Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • Perang Dagang Berkobar, Ini Daftar Negara yang Pilih Balas Tarif AS

    Perang Dagang Berkobar, Ini Daftar Negara yang Pilih Balas Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara memilih untuk menyerang balik kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negara tersebut di antaranya China, Kanada, dan Uni Eropa.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS. Merujuk pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya.

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu.

    Melalui kebijakan itu, Trump menetapkan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih, melansir Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Mengutip data Bloomberg Economics, sebanyak 15 negara menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS. China menempati posisi pertama dengan total nilai defisit mencapai US$295 miliar pada 2024.

    Posisi selanjutnya ditempati oleh Meksiko yakni sebesar US$172 miliar, diikuti Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar, dan Taiwan US$74 miliar.

    Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar, dan India US$46 miliar.

    Kemudian, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar, dan Indonesia US$18 miliar.

    Kendati begitu, tak semua negara penyumbang defisit terbesar diganjar tarif tinggi oleh Trump. Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo oleh Trump.

    Adapun, tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%, menjadikannya sebagai negara terbesar kelima yang dikenakan tarif jumbo oleh Trump. Posisi pertama ditempati Lesotho yakni 50%, diikuti Kamboja 49%, Laos 48%, dan Madagaskar 47%.

    Sementara itu, China dikenakan tarif sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, serta Taiwan dan Indonesia 32%.

  • Gerindra: KIM Plus Respons Positif Pertemuan Prabowo-Megawati

    Gerindra: KIM Plus Respons Positif Pertemuan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus merespons positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

    Muzani berujar bahwa Prabowo memiliki kewenangan untuk bertemu dengan siapapun itu, termasuk juga dengan Megawati, mengingat dia merupakan presiden terdahulu yang juga ketua umum partai politik pemenang Pemilu 2024.

    “Sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan,” sebut Muzani.

    Lebih lanjut, Muzani membeberkan meskipun PDIP tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi Prabowo merasa bersyukur tetap mendapat dukungan dari Megawati.

    “Ya bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini. Dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintah,” tutup dia.

  • Bertemu di UEA, Prabowo dan MBZ Bahas Upaya Perdamaian Palestina

    Bertemu di UEA, Prabowo dan MBZ Bahas Upaya Perdamaian Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk upaya menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya situasi konflik di Palestina.

    Dia menyampaikan bahwa dirinya secara khusus berkonsultasi dengan Presiden MBZ mengenai dinamika geopolitik terkini di kawasan. Prabowo juga menekankan pentingnya dialog antarnegara untuk mencari jalan keluar damai atas konflik yang terus berkepanjangan.

    “Saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza, dan sekitarnya,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan solusi damai melalui pendekatan diplomatik.

    Oleh karena itu, dia menekankan bahwa komunikasi dan konsultasi intensif dengan para pemimpin dunia menjadi sangat penting.

    “Kami ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan yang lebih baik,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden MBZ turut menyampaikan niatnya untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Prabowo pun menyambut baik rencana kunjungan tersebut.

    “Beliau mengatakan beliau ingin ke Jakarta, saya bilang setiap saat kita terima dengan baik,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Bawa Oleh-oleh dari UEA, Sepakati 8 MoU dan LoI

    Prabowo Bawa Oleh-oleh dari UEA, Sepakati 8 MoU dan LoI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) mendengarkan secara langsung pengumuman 8 Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI).

    Pengumuman tersebut dilakulan di akhir pertemuan bilateral kedua pemimpin negara yang digelar di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

    Kedelapan dokumen tersebut terdiri atas empat kerja sama antar-pemerintah (Government to Government/G-to-G) dan empat kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B-to-B). Kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

    Pengumuman tersebut menjadi bagian penting dari pertemuan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh semangat kemitraan antara Indonesia dan UEA, serta mencerminkan kesamaan visi dalam memperkuat kerja sama ekonomi, ketahanan pangan, transisi energi, keamanan, dan nilai-nilai keagamaan.

    Pertemuan ini juga menjadi tonggak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin erat selama lebih dari empat dekade.

    Empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi:

    1. Pernyataan Kehendak antara Kementerian Luar Negeri PEA dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia tentang Kemitraan Alam dan Iklim;

    2. Protokol Perubahan Kedua Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah PEA tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan;

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri PEA dan Kepolisian RI tentang Kerja Sama Keamanan dan Penanggulangan Terorisme; dan

    4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama RI dengan Otoritas Umum Bidang Islam, Wakaf, dan Zakat PEA tentang Kerja Sama di Bidang Islam dan Wakaf.

    Sementara itu, empat kesepakatan B-to-B yang disampaikan adalah:

    1. Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA tentang Investasi Produksi Susu;

    2. Nota Kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LLC dan PT Pindad;

    3. Kesepakatan Prinsip Terkait Dengan Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik Cirata; dan

    4. Memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jatigede 100 MW.

  • Potret Pertemuan Presiden Prabowo dengan MBZ di Istana Qasr Al Shatie

    Potret Pertemuan Presiden Prabowo dengan MBZ di Istana Qasr Al Shatie

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025) sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

    Kepala Negara tiba di Istana Qasr Al Shatie dan disambut langsung oleh Presiden MBZ di pintu utama Istana. 

    Dalam pertemuan yang penuh kehangatan dan keakraban itu kedua kepala negara turut memperkenalkan masing-masing delegasi yang hadir dalam pertemuan.

    Usai penyambutan, kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama di salah satu ruangan di istana sebelum beranjak menuju ruang pertemuan. Pertemuan kali ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis.

    Presiden Prabowo Subianto dan Mohamed bin Zayed

    Di akhir pertemuan, Prabowo dan MBZ juga mendengarkan secara langsung pengumuman delapan nota kesepahaman (MoU) dan surat pernyataan minat (Letter of Intent/LoI) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. 

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • China Dominasi Infrastruktur Telekomunikasi RI, Ekspansi Internet 3T Berlanjut

    China Dominasi Infrastruktur Telekomunikasi RI, Ekspansi Internet 3T Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai dominasi China atas infrastruktur telekomunikasi Indonesia membuat penetrasi internet di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tetap berjalan. Kebijakan tarif timbal balik yang dikeluarkan Amerika Serikat tidak memberi dampak signifikan.

    Ketua umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan perkembangan penetrasi internet Indonesia tak banyak terpengaruh oleh kebijakan tarif AS. Pasalnya, sebagian besar penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia menggunakan produk infrastruktur yang tidak berasal dari AS. 

    Sehingga tarif timbal balik AS lebih banyak mempengaruhi aplikasi dan perangkat yang menggunakan platform dengan hak kekayaan intelektual milik AS.

    “Khusus untuk infrastruktur internet hanya sedikit yang terimbas AS tariff. Karena banyak produk teknologi infrastruktur dipakai penyedia nasional bukan produk AS,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Sarwoto menyampaikan layanan telekomunikasi di Indonesia sangat penting dan tidak boleh terhenti, terutama dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini.

    Sarwoto menegaskan bahwa layanan telekomunikasi adalah bagian dari infrastruktur kritis yang harus terus berjalan, mengingat sejarah Indonesia yang pernah mengalami krisis pada tahun 1998. 

    Dalam menghadapi krisis tersebut, kolaborasi dengan vendor lokal dan internasional terbukti menjadi strategi yang efektif untuk memastikan layanan tetap berjalan tanpa gangguan.

    “Kita punya pengalaman waktu krisis 1998, kolaborasi dengan vendor merupakan strategi yang baik, karean telekomunikasi merupakan investasi jangka panjang,” ucapnya.

    Layanan Telekomunikasi di Indonesia Timur adalah Keharusan

    Di hubungi secara terpisah, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai pembangunan layanan telekomunikasi di Indonesia Timur ada langkah strategis yang diambil untuk memastikan akses yang lebih luas di daerah 3T.

    Ian menuturkan, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kebijakan Modern Licensing dan tender untuk frekuensi baru. Dimana langkah ini mencakup klausul wajib pembangunan di daerah yang telah ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    “Dan juga dimasukan insentif untuk Universal Service Obligation (USO) Non-Cash untuk operator sehingga pembangunan diarahkan ke daerah timur,” ujar Ian.

    Lebih lanjut, Ian mengungkapkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintah AS, seperti kebijakan tarif Trump, dapat memengaruhi pasar Indonesia dan membuka peluang penetrasi internet lebih luas. 

    Kunci dari pembangunan telekomunikasi adalah kebijakan yang mewajibkan pembangunan dimulai dari daerah 3T terlebih dahulu, baru kemudian menuju ke pusat. 

    “Khusus frekuensi baru pembangunan harus dimulai dari daerah 3T baru ke pusat,” tuturnya.

    Senada dengan Ian, Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo menyatakan bahwa layanan telekomunikasi saat ini sudah setara dengan kebutuhan dasar manusia seperti listrik atau makanan. 

    Sebagai elemen vital dalam kehidupan sehari-hari, sektor ini tidak hanya menyangkut komunikasi, tetapi juga mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti e-commerce dan aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab. 

    Maka dari itu, Agung mengusulkan optimasi infrastruktur satelit, dengan memanfaatkan satelit Satria untuk mendukung penggelaran layanan telekomunikasi di Indonesia Timur.

    “Dari sisi infrastruktur satelit, dalam hal ini kita optimalkan pemanfaatan Satelit Satria. Dalam waktu dekat, hal ini yang dapat membantu penggelaran layanan di Indonesia Timur,” pungkas Agung.

  • Prabowo Bakal Sepakati Sejumlah LOI bersama MBZ di UEA

    Prabowo Bakal Sepakati Sejumlah LOI bersama MBZ di UEA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan ke kawasan Timur Tengah dengan mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Rabu (9/4/2025). 

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Kepala Negara tiba di Presidential Flight, Abu Dhabi, sekitar pukul 06.30 waktu setempat.

    “Alhamdulillah, tadi pagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo telah tiba di Abu Dhabi sekitar pukul 6.30 (waktu setempat). Beliau langsung disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur Yang Mulia Bapak Suhail,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks.

    Setibanya di Abu Dhabi, Presiden Ke-8 RI itu langsung menuju hotel untuk beristirahat sejenak. 

    Yusuf menyebut bahwa agenda utama Prabowo di Abu Dhabi adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang digelar di Qasr Al Shatie.

    “Dalam pertemuan tersebut beliau akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan juga Sekretaris Kabinet,” jelas Yusuf.

    Pertemuan kedua pemimpin negara dijadwalkan berlangsung dalam format tertutup atau private meeting. Usai pertemuan tersebut, akan diumumkan sejumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dan disepakati antara kedua negara.

    “Setelah melakukan private meeting, pertemuan akan diakhiri dengan diumumkannya baik MOU maupun LOI yang telah ditandatangani dan disepakati dari kedua belah pihak,” lanjut Yusuf.

    Usai pertemuan, Prabowo dijadwalkan melanjutkan rangkaian kunjungan ke Ankara, Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja.

    “Kemudian selanjutnya akan melanjutkan lawatan perjalanan kunjungan kerja ke Timur Tengah dan Turkiye. Beliau akan lanjut penerbangan ke Ankara,” pungkas Yusuf.

  • Gerindra Blak-blakan Megawati Tetap Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Gerindra Blak-blakan Megawati Tetap Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • Cara Mengetik Rumus Matematika Menggunakan Ikon di Microsoft Word, Mudah!

    Cara Mengetik Rumus Matematika Menggunakan Ikon di Microsoft Word, Mudah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menulis rumus matematika di Microsoft Word sesuatu yang tidak dapat dihindarkan bagi pelajar dan pekerja. Artikel ini menjelaskan langkah praktis menggunakan fitur Equation dan ikon-ikon khusus untuk membuat rumus dengan rapi. 

    Fitur Equation di Microsoft Word memungkinkan pengguna mengetik rumus matematika, fisika, atau kimia menggunakan ikon dan template terstruktur. Alat ini tersedia di versi Word 2007 hingga terbaru, dengan antarmuka intuitif yang memudahkan pembuatan simbol kompleks seperti integral, pecahan, atau akar.

    Keunggulan fitur ini adalah meminimalkan kesalahan penulisan simbol ilmiah, menghemat waktu dibandingkan menggambar rumus manual, hingga kompatabilitas rumus tersimpan sebagai teks, sehingga mudah diedit ulang.

    Langkah-Langkah Mengetik Rumus  

     1. Mengakses Menu Equation  

    – Buka dokumen Word > Pilih tab Insert > Klik ikon Equation (simbol *π*) di sebelah kanan.  

    – Shortcut keyboard: Tekan `Alt` + `=` untuk langsung membuka editor persamaan. 

     2. Membuat Rumus Dasar  

    – Pecahan:  

      – Pilih ikon Fraction > Pilih template (misal: *Stacked Fraction*).  

      – Isi pembilang dan penyebut di kotak yang tersedia.

    – Pangkat/Kuadrat:  

      – Klik ikon Script > Pilih template *Superscript* (pangkat atas) atau *Subscript* (pangkat bawah).  

    – Akar:  

      – Gunakan ikon Radical > Pilih simbol akar kuadrat (√) atau akar ke-*n*.  

     3. Memasukkan Simbol Khusus  

    – Buka tab Design > Pilih kategori simbol di grup Symbols (misal: *Basic Math*, *Greek Letters*).  

    – Contoh: π (pi), Ω (ohm), atau ∫ (integral).

    Metode Alternatif

    Adapun jika Anda masih menggunakan Word 2003 atau lebih tua:  

    1. Klik Insert > Object > Pilih Microsoft Equation 3.0.  

    2. Gunakan toolbar khusus yang muncul untuk memilih simbol dan template[1][4].  

    Penting untuk diingat. Saat menggunakan fitur ini, tambahkan tanda kurung saat mengetik ekspresi multi-lapis, misal: $$ (a + b)^2 $$.  Kemudian, untuk berpindah antar elemen rumus Tekan `Tab` atau panah kanan/kiri. Terakhir, menyimpan rumus tekan klik kanan persamaan > Save as New Equation untuk menyimpan template yang sering digunakan.

    Selamat mencoba!!