Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kemendagri Bakal Umumkan Sanksi ke Lucky Hakim 14 Hari ke Depan

    Kemendagri Bakal Umumkan Sanksi ke Lucky Hakim 14 Hari ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Dalam Negeri akan menjatuhkan sanksi ke Bupati Indramayu Lucky Hakim setelah dilakukan pemeriksaan selama 14 hari.

    Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Bupati Indramayu Lucky Hakim diduga melanggar aturan tentang larangan para kepala daerah berlibur atau ambil cuti di saat hari raya Lebaran kemarin.

    Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan menyebut Bupati Indramayu Lucky Hakim telah memahami perjalanan kepala daerah ke luar negeri harus mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri. 

    Namun, menurut Husin, Bupati Indramayu Lucky Hakim berasumsi bahwa izin tersebut tidak berlaku pada saat masa libur atau cuti bersama. 

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman,” tutur Husin di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Selain itu, Husin juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengembangkan perbuatan yang dilakukan Bupati Indramayu Lucky Hakim, terutama dugaan gratifikasi dari pihak tertentu.

    “Kami akan terus mengembangkan proses ini. Pada saatnya nanti akan kita sampaikan kepada publik terkait keputusan dari kami seperti apa,” katanya.

  • KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia atau BI.

    Untuk diketahui, KPK telah memulai penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di tubuh bank sentral itu sejak 2024 lalu. Namun, penyidikan yang dilakukan masih bersifat umum di mana belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pihak penyidik masih berhati-hati sebelum menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Karena prinsip kehati-hatian yang dilakukan mulai dari proses penerimaan pengaduan, penyelidikan, bahkan sampai di tahap penyidikan di mana sudah ada upaya paksa atau pro justisia, maka KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Tessa menyebut prinsip kehati-hatian itu tidak hanya diterapkan dalam proses penyidikan kasus CSR BI, namun juga pada kasus kasus lainnya. Dia menjelaskan, lembaga antirasuah sejak pertama kali berdiri di mana tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan atau SP3 pun menerapkan banyak lapisan dalam proses penyidikan.

    “Proses penetapan tersangka itu memang memerlukan tidak hanya minimal dua alat bukti. Di KPK kita bisa empat alat bukti itu perlu ada dulu supaya apa? Agar jaksa penuntut umum termasuk struktural yakin pada saat perkara ini disajikan dan disidangkan, hakim yakin bahwa memang betul ada perbuatannya yang dilakukan oleh tersangka,” terang Tessa, yang juga merupakan seorang penyidik.

    Meski demikian, Tessa memastikan pada waktunya lembaga antirasuah akan mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus tersebut. Dua di antaranya yang kerap dipanggil adalah anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dan dari Fraksi Partai Nasdem, Satori. Rumah keduanya pun telah digeledah penyidik.

    Kemudian, lembaga antirasuah juga sebelumnya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024 lalu. Salah satu ruangan di BI yang digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memanas usai Amerika Serikat (AS) menyebutkan kebijakan tersebut sebagai pemicu pengenaan tarif resiprokal impor kepada produk Indonesia. Pemerintah RI pun berencana untuk merelaksasi aturan TKDN sebagai upaya negosiasi. 

    Hal ini makin disoroti lantaran Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk membuat kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis. Menurut orang nomor satu di RI itu, jika TKDN dipaksakan, justru akan memicu penurunan daya saing industri.

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo di agenda Sarasehan Ekonom, Selasa (8/4/2025). 

    Merespons hal ini, kalangan ekonom pun menilai bahwa kebijakan TKDN yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional perlu dipertahankan. Namun, perlu ada penyesuaian dan reformulasi atas kebijakan tersebut. 

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, konsep TKDN cukup penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Sebab, TKDN disebut dapat mendorong investasi sektor baru dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

    “Mungkin kita harus mengubah strategi mengenai TKDN, kita tidak menghilangkan 100% tapi menyesuaikan dengan dinamika yang ada, tapi tetap bisa melindungi domestik, kalau menurut saya,” ujar Telisa kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

    Menurut Telisa, konsep dari TKDN yang juga untuk melindungi keamanan industri dalam negeri telah sesuai dengan World Trade Organization (WTO) dalam kerangkan sekuritas nasional. 

    Namun, dia pun membuka opsi untuk mengubah istilah TKDN dengan istilah yang lebih memberikan kesan perlindungan dan kemanan untuk industri. 

    “Mungkin namanya bisa kita kaitkan, bukan tingkat komponen dalam negeri, tapi misalkan, contribution to national security, jadi tetap ada perlindungan, karena itu tadi khawatirnya malah barang-barang impor,” ujarnya. 

    Pasalnya, di tengah memanasnya perang dagang global seperti yang terjadi saat ini, ada banyak negara-negara yang mencari pasar ekspor baru selain AS. Indonesia perlu perlindungan kuat dari potensi banjir impor. 

    “Memang TKDN-nya harus direformulasi, bukan dihilangkan, menyesuaikan dengan dinamika yang ada,” jelasnya. 

    Lebih spesifik, kasus TKDN yang baru-baru ini menjadi polemik yaitu komponen lokal dalam produk Apple sebagai syarat perdagangan di Indonesia. Pada Februari 2025, Apple akhirnya mendapatkan sertifikasi perpanjangan TKDN dari Kementerian Perindustrian RI. 

    Namun, untuk mendapatkan restu dari Indonesia, Apple harus melakukan negosiasi panjang selama kurang lebih 5 bulan. Hal ini lantaran Apple masih enggan untuk membangun fasilitas produksi perangkat di Indonesia, meskipun sudah ada komitmen pembangunan pabrik aksesoris Apple di Batam. 

    Head of Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menerangkan bahwa regulasi TKDN secara keseluruhan merupakan kebijakan yang telah banyak dilakukan oleh berbagai negara. 

    “Yang jadi persoalan kalau kita bicara Apple itu bermasalahnya di Permenperin 29/2017 itu ada tiga skema TKDN. Selama ini kan Apple sudah melakukan skema inovasi, menurut saya skema ini loop hole karena dari sisi perhitungan TKDN-nya juga belum jelas,” ujar Andry, dihubungi terpisah. 

    Dia pun tak heran ketika negosiasi terkait polemik Apple beberapa waktu lalu cukup alot lantaran raksasa teknologi tersebut tidak dapat menambah investasinya dengan skema inovasi karena perhitungan TKDN yang belum jelas. 

    Sementara itu, dari sisi pemerintah merasa bahwa perhitungan TKDN untuk Apple belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Andry, yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah regulasi perhitungan TKDN, bukan kebijakan TKDN secara keseluruhan. 

    “Dalam hal ini Apple sudah comply tetapi pemerintah tidak memenuhi juga sesuai Permenperin yang ada, dan Permenperin yang ada tidak di revisi jadi ini menurut saya lebih kepada dari pemerintahnya yang bermasalah,” tuturnya. 

    Dia pun membandingkan regulasi serupa TKDN di Amerika Serikat yang justru memberikan insentif tarif tertentu kepada pengguna komponen lokal AS untuk berdagang di negara tersebut. 

  • KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo: 11 Tewas, 2 Disandera, 8 Hilang

    KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo: 11 Tewas, 2 Disandera, 8 Hilang

    KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo: 11 Tewas, 2 Disandera, 8 Hilang

    10 jam yang lalu

  • Satgas Cartenz Ungkap KKB Papua Serang Pendulang Emas di Yahukimo, 11 Tewas

    Satgas Cartenz Ungkap KKB Papua Serang Pendulang Emas di Yahukimo, 11 Tewas

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Damai Cartenz melaporkan telah terjadi peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pendulang emas Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (8/4/2025).

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan insiden penembakan itu terjadi di lokasi 22 dan Muara Kum Yahukimo.

    “Benar [KKB telah menyerang pendulang emas di Yahukimo Papua Pegunungan],” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

    Dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Di samping itu, pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh aparat keamanan.

    Adapun, sejauh ini korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia ada 11 orang. Kemudian, dua disandera dan delapan orang terpisah dari rombongan.

    “Saat ini korban MD [meninggal dunia] yang teridentifikasi ada 11 orang, 2 orang masih disandera, 8 orang terpisah dari rombongan dan belum ditemukan dan 35 mengungsi di kampung Mabul,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra menyatakan bahwa informasi terkait korban meninggal dunia dari prajurit TNI merupakan berita tidak benar.

    Menurutnya, informasi mengenai prajurit TNI yang menjadi korban adalah propaganda yang sengaja disebar oleh KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    “Pemberitaan hoaks bahwa korban adalah prajurit TNI, itu propaganda sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya. Semua itu alasan yang dicari cari oleh gerombolan OPM untuk mencari pembenaran aksinya untuk membunuh warga sipil,” tutur Candra dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

  • Kerja Sama Sektor Transportasi, Prancis Lirik Proyek BRT Medan hingga LRT Bandung

    Kerja Sama Sektor Transportasi, Prancis Lirik Proyek BRT Medan hingga LRT Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Prancis menyatakan ketertarikannya untuk memperdalam kerja sama di sektor transportasi Indonesia, mencakup moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Diskusi kedua pihak juga membahas pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan, pendidikan vokasi, serta kerja sama akademik di institusi pendidikan transportasi di bawah Kementerian Perhubungan.

    Pada sektor transportasi darat, Prancis tertarik berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi umum di wilayah perkotaan. Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Medan dan Bandung menjadi salah satu fokus pembahasan untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas perkotaan.

    Kerja sama juga dijajaki di sektor maritim melalui pembaruan nota kesepahaman Certificate of Recognition (COR). MoU tersebut diharapkan berkembang menjadi pengakuan timbal balik terhadap sertifikasi pelaut antara Indonesia dan Prancis.

    “Dengan mengakui sertifikasi kedua negara akan mendorong peluang tenaga kerja, memperkuat kerja sama maritim, meningkatkan manfaat ekonomi bagi kedua negara, serta mendukung efisiensi dan keselamatan operasional industri pelayaran global,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Di sektor penerbangan, dibahas perpanjangan perjanjian kerja sama teknis serta peluang modernisasi peralatan navigasi penerbangan di wilayah udara barat Indonesia. Pemerintah mendorong pelaku industri Prancis untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan oleh AirNav Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, Prancis menyatakan minat terhadap sejumlah proyek, termasuk pengembangan jaringan kereta Bandung, elektrifikasi lintas Padalarang–Cicalengka, dan percepatan rencana pembangunan LRT Bandung.

    Untuk pengembangan SDM, dibahas kerja sama program magister di bidang Air Navigation Services Management di Toulouse serta pelatihan serupa yang dapat diselenggarakan di Indonesia.

  • Tarif PPh Impor Produk AS Diwacanakan Turun, Pengusaha Justru Terancam Kenaikan Biaya

    Tarif PPh Impor Produk AS Diwacanakan Turun, Pengusaha Justru Terancam Kenaikan Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menurunkan tarif PPh impor atas produk asal AS. Kendati demikian, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar mewanti-wanti bahwa kebijakan tersebut berpotensi menaikkan harga.

    Fajry menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor (PPh impor) berperan sebagai kredit pajak. Artinya, PPh impor dibayarkan di muka dan kemudian dikreditkan terhadap kewajiban pajak akhir.

    Alurnya, jika tarif PPh impor turun, maka beban pengeluaran di muka berkurang sehingga ruang arus modal lebih longgar.

    “Kenyataan tidak semudah itu, perlu proses untuk mendapatkan restitusi. Hal ini menyebabkan masalah likuiditas [bagi importir],” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Alasannya, pengkreditan PPh impor masih harus mengalir melalui mekanisme administrasi meski tarifnya turun. Jika proses pengkreditan atau restitusi (pengembalian kelebihan bayar) mengalami keterlambatan, maka importir harus menunggu lebih lama untuk ‘mendapatkan kembali’ dana tersebut.

    Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan kas operasional korporasi dengan waktu realisasi kredit pajak yang pada akhirnya berpotensi mengganggu likuiditas.

    “Ini [likuiditas terganggu] kemudian mendorong mereka [importir] menaikkan harga,” ungkap Fajry.

    Rencana Pemerintah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap memberikan diskon tarif PPh impor untuk produk-produk asal AS.

    Langkah tersebut merupakan salah satu respons pemerintah atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak ingin mengambil langkah pembalasan dagang (retaliasi), melainkan negosiasi.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah siap melakukan penyesuaian tarif PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop—dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

  • KKB Papua Serang Pendulang Emas, Jatuh Korban Tewas!

    KKB Papua Serang Pendulang Emas, Jatuh Korban Tewas!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menyerang pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari ini, Rabu (9/4/2025). Jatuh korban tewas yang tidak sedikit. 

    Kepala Operasi (Kaops) Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan pihaknya belum bisa memastikan jumlah pendulang yang menjadi korban tewas.

    “Saat ini tim penegakan hukum Satgas Damai Cartenz sudah dikerahkan dari Jayapura ke Dekai menuju TKP,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani dilansir dari Antara.

    Faizal yang didampingi Kasatgas Penegakan Hukum Damai Cartenz Kombes IG Eradinata mengatakan sudah ada kontak dengan pendulang yang selamat setelah berhasil melarikan diri.

    Korban selamat saat ini berada di sekitar Mabul, Korowai dan sudah sempat berkomunikasi. “Untuk kepastian kami masih menunggu anggota Satgas Damai Cartenz yang sedang berupaya menuju TKP untuk memastikan jumlah korban yang meninggal dan yang berhasil menyelamatkan diri serta kronologis insiden tersebut,” kata Faizal.

    Sementara itu Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo secara terpisah mengatakan pelaku penyerangan yang menewaskan pendulang itu adalah KKB yang dipimpin Elkius Kobak.

    “Saat ini belum dapat dipastikan berapa jumlah korban yang meninggal akibat penyerangan terhadap para pendulang,” kata Tommy Yudistyo.

  • KPK Ungkap Djoko Tjandra Pernah Bertemu Harun Masiku di Malaysia

    KPK Ungkap Djoko Tjandra Pernah Bertemu Harun Masiku di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pertemuan antara pengusaha sekaligus mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Sugianto Tjandra dengan Harun Masiku, yang kini merupakan buron kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Dugaan itu didalami saat memeriksa Djoko Tjandra hari ini, Rabu (9/4/2024), sebagai saksi terkait dengan kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut. Pertemuan keduanya diduga terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Meski demikian, Tessa masih belum memerinci lebih lanjut kapan pertemuan Djoko dan Harun terjadi. Dia juga mengaku belum bisa membeberkan konteks pertemuan antara keduanya.

    Tessa menyebut, penyidik baru bisa mengungkap bahwa ada permintaan Djoko kepada Harun untuk mengurus sesuatu.

    “Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” terangnya.

    Kini, proses penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 itu masih berjalan dengan dua orang tersangka yakni Harun, mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) 2019-2024, serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah.

    Sejalan dengan hal tersebut, KPK melalui tim penuntut umumnya juga sudah mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di pengadilan terkait dengan perintangan penyidikan kasus tersebut, serta keterlibatannya juga dalam memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, guna meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW).

    Kasus tersebut sudah ditangani KPK sejak awal 2020 lalu, di mana lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka pertama yaitu Harun, Wahyu, Agustina Tio Fridelina serta Saeful Bahri. Hanya Harun yang saat ini belum dibawa ke proses hukum. 

  • Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

    Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

    Sementara itu, Airlangga menyatakan Indonesia tidak akan melakukan tindakan retaliasi melainkan ambil jalur negosiasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan negara-negara Asean lainnya.

    Dia menggarisbawahi pemerintah Indonesia akan terus menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan Lartas dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Airlangga menyampaikan Indonesia akan menyeimbangkan neraca perdagangan barang dengan AS. Terakhir, pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    ”Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” tutup Airlangga.

    Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani

    Delegasi Indonesia Bakal Kunjungi AS

    Diberitakan sebelumnya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Timnya ini kan total football ya. Jadi, semuanya, tapi lead-nya [pemimpinnya] kan Pak Menko dan juga terutama Menlu. Jadi Menlu, Menko, dan juga Menteri Keuangan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Febrio mengungkapkan para menteri tersebut akan terbang ke AS pada pekan depan. Hanya saja, dia belum bisa memastikan tanggalnya.

    Menurutnya, delegasi Indonesia itu akan bertemu semua pihak yang perlu ditemui untuk menegosiasikan kebijakan tarif Trump terutama dengan United States Trade Representative (USTR).

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menambahkan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga itu akan terbang ke AS paling lambat pada 17 April 2025. Artinya, kemungkinan besar negosiasi resmi dimulai usai tarif timbal balik Trump akan berlaku yaitu pada 9 April 2025.

    “Akan diberlakukan dulu baru dinegosiasikan,” kata Faisol di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).