Kuswara termasuk salah satu kepala daerah termuda di Jawa Barat. Sebelum menduduki jabatan eksekutif sebagai bupati, ia terlebih dahulu berkiprah di dunia legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari PDIP.

Dari sisi pendidikan, Ade Kuswara menempuh pendidikan tinggi di Universitas Presiden dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2016. Latar belakang hukum tersebut kerap menjadi modal politiknya dalam mengusung narasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Selama awal masa jabatannya sebagai Bupati Bekasi, Ade Kuswara dikenal aktif menghadiri berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, OTT KPK ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinannya yang belum genap satu tahun berjalan.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara, peran Ade Kuswara Kunang, maupun status hukumnya. Sesuai prinsip hukum yang berlaku, pihak yang diamankan dalam OTT tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini masih menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari KPK.

19/12/2025 14:10
Bos Telkomsel Ungkap Pemulihan Internet di Aceh Terkendala Ketersediaan Listrik

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan ketersediaan listrik masih jadi kendala utama dalam pemulihan konektivitas di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat tingkat pemulihan konektivitas di Aceh baru mencapai 73%.

Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan wilayah terdampak bencana lainnya.

Di Sumatra Barat, pemulihan konektivitas telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%. Capaian tersebut mencakup tiga operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut kendala utama pemulihan konektivitas di Aceh berasal dari persoalan kelistrikan.

“Banyak sutet yang sudah rubuh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” kata Nugroho usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Nugroho mengatakan masih terdapat sekitar empat pembangkit listrik yang belum dapat beroperasi secara normal. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi akses dan transportasi. Dia menjelaskan, banyak jaringan fiber optik yang mengalami gangguan bahkan terputus akibat dampak banjir dan tanah longsor.

Menurut Nugroho, kondisi tersebut menuntut upaya ekstra, baik dari sisi penyediaan listrik maupun jaringan.

Untuk suplai listrik, operator harus mengandalkan genset sambil menunggu pemulihan dari PLN. Sementara dari sisi jaringan, solusi alternatif seperti penggunaan satelit juga disiapkan.

“Apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut,” katanya.

Nugroho mengatakan seluruh upaya tersebut dilakukan secara maksimal. Dia juga bersyukur atas capaian pemulihan hingga saat ini yang mencapai 73% di Aceh. Dia menegaskan Telkomsel akan terus menggencarkan pemulihan konektivitas.

“Dan tidak melulu mengandalkan resource yang ada di Sumatera semua resource satu Indonesia kita kerahkan untuk bisa melakukan aktivitas recover jaringannya secara paralel,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil, dengan tingkat pemulihan baru mencapai 73%.

Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

“PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver station (BTS) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

“Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

19/12/2025 14:00
Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra sejak hari pertama kejadian pada akhir November 2025.

Dia menepis anggapan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurutnya, sikap pemerintah tanggap bahkan tanpa sorotan kamera.

Hal itu disampaikan Teddy saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24 November, 25 November, 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November,” ujar Teddy.

Dia menjelaskan pada saat puncak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak ke Sumatra Utara meski sebelumnya tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

“Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Semeru,” kata Teddy.

Menurut Teddy, seluruh petugas gabungan telah bekerja sejak detik pertama, bahkan sebelum ada peliputan media.

“Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera,” ujarnya.

Dia menambahkan pada hari yang sama Presiden langsung berkoordinasi dengan para kepala daerah terdampak

Teddy mengatakan bahwa Presiden langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton untuk langsung menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga.

“Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden mengintruksikan, mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” katanya

Teddy menjelaskan, pada 27 November seluruh helikopter yang berada di Pulau Sumatra serta pesawat dan helikopter dari Pulau Jawa digerakkan ke wilayah terdampak

Dia mengatakan bahwa pada 27 November 2025, seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikirim ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, serta helikopter dan pesawat di Jawa juga dikirim ke Sumatra. Perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatera memakan waktu 13—15 jam.

Teddy menegaskan distribusi logistik dan personel dilakukan tanpa eksposur media.

“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.

Pada hari kedua bencana, puluhan ribu personel gabungan telah berada di lapangan. Dia menyebutkan, total kekuatan udara yang terlibat hingga kini mencapai puluhan unit.

“Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya,” kata Teddy.

Teddy juga memaparkan intensitas kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak. Bahkan, dirinya memerinci, Presiden Ke-8 RI itu telah berulang kali meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

Di akhir keterangannya, Teddy menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat, meski kerap luput dari sorotan publik.

“Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” kata Teddy.

Oleh sebab itu, dia pun mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan melihat penanganan bencana secara utuh.

“Jadi yang saya menekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung,” pungkas Teddy.

19/12/2025 13:55
KSAD Geram Penanganan Bencana Disebut Lambat: Anggota Kami Kerja Siang Malam

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengimbau seluruh pihak untuk berperan aktif membangun dukungan moral bagi prajurit dan masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Dia menegaskan bahwa kritik di lapangan seharusnya disampaikan langsung kepada petugas agar dapat segera diperbaiki, bukan justru melemahkan semangat mereka yang bekerja siang dan malam.

Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Semua bekerja begini, kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media,” ujar Maruli.

Dia mengungkapkan, duka mendalam turut dirasakan institusinya karena dalam operasi penanggulangan bencana tersebut, TNI AD kehilangan prajurit dan keluarga prajurit.

“Kasian anggota kami yang sudah, anggota saya tiga orang meninggal. Ada dua keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami,” katanya.

Menurut Maruli, para prajurit di lapangan bekerja dalam kondisi berat dan serba terbatas, sehingga dukungan moral menjadi hal yang sangat penting.

“Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu. Kasian yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai, pemberitaan yang hanya menyoroti kekurangan tanpa konteks justru dapat mematahkan semangat prajurit yang telah berjuang maksimal.

“Jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya [lambat]. Bagaimana rasanya Anda kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya,” tegas Maruli.

KSAD juga menggambarkan kondisi riil prajurit di lapangan yang kerap bekerja dalam situasi ekstrem.

“Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Jadi tolong yang seperti-seperti ini, kita harus kompak, bernegara,” katanya.

Maruli menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangkitkan semangat masyarakat, korban bencana, dan para petugas di lapangan.

“Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja. Bukan kami, anggota kami,” ujarnya.

Dia pun mengajak media untuk mengangkat kisah perjuangan prajurit yang bertugasNI AD yang bertugas di wilayah sulit, dengan keterbatasan logistik dan fasilitas.

“Kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses, mereka juga tidak ada air minum, mereka juga tidak ada baju ganti, mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak. Mungkin lebih jelek dari pengungsi,” katanya.

Menutup pernyataannya, Maruli kembali menegaskan harapannya agar media menjadi bagian dari upaya membangun optimisme di tengah bencana.

“Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran, saya kira itu yang ingin sampaikan,” tandas Maruli.

19/12/2025 13:36
Konektivitas Internet di Sumbar dan Sumut Sudah Stabil, Aceh Masih 73%

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil. Tingkat pemulihan di provinsi tersebut baru mencapai 73%.

Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat sebelumnya telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

“PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver radio (BTR) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

“Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

19/12/2025 12:59