Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

    “Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” terangnya. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

    Diberitakan sebelumnya, kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat (AS) sehingga Indonesia dikenai tarif impor resiprokal 32%.

    “Mengenai TKDN, permintaan pemerintah AS untuk menyesuaikan TKDN,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dalam Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, sebagaimana dipantau Bisnis melalui Zoom, Senin (7/4/2025). 

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

  • Video Gunung Gede Meletus, Hoax!

    Video Gunung Gede Meletus, Hoax!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Geologi menyatakan informasi terkait video yang beredar di media sosial tentang kolom erupsi di Gunungapi Gede, adalah hoaks alias tidak benar.

    Menurut Badan Geologi, video yang beredar tersebut merupakan dokumentasi erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat.

    Badan Geologi menjelaskan, berdasarkan pemantauan aktivitas visual dari pos PGA gunung Gede yang berada di desa Ciloto, Kecamatan Pacet Cianjur Jawa Barat, diketahui bahwa hingga saat ini tidak terjadi erupsi maupun keluarnya kolom abu di atas kawah gunung Gede.

    Pengamatan visual sejak 1 Januari 2025, menurut Badan Geologi hingga tanggal 8 April 2025, menunjukkan aktivitas yang tampak di permukaan masih berupa hembusan asap putih tipis hingga sedang yang berasal dari kawah Wadon dengan ketinggian asap kawah berkisar 50-100 meter.

    Erupsi terakhir gunung Gede terjadi pada tahun 1957 berupa kolom erupsi mencapai 3.000 meter di atas kawah Ratu.

    Berdasarkan pemantauan dari Pos PGA G. Gede di Ciloto, hingga saat ini:
    • Tidak ada erupsi maupun kolom abu
    • Aktivitas permukaan hanya berupa asap putih tipis-sedang dari Kawah Wadon (50–100 m)
    • Tingkat aktivitas masih di Level I (Normal)

    Data kegempaan juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Masyarakat dan wisatawan direkomendasikan untuk tidak mendekat dalam radius 600 meter dari Kawah Wadon.

  • Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

    Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

    “Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN,” tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sejauh ini, terang Sri Mulyani, seluruh program prioritas Presiden Prabowo telah didanai dengan APBN. Misalnya, untuk ketahanan pangan, pemerintah di antaranya telah memberikan subsidi pupuk sebesar 1,3 juta ton pada tiga bulan pertama 2025.

    Kemudian, ketahanan energi berupa subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat. Pemerintah juga disebut telah menggelontorkan APBN untuk menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 6 juta penerima.

    Selain itu, program-program di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan alutsista maupun penguatan industri pertahanan dalam negeri tetap dibiayai oleh APBN.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut APBN akan tetap membiayai beberapa program Prabowo lainnya ke depannya, seperti Koperasi Merah Putih. Rencananya, pembangunan koperasi di setiap desa itu akan menggunakain Dana Desa.

    “Governance-nya [tata kelola, red] yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop, sehingga kemudian orang menganggap, oh, akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable,” ucapnya.

  • Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai rencana relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) berisiko membuat pabrik perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tutup dan hengkang dari Indonesia 

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut beberapa produsen ponsel global sudah memiliki pabrik di Indonesia sebagai syarat untuk menjual produk milik mereka ke pasar dalam negeri.

    Ketika perusahaan-perusahaan yang telah taat terhadap regulasi TKDN melihat adanya pesaing yang bisa mengimpor produk tanpa perlu membangun manufaktur di Indonesia, mereka akan kecewa.

    “Maka perlu hati-hati dalam menyikapi masalah TKDN ini . Jangan sampai relaksasi TKDN justru merugikan industri secara luas,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Huda mengatakan, relaksasi TKDN bagi produk ICT memang dapat dipertimbangkan. Mengingat dinamika yang terjadi, seperti kasus tarik ulur dengan Apple yang telah menyita banyak energi. 

    Terlebih, pemerintah ingin mendorong pengembangan produk ICT dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar.

    Namun, tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, bahan baku, hingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia, membuat iklim usaha di sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang. 

    “Relaksasi ini bisa menjadi jalan untuk masuknya teknologi baru ke Indonesia,” ucapnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengingatkan bahwa mengurangi ketentuan TKDN berisiko besar bagi industri komponen lokal yang saat ini tengah berkembang. 

    Banyak industri komponen lokal yang bergantung pada pesanan dari pabrik ponsel besar, sehingga kebijakan pengurangan TKDN dapat menyebabkan mereka terpuruk. 

    “Sehingga harus berhati-hati, jangan sampai jadi bunuh diri ekonomi, karena industri dalam negeri bakal kalah saing dengan impor murah,” ujar Heru.

    Selain itu, Heru juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari penurunan TKDN, yakni meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor komponen. 

    Apalagi, Heru menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri elektronik di Indonesia sudah menggunakan 80% komponen impor, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada komponen asing sudah cukup tinggi.

    Sebagai alternatif, Heru menyarankan bukan mengurangi ketentuan TKDN, tetapi meningkatkan persentase TKDN dengan fokus pada pengembangan inovasi, bukan sekadar perakitan.

    “Misalnya, kembangkan chip lokal atau komponen bernilai tinggi, seperti yang sukses Vietnam lakukan,” tuturnya.

  • Usai Diperiksa 4 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dipanggil Wamendagri Bima Arya

    Usai Diperiksa 4 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dipanggil Wamendagri Bima Arya

    Bisnis.com, JAKARTA–Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya rampung menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, usai diperiksa, Bupati Indramayu Lucky Hakim langsung menemui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Gedung B Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi perjalanannya ke Jepang.

    Lucky sendiri masih bungkam dan belum mau memberikan tanggapan apapun terkait pemeriksaan yang dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selama 4 jam sejak pukul 13.00 WIB-17.00 WIB hari ini Selasa 8 Maret 2025.

    “Nanti ya saya ke dalam dulu,” tuturnya.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

  • Prabowo Sentil Kabinetnya: Keluarkan Pertek Harus Izin Presiden!

    Prabowo Sentil Kabinetnya: Keluarkan Pertek Harus Izin Presiden!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para birokrat untuk memangkas alur birokrasi dan tidak lagi menerbitkan peraturan-peraturan teknis alias pertek yang bisa menghambat investasi. 

    Prabowo bahkan mengungkapkan arahan tegas kepada kabinetnya segala bentuk peraturan teknis (pertek) yang diterbitkan kementerian harus melalui izin Presiden.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya peraturan teknis dikeluarkan oleh kementerian harus seizin presiden RI. Mudahkan,” ujar Prabowo di hadapan para pengusaha dan pemangku kepentingan, Selasa (8/4/2025).

    Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa kebijakan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin demi mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

    “Jadi perizinan ya saya minta ya menteri-menteri, jangan ragu-ragu, saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan, ada aja, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek-pertek, apa itu pertek-pertek. Kadang-kadang itu perteknya lebih galak daripada keputusan presiden,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berhadapan langsung dengan keruwetan birokrasi.

    “Saya tuh 25 tahun di luar kan di luar kekuasaan, saya pengusaha,  menghadap pejabat ini, mantan panglima datang ke himbara, menghadap bank Mandiri bolak balik iya kan,” ujarnya.

    Menurut Prabowo, Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

    Dia bahkan menyebut bahwa meniru strategi negara lain dalam kebijakan ekonomi bukanlah hal tabu.

    “Copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya harus bekerja secara efisien, responsif terhadap masukan industri, dan tidak boleh ragu mengambil tindakan demi kepentingan rakyat.

    Dia juga meminta para pengusaha untuk tidak segan memberi masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    “Tolong kasih tahu kami mana yang pelaksanaannya tidak bagus. Kami akan segera bertindak,” pungkas Prabowo.

  • Momen Investor Sarankan Prabowo Tahajud & Baca Surah Yusuf untuk Hadapi Tarif Trump

    Momen Investor Sarankan Prabowo Tahajud & Baca Surah Yusuf untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para ekonom, pelaku usaha dan investor pasar modal. Salah satunya muncul ketika Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, menyampaikan pandangannya.

    Budi awalnya menyoroti kondisi ekonomi dan politik global yang menurutnya tengah berada dalam tekanan serius. Budi bahkan secara khusus menyampaikan doa dan imbauan spiritual kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan salat Tahajud dan membaca Surah Yusuf.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor dalam agenda Sarasehan Ekonomi di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Saya doakan saja, kalau bapak tahajud buka atau baca surat Yusuf ayat 12 walaupun kata Ray Dalio siklus berat tetapi saran beliau [nabi Yusuf] itu luar biasa,” ujarnya dalam forum itu.

    Menurutnya, dunia tengah mengalami pergeseran besar yang menyerupai kondisi menjelang Perang Dunia II, terutama ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Namun kali ini, ketegangan dinilai datang dari rivalitas yang kian membesar antara Amerika Serikat dan China.

    Budi menekankan pentingnya navigasi yang bijak di tengah situasi global yang semakin kompleks. Dia menyebut bahwa seorang pemimpin kini harus memiliki kemampuan “transform” dan “inform” untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan produktivitas, perubahan struktur industri, serta kebijakan publik yang mungkin kurang populer tetapi krusial.

    Budi juga menyoroti pentingnya reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, komposisi saham saat ini masih terlalu didominasi oleh sektor perbankan, sementara sektor-sektor disruptif seperti AI dan teknologi belum cukup berkembang di Bursa Efek Indonesia.

    “Di dunia, yang naik adalah sektor disruptif. Tapi di bursa kita, perbankan masih mendominasi sekitar 35%. Kita butuh lebih banyak sektor industrialisasi, inovasi. Bukan hanya bikin susu, tapi juga jadi yogurt—itu artinya hilirisasi,” jelasnya.

    Dia menutup pernyataannya dengan refleksi spiritual dan doa untuk kepemimpinan nasional ke depan.

    “Saya hanya bisa mendoakan. Kalau saya jadi Nabi Yusuf, mungkin saya akan berkata: ‘Bercocok tanamlah kalian secara berkelanjutan.’ Karena ini tentang manajemen permintaan. Ini tentang keberanian membuat kebijakan di tengah badai,” pungkas Budi.

  • Sudah 3,5 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar Itjen Kemendagri

    Sudah 3,5 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar Itjen Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA–Bupati Indramayu Lucky Hakim sudah 3,5 jam diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri usai berlibur ke Jepang saat pemerintah sibuk mengawasi lebaran tanpa izin.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Lucky Hakim telah tiba di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak pukul 13.00 WIB dan langsung diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Rencananya, usai diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Lucky Hakim selaku Bupati Indramayu juga akan diperiksa kembali oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Namun, hingga pukul 16.30 WIB, Bupati Indramayu Lucky Hakim masih belum menunjukan batang hidungnya di gedung Wakil Menteri Dalam Negeri.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

  • Koalisi Sipil Minta DPR Jangan Kejar Tayang Bahas Revisi KUHAP

    Koalisi Sipil Minta DPR Jangan Kejar Tayang Bahas Revisi KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan DPR RI supaya tidak terburu-buru dalam membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menekankan bahwa parlemen perlu hati-hati dalam membahas revisi KUHAP karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

    Dia mencontohkan, banyak sekali kejadian sehari-hari yang masyarakat alami seperti salah penangkapan tersangka, bahkan hingga ada penyiksaan dan orang meninggal dalam tahanan.

    “Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan akan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni,” katanya seusai memenuhi undangan informasi dari Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Menurutnya, pembahasan revisi KUHAP haruslah menampung seluruh aspirasi dari pihak masyarakat terkait. Dia meminta agar DPR RI mengundang kelompok perempuan, buruh, nelayan, guru besar, hingga disabilitas.

    “Agar apa? Agar masalah-masalah yang selama ini tertampung dan tertangani. Jangan sampai ini kayak pembahasan yang dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.

    Lebih jauh, Isnur menyebut bahwa pihaknya mendorong perubahan yang fundamental, karena KUHAP bisa menjadi salah satu contoh takaran negara itu beradab atau tidak.

    “Karena inilah yang memutuskan orang dari bebas ditangkap dan dipenjara. Kalau selama ini proses yang masyarakat rasakan tidak adil dan tidak menghasilkan perubahan apa-apa, perbaikan yang serius dalam KUHAP, sama saja dengan kira-kira sia-sia atau cuma-cuma,” ungkapnya .

    Senada, Deputi ICJR Maidina Rahmawati juga berpendapat bahwa dalam membentuk Undang-Undang haruslah mencapai titik yang ideal, termasuk dalam revisi UU KUHAP ini.

    “Sesuai dengan standar asasi manusia, sesuai dengan standar ilmu pengetahuan gitu, bahwa harusnya dipisahkan yang melakukan upaya paksa dan yang menguji apakah perlu melakukan upaya paksa kan harusnya otoritasnya berbeda, karena untuk menjamin akuntabilitasnya itu kan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

  • Mudik Nyaman dengan Asuransi JRP-AMAN, Premi Cuma Rp10.000

    Mudik Nyaman dengan Asuransi JRP-AMAN, Premi Cuma Rp10.000

    Bisnis.com, SURABAYA – Risiko dalam perjalanan mudik Lebaran bisa terjadi kapan saja meskipun sudah berhati-hati. Untuk memastikan keamanan, asuransi perjalanan bisa menjadi jawaban.

    Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Jasaraharja Putera atau JRP-Insurance dalam momentum Lebaran 2025 ini kembali menghadirkan produk asuransi perlindungan perjalanan, yakni JRP-AMAN.

    Produk Asuransi JRP-AMAN merupakan produk asuransi yang memberikan santunan dan/atau penggantian biaya bagi tertanggung akibat kecelakaan diri pada saat mudik selama jangka waktu pertanggungan.

    Santunan dan penggantian biaya tersebut meliputi santunan meninggal dunia diberikan dalam hal tertanggung meninggal dunia. Besarannya mencapai Rp30 juta.

    Kedua, santunan cacat tetap yang diberikan dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan maupun cacat tetap sebagian yang dinyatakan oleh dokter. Santunan cacat tetap maksimal mencapai Rp30 juta.

    Ketiga, penggantian biaya perawatan atau pengobatan yang diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita tertanggung. Penggantian biaya perawatan atau pengobatan ini maksimum sebesar Rp3 juta.

    Tidak perlu khawatir dan takut soal ribetnya beli asuransi. PT Jasaraharja Putera menyediakan layanan pendaftaran produk asuransi JRP-AMAN secara online melalui Aplikasi Ezurance Smart Customer.

    Tak hanya mudah dibeli, produk asuransi ini juga tergangkau. Pembayaran pemi JRP-AMAN hanya Rp10.000 untuk perlindungan selama 14 hari, dan pemudik dapat menikmati perlindungan secara menyeluruh selama perjalanan

    Abdul Haris, Direktur Utama Jasaraharja Putera mengatakan produk JRP-AMAN merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk senantiasa memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

    “JRP Insurance terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komperhensif dan menyeluruh dalam rangka kemyamanan mudik dan libur Lebaran sebagaimana tema kami dalam Idul Fitri tahun ini yaitu Lindungi Kebersamaan, eratkan kasih di hari Kemenangan,” tagas Haris dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

    Bicara ihwal risiko potensi kecelakaan dalam momen mudik Lebaran, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaporkan ada 2.985 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) selama masa mudik Lebaran 2024.

    Jumlah tersebut turun 13% dibandingkan kasus kecelakaan lalu lintas pada momen Lebaran 2023 yang mencapai 3.412 kasus.

    Dari jumlah kasus kecelakaan pada momen Lebadan 2024, jumlah korban meninggal dunia tercatat ada 429 orang, turun 17% dari jumlah korban meninggal dunia momen mudik 2023 sebanyak 519 orang.

    Berikutnya, pada mudik Lebaran 2024 tercatat korban luka berat mencapai 533 orang, jumlahnya meningkat 25% dibanding korban luka berat pada momen Mudik 2023 sebanyak 427 orang.

    Sisanya, ada sebanyak 3.983 orang mengalami luka ringan akibat kecelakaan saat mudik Lebaran 2024. Jumlah tersebut turun 16% dibandingkan korban luka ringan sebantak 4.745 orang pada mudik Lebaran 2023.

    Abdul Haris melanjutkan, perusahaannya memahami bahwa mudik Lebaran merupakan tradisi penting bagi masyarakat Indonesia, sehingga Jasaraharja memberikan perhatian lebih pada keamanan selama perjalanan.

    “Dengan JRP-AMAN, kami ingin memberikan perlindungan maksimal agar masyarakat dapat mudik dengan tenang dan nyaman,” ujarnya.

    Untuk itu, lanjutnya, PT Jasaraharja Putera mengajak seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk memanfaatkan layanan Asuransi JRP-AMAN agar dapat menikmati perjalanan dengan tenang, tanpa khawatir akan risiko tak terduga di jalan.

    Sebagai anak usaha dari BUMN asuransi sosial PT Jasa Raharja, JRP-Insurance tahun ini juga turut berpartisipasi dalam program Mudik Aman Sampai Tujuan 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bersama 83 BUMN dan anak perusahaan BUMN.

    Sebagai komitmen bentuk dukungan tersebut, PT Jasaraharja Putera menghadirkan booth layanan asuransi umum pada kegiatan mudik gratis di Kantor Pusat Jasa Raharja untuk seluruh peserta mudik.

    Posko tersebut berperan memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan asuransi selama perjalanan.

    Tidak hanya menyediakan informasi seputar pentingnya asuransi perjalanan, PT Jasaraharja Putera juga menawarkan berbagai produk perlindungan yang dapat diakses secara mudah oleh para pemudik yaitu melalui aplikasi Ezurance Smart Customer serta adanya kuis interaktif bersama para peserta dengan berbagai hadiah menarik.

    Peserta mudik dapat memperoleh informasi mengenai asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat perlindungan dalam perjalanan, serta produk asuransi lainnya yakni JRP-PAR yang memberikan perlindungan atas aset dan properti yang ditinggalkan selama mudik.

    “Dengan hadirnya PT Jasaraharja Putera dalam program Mudik Aman Sampai Tujuan 2025, kami berkomitmen untuk terus mendukung keselamatan dan kenyamanan pemudik, serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat dalam setiap perjalanan mereka,” pungkas Haris.