Author: Bisnis.com

  • Transaksi ATM Bersama Artajasa Naik 17,5% Lebaran 2025, Perkuat Keamanan Siber

    Transaksi ATM Bersama Artajasa Naik 17,5% Lebaran 2025, Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), penyedia sistem pembayaran digital, mencatat peningkatan transaksi di mesin ATM Bersama selama momen Ramadan – Lebaran 2025.

    Peningkatan tersebut tak terlepas dari upaya perusahaan yang terus menjaga kenyamanan transaksi dengan meningkatkan infrastruktur keamanan siber. 

    Artajasa mencatat jumlah transaksi yang diproses melalui jaringannya mengalami kenaikan pada Maret 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

    Transaksi melalui ATM Bersama dan ATM Bersama QR meningkat sekitar 17,5%, sementara ATM Bersama Debit tumbuh 18,3%. Peningkatan ini mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat, baik dalam pengiriman uang antar keluarga maupun transaksi bisnis. 

    Selain itu, perputaran uang elektronik serta penggunaan kartu debit dan kredit juga mengalami kenaikan , seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. 

    Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengatakan seiring dengan meningkatnya transaksi digital, aspek keamanan menjadi perhatian utama. Potensi risiko kejahatan siber, seperti phishing dan skimming, makin meningkat seiring dengan melonjaknya jumlah transaksi. 

    Artajasa memastikan bahwa setiap transaksi yang diproses dalam jaringannya dilindungi oleh sistem keamanan berlapis yang sesuai dengan standar global. 

    “Keamanan dan perlindungan pelanggan adalah prioritas utama kami. Kami bekerja sama dengan mitra strategis yang merupakan pakar keamanan siber serta menerapkan standar global yang ketat untuk memastikan setiap transaksi tetap aman dan terlindungi,” kata Armand, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Isu keamanan siber menjadi sorotan seiring dengan maraknya serangan yang menyasar sektor tersebut. Pada 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Pedoman Keamanan Siber (Cyber Security Guidelines). 

    Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem perusahaan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan. 

    Pedoman keamanan siber mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness.

    Sementara itu, sebagai langkah nyata dalam memperkuat keamanan, Artajasa telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional, termasuk ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001 untuk standar manajemen mutu, serta PCI DSS yang memastikan perlindungan data transaksi pembayaran. 

    Artajasa juga memantau sistem secara ketat selama 24 jam setiap hari guna mengantisipasi potensi ancaman keamanan  real-time.

    “Sinergi dengan regulator serta berbagai institusi lintas industri juga menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman, andal, dan inklusif, sehingga dapat terus berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Armand. 

    Aspek Manusia

    Sementara itu pada awal 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi  mengingatkan selain penguatan keamanan siber dari sisi perusahaan, masyarakat juga haru senantiasa menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

    Friderica memperkirakan laporan konsumen dan masyarakat terkait fraud eksternal masih akan tinggi pada  2025, seiring dengan tingginya penggunaan teknologi dan masih perlunya edukasi terkait pentingnya kerahasiaan dan keamanan data bagi masyarakat.

    “Diimbau kepada konsumen dan masyarakat untuk senantiasa memahami dan menerapkan akan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data-data pribadi,” ujar Friderica.

    Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan penerapan standar keamanan seperti ISO dan PCI DSS secara disiplin memang dapat mengamankan data dan transaksi. Namun, penerapan tersebut hanyalah salah satu dari rangkaian proses keamanan data. 

    Dia mengatakan lingkup serangan siber tidak hanya pada sisi penyedia jasa layanan, juga dari sisi pengguna. Oleh sebab itu, pengguna layanan juga harus memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan siber. 

    “Spektrum ancaman bukan hanya pada sisi penyedia layanan tetapi pada sisi penggunanya,” kata Alfons. 

  • Keputusan Trump Perpanjang Tenggat ByteDance Lepas Aset TikTok Bisa Melanggar Hukum

    Keputusan Trump Perpanjang Tenggat ByteDance Lepas Aset TikTok Bisa Melanggar Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperpanjang tenggat waktu bagi perusahaan ByteDance untuk melepaskan aset aplikasi TikTok di Amerika Serikat berpotensi melanggar hukum.

    Melansir dari Reuters, anggota Demokrat terkemuka di Komite Intelijen Senat, Senator Mark Warner menuturkan adanya kemungkinan kesepakatan yang sedang dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini tidak akan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tahun 2024.

    Menurut Warner, kesepakatan yang dilaporkan tersebut akan mempertahankan peran operasional material bagi ByteDance dengan tidak hanya memungkinkannya untuk mempertahankan saham ekuitas yang signifikan, tetapi juga peran aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan teknologi.

    Hal ini, menurutnya, akan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap keamanan nasional aplikasi tersebut.

    Adapun, dalam kesepakatan yang sedang dibahas rencana untuk memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki oleh investor dalam negeri. 

    Namun, rencana tersebut masih memerlukan persetujuan dari pemerintah China, yang belum secara terbuka mendukung penjualan tersebut.

    “Setiap divestasi yang memenuhi syarat harus memastikan pemutusan operasional yang bersih dari ByteDance dan TikTok AS, termasuk dengan mencegah salah satu perusahaan untuk terus mengembangkan, memengaruhi, atau mengakses data pribadi atau kode sumber,” tulis Warner.

    Beberapa anggota parlemen menilai bahwa Trump harus menegakkan hukum yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari 2025, kecuali ByteDance menyelesaikan divestasi asetnya di AS. 

    Meskipun demikian, Trump memilih untuk tidak menegakkan hukum tersebut setelah memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari.

    Pada Jumat sebelumnya, Trump mengumumkan memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS kepada pembeli non-China.

    Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan yang seharusnya berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024. 

  • Prabowo Blak-blakan Soal Potensi Perang Dunia ke-3: Ini Tidak Main-main

    Prabowo Blak-blakan Soal Potensi Perang Dunia ke-3: Ini Tidak Main-main

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melihat adanya potensi terjadinya perang dunia ke-3 dari negara-negara besar.

    Untuk itu, dia meyakini dalam lima hingga delapan bulan ke depan Indonesia akan membuat langkah-langkah fundamental guna memperkokoh ekonomi Indonesia. 

    Dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), dia yakin itu terjadi karena mengingat situasi global yang penuh ketidakpastian dan persaingan hegemoni dapat memicu perang dunia ketiga.

    “Kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang, persaingan hegemoni yang sangat berbahaya yang bisa memicu perang dunia ketiga,” tutur Prabowo.

    Menurut dia, situasi tersebut tidak bisa dianggap sepele karena itu sangat berbahaya. Bahkan, dirinya mengaku setiap malam selalu mempelajari hal-hal tersebut. 

    Adapun, dia mencontohkan keinginan Amerika Serikat (AS) melakukan serangan terhadap Iran dan ini memancing amarah Rusia. Bila dua negara besar itu beradu, bukan tidak mungkin akan saling melancarkan serangan nuklir.

    “Ini tidak main-main, benar-benar saya pelajari tiap malam, saya lihat very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran, kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga,” urainya.

    Indonesia, kata orang nomor satu di Indonesia ini, sudah benar berada di posisi non blok, tetapi bila memang ada perang nuklir negara yang non blok pun pasti akan terkena dampaknya pula.

    “Mungkin yang negara-negara punya nuklir dia matinya lebih cepat, kita mungkin mati juga, tapi lama matinya. Jadi dangerous time, kita harus hati-hati,” ucapnya.

    Sebab itu, Prabowo mengaku dirinya selalu mengajak seluruh bangsa untuk selalu membangun hubungan yang baik dan mengatasi persoalan secara bersama-sama.

    “Dan untuk itulah saya selalu mengajak mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama,” pungkasnya.

  • Nintendo Kaji Ulang Harga Nintendo Switch 2 Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Nintendo Kaji Ulang Harga Nintendo Switch 2 Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Nintendo Co memantau dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Perusahaan berencana mengkaji ulang harga Nintendo Switch 2 karena luput memprediksi dampak dari kebijakan tarif.

    Dilansir dari Techcrunch, Selasa (8/4/2025) Presiden Nintendo of America, Doug Bowser mengatakan bahwa perusahaan tidak memperhitungkan kemungkinan tarif dari AS ketika memutuskan harga untuk konsol Nintendo Switch 2.

    Nintendo meluncurkan Switch 2 yang sangat dinanti-nantikan minggu lalu dan mengumumkan bahwa konsol tersebut akan dirilis pada 5 Juni, dengan harga US$450 atau Rp7,58 juta. Namun pada hari yang sama, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan memberlakukan tarif besar-besaran pada barang-barang yang diimpor ke negara itu, yang menyebabkan kekacauan ekonomi global. 

    Pra-pemesanan Switch 2 di AS seharusnya dimulai pada 9 April, tetapi konsumen AS tidak akan dapat melakukan pra-pemesanan konsol tersebut sampai Nintendo mengetahui cara mengatasi tarif tersebut. 

    Banyak bagian dari Switch 2 dirakit dan diproduksi di China, Vietnam, dan Kamboja. Negara-negara tersebut adalah negara korban keganasan tarif timbal balik Trump. 

    China dikenakan tarif 54%, sementara Kamboja dan Vietnam masing-masing dikenakan tarif 49% dan 46%. 

    “Nintendo sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melakukan diversifikasi lokasi produksi produknya, memindahkan sebagian besar produksi dari China ke negara lain,” kata Bowser. 

    Sejak dirilis pada 2017, Nintendo Switch telah terjual lebih dari 150 juta unit, menjadikannya salah satu konsol tersukses sepanjang masa. Perangkat barunya diprediksi akan melanjutkan momentum tersebut dengan ekosistem perangkat lunak terbaru dan daya tarik premium yang lebih kuat.

    Nintendo mengumumkan sejumlah judul game pendukung, termasuk “Mario Kart World”, versi update dari game “Zelda”, hingga katalog klasik GameCube untuk pengguna layanan Nintendo Online.

    Peluncuran Switch 2 dilakukan di tengah memanasnya tensi perdagangan antara AS dan China, setelah Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor hingga 54%. Analis meyakini harga Switch 2 di AS mencerminkan penyesuaian terhadap dampak tarif tersebut.

    Perhatian investor kini tertuju pada kemampuan Nintendo untuk memastikan kelancaran suplai perangkat keras. Switch generasi pertama sebelumnya sempat terganggu akibat krisis rantai pasok global.

    “Dari laporan neraca perusahaan, tampaknya Nintendo menargetkan pengapalan lebih dari 10 juta unit di tahun pertama,” tulis analis Goldman Sachs Minami Munakata.

    Meski saham Nintendo sempat mencapai puncak tertingginya pada Februari lalu, nilai sahamnya turun 3% pada Kamis setelah pengumuman ini dirilis. Indeks Topix juga tercatat turun 3,5%.

    “Meski performa saham Nintendo telah melampaui pasar, kami menilai perangkat baru ini belum cukup kuat untuk membenarkan valuasi saat ini,” tulis Amir Anvarzadeh dari Asymmetric Advisors dalam catatannya.

  • Daftar Industri RI Berpotensi Paling Terdampak Tarif Trump

    Daftar Industri RI Berpotensi Paling Terdampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32% berpotensi menjadi pukulan bagi industri yang berorientasi ekspor. Apalagi, cukup banyak industri yang bergantung pada pasar AS. 

    Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tinggi atas produk asal Indonesia ke AS didasari sejumlah asalan, utamanya sebagai balasan atas penerapan tarif impor tinggi barang AS yang masuk ke RI. 

    Laporan dari Gedung Putih menyebutkan, bea masuk etanol AS ke Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 30%, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5%. Tak hanya itu, Trump juga keberatan atas kebijakan konten lokal Indonesia atau TKDN di berbagai sektor. 

    Di sisi lain, izin impor ke Indonesia disebut kompleks karena harus melibatkan banyak instansi, meskipun otoritas perizinan impor ada di Kementerian Perdagangan. 

    Lebih lanjut, Indonesia juga banyak menikmati keuntungan perdagangan dari AS. Hal ini terlihat dari surplus dagang Indonesia dari AS yang mencapai US$19,3 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US$14,01 miliar pada 2024.

    Nilai surplus tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih berada di peringkat ke-15 negara asal defisit perdagangan AS 2024. 

    Sejumlah alasan tersebut yang membuat Indonesia harus bersiap, utamanya sejumlah sektor industri yang banyak diekspor ke AS dan berpotensi terkena tarif resiprokal 32%. 

    Berikut daftar industri yang berpotensi paling terdampak tarif Trump:
    1. Industri Pakaian Jadi (HS 61-62)

    Industri kecil dan menengah (IKM) sektor pakaian jadi turut terancam kebijakan tarif impor tinggi AS. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, sebanyak 25% pelaku usaha melakukan ekspor ke AS dalam beberapa waktu terakhir. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian jadi berupa rajutan maupun bukan rajutan dari Indonesia ke AS, mencapai US$4,3 miliar pada 2023 dan naik menjadi US$4,5 miliar pada 2024. 

    “Bisa terjadi dua-duanya [ekspor turun atau tidak lagi ekspor] mengingat selain biaya produksi membengkak dengan adanya pajak naik ditambah tarif masuk Amerika 32% berat bagi pelaku usaha,” kata Nandi kepada Bisnis, Senin (7/4/2025). 

    Bagi pelaku usaha industri hilir, terlebih industri kecil dan menengah, kebijakan tarif tinggi ke AS disebut sangat membebani usaha mereka yang saat ini pun masih berusaha bertahan. 

    Pasalnya, pelaku usaha melihat produk tekstil dan produk tekstil (TPT) impor akan makin oversupply atau membanjiri pasar domestik. Sementara itu, industri berorientasi ekspor akan mengalami penurunan penjualan. 

    “Industri besar tekstil yang sudah ekspor kemungkinan adanya tarif ini salah satu menjadi penyebab bahwa akan berkurangnya ekspor produk ke AS, ini kita khawatir industri hanya mengandalkan pasti untuk market-nya di dalam negeri,” ujarnya. 

    Apalagi, China juga disebut akan makin masif mengalihkan produk ekspor TPT-nya ke pasar-pasar yang mudah dimasuki, salah satunya Indonesia. Padahal, saat ini pun Indonesia disebut kewalahan dengan produk murah asal China. 

    “Sekarang pun teman-teman sudah banyak yang gulung tikar, pabrik banyak tutup, PHK. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk melindungi industri, khususnya IKM ini. Ini akan meningkatkan banyak pengangguran, akan banyak dampak sosialnya,” imbuhnya.

    2. Industri Alas Kaki (HS 64)

    Di samping itu, ekspor alas kaki juga cukup bergantung pada AS. Negeri Paman Sam merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya. 

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%.  

    Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022.  Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar. 

    Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pun mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif Trump.

    Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa. 

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

  • Reaksi Negara-Negara soal Tarif Trump, dari Negosiasi hingga Tarif Balasan

    Reaksi Negara-Negara soal Tarif Trump, dari Negosiasi hingga Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara telah mengambil langkah untuk merespons kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kebijakan perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump tersebut menyebutkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif minimum 10% ke dengan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    Selain itu, Trump juga menerapkan tarif tambahan terhadap sejumlah negara, mulai dari China hingga Uni Eropa.

    Sejumlah negara pun memberikan reaksi. China, misalnya, memberlakukan tarif balasan yang menyasar produk pertanian AS. Uni Eropa juga mengusulkan tarif balasan serupa terhadap sejumlah produk yang diimpor dari AS.

    Di sisi lain, sejumlah negara menempuh opsi negosiasi dan diplomasi guna mengurangi dampak tarif Trump tersebut.

    Berikut ini adalah respons berbagai negara terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump:

    China

    China bereaksi paling keras terhadap tarif yang dikenakan AS. Negeri Tirai Bambu ini menilai kebijakan ini sebagai pelanggaran atas aturan perdagangan internasional dan memperingatkan bahwa tindakan Trump bisa menyulut perang dagang berskala global.

    Sebagai tanggapan, Beijing memberlakukan tarif balasan sebesar 34%, terutama menyasar produk-produk pertanian asal Amerika Serikat. Tarif balasan ini kemudian dibalas kembali dengan ancaman Trump yang akan mengenakan tarif tambahan 50%.

    Pemerintah China langsung merespons keras ancaman tersebut. Melansir Reuters, Selasa (8/4/2025), Kedutaan Besar China di AS menyebut ancaman Trump tersebut sebagai simbol dari sikap unilateralisme dan proteksionisme.

    Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan pemerintah China telah berulang kali menegaskan bahwa upaya menekan dan mengancam China bukanlah pendekatan yang efektif.

    Jepang

    Jepang menyebut tarif 24–25% terhadap kendaraan dan suku cadang sebagai “krisis nasional”. Pemerintah Negeri Sakura mendesak Washington membatalkan kebijakan sepihak ini dan menyatakan kesiapan untuk membuka ruang negosiasi.

    Menteri Perdagangan Jepang bahkan menuding langkah tersebut melanggar perjanjian di bawah WTO serta mencederai hubungan dagang bilateral.

    Vietnam, Thailand

    Vietnam mengambil langkah antisipatif dengan menggelar rapat darurat guna menyusun strategi menghadapi tarif sebesar 46% yang dinilai mengancam target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025. Pemerintah Vietnam berharap AS tetap menjaga hubungan baik dan bersedia mempertimbangkan ulang kebijakan kontroversial itu.

    Sementara itu, Thailand menyusun strategi negosiasi untuk mengurangi dampak dari tarif 36% yang dijatuhkan pada sejumlah produknya.

    Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan serangkaian rencana mitigasi sebagai langkah perlindungan ekonomi nasional.

    Indonesia terkena tarif 32% sebagai respons atas kebijakan tarif 64% yang lebih dulu diberlakukan terhadap produk-produk AS. Pemerintah menyoroti ancaman serius berupa gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tekstil dan otomotif, serta risiko resesi. Sebagai respons, Indonesia mempertimbangkan strategi diversifikasi ekspor dan penguatan pasar domestik, serupa dengan langkah yang tengah dijalankan Vietnam.

    Eropa

    Dari kawasan Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam tarif 20% dari AS sebagai “pukulan besar bagi ekonomi global”. Selain itu, Blok beranggotakan 27 negara ini juga menghadapi tarif impor 25% untuk baja dan aluminium serta mobil mulai Rabu.

    Komisi Eropa mengusulkan tarif pembalasan sebesar 25% terhadap berbagai impor AS sebagai tanggapan atas tarif baja dan aluminium Trump, bukan pungutan yang lebih luas.

    Namun, daftar tersebut dipersingkat setelah eksekutif Uni Eropa tunduk pada tekanan dari negara-negara anggota dan menghapus bourbon, anggur, dan produk susu setelah Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% pada minuman beralkohol Uni Eropa.

    Prancis dan Italia, eksportir utama anggur dan minuman beralkohol, sangat khawatir.

    Kanada

    Kanada melalui Perdana Menteri Mark Carney mengancam akan mengambil langkah balasan guna melindungi tenaga kerja domestik.

    Ottawa menyebut kebijakan Trump sebagai ancaman nyata terhadap sistem perdagangan global yang selama ini dibangun atas prinsip keterbukaan dan keseimbangan.

  • Bos Freeport Waswas Permintaan Tembaga Terganggu Imbas Tarif Trump

    Bos Freeport Waswas Permintaan Tembaga Terganggu Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO Freeport-McMoRan (FCX) Kathleen Quirk waswas kebijakan tarif resiprokal ala Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengganggu permintaan tembaga global.

    Menurutnya, Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi mulai dari 10% hingga 50%, dapat memperburuk ekonomi global hingga mendorong resesi dan inflasi.

    Selain itu, kebijakan Trump juga memicu kerugian di pasar keuangan dan meningkatkan ketegangan dengan China dan Uni Eropa (UE).

    “Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa perang dagang dapat menyebabkan orang tidak berinvestasi, tidak membeli, mengubah pola mereka dan memengaruhi permintaan,” kata Quirk dikutip dari Reuters, Selasa (8/4/2025).

    Quirk menjelaskan, tembaga digunakan secara luas di seluruh ekonomi global. Khususnya sebagai komponen dalam pembangkitan listrik, elektronik, dan konstruksi.

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini perusahaan tambang perlu menunggu dan melihat perkembangan dari kebijakan Trump. Apalagi, penurunan harga tembaga baru-baru ini tidak baik untuk jangka panjang bagi industri tersebut, yang bergantung pada investasi bernilai miliaran dolar.

    Quirk mengatakan, meskipun tarif tembaga AS dapat meningkatkan laba Freeport sebesar US$$400 juta per tahun, dia tetap khawatir tentang dampaknya terhadap ekonomi global.

    “Kita semua akan bergantung pada pasar yang permintaannya akan terus meningkat dan tidak tunduk pada resesi besar yang telah kita lihat dari waktu ke waktu,” katanya.

    Freeport yang berbasis di AS memang memiliki operasi besar di Chili, Peru, Eropa, dan Indonesia. Namun, Quirk mengatakan bahwa dia menyambut baik gagasan untuk memproduksi lebih banyak tembaga di AS.

    Hal ini selaras dengan tujuan Trump untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna mengimbangi dominasi China.

    Perusahaan tersebut sudah menjadi produsen tembaga terbesar di AS dan mengoperasikan satu dari dua pabrik peleburan tembaga di AS.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Maret 2025 Melonjak

    Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Maret 2025 Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi akan meningkat tajam pada Maret 2025, jelang pengumuman Indeks Harga Konsumen alias IHK oleh Badan Pusat Statistik pada hari ini, Selasa (8/4/2025).

    Berdasarkan konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah dari 20 ekonom sebesar 1,18% secara tahunan atau year on year (YoY). Angka tersebut mengalami lonjakan usai terjadi deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,09% YoY.

    Estimasi tertinggi terpantau berada pada angka 2,3% YoY yang dikeluarkan oleh ekonom JP Morgan Chase Bank Sin Beng Ong. Sementara estimasi terendah di angka -0,02% oleh ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan tingkat inflasi mencapai 1,37% YoY pada Maret 2025. Dia memprediksi inflasi inti meningkat dari 2,48% YoY menjadi 2,51% YoY pada Maret 2025.

    “Didorong oleh permintaan musiman selama Ramadan dan Idulfitri, serta kenaikan harga emas,” ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Secara bulanan atau month to month (MtM), dia meyakini tingkat inflasi bulanan sebesar 1,89%. Pada bulan sebelumnya, terjadi deflasi -0,48% MtM.

    Menurutnya, pendorong utama inflasi adalah berakhirnya diskon tarif listrik untuk pelanggan prabayar, yang diperkirakan berkontribusi sebesar 1,47 poin persentase (ppt) terhadap inflasi umum. 

    Selain itu, harga bahan bakar non-subsidi mengalami kenaikan pada Maret 2025, sehingga berkontribusi terhadap inflasi harga yang diatur pemerintah. Sebaliknya, tarif transportasi udara, yang biasanya meningkat selama Idulfitri, diperkirakan akan menurun karena adanya diskon dari pemerintah sekitar 13%—14%.

    Lebih lanjut, diskon terkait transportasi lainnya termasuk diskon untuk jalan tol dan transportasi darat seperti bus juga membantu menahan inflasi harga yang diatur pemerintah. 

    Pun, permintaan musiman selama Ramadan dan Idulfitri mendorong kenaikan harga pangan. Hanya saja, Josua melihat kenaikan harga akan tetap terkendali usai pasokan makanan diperkirakan akan membaik pada kuartal I/2025.

    “Namun demikian, kami mengantisipasi indeks harga bergejolak untuk kembali ke wilayah inflasi di Maret 2025,” jelasnya.

    Secara kumulatif atau year-to-date, Josua memperkirakan bahwa indeks harga konsumen dari Januari hingga Maret 25 akan mencerminkan tingkat inflasi yang rendah sekitar 0,65%.

    Pada sisa tahun, sambungnya, tingkat inflasi kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah pada 2024. Josua mengantisipasi tekanan inflasi dari berlanjutnya pemulihan permintaan konsumen, yang dapat mendorong inflasi sisi permintaan yang moderat. 

    Selain itu, depresiasi rupiah diperkirakan akan berkontribusi terhadap imported inflation atau inflasi impor sehingga menambah tekanan harga secara keseluruhan.

    Sejalan dengan itu, inflasi dari sisi penawaran telah melampaui inflasi dari sisi permintaan, yang mengindikasikan adanya potensi risiko inflationary pass-through.

    “Kami memperkirakan tingkat inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2,33% pada akhir tahun 2025, naik dari 1,57% pada akhir tahun 2024,” ungkap Josua.

  • Pemerintah Bidik Perputaran Uang hingga Rp357 Triliun Saat Mudik Lebaran, Tercapai?

    Pemerintah Bidik Perputaran Uang hingga Rp357 Triliun Saat Mudik Lebaran, Tercapai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan total masyarakat yang bergerak mudik saat Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang.

    Dalam laporan Buku Ekonomi Kita edisi Maret 2025, pemerintah membidik total perputaran uang bertambah mencapai 357 triliun selama periode mudik Lebaran.

    “Jumlah pemudik diperkirakan sekitar 146,48 juta orang mendorong perputaran uang Rp357 triliun,” demikian laporan Ekonomi Kita, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Jumlah pemudik yang besar itu menjadi perhatian pemerintah lantaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung di berbagai daerah. Di mana, kebutuhan transportasi makanan, hingga oleh-oleh meningkat dan mendorong perputaran uang yang jumbo.

    Alhasil, pelaku UMKM, transportasi serta bisnis jasa seperti penginapan diprediksi menjadi salah satu yang paling cuan selama periode Lebaran.

    “Dengan kata lain, mudik menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Selain itu, mudik juga penting karena menciptakan pemerataan ekonomi ke berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian ekonomi secara besar-besaran,” tambah laporan tersebut.

    Pasalnya, dengan kedatangan para pemudik ekonomi daerah dapat tumbuh lebih cepat dan merata. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya yang menjadi fondasi persatuan nasional.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Bank Indonesia melaporkan jumlah uang beredar di masyarakat sepanjang Februari 2025 yang bertepatan menjelang Ramadan, bertambah Rp41,5 triliun menjadi Rp9.239,9 triliun.

    Uang beredar dalam arti luas (M2) yang menunjukkan likuiditas perekonomian tercatat tumbuh 5,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,5%.

  • 60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memproyeksi kebijakan tarif impor resiprokal yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke RI sebesar 32% per 9 April 2025 akan berdampak pada penurunan utilitas industri. 

    Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, apabila utilitas produksi menurun maka akan memengaruhi penyesuaian atau pengurangan tenaga kerja di sektor padat karya ini. 

    “Saat ini, pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Dari total nilai ekspor mebel Indonesia sebesar US$2,2 miliar, porsi ekspor ke AS mencapai 60%,” ujar Dedy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur ke AS dalam masa pemulihan pascapandemi. Pada 2021, nilainya telah mencapai US$1,79 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$1,28 miliar. 

    Kemudian, pada 2022, nilai ekspor furnitur ke AS kembali turun tipis ke angka US$1,73 miliar. Tren penurunan kembali terjadi seiring melemahnya permintaan global yang merosot ke US$1,30 miliar pada 2023. 

    Pada 2024, nilai ekspor furnitur lokal ke AS mencapai US$1,43 miliar. Menurut Dedy, kebijakan Trump dipastikan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri mebel nasional. 

    “Terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, namun kita perlu untuk memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pelaku usaha mulai meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS dengan segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Lebih lanjut, Dedy mengatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS. Namun, dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS.

    “Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar nontradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelasnya. 

    Meskipun, dia menerangkan bahwa pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. 

    “Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri. Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.