Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Menteri Maruarar Target Sengketa Proyek Meikarta Rampung di Era Prabowo

    Menteri Maruarar Target Sengketa Proyek Meikarta Rampung di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

    “Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

    Lebih lanjut, Ara menyebut, akan melakukan panggilan lanjutan kepada manajemen Meikarta pada 10 April 2025. Pihaknya akan mempertemukan korban Meikarta dengan manajemen.

    Sebelumnya, PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, menjelaskan progres penyelesaian dan penyerahan hunian fisik mulai tahun ini hingga 2027. 

    Dalam keterangannya, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan bahwa per 26 Maret 2025, pihaknya telah membangun dan menyerahkan secara fisik sebanyak 11.224 hunian di Meikarta sesuai kesepakatan jadwal.

    “Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit,” kata manajemen.

    Dengan demikian, manajemen menyatakan akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama mengeklaim semua berjalan dengan baik dan sesuai jadwal kesepakatan. Ada juga konsumen yang sudah memiliki dan mempertahankan kepemilikannya sehingga huniannya telah memberi nilai tambah dengan nilai pasar saat ini.

  • Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Picu Perang Siber, Balasan Negara Terdampak

    Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Picu Perang Siber, Balasan Negara Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Tenable, perusahaan keamanan siber asal Kolombia, mengingatkan ancaman serangan siber ke Amerika Serikat (AS) sebagai balasan penerapan tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan AS kepada sejumlah negara. 

    Co-CEO dan CFO Tenable Steve Vintz mengatakan kebijakan yang diberlakukan Presiden Donald Trump dapat secara tidak sengaja meningkatkan risiko serangan siber karena para musuh berupaya membalas tekanan ekonomi yang meningkat. 

    Steve mengamati bahwa ada korelasi kuat antara sanksi ekonomi, hambatan perdagangan, dan peningkatan ancaman siber, terutama yang menargetkan infrastruktur penting.

    “Di Tenable, kami telah lama mengamati pola yang jelas – ketika terjadi gangguan di pasar keuangan atau ketidakpastian ekonomi, pelaku kejahatan berkembang biak,” kata Steve dikutip, Rabu (9/4/2025)

    Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan serangan siber terbesar di dunia. Pada 2023, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menerima lebih dari 880.418 pengaduan, dengan potensi kerugian lebih dari US$12,5 miliar. Serangan siber yang dulunya dianggap terisolasi, kini menjadi ancaman besar yang mengganggu layanan penting, membahayakan data sensitif, dan mengancam stabilitas sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan dan energi di AS. 

    Steve menambahkan operator domestik sistem penting seperti rumah sakit, jaringan transportasi, dan jaringan listrik sering kali mengandalkan pemasok perangkat keras luar negeri. 

    Dengan adanya tarif, mereka mungkin terpaksa beralih ke alternatif lokal, yang secara signifikan meningkatkan biaya operasional. 

    “Gangguan ini dapat menciptakan kerentanan baru, terutama karena pemilik infrastruktur menghadapi proses pengadaan yang tidak lazim dan potensi keterbatasan rantai pasokan,” kata Steve. 

    “Penerapan tarif yang luas baru-baru ini dapat menjadi katalisator bagi perubahan dramatis dalam kebijakan global, yang dapat mengganggu operasi bisnis, meningkatkan ancaman, dan membuat organisasi lebih rentan dan mudah dieksploitasi.

    Efek ke Iklim

    Tidak hanya dunia siber, kebijakan tarif AS juga berpotensi menghambat pendanaan iklim. 

    Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva menyatakan bahwa tarif dagang yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap seluruh mitra dagangnya dapat menghambat upaya pemerintahnya dalam mengamankan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Perang tarif tidak baik untuk siapa pun,” kata Silva dalam konferensi pers pada Kamis (3/4/2025), dikutip dari Bloomberg.

    Silva mengemukakan tarif dagang yang diterapkan Trump membuat negara-negara mulai mengalihkan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pendanaan iklim ke tempat lain.

    Brasil akan menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP30 tahun ini di kota Belem yang berada di wilayah utara negara tersebut. Brasil dan negara berkembang lainnya turut menargetkan mobilisasi dana sebesar US$1,3 triliun per tahun untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada COP tahun ini.

    Pada konferensi COP29 tahun lalu di Baku, Azerbaijan, negara-negara maju telah sepakat untuk menyediakan setidaknya US$300 miliar.

    “Kami punya kewajiban untuk mendapatkan US$1,3 triliun,” ujar Silva.

  • Respons Xiaomi soal Wacana Relaksasi TKDN

    Respons Xiaomi soal Wacana Relaksasi TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Xiaomi Indonesia terus memantau rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi terhadap ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk information and communication technologies (ICT)

    Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengatakan bahwa pihaknya memahami rencana relaksasi ini merupakan bentuk dinamika dari kebijakan tarif perdagangan global.

    “Saat ini, Xiaomi Indonesia akan terus memantau dan mempelajari lebih lanjut tentang [rencana relaksasi] peraturan tersebut,” kata Andi kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

    Andi menuturkan, Xiaomi terus berkomitmen untuk memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah mengenai pemenuhan TKDN.

    Berdasarkan laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, besaran TKDN yang berada di ponsel merek Xiaomi berada di atas ketentuan yang berlaku. Tercatat, ponsel keluaran Xiaomi dengan merek Redmi dan Poco memiliki besaran TKDN sebesar 38,20% sampai dengan 40,30%.

    “Xiaomi terus memberikan layanan serta produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kami di Indonesia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Rencana relaksasi TKDN muncul jelang penerapan tarif impor resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32%. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Presiden AS Donald Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk ICT dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

  • KAI Tutup Perlintasan Sebidang Gresik, Imbas Truk Kayu Tabrak KA Jenggala

    KAI Tutup Perlintasan Sebidang Gresik, Imbas Truk Kayu Tabrak KA Jenggala

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) beserta stakeholder terkait memutuskan menutup perlintasan sebidang nomor 11 yang terletak di antara Stasiun Indro dan Stasiun Kandangan imbas insiden tertempernya KA CL Jenggala dan mengakibatkan asisten masinis meninggal dunia. 

    Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan PT KAI Daop 8 Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Polsek dan Koramil Kebomas, Kecamatan Kebomas serta dari Kelurahan Tenggulunan sepakat menutup Perlintasan Sebidang Nomor 11 yang terletak di antara Stasiun Indro dan Stasiun Kandangan. 

    “Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama yang mempertimbangkan tingginya potensi risiko kecelakaan di lokasi tersebut,” kata Luqman dalam keterangan resmi, Rabu (9/4/2025). 

    Luqman mengatakan bahwa Penutupan  serta sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Para pihak juga sebelumnya melakukan koordinasi guna memastikan bahwa penutupan ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan gangguan yang signifikan bagi masyarakat.

    Penutupan Jalan Perlintasan Langsung (JPL) no 11 di Km 7 + 639 antara Stasiun Indro – Stasiun Kandangan dilakukan dengan memasang patok, pembongkaran jalan aspal dan cor di perlintasan mulai Selasa malam (8/4/2025).

    Luqman menjelaskan keberadaan perlintasan sebidang di sebagian tempat melewati pemukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kondisi tidak aman bagi masyarakat. KAI terus berupaya menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi. Pasalnya, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kondisi tidak aman  berlalu lintas. 

    Sebelumnya, Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indro – Sidoarjo mengalami insiden tertemper truk muatan kayu pada Selasa, (8/4/2025)18.35 WIB, akibat insiden ini, asisten masinis meninggal dunia. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan insiden tersebut terjadi di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, tepatnya di perlintasan tidak dijaga (register).

    “Berdasarkan laporan dari kondektur KA 470, insiden terjadi ketika truk muatan kayu menerobos perlintasan sebidang tanpa memperhatikan keberadaan kereta api yang sedang melintas. Akibatnya, bagian depan kereta tertemper truk, yang menyebabkan masinis dan asisten masinis mengalami luka dan segera dilarikan ke RS Semen Gresik untuk mendapatkan penanganan medis,” kata Anne, dikutip Rabu (9/4/2025). 

    Meski telah dilarikan ke rumah sakit dan  mendapat penanganan medis, asisten masinis yang bertugas dalam perjalanan tersebut yaitu Abdillah Ramdan meninggal dunia. Anne mengatakan peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang. 

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. 

    Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025, produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. 

    ADB menilai konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan, dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat yang memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

    “Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas,” tulis ADB, dikutip pada Rabu (9/4/2025). 

    Dalam analisisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong oleh sektor manufaktur dan pertanian serta jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan diuntungkan oleh permintaan domestik.

    ADB mengungkapkan bahwa konsumsi kemungkinan akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang agar lebih inklusif. 

    Kepercayaan konsumen diperkirakan akan tetap kuat dengan adanya langkah-langkah ekonomi yang mendukung seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program-program belanja sosial baru, terutama program makanan bergizi gratis, di atas bantuan sosial yang sudah ada. 

    ADP turut menilai bahwa implementasi penuh program makanan bergizi, yang pada akhirnya menjangkau 82,9 juta orang (anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui) di seluruh Nusantara, dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

    “Program ini juga dapat memberikan dampak pemerataan yang positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” tulis ADB. 

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (US$10,7 miliar) untuk program ini.

    Secara umum, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9% pada 2025, dari 5% tahun lalu.

    Melihat di kawasan Asia Tenggara, ternyata hanya Indonesia yang proyeksinya dipertahankan. Sementara proyeksi untuk Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Singapura direvisi ke bawah.

    Berbeda dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam yang justru dikerek naik di tengah tantangan dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bakal terjaga di level 5%, inflasi turut diperkirakan tetap berada di level 2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Siap-siap! Tarif Baru Royalti Nikel, Batu Bara Cs Berlaku Bulan Ini

    Siap-siap! Tarif Baru Royalti Nikel, Batu Bara Cs Berlaku Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) berlaku efektif mulai April 2025.

    Dia mengatakan, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba telah rampung. Adapun, revisi PP yang dimaksud adalah PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.  

    “Bulan ini sudah berlaku efektif. Minggunya, mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    “Kalau harganya nikel atau emas naik ada range tertentu, tapi kalau tidak naik, itu [tarif royalti] tidak juga naik,” jelas Bahlil.

    Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti. 

    Menurut Bahlil, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan pengusaha. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan tengah.
    Dengan kata lain, saat perusahaan untung, maka negara juga harus mendapat pemasukan lebih.

    “Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita ingin pengusaha baik, negara juga baik,” jelas Bahlil.

    Semula, revisi PP terkait penyesuaian tarif royalti itu direncanakan rampung sebelum Idulfitri atau 31 Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno. 

    Senada dengan Bahlil, Tri menyebut kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP. Dia menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini. 

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun.

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

    Dia bahkan mengaku telah mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan. Dari hasil penelaahan laporan keuangan itu, Tri meyakini perusahaan tambang masih mampu jika tarif royalti naik. 

    “Kami sudah melakukan perhitungan. Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi. Pada saat evaluasi itu dilakukan itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collaps atau negatif cash flow-nya,” ucapnya.

  • Elite Gerindra dan PDIP Disebut Jembatani Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Elite Gerindra dan PDIP Disebut Jembatani Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan pihak yang menginisiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski tak menyebut secara pasti siapa nama-nama yang terlibat, Muzani memastikan bahwa pertemuan ini sudah menjadi pembicaraan elite-elite Gerindra dan PDIP.

    “Ya ini kan pertemuan itu terjadi karena sebuah pembicaraan pendahuluan dan ya para pemimpin partai, PDI dan Gerindra terus melakukan pembicaraan untuk menyamakan persepsi dan akhirnya pertemuannya terjadi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Kala ditanyai apakah pertemuan ini berkaitan dengan datangnya anak Prabowo, Didit Hediprasetyo ke kediaman Megawati saat Hari Raya Idulfitri kemarin, Muzani hanya menuturkan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati sudah beberapa kali diinisiasikan.

    “Pertemuan itu sudah beberapa kali diinisiasi dan karena kesibukan kedua beliau akhirnya beberapa kali ter-cancel, dan Alhamdulillah pada momen lebaran ini akhirnya terjadi,” ujarnya.

    Adapun, Ketua MPR tersebut mengatakan pertemuan ini dimaksudkan dalam rangka bersilaturahmi di momen Idulfitri, karena sebelumnya pertemuan selalu gagal terlaksana lantaran keduanya sibuk.

    “Karena itu keduanya menggunakan kesempatan untuk berhalal-bihalal, bersilaturahmi, dan saling memberi maaf dan mengucapkan maaf atas kedua pemimpin tersebut,” ucap Muzani.

    Kemudian, tambahnya, Megawati juga menitipkan pesan kepada Prabowo supaya bisa menjalankan kepemimpinannya dengan efektif sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

  • Luhut: Minat Investor China ke RI Masih Cukup Tinggi

    Luhut: Minat Investor China ke RI Masih Cukup Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa minat investor China ke Indonesia masih cukup tinggi. Tarif resiprokal Donald Trump tidak banyak berpengaruh.

    Luhut mengklaim bahwa bahwa tarif resiprokal atau timbal balik sebesar 32% bakal berdampak terbatas pada perekonomian Indonesia. Namun, apabila perang dagang itu naik ke level global dan meluas, maka perekonomian Indonesia dipastikan terdampak lebih besar. 

    Luhut mengungkap dampak perang dagang akan lebih besar ketika perekonomian China belum mengalami perbaikan. Seperti diketahui, ekonomi Negeri Panda itu tengah mengalami perlambatan. 

    Meski demikian, dia mengeklaim bahwa beberapa pengusaha di China masih tetap melirik Indonesia dalam hal investasi di tengah perlambatan ekonomi China dan situasi global lainnya. 

    “Kemarin kita dapat laporan dari China bahwa banyak pemain-pemain di China itu melihat Indonesia masih menjadi alternatif yang bagus untuk melakukan investasi,” terang Luhut dikutip, Rabu (9/4/2025). 

    Luhut pun menyampaikan informasi yang didapatkannya itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk berdialog dengan investor maupun pelaku usaha. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu berpesan kepada Prabowo bahwa peluang dari China itu bisa diambil dan segera dieksekusi. Apalagi, lanjutnya, Prabowo telah mengamanatkan deregulasi besar-besaran untuk menangani high-cost economy. 

    “Kami laporkan ini peluang yang besar bisa kita ambil. Itu bisa segera kita eksekusi. Keputusan Bapak untuk deregulasi telah memberikan dampak yang sangat luas,” terang Luhut. 

    Adapun pemerintah RI akan menempuh jalur negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump atas tarif impor 32% yang diterapkan. Indonesia akan mengutus Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. 

    China pun menjadi salah satu negara yang diganjar tarif timbal balik, yakni besaran 34%. Pemerintah China pun membalas tarif Trump itu dengan menerapkan tarif impor dari AS ke China sebesar 34% juga. Teranyar, Trump pun membalas ancaman China dengan mengerek tarif impor hingga 50%. 

  • Menkomdigi Tegaskan TKDN Tidak Dikurangi, Hanya Dibuat Lebih Fleksibel

    Menkomdigi Tegaskan TKDN Tidak Dikurangi, Hanya Dibuat Lebih Fleksibel

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus ataupun mengurangi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), melainkan hanya membuatnya lebih fleksibel

    Meutya menyebut, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan setiap Kementerian untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis.

    “Bahasa beliau (Prabowo) itu tepatnya bukan dikurangi tapi dicari solusi. Jadi TKDN-nya itu dicari bagaimana solusinya,” kata Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (8/4/2025).

    Meutya pun menjelaskan, maksud dari pencarian solusi dalam aturan TKDN seperti apa yang terjadi dalam kesepakatan dengan Apple dalam peredaran iPhone 16.

    Dalam kesepakatan pemerintah dengan Apple, Meutya menyebut pemenuhan aturan TKDN dengan berinvestasi lewat pembangunan pusat pelatihan dan edukasi.

    “Sebagai contoh kan dengan Apple itu waktu sebelumnya kita pernah ditransferkan menjadi perhitungannya itu kita transferkan menjadi edukasi dan lain-lain,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

    “Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” terangnya.