Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Dorong Pemerataan Digital, Indosat (ISAT) Segera Resmikan AI Center di Papua

    Dorong Pemerataan Digital, Indosat (ISAT) Segera Resmikan AI Center di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison akan segera meresmikan AI Center di Papua, yang akan didukung oleh jaringan yang andal.

    SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, Steve Saerang mengatakan Indosat terus berkomitmen untuk mewujudkan visi menghadirkan pengalaman digital kelas dunia yang menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

    “Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, kami akan segera meresmikan AI Center di Papua didukung oleh jaringan yang andal,” kata Steve kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Steve menuturkan, peresmian AI Center ini bertujuan untuk mendorong pemerataan transformasi digital di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap teknologi.

    Indosat, kata Steve meyakini bahwa infrastruktur digital memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Karena itu, Indosat terus memperluas jangkauan jaringan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjalin kolaborasi strategis agar tetap adaptif dan relevan,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan setelah membangun di Solo, pihaknya berencana membuat AI Center di Jakarta dan Jayupura.

    “Kami mulai [membangun AI Center] dengan Solo, kami ingin melakukannya di Jakarta. Saya berbicara dengan Ibu Menteri [Komdigi] bahwa kami ingin membawanya ke Jayapura,” kata Vikram dalam acara Indonesia AI Day, Kamis (14/11/2024).

    Vikram menjelaskan, keinginan pihaknya membawa AI Center ke Jayapura agar semua wilayah di Indonesia tidak ada yang tertinggal dan dapat merasakan dari AI itu sendiri.

    Namun, Vikram menuturkan bahwa rencana besar ini tidak bisa dilakukan dengan mengendalkan satu orang saja.

    Apalagi, Vikram menilai bahwa pengembangan AI tidak akan efektif tanpa manusia. Investasi manusialah yang akan membuka seluruh potensi dari AI.

    “Jadi, kita semua harus bersatu dalam misi ini. Dan ketika Indonesia berhasil, kita semua akan sejahtera. Di Indosat, saya benar-benar merasa terhormat dan beruntung menjadi bagian dari perusahaan ini,” pungkasnya.

  • China Ajukan Syarat kepada AS Jika Ingin Negosiasi Soal Tarif Dagang

    China Ajukan Syarat kepada AS Jika Ingin Negosiasi Soal Tarif Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China meminta agar Amerika Serikat (AS) dapat memperlakukan negara lain secara setara dan hormat bila benar-benar ingin melakukan negosiasi soal tarif dagang.

    “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka siap memperlakukan orang lain dengan kesetaraan, rasa hormat dan saling menguntungkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Hal itu disampaikan Lin Jian setelah Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China mengumumkan akan memberlakukan tarif baru, yaitu sebesar 84% terhadap barang-barang asal Amerika Serikat mulai Kamis (10/4) pada 12.00 waktu setempat.

    Besaran tarif tersebut bertambah 50% dari tadinya 34% seperti yang diumumkan pada Rabu (8/4).

    Penerapan tarif tambahan oleh China tersebut berlaku beberapa saat setelah tarif 104% atas barang-barang asal China yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump yang efektif mulai Rabu (9/4).

    “Jika AS memutuskan untuk tidak peduli dengan kepentingan AS sendiri, China dan seluruh dunia, dan bertekad untuk melawan perang tarif dan perdagangan, respon China akan terus berlanjut sampai akhir,” tambah Lin Jian.

    AS, ungkap Lin Jian, masih menyalahgunakan tarif dan memberikan tekanan maksimal terhadap China sehingga pemerintah Negeri Tirai Bambu itu dengan tegas menolak dan tidak akan pernah menerima tindakan hegemonik dan intimidasi tersebut.

    “Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China. Kami akan terus mengambil langkah tegas dan kuat untuk melindungi hak dan kepentingan kami,” tegas Lin Jian.

    Lin Jian pun menyebut ekonomi China memiliki fondasi yang kokoh dan kekuatan pendorong yang cukup untuk pertumbuhan yang stabil melawan segala tantangan, termasuk dengan kepemimpinan yang kuat dari Komite Sentral Partai Komunis China.

    “Dengan upaya bersama dari 1,4 miliar orang, China memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai risiko dan tantangan. Guncangan eksternal tidak dapat mengubah fundamental ekonomi China yang memiliki fondasi yang stabil, banyak kekuatan, ketahanan yang luar biasa, dan potensi yang besar,” jelas Lin Jian.

    Selain itu, Lin Jian menilai pertumbuhan ekonomi China yang stabil membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi dunia yang bergejolak.

    “China, ekonomi terbesar kedua, telah menjadi mesin utama yang berkontribusi sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi global selama bertahun-tahun. Sebagai pasar konsumen terbesar kedua dengan populasi berpenghasilan menengah terbesar, China terus membuka potensi konsumsi, yang mengubah semakin banyak permintaan China menjadi peluang bagi dunia,” tambah Lin Jian.

    China, ungkap Lin Jian, juga dengan tegas menegakkan rezim perdagangan multilateral berbasis aturan, memajukan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi serta membuat kue pembangunan bersama menjadi lebih besar.

    “China menghormati komitmen atas terhadap keterbukaan berstandar tinggi dan terus menjaga lingkungan pro-bisnis yang berorientasi pasar, berbasis hukum, dan berkelas dunia untuk membantu bisnis asing mendapatkan lebih banyak manfaat dari setiap pertumbuhan ekonomi China,” pungkas Lin Jian.

    Donald Trump

    Sebelumnya, Perdana Menteri China Li Qiang dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sudah melakukan percakapan telepon pada Selasa (8/4) dengan kesepakatan bahwa kedua pihak perlu bersama-sama menjaga perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, menjaga rantai industri dan pasokan global tetap stabil dan memberikan lebih banyak stabilitas dan kepastian bagi perekonomian keduanya.

    Trump awalnya mengenakan tarif 10% untuk semua barang China pada bulan Februari 2025 tanpa pengecualian karena menilai China ikut terlibat dalam membantu imigrasi ilegal dan menyelundupkan fentanil ke AS.

    Pada Maret 2025, Trump mengenakan tarif 20% kepada semua barang asal China dengan alasan yang sama.

    Kemudian pada 2 April, Trump mengumumkan kombinasi tarif universal senilai 10% dan tarif timbal balik terhadap berbagai negara dan entitas, termasuk China yang dikenai tarif 34 persen.

    Atas tindakan Trump tersebut maka pada 4 April, China mengumumkan pengenaan tarif tambahan 34% atas barang-barang asal AS, selain tarif yang sudah berlaku saat ini.

    Karena China membalas dengan tarif 34% yang sama dengan tarif yang ditetapkan Trump atas barang-barang China, maka Trump pun menambahkan bea masuk 50% lagi pada Kamis (9/4) sehingga dengan menghitung pungutan mulai Februari, maka kenaikan tarif kumulatif barang-barang China menjadi 104%.

    Penerapan tarif tersebut dilakukan Trump dengan alasan untuk menghidupkan kembali basis manufaktur Amerika yang hilang dengan memaksa perusahaan untuk pindah ke AS.

    Trump menyebut negosiasi dengan Beijing dapat dilakukan tapi keputusan ada di tangan China, dengan mengatakan Beijing “sangat ingin membuat kesepakatan tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya.”

    Selain itu Trump mengatakan lebih dari 70 negara telah menghubunginya untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.

    “Saya katakan kepada Anda bahwa negara-negara ini menghubungi kami, menjilat pantat saya. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” katanya dalam satu jamuan makan malam pada Selasa (7/4).

    Sejumlah negara yang menyatakan akan bernegosiasi termasuk Jepang yang terkena pajak impor sebesar 24%, Korea Selatan yang terkena 25% maupun Uni Eropa yang kena tarif 20%.

    Tarif yang dijatuhkan Trump telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah bertahan selama beberapa dekade, menimbulkan kekhawatiran akan resesi dan perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian triliunan dolar di berbagai pasar saham seluruh dunia.

  • Pemeriksaan Pajak Dipercepat, Waktu Klarifikasi WP Kini Lebih Singkat

    Pemeriksaan Pajak Dipercepat, Waktu Klarifikasi WP Kini Lebih Singkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mempercepat jangka waktu pemeriksaan pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025.

    Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dalam PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari maksimal 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan.

    Sementara itu, waktu pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing dipangkas dari maksimal 24 bulan menjadi maksimal 10 bulan.

    Sejalan dengan itu, waktu klarifikasi bagi wajib pajak (WP) untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) juga dipersingkat, dari yang awalnya 7 hari kerja menjadi 5 hari.

    “Namun demikian, WP juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sebelum SPHP disampaikan, yaitu pada saat pembahasan temuan sementara,” ujar Dwi Astuti kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Oleh sebab itu, ia meyakini pemangkasan waktu klarifikasi tidak akan membebani WP. Ia menjelaskan bahwa pembahasan temuan sementara merupakan salah satu tahapan baru yang diatur dalam PMK 15/2025.

    Dalam pembahasan temuan sementara, WP diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas temuan pemeriksaan. WP juga masih memiliki kesempatan untuk pengungkapan Pasal 8 ayat (4), karena pembahasan temuan sementara dilakukan dalam proses pengujian.

    “Dengan demikian, klarifikasi WP dalam tanggapan SPHP dapat lebih fokus pada formal/yuridis pemeriksaan,” jelas Dwi.

    Ia mengungkapkan bahwa PMK 15/2025 juga sudah disosialisasikan kepada seluruh pemeriksa pajak. Selain itu, sambungnya, pemeriksa pajak akan didukung sistem baru yang lebih modern, yaitu Coretax, yang diklaim mendukung kualitas dan kuantitas pemeriksaan.

    “Percepatan pemeriksaan justru dapat membuat produktivitas pemeriksa meningkat, sehingga pemeriksa dapat menyelesaikan lebih banyak pemeriksaan dalam satu tahun,” tutup Dwi.

    Sementara itu, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Prianto Budi Saptono, menilai bahwa tahapan baru berupa pembahasan temuan sementara akan memudahkan WP, meski waktu klarifikasi semakin dipersingkat.

    Dalam pembahasan temuan sementara tersebut, hasil pemeriksaan harus dikomunikasikan kepada WP. Prianto meyakini proses ini akan membuat WP lebih siap menyusun tanggapan secara tertulis, lengkap dengan bukti pendukung dalam tanggapan SPHP.

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia ini pun mendukung percepatan proses pemeriksaan pajak. Menurutnya, WP badan sering mengeluhkan lamanya waktu pemeriksaan pajak.

    “Sering kali WP harus menunggu respons pemeriksa ketika data-data sudah lengkap disampaikan. Alasan pemeriksa biasanya berkaitan dengan jatuh tempo waktu pemeriksaan,” kata Prianto kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute ini juga menilai bahwa pemangkasan waktu pemeriksaan akan memberikan kepastian hukum bagi WP untuk mendapatkan hasil akhir pemeriksaan lebih cepat dari ketentuan sebelumnya

  • Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Djoko mengatakan, alokasi ekspor dari Sumatra yang akan dikurangi itu sekitar 30 million standard cubic feet per day (MMscfd). “Untuk sementara targetnya 30 MMscfd, tiga kargo lah,” tuturnya.

    Untuk periode April-Mei 2025, Djoko mengungkapkan, pemerintah juga telah merealokasi lima kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor dari Kilang Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan konsumen utama dalam negeri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dan PT PLN (Persero). Keduanya bahkan, mau tidak mau harus membelinya dengan harga lebih mahal.

    “Memang harganya agak tinggi ya 17,4% dari ICP. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri,” kata Djoko.

    Djoko menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada rencana impor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk dari Amerika Serikat (AS) yang sempat dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiasi tarif impor baru AS.

    “Triwulan II [kebutuhan LNG] insyaallah aman. Nanti kita lihat triwulan III, IV, apakah perlu impor atau tidak. Jadi per 3 bulan [evaluasi],” kata Djoko.

  • Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan paket pendanaan darurat senilai 3 triliun won atau sekitar US$2 miliar untuk menopang industri otomotif yang terdampak kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika Serikat (AS).

    Jika dikonversi ke rupiah, maka nilai insentif tersebut sekitar Rp33,6 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS). Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump berupa tarif baru sebesar 25% atas seluruh impor kendaraan ke AS.

    Pasalnya, kebijakan Trump tersebut dinilai memberikan tekanan berat pada para produsen otomotif Negeri Ginseng, mengingat Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama bagi sektor tersebut.

    “Pemerintah Korea Selatan menyebut paket stimulus ini akan meningkatkan total pembiayaan berbiaya rendah yang tersedia bagi industri otomotif melalui lembaga-lembaga keuangan milik negara, naik 15% menjadi 15 triliun won,” tulis laporan Bloomberg, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Alhasil, peningkatan bantuan ini diharapkan dapat menjaga likuiditas para pelaku industri, khususnya produsen komponen otomotif skala kecil dan menengah.

    Sebagai bagian dari rencana pemulihan ini, Hyundai Motor Co. dan Kia Corp juga akan membentuk program pembiayaan senilai 1 triliun won. Skema tersebut akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dana jaminan kredit, yang ditujukan untuk mempermudah akses terhadap obligasi dan pinjaman bagi para pemasok komponen.

    Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku subsidi pembelian kendaraan listrik hingga akhir tahun ini, guna mendorong permintaan domestik di tengah menurunnya ekspor. Di sisi lain, teknologi kendaraan otonom kini resmi ditetapkan sebagai teknologi strategis nasional dan akan mendapatkan insentif pajak tambahan.

    “Tarif impor baru ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri otomotif kami,” ungkap pemerintah Korea Selatan dalam pernyataan resminya.

    Diketahui, pada 2024, sektor otomotif menyumbang hampir separuh dari nilai ekspor Korea Selatan ke AS yang mencapai US$70,8 miliar.

    Bloomberg Economics mencatat bahwa Korea Selatan saat ini menghadapi kombinasi beban tarif ganda, yakni tarif timbal balik sebesar 25% dan tarif global 25% lainnya yang telah diterapkan untuk produk otomotif, baja dan aluminium.

    “Ini merupakan pukulan berat bagi ekonomi yang sangat mengandalkan ekspor,” ujar Analis Bloomberg Economics, Adam Farrar.

    Lebih lanjut, Farrar juga memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat memangkas ekspor Korea Selatan ke AS hingga 50% dan mengancam sekitar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Sementara itu, Bloomberg Intelligence memproyeksikan dampak langsung terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,1 poin persentase.

    Perlu diketahui, Korea Selatan menempati peringkat ketiga sebagai eksportir kendaraan terbesar ke AS, setelah Meksiko dan Jepang, berdasarkan data dari Administrasi Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan AS. Ketergantungan terhadap pasar Amerika menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha dan regulator di Seoul.

    Meskipun Presiden Trump telah memuji komitmen Hyundai untuk menginvestasikan hingga US$21 miliar di AS dalam empat tahun ke depan, apresiasi tersebut tampaknya belum cukup untuk menghindarkan Korea Selatan dari kebijakan tarif yang agresif.

    Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan telah mengutus Menteri Perdagangan Cheong Inkyo ke Washington guna melakukan perundingan bilateral. Tujuannya adalah menegosiasikan kemungkinan keringanan tarif terhadap ekspor otomotif Korea Selatan.

    Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah lobi diplomatik tersebut akan membuahkan hasil. Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa peluang kesepakatan dagang dengan Korea Selatan tampak menjanjikan usai melakukan pembicaraan via telepon dengan penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo.

  • Kemendagri Bakal Umumkan Sanksi ke Lucky Hakim 14 Hari ke Depan

    Kemendagri Bakal Umumkan Sanksi ke Lucky Hakim 14 Hari ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Dalam Negeri akan menjatuhkan sanksi ke Bupati Indramayu Lucky Hakim setelah dilakukan pemeriksaan selama 14 hari.

    Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Bupati Indramayu Lucky Hakim diduga melanggar aturan tentang larangan para kepala daerah berlibur atau ambil cuti di saat hari raya Lebaran kemarin.

    Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan menyebut Bupati Indramayu Lucky Hakim telah memahami perjalanan kepala daerah ke luar negeri harus mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri. 

    Namun, menurut Husin, Bupati Indramayu Lucky Hakim berasumsi bahwa izin tersebut tidak berlaku pada saat masa libur atau cuti bersama. 

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman,” tutur Husin di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Selain itu, Husin juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengembangkan perbuatan yang dilakukan Bupati Indramayu Lucky Hakim, terutama dugaan gratifikasi dari pihak tertentu.

    “Kami akan terus mengembangkan proses ini. Pada saatnya nanti akan kita sampaikan kepada publik terkait keputusan dari kami seperti apa,” katanya.

  • KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia atau BI.

    Untuk diketahui, KPK telah memulai penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di tubuh bank sentral itu sejak 2024 lalu. Namun, penyidikan yang dilakukan masih bersifat umum di mana belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pihak penyidik masih berhati-hati sebelum menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Karena prinsip kehati-hatian yang dilakukan mulai dari proses penerimaan pengaduan, penyelidikan, bahkan sampai di tahap penyidikan di mana sudah ada upaya paksa atau pro justisia, maka KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Tessa menyebut prinsip kehati-hatian itu tidak hanya diterapkan dalam proses penyidikan kasus CSR BI, namun juga pada kasus kasus lainnya. Dia menjelaskan, lembaga antirasuah sejak pertama kali berdiri di mana tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan atau SP3 pun menerapkan banyak lapisan dalam proses penyidikan.

    “Proses penetapan tersangka itu memang memerlukan tidak hanya minimal dua alat bukti. Di KPK kita bisa empat alat bukti itu perlu ada dulu supaya apa? Agar jaksa penuntut umum termasuk struktural yakin pada saat perkara ini disajikan dan disidangkan, hakim yakin bahwa memang betul ada perbuatannya yang dilakukan oleh tersangka,” terang Tessa, yang juga merupakan seorang penyidik.

    Meski demikian, Tessa memastikan pada waktunya lembaga antirasuah akan mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus tersebut. Dua di antaranya yang kerap dipanggil adalah anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dan dari Fraksi Partai Nasdem, Satori. Rumah keduanya pun telah digeledah penyidik.

    Kemudian, lembaga antirasuah juga sebelumnya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024 lalu. Salah satu ruangan di BI yang digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memanas usai Amerika Serikat (AS) menyebutkan kebijakan tersebut sebagai pemicu pengenaan tarif resiprokal impor kepada produk Indonesia. Pemerintah RI pun berencana untuk merelaksasi aturan TKDN sebagai upaya negosiasi. 

    Hal ini makin disoroti lantaran Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk membuat kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis. Menurut orang nomor satu di RI itu, jika TKDN dipaksakan, justru akan memicu penurunan daya saing industri.

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo di agenda Sarasehan Ekonom, Selasa (8/4/2025). 

    Merespons hal ini, kalangan ekonom pun menilai bahwa kebijakan TKDN yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional perlu dipertahankan. Namun, perlu ada penyesuaian dan reformulasi atas kebijakan tersebut. 

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, konsep TKDN cukup penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Sebab, TKDN disebut dapat mendorong investasi sektor baru dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

    “Mungkin kita harus mengubah strategi mengenai TKDN, kita tidak menghilangkan 100% tapi menyesuaikan dengan dinamika yang ada, tapi tetap bisa melindungi domestik, kalau menurut saya,” ujar Telisa kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

    Menurut Telisa, konsep dari TKDN yang juga untuk melindungi keamanan industri dalam negeri telah sesuai dengan World Trade Organization (WTO) dalam kerangkan sekuritas nasional. 

    Namun, dia pun membuka opsi untuk mengubah istilah TKDN dengan istilah yang lebih memberikan kesan perlindungan dan kemanan untuk industri. 

    “Mungkin namanya bisa kita kaitkan, bukan tingkat komponen dalam negeri, tapi misalkan, contribution to national security, jadi tetap ada perlindungan, karena itu tadi khawatirnya malah barang-barang impor,” ujarnya. 

    Pasalnya, di tengah memanasnya perang dagang global seperti yang terjadi saat ini, ada banyak negara-negara yang mencari pasar ekspor baru selain AS. Indonesia perlu perlindungan kuat dari potensi banjir impor. 

    “Memang TKDN-nya harus direformulasi, bukan dihilangkan, menyesuaikan dengan dinamika yang ada,” jelasnya. 

    Lebih spesifik, kasus TKDN yang baru-baru ini menjadi polemik yaitu komponen lokal dalam produk Apple sebagai syarat perdagangan di Indonesia. Pada Februari 2025, Apple akhirnya mendapatkan sertifikasi perpanjangan TKDN dari Kementerian Perindustrian RI. 

    Namun, untuk mendapatkan restu dari Indonesia, Apple harus melakukan negosiasi panjang selama kurang lebih 5 bulan. Hal ini lantaran Apple masih enggan untuk membangun fasilitas produksi perangkat di Indonesia, meskipun sudah ada komitmen pembangunan pabrik aksesoris Apple di Batam. 

    Head of Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menerangkan bahwa regulasi TKDN secara keseluruhan merupakan kebijakan yang telah banyak dilakukan oleh berbagai negara. 

    “Yang jadi persoalan kalau kita bicara Apple itu bermasalahnya di Permenperin 29/2017 itu ada tiga skema TKDN. Selama ini kan Apple sudah melakukan skema inovasi, menurut saya skema ini loop hole karena dari sisi perhitungan TKDN-nya juga belum jelas,” ujar Andry, dihubungi terpisah. 

    Dia pun tak heran ketika negosiasi terkait polemik Apple beberapa waktu lalu cukup alot lantaran raksasa teknologi tersebut tidak dapat menambah investasinya dengan skema inovasi karena perhitungan TKDN yang belum jelas. 

    Sementara itu, dari sisi pemerintah merasa bahwa perhitungan TKDN untuk Apple belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Andry, yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah regulasi perhitungan TKDN, bukan kebijakan TKDN secara keseluruhan. 

    “Dalam hal ini Apple sudah comply tetapi pemerintah tidak memenuhi juga sesuai Permenperin yang ada, dan Permenperin yang ada tidak di revisi jadi ini menurut saya lebih kepada dari pemerintahnya yang bermasalah,” tuturnya. 

    Dia pun membandingkan regulasi serupa TKDN di Amerika Serikat yang justru memberikan insentif tarif tertentu kepada pengguna komponen lokal AS untuk berdagang di negara tersebut. 

  • KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo: 11 Tewas, 2 Disandera, 8 Hilang

    KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo: 11 Tewas, 2 Disandera, 8 Hilang

    KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo: 11 Tewas, 2 Disandera, 8 Hilang

    10 jam yang lalu

  • Satgas Cartenz Ungkap KKB Papua Serang Pendulang Emas di Yahukimo, 11 Tewas

    Satgas Cartenz Ungkap KKB Papua Serang Pendulang Emas di Yahukimo, 11 Tewas

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Damai Cartenz melaporkan telah terjadi peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pendulang emas Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (8/4/2025).

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan insiden penembakan itu terjadi di lokasi 22 dan Muara Kum Yahukimo.

    “Benar [KKB telah menyerang pendulang emas di Yahukimo Papua Pegunungan],” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

    Dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Di samping itu, pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh aparat keamanan.

    Adapun, sejauh ini korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia ada 11 orang. Kemudian, dua disandera dan delapan orang terpisah dari rombongan.

    “Saat ini korban MD [meninggal dunia] yang teridentifikasi ada 11 orang, 2 orang masih disandera, 8 orang terpisah dari rombongan dan belum ditemukan dan 35 mengungsi di kampung Mabul,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra menyatakan bahwa informasi terkait korban meninggal dunia dari prajurit TNI merupakan berita tidak benar.

    Menurutnya, informasi mengenai prajurit TNI yang menjadi korban adalah propaganda yang sengaja disebar oleh KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    “Pemberitaan hoaks bahwa korban adalah prajurit TNI, itu propaganda sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya. Semua itu alasan yang dicari cari oleh gerombolan OPM untuk mencari pembenaran aksinya untuk membunuh warga sipil,” tutur Candra dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).