Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kronologi Penembakan Eks Kapolsek Mulia oleh KKB di Papua Tengah

    Kronologi Penembakan Eks Kapolsek Mulia oleh KKB di Papua Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Papua menjelaskan kronologi penembakan eks Kapolsek Mulia Iptu (Purn) Djamal Renhoat oleh orang tidak dikenal (OTK) di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah.

    Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi Senin (07/04/2025) sekitar 18.45 WIT.

    Menurut Benny, Djamal Renhoat ditembak orang tidak dikenal tepat di kios atau toko kelontong miliknya. Tembakan itu telah mengenai pipi kanan Djamal hingga menembus leher belakang sebelah kiri.

    “Korban merupakan mantan Kapolsek Mulia, meninggal dunia akibat luka tembak,” ujar ya falam keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).

    Selanjutnya, sekitar 18.47 WIT Personil Polres Puncak Jaya bersama Personil Brimob BKO langsung mendatangi TKP untuk menyelidiki insiden tersebut.

    Di samping itu, mobil ambulans RSUD Mulia datang menjemput korban 19.00 WIT. Iptu Djamal juga langsung mendapatkan tindakan medis sekitar 19.00 WIT.

    Adapun, kata Benny, keesokan harinya, jenazah Iptu Djamal langsung dievakuasi dari Puncak Jaya menggunakan pesawat jenis Cessna 208B/PK-SNA milik Smart Cakrawala Aviation untuk dimakamkan di Mimika, Papua Tengah.

    “Rencananya, jenazah Almarhum Iptu (Purn) Djamal Renhoat dimakamkan di Mimika setelah disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka kawasan Kebun Sirih,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan bahwa Iptu Djamal Renhoat ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    “Betul [Iptu Jamal ditembak KKB],” kata Yusuf Sutejo kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

  • Dekarbonisasi Baja: Austria Perkenalkan Smelter Besi Bertenaga Hidrogen

    Dekarbonisasi Baja: Austria Perkenalkan Smelter Besi Bertenaga Hidrogen

    Bisnis.com, JAKARTA – Inovasi teknologi peleburan besi diperkenalkan di Linz, Austria, setelah adanya kolaborasi sejumlah mitra global seperti Primetals Technologies, Mitsubishi Corporatian, Rio Tinto Mining Corporation, dan Voestalpine AG.

    Para mitra global tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama pada Selasa (1/4/2025) untuk mempercepat pengembangan smelter besi dan fluidized bed (lapisan padat terfluidasi yang digunakan dalam proses kimia dan pembakaran bahan bakar yang efisien untuk membangkitkan listrik). 

    Hal tersebut terungkap dalam keterangan resmi Rio Tinto Mining Corporation (Rio Tinto), Selasa (8/4/2025). Dalam perjanjian tersebut, para pihak akan menerapkan dan mengoperasikan pabrik prototipe skala industri yang menampilkan proses baru untuk pembuatan besi dengan potensi emisi karbondioksida nol.

    Pabrik tersebut berlokasi di fasilitas Voestalpine AG yang berada di Linz, Austria. Fasilitas tersebut dijadwalkan beroperasi pada medio 2027.

    Adapun, proses pembuatan besi baru dengan kapasitas yang diproyeksi mencapai tiga ton logam panas per jam tersebut didasarkan pada solusi HYFOR dan smelter dari Primetals Technologies. HYOR sendiri merupakan ternologi reduksi langsung pertama di dunia untuk bijih besi halus yang tidak memerlukan langkah penggumpalan apapun.

    Sejak 2021, Primetals Technologies telah mengoperasikan pabrik percontohan di fasilitas Voestalpine di Donawitz, Austria, setelah keberhasilan dari sejumlah uji coba yang dilakukan. Smelter sendiri adalah tungku yang ditenagai oleh energi baru terbarukan (EBT) untuk peleburan dan tahap akhir reduksi besi langsung (direct reduced iron/DRI). Lewat strategi ini, ada potensi untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission/NZE) dari logam panas pada pabrik pembuatan baja.

    Chief Technology Officer dan Head of Green Steel di Primetals Technologies, Alexander Fleischanderl, mengatakan bahwa proyek ini merupakan kemajuan signifikan dalam pembuatan besi yang tahan terhadap perubahan masa depan.

    “Untuk pertama kalinya, kami akan menerapkan proses produksi berkelanjutan dengan reduksi langsung berbasis hidrogen,” katanya dalam keterangan resmi tersebut.

    Dia menjelaskan bahwa kombinasi HYFOR dan smelter merupakan pengembangan yang sangat inovatif dengan potensi untuk mengubah industri, serupa dengan dampak dari hadirnya konverter LD pada produksi baja.

    “Kami sangat bangga mendapatkan dukungan dari mitra yang kuat di Voestalpine, Rio Tinto, dan Mitsubishi Corporation, dan bersama-sama, kami siap untuk membuat perbedaan besar bagi masa depan pembuatan besi dengan NZE,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Operating Officer dari Ferrous Raw Materials Division di Mitsubishi Corporation, Kenichiro Tauchi mengatakan bahwa penambangan dan perdagangan bahan baku besi telah menjadi salah satu bisnis inti perusahaan selama beberapa dekade. Kini, imbuhnya, pihaknya berencana untuk mengembangkan pasokan baru logam rendah emisi untuk mendukung dekarbonisasi baja.

    “HYFOR dan smelter adalah teknologi baru yang menjanjikan untuk mempercepat dekarbonisasi industri baja, dan Mitsubishi Corporation, sebagai mitra strategis Primetals Technologies, sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi inovatif ini bersama dengan mitra terkemuka dalam rantai pasokan baja,” jelasnya.

    Chief Executive Officer Voestalpine AG Herbert Eibensteiner menjelaskan bahwa lewat baja Grentac, pihaknya memiliki rencana bertahap yang jelas untuk produksi baja dengan emisi karbondioksida nol bersih. Sebagai langkah awal, imbuhnya, satu tungku busur listrik bertenaga hijau akan dioperasikan di fasilitasnya yang berada di Linz dan Donawitz mulai 2027.

    Dia mengungkapkan bahwa pada 2029, pihaknya akan mengurangi emisi karbondioksida hingga 30% dibandingkan dengan 2019. Menurutnya, jumlah tersebut setara dengan hampir 5% dari seluruh emisi karbondioksida tahunan Austria. Hal ini, imbuhnya, menjadikan baja Greentec sebagai program perlindungan iklim terbesar di Austria.

    “Strategi jangka panjang kami adalah menggunakan hidrogen hijau untuk mencapai produksi baja yang netral karbon. Bersama dengan Primetals Technologies dan Rio Tinto, kami mengambil pendekatan yang sama sekali baru dan menjanjikan untuk meneliti produksi besi kasar berbasis hidrogen,” katanya.

    Adapun, Rio Tinto sebagai salah satu produsen bijih besi terbesar di dunia akan memanfaatkan keahliannya yang luas dalam hal kualitas dan persiapan bijih besi untuk memberikan masukan teknis bagi proyek tersebut. Selain itu, Rio Tinto akan memasok 70% bijih besi untuk pabrik baru dari seluruh operasi globalnya. Perusahaan ini juga akan mendukung Primetals Technologies untuk mempercepat komersialisasi teknologi tersebut.

    General Manager Rio Tinto untuk Dekarbonisasi Baja Thomas Apffel mengaku gembira dapat bergabung dengan konsorsium yang mencakup seluruh rantai nilai pembuatan besi dan baja. Dengan menyumbangkan keahlian pembuatan besi dan bijih besi dari operasi Pilbara, Iron Ore Company of Canada, dan Simandou di masa mendatang, pihaknya bermaksud untuk memajukan pengembangan dan adopsi teknologi fluidized bed.

    “Solusi pembuatan besi berbasis fines ini menghadirkan alternatif yang menarik untuk teknologi shaft furnace dengan menghilangkan kebutuhan akan peletan, yang berpotensi menawarkan manfaat substansial bagi pembuat baja dan penambang. Rio Tinto menyambut peserta tambahan dalam konsorsium dan berharap dapat mendukung penerapan teknologi inovatif ini secara luas,” jelasnya.

    DAMPAK KEBIJAKAN TRUMP

    Pada Senin (7/4/2025), Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengadakan dialog tingkat tinggi dengan perwakilan industri baja dan logam guna membahas implikasi tarif Amerika Serikat (AS) terhadap baja, aluminium, dan produk turunan terkait asal Benua Biru.

    Pertukaran pandangan dalam pertemuan itu difokuskan pada pengumpulan pandangan dan usulan industri guna tanggapan Uni Eropa yang paling efektif atas tindakan Negeri Paman Sam. Hal tersebut terungkap dalam keterangan resmi Komisi Uni Eropa yang dipublikasikan pada Senin (7/4/2025).

    Perwakilan industri dalam pertemuan tersebut menyambut baik Rencana Aksi Baja dan Logam Komisi Eropa dan Kesepakatan Industri Bersih. Para pebisnis tersebut juga menyerukan agar kedua rencana aksi tersebut segera dilaksanakan.

    Dalam keterangan resmi tersebut juga terungkap bahwa para peserta menyampaikan kekhawatiran yang kuat tentang konsekuensi yang lebih luas dari tarif AS, termasuk dampak pada derivatif dan risiko serius pengalihan perdagangan.

    “Mereka menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi UE untuk mengusulkan langkah-langkah pertahanan perdagangan baru untuk baja —di luar perlindungan yang ada, yang akan berakhir pada Juni 2026— termasuk untuk mengatasi potensi pengalihan ekspor dari negara-negara penghasil baja utama lainnya ke pasar Uni Eropa,” tulis keterangan resmi tersebut.

    Selain itu, peserta juga menyatakan keprihatinan atas berkurangnya volume sampah yang digunakan untuk daur ulang di Uni Eropa dan meminta langkah-langkah efektif untuk menjaga volume yang cukup di Benua Biru.

    Mereka juga menggarisbawahi pentingnya persyaratan konten lokal, terutama menunjuk pada potensi besar pengadaan publik dalam hal ini. Mengenai Langkah-Langkah Penyesuaian Perbatasan Karbon (carbon border adjustment measures/CBAM), mereka menyambut baik percepatan tinjauan CBAM oleh Komisi Uni Eropa, terutama untuk menutup celah yang tersisa.

    Presiden Komisi Uni Eropa dan pebisnis di sektor tersebut sepakat untuk tetap berhubungan erat, guna memastikan bahwa kepentingan industri dan para pekerjanya terlindungi dengan baik di masa yang tidak menentu ini.

  • Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

    “Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” terangnya. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

    Diberitakan sebelumnya, kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat (AS) sehingga Indonesia dikenai tarif impor resiprokal 32%.

    “Mengenai TKDN, permintaan pemerintah AS untuk menyesuaikan TKDN,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dalam Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, sebagaimana dipantau Bisnis melalui Zoom, Senin (7/4/2025). 

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

  • Video Gunung Gede Meletus, Hoax!

    Video Gunung Gede Meletus, Hoax!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Geologi menyatakan informasi terkait video yang beredar di media sosial tentang kolom erupsi di Gunungapi Gede, adalah hoaks alias tidak benar.

    Menurut Badan Geologi, video yang beredar tersebut merupakan dokumentasi erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat.

    Badan Geologi menjelaskan, berdasarkan pemantauan aktivitas visual dari pos PGA gunung Gede yang berada di desa Ciloto, Kecamatan Pacet Cianjur Jawa Barat, diketahui bahwa hingga saat ini tidak terjadi erupsi maupun keluarnya kolom abu di atas kawah gunung Gede.

    Pengamatan visual sejak 1 Januari 2025, menurut Badan Geologi hingga tanggal 8 April 2025, menunjukkan aktivitas yang tampak di permukaan masih berupa hembusan asap putih tipis hingga sedang yang berasal dari kawah Wadon dengan ketinggian asap kawah berkisar 50-100 meter.

    Erupsi terakhir gunung Gede terjadi pada tahun 1957 berupa kolom erupsi mencapai 3.000 meter di atas kawah Ratu.

    Berdasarkan pemantauan dari Pos PGA G. Gede di Ciloto, hingga saat ini:
    • Tidak ada erupsi maupun kolom abu
    • Aktivitas permukaan hanya berupa asap putih tipis-sedang dari Kawah Wadon (50–100 m)
    • Tingkat aktivitas masih di Level I (Normal)

    Data kegempaan juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Masyarakat dan wisatawan direkomendasikan untuk tidak mendekat dalam radius 600 meter dari Kawah Wadon.

  • Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

    Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

    “Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN,” tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sejauh ini, terang Sri Mulyani, seluruh program prioritas Presiden Prabowo telah didanai dengan APBN. Misalnya, untuk ketahanan pangan, pemerintah di antaranya telah memberikan subsidi pupuk sebesar 1,3 juta ton pada tiga bulan pertama 2025.

    Kemudian, ketahanan energi berupa subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat. Pemerintah juga disebut telah menggelontorkan APBN untuk menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 6 juta penerima.

    Selain itu, program-program di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan alutsista maupun penguatan industri pertahanan dalam negeri tetap dibiayai oleh APBN.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut APBN akan tetap membiayai beberapa program Prabowo lainnya ke depannya, seperti Koperasi Merah Putih. Rencananya, pembangunan koperasi di setiap desa itu akan menggunakain Dana Desa.

    “Governance-nya [tata kelola, red] yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop, sehingga kemudian orang menganggap, oh, akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable,” ucapnya.

  • Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai rencana relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) berisiko membuat pabrik perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tutup dan hengkang dari Indonesia 

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut beberapa produsen ponsel global sudah memiliki pabrik di Indonesia sebagai syarat untuk menjual produk milik mereka ke pasar dalam negeri.

    Ketika perusahaan-perusahaan yang telah taat terhadap regulasi TKDN melihat adanya pesaing yang bisa mengimpor produk tanpa perlu membangun manufaktur di Indonesia, mereka akan kecewa.

    “Maka perlu hati-hati dalam menyikapi masalah TKDN ini . Jangan sampai relaksasi TKDN justru merugikan industri secara luas,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Huda mengatakan, relaksasi TKDN bagi produk ICT memang dapat dipertimbangkan. Mengingat dinamika yang terjadi, seperti kasus tarik ulur dengan Apple yang telah menyita banyak energi. 

    Terlebih, pemerintah ingin mendorong pengembangan produk ICT dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar.

    Namun, tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, bahan baku, hingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia, membuat iklim usaha di sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang. 

    “Relaksasi ini bisa menjadi jalan untuk masuknya teknologi baru ke Indonesia,” ucapnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengingatkan bahwa mengurangi ketentuan TKDN berisiko besar bagi industri komponen lokal yang saat ini tengah berkembang. 

    Banyak industri komponen lokal yang bergantung pada pesanan dari pabrik ponsel besar, sehingga kebijakan pengurangan TKDN dapat menyebabkan mereka terpuruk. 

    “Sehingga harus berhati-hati, jangan sampai jadi bunuh diri ekonomi, karena industri dalam negeri bakal kalah saing dengan impor murah,” ujar Heru.

    Selain itu, Heru juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari penurunan TKDN, yakni meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor komponen. 

    Apalagi, Heru menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri elektronik di Indonesia sudah menggunakan 80% komponen impor, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada komponen asing sudah cukup tinggi.

    Sebagai alternatif, Heru menyarankan bukan mengurangi ketentuan TKDN, tetapi meningkatkan persentase TKDN dengan fokus pada pengembangan inovasi, bukan sekadar perakitan.

    “Misalnya, kembangkan chip lokal atau komponen bernilai tinggi, seperti yang sukses Vietnam lakukan,” tuturnya.

  • Usai Diperiksa 4 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dipanggil Wamendagri Bima Arya

    Usai Diperiksa 4 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dipanggil Wamendagri Bima Arya

    Bisnis.com, JAKARTA–Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya rampung menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, usai diperiksa, Bupati Indramayu Lucky Hakim langsung menemui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Gedung B Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi perjalanannya ke Jepang.

    Lucky sendiri masih bungkam dan belum mau memberikan tanggapan apapun terkait pemeriksaan yang dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selama 4 jam sejak pukul 13.00 WIB-17.00 WIB hari ini Selasa 8 Maret 2025.

    “Nanti ya saya ke dalam dulu,” tuturnya.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

  • Prabowo Sentil Kabinetnya: Keluarkan Pertek Harus Izin Presiden!

    Prabowo Sentil Kabinetnya: Keluarkan Pertek Harus Izin Presiden!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para birokrat untuk memangkas alur birokrasi dan tidak lagi menerbitkan peraturan-peraturan teknis alias pertek yang bisa menghambat investasi. 

    Prabowo bahkan mengungkapkan arahan tegas kepada kabinetnya segala bentuk peraturan teknis (pertek) yang diterbitkan kementerian harus melalui izin Presiden.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya peraturan teknis dikeluarkan oleh kementerian harus seizin presiden RI. Mudahkan,” ujar Prabowo di hadapan para pengusaha dan pemangku kepentingan, Selasa (8/4/2025).

    Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa kebijakan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin demi mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

    “Jadi perizinan ya saya minta ya menteri-menteri, jangan ragu-ragu, saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan, ada aja, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek-pertek, apa itu pertek-pertek. Kadang-kadang itu perteknya lebih galak daripada keputusan presiden,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berhadapan langsung dengan keruwetan birokrasi.

    “Saya tuh 25 tahun di luar kan di luar kekuasaan, saya pengusaha,  menghadap pejabat ini, mantan panglima datang ke himbara, menghadap bank Mandiri bolak balik iya kan,” ujarnya.

    Menurut Prabowo, Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

    Dia bahkan menyebut bahwa meniru strategi negara lain dalam kebijakan ekonomi bukanlah hal tabu.

    “Copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya harus bekerja secara efisien, responsif terhadap masukan industri, dan tidak boleh ragu mengambil tindakan demi kepentingan rakyat.

    Dia juga meminta para pengusaha untuk tidak segan memberi masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    “Tolong kasih tahu kami mana yang pelaksanaannya tidak bagus. Kami akan segera bertindak,” pungkas Prabowo.

  • Momen Investor Sarankan Prabowo Tahajud & Baca Surah Yusuf untuk Hadapi Tarif Trump

    Momen Investor Sarankan Prabowo Tahajud & Baca Surah Yusuf untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para ekonom, pelaku usaha dan investor pasar modal. Salah satunya muncul ketika Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, menyampaikan pandangannya.

    Budi awalnya menyoroti kondisi ekonomi dan politik global yang menurutnya tengah berada dalam tekanan serius. Budi bahkan secara khusus menyampaikan doa dan imbauan spiritual kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan salat Tahajud dan membaca Surah Yusuf.

    Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor dalam agenda Sarasehan Ekonomi di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    “Saya doakan saja, kalau bapak tahajud buka atau baca surat Yusuf ayat 12 walaupun kata Ray Dalio siklus berat tetapi saran beliau [nabi Yusuf] itu luar biasa,” ujarnya dalam forum itu.

    Menurutnya, dunia tengah mengalami pergeseran besar yang menyerupai kondisi menjelang Perang Dunia II, terutama ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Namun kali ini, ketegangan dinilai datang dari rivalitas yang kian membesar antara Amerika Serikat dan China.

    Budi menekankan pentingnya navigasi yang bijak di tengah situasi global yang semakin kompleks. Dia menyebut bahwa seorang pemimpin kini harus memiliki kemampuan “transform” dan “inform” untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan produktivitas, perubahan struktur industri, serta kebijakan publik yang mungkin kurang populer tetapi krusial.

    Budi juga menyoroti pentingnya reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, komposisi saham saat ini masih terlalu didominasi oleh sektor perbankan, sementara sektor-sektor disruptif seperti AI dan teknologi belum cukup berkembang di Bursa Efek Indonesia.

    “Di dunia, yang naik adalah sektor disruptif. Tapi di bursa kita, perbankan masih mendominasi sekitar 35%. Kita butuh lebih banyak sektor industrialisasi, inovasi. Bukan hanya bikin susu, tapi juga jadi yogurt—itu artinya hilirisasi,” jelasnya.

    Dia menutup pernyataannya dengan refleksi spiritual dan doa untuk kepemimpinan nasional ke depan.

    “Saya hanya bisa mendoakan. Kalau saya jadi Nabi Yusuf, mungkin saya akan berkata: ‘Bercocok tanamlah kalian secara berkelanjutan.’ Karena ini tentang manajemen permintaan. Ini tentang keberanian membuat kebijakan di tengah badai,” pungkas Budi.

  • Sudah 3,5 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar Itjen Kemendagri

    Sudah 3,5 Jam, Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar Itjen Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA–Bupati Indramayu Lucky Hakim sudah 3,5 jam diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri usai berlibur ke Jepang saat pemerintah sibuk mengawasi lebaran tanpa izin.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Lucky Hakim telah tiba di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak pukul 13.00 WIB dan langsung diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Rencananya, usai diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Lucky Hakim selaku Bupati Indramayu juga akan diperiksa kembali oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Namun, hingga pukul 16.30 WIB, Bupati Indramayu Lucky Hakim masih belum menunjukan batang hidungnya di gedung Wakil Menteri Dalam Negeri.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.