Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menilai kebijakan Gubernur Bali yang melarang produksi dan penjualan air dalam kemasan plastik di bawah 1 liter akan berdampak negatif ke industri dan perdagangan air minum di Bali.

    Ketua DPD Aspadin Bali Nusa Tenggara, I Gusti Ngurah Warassutha Aryajasse menjelaskan sedang mempelajari secara mendalam terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 5/2025 tersebut, dan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina industri melalui DPP Aspadin.

    “Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi dan distribusi, hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan. Kami akan berkomunikasi juga dengan Kementerian perdagangan dan Pemerintah Provinsi Bali terkait hal ini,” jelas Ngurah Warassutha, Selasa (8/4/2025).

    Terkait tujuan Gubernur untuk mengurangi sampah plastik, Aspadin menegaskan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) nasional sangat menaruh perhatian pada masalah lingkungan hidup ini. Faktanya semua kemasan AMDK terutama botol plastiknya adalah kemasan yang tingkat daur ulangnya paling tinggi di Indonesia.

    “Kami juga memiliki tipe kemasan pakai ulang yaitu galon yang sepenuhnya ramah lingkungan. Kami juga terus berinovasi terhadap kemasan kami agar semakin ramah lingkungan. Contohnya botol plastik yang digunakan pada setiap kemasan AMDK saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu,” ujar Ngurah.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wayan Koster melarang perusahaan air minum memproduksi air kemasan ukuran kecil di bawah 1 liter dengan tujuan mengurangi sampah plastik dari air kemasan.

    Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur No. 9/2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dalam SE nya, Koster menyebut lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 liter di wilayah Provinsi Bali.

    Kemudian Koster juga melarang distributor menjual minuman kemasan ukuran kecil. “Setiap distributor atau pemasok dilarang mendistribusikan produk atau minuman kemasan plastik sekali pakai di Wilayah Provinsi Bali,” jelas Koster.

  • Qatar Gandeng BTN untuk Proyek 3 Juta Rumah Rp33,78 Triliun

    Qatar Gandeng BTN untuk Proyek 3 Juta Rumah Rp33,78 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) resmi menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group yang bakal merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitulu menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar AlQilaa International Group merealisasikan pembangunan sebanyak 100.000 unit rumah.

    “Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian” kata Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$20.000 atau sekitar Rp337.850 juta (Asumsi kurs: Rp16.890) per unit hunian atau total sekitar US$2 miliar atau Rp33,78 triliun untuk 100.000 unit hunian.

    Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Di mana, pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

    “BTN mendukung visi besar program 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau,” katanya.

    Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

    “Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia.

    Sebelumnya pada 8 Januari 2025, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mendukung proyek 3 juta rumah antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Melalui MoU tersebut, investor Qatar akan membangun satu juta rumah untuk tahap pertama di Indonesia.

  • TKDN Dilonggarkan, Ketergantungan RI Terhadap Produk Impor Makin Tinggi?

    TKDN Dilonggarkan, Ketergantungan RI Terhadap Produk Impor Makin Tinggi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi makin bergantung dengan produk impor Amerika Serikat (AS) menyusul rencana pemerintah menjadikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai paket untuk negosiasi dengan  AS. 

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto Aji mengatakan ada dampak negatif yang perlu diperhatikan dari relaksasi TKDN. 

    Penurunan ketentuan TKDN dapat meningkatkan ketergantungan pada komponen impor, yang berisiko menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi. 

    Aryo menuturkan, kebijakan TKDN yang sebelumnya ada memberikan insentif bagi industri lokal untuk menciptakan komponen-komponen ponsel yang diproduksi di dalam negeri. 

    Dia mempertanyakan sejauh mana pemerintah melonggarkan TKDN karena dampaknya yang besar. 

    “Jangan sampai relaksasi ini berimbas pada perusahaan lokal yang menyumbang bagian dari produksi ponsel di Indonesia,” ujar Aryo kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025). 

    Lebih lanjut, Aryo mengingatkan agar relaksasi TKDN tidak hanya diberlakukan untuk perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

    Sebab, produsen ponsel dari negara lain, seperti Korea Selatan dan China, dapat meminta perlakuan serupa berdasarkan prinsip kesetaraan dalam perdagangan internasional.

    “Produsen dari negara-negara tersebut juga akan merasakan dampak dari tarif tinggi dan mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui negosiasi serupa,” ucap Aryo.

    Aryo juga melihat kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi produsen ponsel untuk lebih leluasa menggunakan komponen impor, khususnya yang sudah berbentuk utuh (seperti sparepart yang sudah dirakit), tanpa terhitung sebagai beban TKDN. 

    Senada dengan Aryo, pemerhati pasar gawai Herry SW menuturkan kebijakan TKDN bagi ICT ini tidak boleh hanya diterapkan kepada AS saja.

    Sebab, Herry melihat jika dilakukan relaksasi TKDN hanya untuk AS, yang terjadi adalah industri ponsel tanah air menjadi tidak sehat karena terdapat perlakuan yang tidak adil dan setara. 

    Kalau pun akhirnya jadi, semoga berlaku untuk semua merek. Berlaku untuk semua merek pun sebenarnya tetap tidak sehat untuk industri,” tutur Herry.

  • Di Depan Sri Mulyani, Prabowo Ingatkan Bea Cukai Jangan Macam-macam!

    Di Depan Sri Mulyani, Prabowo Ingatkan Bea Cukai Jangan Macam-macam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) tidak menghambat arus keluar masuk barang. 

    Prabowo mengakui bahwa pemerintahannya harus berintrospeksi diri. Bea Cukai dinilai sebagai salah satu institusi yang dinilai menghambat kemudahan kegiatan usaha. 

    “Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia,” ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo lalu menyebut pemerintahannya fokus dalam menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara mengingatkan bahwa institusi negara yang melindungi penyelundupan akan ditindak sekeras-kerasnya. 

    “Kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab, saya sudah berkali-kali bicara sama pejabat-pejabat itu,” ujarnya.

    Adapun Prabowo menyebut akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan. Dia mengakui publik menunggu langkahnya untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut. 

    “Saya kasih peringatan berkali-kali, nanti akan saya akan kasih perhatian khusus Bea Cukai dan semua bentuk penyelundupan,” ujarnya. 

    Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Bea Cukai bukan satu-satunya institusi yang disoroti. Dia menyebut institusi seperti TNI-Polri juga akan diberikan perhatian khusus agar bisa berintrospeksi diri. 

    Pada acara sarasehan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan masih banyak lagi. 

  • Reaktivasi 10.000 Sumur Migas, Prabowo Mau Impor Rig dari AS

    Reaktivasi 10.000 Sumur Migas, Prabowo Mau Impor Rig dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membeli drilling rig atau peralatan yang digunakan untuk mengebor sumur minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada RI.

    Prabowo mengatakan pihaknya siap saja mengambil langkah win-win solution dengan Negeri Paman Sam. Salah satunya dengan meningkatkan impor dari AS.

    Dengan begitu, defisit dagang AS dari Indonesia bisa berkurang. Harapannya, AS dapat melunakan kebijakan tarif kepada AS. Maklum, hal ini merupakan salah satu yang dipermasalahkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Kita butuh alat-alat, teknologi, rig-rig drilling dari mereka [AS]. Kita akan buka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengatakan, pihaknya siap melakukan impor minyak dan gas bumi (migas) senilai US$9 miliar dari AS. 

    “Apa yang kita butuh dari AS? Kita butuh LPG US$9 miliar, minyak BBM, kita bisa impor lagi US$9 miliar lagi,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah RI juga akan meningkatkan impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS sebagai respons kebijakan tarif resiprokal.

    Dia menjelaskan, pemerintah memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

    “Dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga.

    Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI secara total. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS.

    “Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN,” jelas Airlangga.

  • Prabowo soal Permendag 8/2024: Kalau Tak Menguntungkan, Cabut!

    Prabowo soal Permendag 8/2024: Kalau Tak Menguntungkan, Cabut!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Kepala Negara juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebut Permendag 8/2024 menjadi biang kerok terjadinya PHK massal.

    “Sekarang saya minta Permendag No.8 masalahnya apa, [Mendag] segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dia meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempercepat proses tersebut. Bahkan bila perlu, dokumen tersebut sudah dapat ditandatangani usai Prabowo kembali dari perjalanan dinas luar negeri.

    “Di sini ada Mensesneg, coba segera ya, kalau perlu besok sudah saya tanda tangan, tapi engga, besok saya ke luar negeri, nanti begitu saya kembali,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa pihaknya tengah membahas terkait dengan revisi Permendag 8/2024.

    Mendag menyampaikan, pihaknya saat ini mengubah mekanisme penyusunan aturan, agar regulasi yang diterbitkan nantinya dapat mengakomodir masukan baik dari sisi hulu hingga hilir.

    “Sekarang kami ubah mekanismenya,” kata Budi dalam kunjungannya di Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Budi menuturkan, perubahan Permendag No.8/2024 dilakukan tidak hanya sebatas dari usulan kementerian/lembaga teknis. 

    Dia mengatakan, setelah Kemendag mendapat usulan dari kementerian/lembaga teknis, pihaknya akan mengundang pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Misalnya mengenai produk impor pakaian jadi, Kemendag akan memanggil asosiasi pertekstilan hingga asosiasi importir pakaian jadi untuk secara bersama-sama membahas mengenai pengaturan impor pakaian jadi.

    Dia menyebut, mekanisme tersebut sengaja dilakukan agar diskusi dapat berjalan selama proses penyusunan revisi Permendag No.8/2024 sehingga poin-poin yang disepakati nantinya dapat dituang dalam regulasi baru.

    Budi tidak ingin, peraturan yang sudah terbit nantinya kembali diperdebatkan oleh pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, Kemendag tidak ingin buru-buru dalam menerbitkan aturan baru.

    “Itu kenapa kemudian Permendag perubahan ini menjadi [sedikit lama],” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku sejak 17 Mei 2024.

    Terdapat 7 poin penting yang tertuang dalam regulasi tersebut. Pertama, terkait dengan relaksasi persyaratan permohonan persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

    Kedua, terkait relaksasi aturan impor untuk 11 kelompok komoditas yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

    Ketiga, mengenai relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Setidaknya, terdapat 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan.

    Substansi keempat yakni terkait pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh importir pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

    Substansi kelima terkait dengan simplifikasi persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

    Keenam, terkait dengan penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang.  Kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor. 

    Lalu, untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

    Ketujuh, terkait penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam KPBPB paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

  • Alasan di Balik Lolosnya Rusia dan Belarusia dari Tarif Trump, Tak Semata karena Sanksi

    Alasan di Balik Lolosnya Rusia dan Belarusia dari Tarif Trump, Tak Semata karena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang perdagangan global dengan mengumumkan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs terhadap impor dari 185 negara.

    Namun ada yang mencolok dari tarif ini. Rusia dan sekutunya, Belarus, justru lolos dari daftar impor tersebut. Sebaliknya, Ukraina malah masuk daftar sasaran.

    Melansir DW, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa sanksi-sanksi yang sudah berjalan membuat perdagangan dengan Rusia praktis tak lagi ada. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, AS dan sekutunya di Eropa memang memperketat sanksi terhadap Moskow.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan, kombinasi antara sanksi dan perang seharusnya menutup celah perdagangan. Namun, benarkah demikian?

    Klaim Bessent bahwa perdagangan benar-benar berhenti tak sepenuhnya benar. Data Biro Sensus AS menunjukkan bahwa nilai perdagangan dengan Rusia memang anjlok tajam sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dari sekitar US$36 miliar menjadi hanya US$3,5 miliar pada 2024.

    Dari jumlah tersebut, AS masih mencatatkan defisit perdagangan US$2,5 miliar. Ekspor barang AS ke Rusia pada tahun 2024 tercatat sebesar US$526,1 juta, turun 12,3% dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor AS dari Rusia mencapai US$3 miliar, turun 34,2% dibandingkan 2023.

    Melansir Kyivpost, Kantor Perwakilan Dagang AS mencatat Rusia mengekspor sejumlah komoditas strategis ke AS seperti pupuk, bahan bakar nuklir, dan logam-logam tertentu.

    Data dari pelacak perdagangan global OEC World menunjukkan bahwa pada 2023, ekspor Rusia ke AS mencapai US$4,87 miliar. Komoditas terbesar adalah bahan kimia radioaktif senilai US$1,21 miliar dan pupuk berbasis nitrogen senilai US$1,04 miliar—dua sektor yang krusial namun sulit digantikan dalam waktu singkat.

    Dengan perdagangan yang tetap menyentuh angka miliaran dolar, alasan pengecualian Rusia dari tarif balasan Trump jelas tak cukup dijelaskan hanya dengan penurunan volume dan sanksi.

    Sebagai pembanding, Kazakhstan dikenai tarif hingga 27%, meski nilai perdagangannya mencapai sekitar US$3,4 miliar, hampir setara dengan Rusia. Dari jumlah tersebut, US$2,3 miliar berupa impor. Ukraina yang total perdagangannya bahkan lebih kecil atau hanya sekitar US$2,9 miliar, tetap terkena tarif 10%.

    Isyarat Politik

    Sejumlah negara yang juga berada di bawah sanksi seperti Venezuela masih dikenai tarif oleh Trump. Tapi negara lain yang juga dijatuhi sanksi seperti Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Belarus justru dikecualikan.

    Pengamat politik dan spesialis studi Amerika Alexandra Filippenko menyebutnya sebagai bentuk kelonggaran simbolis, sebuah isyarat politik yang sarat makna.

    Meski data perdagangan dengan Korea Utara, Kuba, dan Belarus tidak dipublikasikan oleh pemerintah AS, estimasi PBB mencatat bahwa impor AS dari Belarus mencapai US$21 juta pada 2024.

    Fakta ini menegaskan bahwa daftar tarif baru Trump tidak murni didasarkan pada volume perdagangan. Bahkan wilayah terpencil seperti Kepulauan Heard dan McDonald yang nyaris tak berpenghuni dan tidak punya nilai ekonomi bagi AS tetap terkena imbas.

    Sementara itu, Kanada dan Meksiko luput dari daftar baru ini. Namun sebagian besar produk mereka memang sudah lebih dulu dikenai tarif 25%.

  • Kronologi Penembakan Eks Kapolsek Mulia oleh KKB di Papua Tengah

    Kronologi Penembakan Eks Kapolsek Mulia oleh KKB di Papua Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Papua menjelaskan kronologi penembakan eks Kapolsek Mulia Iptu (Purn) Djamal Renhoat oleh orang tidak dikenal (OTK) di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah.

    Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi Senin (07/04/2025) sekitar 18.45 WIT.

    Menurut Benny, Djamal Renhoat ditembak orang tidak dikenal tepat di kios atau toko kelontong miliknya. Tembakan itu telah mengenai pipi kanan Djamal hingga menembus leher belakang sebelah kiri.

    “Korban merupakan mantan Kapolsek Mulia, meninggal dunia akibat luka tembak,” ujar ya falam keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).

    Selanjutnya, sekitar 18.47 WIT Personil Polres Puncak Jaya bersama Personil Brimob BKO langsung mendatangi TKP untuk menyelidiki insiden tersebut.

    Di samping itu, mobil ambulans RSUD Mulia datang menjemput korban 19.00 WIT. Iptu Djamal juga langsung mendapatkan tindakan medis sekitar 19.00 WIT.

    Adapun, kata Benny, keesokan harinya, jenazah Iptu Djamal langsung dievakuasi dari Puncak Jaya menggunakan pesawat jenis Cessna 208B/PK-SNA milik Smart Cakrawala Aviation untuk dimakamkan di Mimika, Papua Tengah.

    “Rencananya, jenazah Almarhum Iptu (Purn) Djamal Renhoat dimakamkan di Mimika setelah disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka kawasan Kebun Sirih,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan bahwa Iptu Djamal Renhoat ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    “Betul [Iptu Jamal ditembak KKB],” kata Yusuf Sutejo kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

  • Dekarbonisasi Baja: Austria Perkenalkan Smelter Besi Bertenaga Hidrogen

    Dekarbonisasi Baja: Austria Perkenalkan Smelter Besi Bertenaga Hidrogen

    Bisnis.com, JAKARTA – Inovasi teknologi peleburan besi diperkenalkan di Linz, Austria, setelah adanya kolaborasi sejumlah mitra global seperti Primetals Technologies, Mitsubishi Corporatian, Rio Tinto Mining Corporation, dan Voestalpine AG.

    Para mitra global tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama pada Selasa (1/4/2025) untuk mempercepat pengembangan smelter besi dan fluidized bed (lapisan padat terfluidasi yang digunakan dalam proses kimia dan pembakaran bahan bakar yang efisien untuk membangkitkan listrik). 

    Hal tersebut terungkap dalam keterangan resmi Rio Tinto Mining Corporation (Rio Tinto), Selasa (8/4/2025). Dalam perjanjian tersebut, para pihak akan menerapkan dan mengoperasikan pabrik prototipe skala industri yang menampilkan proses baru untuk pembuatan besi dengan potensi emisi karbondioksida nol.

    Pabrik tersebut berlokasi di fasilitas Voestalpine AG yang berada di Linz, Austria. Fasilitas tersebut dijadwalkan beroperasi pada medio 2027.

    Adapun, proses pembuatan besi baru dengan kapasitas yang diproyeksi mencapai tiga ton logam panas per jam tersebut didasarkan pada solusi HYFOR dan smelter dari Primetals Technologies. HYOR sendiri merupakan ternologi reduksi langsung pertama di dunia untuk bijih besi halus yang tidak memerlukan langkah penggumpalan apapun.

    Sejak 2021, Primetals Technologies telah mengoperasikan pabrik percontohan di fasilitas Voestalpine di Donawitz, Austria, setelah keberhasilan dari sejumlah uji coba yang dilakukan. Smelter sendiri adalah tungku yang ditenagai oleh energi baru terbarukan (EBT) untuk peleburan dan tahap akhir reduksi besi langsung (direct reduced iron/DRI). Lewat strategi ini, ada potensi untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission/NZE) dari logam panas pada pabrik pembuatan baja.

    Chief Technology Officer dan Head of Green Steel di Primetals Technologies, Alexander Fleischanderl, mengatakan bahwa proyek ini merupakan kemajuan signifikan dalam pembuatan besi yang tahan terhadap perubahan masa depan.

    “Untuk pertama kalinya, kami akan menerapkan proses produksi berkelanjutan dengan reduksi langsung berbasis hidrogen,” katanya dalam keterangan resmi tersebut.

    Dia menjelaskan bahwa kombinasi HYFOR dan smelter merupakan pengembangan yang sangat inovatif dengan potensi untuk mengubah industri, serupa dengan dampak dari hadirnya konverter LD pada produksi baja.

    “Kami sangat bangga mendapatkan dukungan dari mitra yang kuat di Voestalpine, Rio Tinto, dan Mitsubishi Corporation, dan bersama-sama, kami siap untuk membuat perbedaan besar bagi masa depan pembuatan besi dengan NZE,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Operating Officer dari Ferrous Raw Materials Division di Mitsubishi Corporation, Kenichiro Tauchi mengatakan bahwa penambangan dan perdagangan bahan baku besi telah menjadi salah satu bisnis inti perusahaan selama beberapa dekade. Kini, imbuhnya, pihaknya berencana untuk mengembangkan pasokan baru logam rendah emisi untuk mendukung dekarbonisasi baja.

    “HYFOR dan smelter adalah teknologi baru yang menjanjikan untuk mempercepat dekarbonisasi industri baja, dan Mitsubishi Corporation, sebagai mitra strategis Primetals Technologies, sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi inovatif ini bersama dengan mitra terkemuka dalam rantai pasokan baja,” jelasnya.

    Chief Executive Officer Voestalpine AG Herbert Eibensteiner menjelaskan bahwa lewat baja Grentac, pihaknya memiliki rencana bertahap yang jelas untuk produksi baja dengan emisi karbondioksida nol bersih. Sebagai langkah awal, imbuhnya, satu tungku busur listrik bertenaga hijau akan dioperasikan di fasilitasnya yang berada di Linz dan Donawitz mulai 2027.

    Dia mengungkapkan bahwa pada 2029, pihaknya akan mengurangi emisi karbondioksida hingga 30% dibandingkan dengan 2019. Menurutnya, jumlah tersebut setara dengan hampir 5% dari seluruh emisi karbondioksida tahunan Austria. Hal ini, imbuhnya, menjadikan baja Greentec sebagai program perlindungan iklim terbesar di Austria.

    “Strategi jangka panjang kami adalah menggunakan hidrogen hijau untuk mencapai produksi baja yang netral karbon. Bersama dengan Primetals Technologies dan Rio Tinto, kami mengambil pendekatan yang sama sekali baru dan menjanjikan untuk meneliti produksi besi kasar berbasis hidrogen,” katanya.

    Adapun, Rio Tinto sebagai salah satu produsen bijih besi terbesar di dunia akan memanfaatkan keahliannya yang luas dalam hal kualitas dan persiapan bijih besi untuk memberikan masukan teknis bagi proyek tersebut. Selain itu, Rio Tinto akan memasok 70% bijih besi untuk pabrik baru dari seluruh operasi globalnya. Perusahaan ini juga akan mendukung Primetals Technologies untuk mempercepat komersialisasi teknologi tersebut.

    General Manager Rio Tinto untuk Dekarbonisasi Baja Thomas Apffel mengaku gembira dapat bergabung dengan konsorsium yang mencakup seluruh rantai nilai pembuatan besi dan baja. Dengan menyumbangkan keahlian pembuatan besi dan bijih besi dari operasi Pilbara, Iron Ore Company of Canada, dan Simandou di masa mendatang, pihaknya bermaksud untuk memajukan pengembangan dan adopsi teknologi fluidized bed.

    “Solusi pembuatan besi berbasis fines ini menghadirkan alternatif yang menarik untuk teknologi shaft furnace dengan menghilangkan kebutuhan akan peletan, yang berpotensi menawarkan manfaat substansial bagi pembuat baja dan penambang. Rio Tinto menyambut peserta tambahan dalam konsorsium dan berharap dapat mendukung penerapan teknologi inovatif ini secara luas,” jelasnya.

    DAMPAK KEBIJAKAN TRUMP

    Pada Senin (7/4/2025), Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengadakan dialog tingkat tinggi dengan perwakilan industri baja dan logam guna membahas implikasi tarif Amerika Serikat (AS) terhadap baja, aluminium, dan produk turunan terkait asal Benua Biru.

    Pertukaran pandangan dalam pertemuan itu difokuskan pada pengumpulan pandangan dan usulan industri guna tanggapan Uni Eropa yang paling efektif atas tindakan Negeri Paman Sam. Hal tersebut terungkap dalam keterangan resmi Komisi Uni Eropa yang dipublikasikan pada Senin (7/4/2025).

    Perwakilan industri dalam pertemuan tersebut menyambut baik Rencana Aksi Baja dan Logam Komisi Eropa dan Kesepakatan Industri Bersih. Para pebisnis tersebut juga menyerukan agar kedua rencana aksi tersebut segera dilaksanakan.

    Dalam keterangan resmi tersebut juga terungkap bahwa para peserta menyampaikan kekhawatiran yang kuat tentang konsekuensi yang lebih luas dari tarif AS, termasuk dampak pada derivatif dan risiko serius pengalihan perdagangan.

    “Mereka menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi UE untuk mengusulkan langkah-langkah pertahanan perdagangan baru untuk baja —di luar perlindungan yang ada, yang akan berakhir pada Juni 2026— termasuk untuk mengatasi potensi pengalihan ekspor dari negara-negara penghasil baja utama lainnya ke pasar Uni Eropa,” tulis keterangan resmi tersebut.

    Selain itu, peserta juga menyatakan keprihatinan atas berkurangnya volume sampah yang digunakan untuk daur ulang di Uni Eropa dan meminta langkah-langkah efektif untuk menjaga volume yang cukup di Benua Biru.

    Mereka juga menggarisbawahi pentingnya persyaratan konten lokal, terutama menunjuk pada potensi besar pengadaan publik dalam hal ini. Mengenai Langkah-Langkah Penyesuaian Perbatasan Karbon (carbon border adjustment measures/CBAM), mereka menyambut baik percepatan tinjauan CBAM oleh Komisi Uni Eropa, terutama untuk menutup celah yang tersisa.

    Presiden Komisi Uni Eropa dan pebisnis di sektor tersebut sepakat untuk tetap berhubungan erat, guna memastikan bahwa kepentingan industri dan para pekerjanya terlindungi dengan baik di masa yang tidak menentu ini.

  • Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

    “Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” terangnya. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

    Diberitakan sebelumnya, kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat (AS) sehingga Indonesia dikenai tarif impor resiprokal 32%.

    “Mengenai TKDN, permintaan pemerintah AS untuk menyesuaikan TKDN,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dalam Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, sebagaimana dipantau Bisnis melalui Zoom, Senin (7/4/2025). 

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.