Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka pada Kasus Pagar Laut Segarajaya Bekasi

    Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka pada Kasus Pagar Laut Segarajaya Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Segarajaya, Bekasi.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan satu dari sembilan tersangka itu adalah Abdul Rosyid (AR) selaku Kades Segarajaya.

    “AR kades Segarajaya sejak 2023 sampai dengan sekarang, yang bersangkutan menjual lokasi bidang tanah di laut kepada Saudara YS dan BL,” ujar Djuhandhani di Bareskrim, Kamis (10/4/2025).

    Kemudian, eks Kades Segarajaya berinisial MS yang berperan dalam menandatangani dokumen dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

    Selanjutnya, Kasi Pemerintah Kantor Desa Segarajaya, JR; Staff Desa Segarajaya, S dan Y. Selanjutnya, Ketua Tim Pendukung PTSL, AP; dan petugas ukur tim support PTSL.

    “Yang kedelapan, MJ, Operator Komputer. Yang kesembilan, HS atau Tenaga Pembantu di Tim Support Program PTSL,” pungkasnya.

    Atas perbuatannya, tersangka perangkat desa dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, juncto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56. Sementara tim pendukung dikenakan pasal 26 ayat 1 KUHP.

    Sekadar informasi, total ada 93 SHM yang diduga dipalsukan dalam kasus pemalsuan dokumen di area pagar laut Segarajaya, Bekasi.

    Dalam kasusnya, pelaku diduga telah melakukan pengubahan data SHM yang telah diterbitkan secara sah. Misalnya, dari SHM yang awalnya tertera kepemilikan tanah di darat, kemudian dipindahkan ke laut dengan area yang lebih luas.

  • Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menghasilkan suatu kesepakatan alias dealpolitik yang signifikan.

    Meski demian, Hensa, sapaan akrabnya, melihat pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat itu merupakan langkah positif bagi pemerintahan ke depan. 

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita tidak usah tahu kok, tidak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/4/2025).

    Adapun, secara pribadi Hensa beranggapan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDIP dalam kabinet Prabowo dan juga kehadiran Prabowo dalam Kongres PDIP mendatang.

    Dia menduga kesepakatan antara Prabowo dan Megawati tersebut memerlukan waktu yang lama dan matang, karena salah satu isu krusialnya adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” duganya.

    Maka demikan, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini memprediksi akan ada pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika ini.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus. Selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi,” tegasnya.

    Isi Obrolan Prabowo dan Megawati

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. Prabowo, imbuhnya, sangat memperhatikan berbagai pandangan dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” tukasnya.

  • Kejagung Minta Polri Kenakan Pasal Tipikor di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Kejagung Minta Polri Kenakan Pasal Tipikor di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut Tangerang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Jaksa meminta supaya Bareskrim menggunakan pasal tindak pidana korupsi pada kasus Pagar Laut di Tangerang. Apalagi menurut Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, Basrekrim belum menindaklanjuti petunjuk dari jaksa.

    “Petunjuk JPU agar penyidik melakukan penyidikan dalam perkara ini dengan pasal persangkaan dalam UU Tipikor dan setelahnya berkoordinasi dengan jajaran Pidsus,” ujarnya saat dihubungi, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Dia menekankan, petunjuk JPU itu nantinya harus disidik dengan Pasal UU Tipikor. Alhasil, menurutnya, kemungkinan administrasi perkara tersebut bisa berubah.

    “Sebelumnya, penyidik melakukan penyidikan dengan pasal-pasal dalam tindak pidana umum dan oleh JPU memberi petunjuk agar disidik dengan UU Tipikor tentu secara administrasi penanganan perkara kan berubah,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berkas perkara pagar laut telah diterima Kejagung pada (13/3/2025). Namun, setelah dianalisis jaksa, Kejagung kembali mengembalikan berkas perkara itu pada (25/3/2025).

    Adapun, Bareskrim telah menetapkan Kades Kohod Arsin, Sekdes Kohod Ujang Karta, serta dua penerima kuasa SP dan CE telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (18/2/2025). 

    Arsin Cs juga diduga bekerja sama untuk memalsukan dokumen untuk menerbitkan kepemilikan tanah atas nama warga Kohod.

    Total, ada 263 sertifikat kepemilikan tanah yang diduga dipalsukan Kades Kohod Arsin Cs sepanjang periode Desember 2023—November 2024.

  • Trump Pastikan Proses Divestasi TikTok Masih Terus Berjalan

    Trump Pastikan Proses Divestasi TikTok Masih Terus Berjalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa kesepakatan potensial untuk memisahkan operasi TikTok di Amerika Serikat dari perusahaan induknya Bytedance masih berproses.

    Melansir dari Reuters, Jumat (10/4/2025) Trump mengatakan bahwa negosiasi masih berlangsung meskipun batas waktu divestasi semakin dekat dan keterlibatan pihak-pihak berkepentingan dari AS terus berjalan.

    “Kami memiliki kesepakatan dengan beberapa orang yang sangat baik, beberapa perusahaan yang sangat kaya yang akan melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan China,” kata Trump.

    Pernyataan ini muncul setelah Trump memperpanjang tenggat waktu bagi ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS hingga 19 Juni 2025.

    Jika tidak ada kesepakatan tercapai hingga tanggal tersebut, aplikasi video pendek yang digunakan oleh sekitar 170 juta orang Amerika itu menghadapi kemungkinan larangan total.

    Kesepakatan yang sedang dinegosiasikan dikabarkan akan memisahkan operasional TikTok di AS ke dalam entitas baru yang berbasis di Amerika dan dimiliki mayoritas oleh investor AS. 

    Namun, rincian kesepakatan dan struktur kepemilikannya masih menjadi topik sensitif, terutama terkait dengan keterlibatan China.

    Sejumlah Senator AS, termasuk dari Partai Demokrat, menyuarakan keprihatinan. Senator Mark Warner dan Ed Markey mempertanyakan dasar hukum bagi Trump untuk memperpanjang tenggat waktu.

    Sementara, Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton memperingatkan calon investor AS untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan China. 

    “Bagi warga Amerika mana pun yang ingin berinvestasi dalam kesepakatan TikTok yang setengah-setengah, Kongres tidak akan pernah melindungi Anda dari berbisnis dengan China Komunis,” ujar Cotton.

    Sementara itu, TikTok belum memberikan komentar resmi mengenai perkembangan terbaru ini.

    Sumber yang dekat dengan para investor AS dalam ByteDance menyebutkan bahwa diskusi mengenai kesepakatan terus berlangsung, namun masih tergantung pada penyelesaian sengketa tarif antara AS dan China.

    Menurut undang-undang yang berlaku, TikTok harus menghentikan operasinya di AS paling lambat 19 Januari, kecuali ByteDance menyelesaikan divestasi. 

    Namun, pada bulan Januari, Departemen Kehakiman AS telah menginformasikan kepada Apple dan Google bahwa mereka tidak akan menegakkan larangan tersebut, memungkinkan TikTok kembali tersedia untuk diunduh.

  • Korban Perkosaan Dokter PPDS di RSHS Bandung Bertambah jadi 3 Orang

    Korban Perkosaan Dokter PPDS di RSHS Bandung Bertambah jadi 3 Orang

    Bisnis.com, BANDUNG — Jumlah korban pemerkosaan oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bertambah menjadi tiga orang. 

    Hal tersebut diungkap oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan.

    Surawan menjelaskan korban lainnya dari mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad ini adalah pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut dan melaporkan perbuatan dokter Priguna Anugerah (31) melalui hotline Polda Jabar. 

    “Ada dua korban [baru], [menghubungi polisi] melalui hotline. Dua korban ini bersangkutan pasien, peristiwa berbeda dengan yang kami tangani,” kata Surawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, modus tersangka dalam menjalankan aksi bejatnya serupa dengan korban pertama, yakni dengan mengambil sampel darah dan korban dibius. 

    “Rata-rata modusnya sampai dalih [yaitu] mengambil sampel darah, DNA, dan dibius pemerkosaan pada korban,” ujarnya. 

    Dia mengatakan sejauh ini pihaknya baru memeriksa satu orang pelaku pemerkosaan, yakni Priguna Anugerah Pratama, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad). 

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menuturkan, pihaknya membuka layanan hotline bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban pemerkosaan dokter Prigana. Sehingga, pihaknya bisa segera memroses perkara untuk mengadili tersangka.

    “Ada kemungkinan [korban bertambah], tetapi kami menunggu [laporan] dari korban berikutnya. Kami membuka layanan laporan lainnya, kami terbuka,” ungkap Hendra.

  • Satgas Cartenz Catat 70 Korban di Kasus KKB Serang Pendulang Emas Yahukimo

    Satgas Cartenz Catat 70 Korban di Kasus KKB Serang Pendulang Emas Yahukimo

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Damai Cartenz mencatat ada 70 korban dalam peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan 35 dari 70 korban telah mengungsi ke Kampung Mabul, Distrik Morowai, Kabupaten Asmat.

    “8 orang terpisah belum di ketahui keberadaan nya, 12 orang melarikan ke Pelabuhan Longpon Distrik Dekai,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

    Yusuf menambahkan, dua orang telah berhasil di evakuasi ke Polres Yahukimo menggunakan helikopter. Sementara, dua orang lagi merupakan Kepala Dusun dan istrinya masih disandera KKB.

    “Saat ini dari Operasi Damai Cartenz berdampingan dengan TNI akan melakukan proses evakuasi para korban,” tutur Yusuf.

    Dalam catatan Bisnis, Yusuf juga sempat mengemukakan bahwa terdapat 11 korban tewas dalam insiden penyerangan KKB itu.

    Setidaknya, telah ada enam orang yang telah berhasil diidentifikasi, yaitu Aidil, Sahruddin, Ipar Stenli, Wawan, Feri, Bungsu. Sementara itu, untuk lima korban tewas lainnya masih dalam proses identifikasi oleh pihak aparat keamanan.

    “Masih akan kita identifikasi kembali,” ujar Yusuf.

    Sebelumnya, KKB dari kelompok Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama telah melakukan penyerangan di 22 lokasi area pendulangan dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April 2025.

    Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, belasan korban pembunuhan mengalami luka bacok, tembakan, hingga luka akibat panah. 

  • Memahami Lebih Dalam Transformasi Digital

    Memahami Lebih Dalam Transformasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi digital tidak sebatas teknologi. Menyangkut budaya perusahaan dan kecepatan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Berisiko dan tidak nyaman. Digital adalah mindset, bukan teknologi.

    Digitisasi masalah efisiensi. Sedangkan digitalisasi tentang mencipta nilai (value). Dampak digitalisasi yang mendasar adanya perobahan proses bisnis untuk mencipta nilai (value).

    Tujuan transformasi digital adalah pengoptimalan berkelanjutan, agar perusahaan dapat merasakan perubahan di pasar dan merespons dengan cepat untuk mencapai keunggulan daya saing (competitive advantage). Kecepatan kata kuncinya.

    Ada dua pemahaman yang perlu diluruskan tentang digitisasi (digitization) dan digitalisasi(digitalization). Pertama, digitisasi (digitization) adalah konversi atom (phisik) menjadi bit (digital), seperti mengganti kertas dengan file elektronik atau paperless, gambar dengan gambar JPEG, musik dengan MP3.

    Digitisasi dapat memberikan beberapa penghematan, melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan tingkat kesalahan. 

    Kedua, digitalisasi (digitalization) adalah transformasi semua bit (digital) menjadi nilai (value) dan mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis melalui proses bisnis, cara memikirkan, menciptakan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan perusahaan itu sendiri.

    Dampak dari digitalisasi melahirkan transformasi digital yang menghasilkan nilai (value) kepada kustomer dan perusahaan. Seperti berbelanja secara daring, pembayaran dipintu tol saat ini, memesan tiket perjalanan dan hotel tanpa perusahaan travel yang selama ini secara tradisional.

    Jadi tujuan transformasi digital adalah pengoptimalan berkelanjutan, perusahaan yang dapat merasakan perubahan di pasar dan merespons dengan cepat yang dapat memberikan nilai yg lebih baik lagi bagi pelanggan dan organisasi.

    Dari berbagai penelitian tentang transformasi digital diketahui bahwa transformasi digital tidak terjadi secara kebetulan, dan jarang terjadi secara organik.  

    Persoalan utamanya bukan masalah teknologi atau digital, tapi adalah masalah perubahan (change), sistem (system) dalam proses bisnis, budaya organisasi (organizational culture), dan pola pikir (mindset).

    Transformasi Digital Keniscayaan dan Absolut

    Transformasi digital merupakan keharusan bagi semua usaha dan organisasi mulai dari korporasi besar sampai pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tidak pandang bulu. Mutlak. Tidak ada kata menunda apalagi mundur. Take or leave it. Karena proses digitalisasi ini sangat digandrungi kaum muda mulai dari generasi y, z sampai ke generasi alpha.

    Mereka menikmati era digital ini. Merekalah pemain utamanya. Saat ini semua organisasi menjadi keharusan melakukan transformasi digital. Namun diingatkan tidak agar gegabah. Jangan latah. Ada anggapan yang keliru ketika organisasi sudah membuat website yang interaktif dianggap organisasasi tersebut sudah melakukan transformasi digital.

    Contoh lainnya perusahaan sudah bekerja dengan menggunakan internet untuk melayani pelanggan. Hal ini masih jauh dari cita-cita dan tujuan transformasi digital.

    Lebih jauh pengertian transformasi transformasi digital adalah transformasi atau perubahan yang lebih mendalam dari aktivitas bisnis dan organisasi, proses bisnis dan metode kerja, kompetensi, dan model untuk sepenuhnya memanfaatkan perubahan dan peluang dari perpaduan teknologi digital dan percepatan yang berdampak di masyarakat dengan cara yang strategis dan diprioritaskan.

    Perusahaan yang sudah sampai pada tingkat ini terlihat lebih gesit (agile), berorientasi pada orang, inovatif, berpusat pada pelanggan, efisien, dan mampu mendorong/memanfaatkan peluang  dan memanfaatkan pendapatan baru yang didorong oleh informasi dan layanan.

    Jadi tujuan transformasi digital adalah pengoptimalan berkelanjutan, perusahaan yang dapat merasakan perubahan di pasar dan merespons dengan cepat yang dapat memberikan nilai yg lebih baik lagi.

    Transformasi digital yang sukses secara signifikan kurang fokus pada efisiensi biaya dan lebih fokus pada produk baru atau pelanggan baru dalam penciptaan nilai bagi pelanggan maupun organisasi.

    Transformasi digital adalah sebuah perjalanan (journey), dan sebuah perjalanan membutuhkan peta jalan yang jelas yang diciptakan melalui strategi digital (digital strategy). Strategi digital mendorong kedewasaan digital. Dalam berbagai studi disimpulkan lebih dari 80% perusahaan yang “matang secara digital” memiliki strategi digital yang jelas dan koheren; namun disayangkan hanya 15% dari mereka pada tahap awal yang melakukannya.

    Lebih jauh lagi Sunil Gupta dalam bukunya “Driving Digital Strategy” bahwa transformasi digital tidak hanya menciptakan peluang dan tantangan baru; tetapi  mengubah aturan/cara tradisional, mendefinisikan kembali apa itu keunggulan kompetitif dan bagaimana cara mencapainya melalui peta jalan tadi.

    Bukan Sebatas Teknologi

    Menurut Prof. Westerman (Harvard University), ketika berbicara transformasi digital sering orang terjebak dan terperangkap dengan masalah teknologi digital yang begitu rumit dan menghabiskan energi untuk mencari solusi. Ketika berdiskusi tentang hal di atas, yang terpikir adalah masalah Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (artificial intelligence), cloud computing, dan lain-lain.

    Transformasi digital bukan masalah teknologi digital tapi masalah perubahan proses bisnis yang lebih baik, nilai-nilai (value) kepada pelanggan dan perusahaan. Transformasi digital bukan melulu soal digital atau teknologi sebagai jawabannya tapi masalah pola pikir (mindset).

    Transformasi digital masalah yang rumit diatasi adalah resistansi/penolakan terhadap kemapanan yang sudah dalam organisasi sudah terbiasa dengan cara lama yang sudah mapan enggan untuk berubah.

    Transformasi digital merupakan masalah penciptaan nilai (value) yang dihasilkan tidak sekadar merubah dari sistem analog ke digital, perlu ada penciptaan nilai yang dihasilkan.

    Pakar revolusi industri 4.0 Schwab menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi ke depan bukan masalah teknologi tetapi tapi bagaimana  sistem yang dibangun akan memberi peningkatan produktivitas dan efisiensi yang lebih baik.

    Transformasi digital yang sebenarnya berisiko. Organisasi yang sukses harus mengembangkan budaya yang mendorong pengambilan risiko dan memungkinkan otonomi diberbagai level dan unit organisasi. Selain itu organisasi juga harus mendorong kolaborasi lintas fungsi (cross functional collaboration) dan menolak pembangunan silo.

    Transformasi digital  lebih berfokus tentang manusia daripada yang lainnya. Beberapa dari orang-orang tersebut berada di luar organisasi. Digitalisasi akan menuntut tingkat fokus pelanggan dan pengguna yang baru; itu juga akan mengharuskan perusahaan untuk membangun kemitraan jenis baru.

    Banyak dari mereka ada di dalam.Transformasi organisasi akan menantang dan memberdayakan karyawan. Studi MIT Sloan/Deloitte 2015 menemukan bahwa para pemimpin digital harus berfokus pada menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan orang yang tepat—tidak harus bintang teknologi, tetapi orang-orang dengan kemampuan beradaptasi dan visi untuk berkembang di lingkungan yang berkembang pesat.

    Dalam artikel 2014 untuk Wired, Jason Bloomberg berpendapat bahwa transformasi digital mengharuskan perusahaan untuk melepaskan hierarki lama dan mengembangkan organisasi yang digabungkan secara longgar yang berpusat di sekitar tim yang mengatur diri sendiri yang memiliki otonomi untuk merespons gangguan.

  • Nvidia Dikabarkan Terhindar dari Kontrol Ekspor Setelah Kesepakatan dengan Trump

    Nvidia Dikabarkan Terhindar dari Kontrol Ekspor Setelah Kesepakatan dengan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Nvidia Jensen Huang dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump untuk menghindari pembatasan ekspor pada chip AI H20.

    Melansir dari Techcrunch, Kamis (10/4/2025) menurut laporan NPR, Jensen Huang mencapai kesepakatan tidak resmi dengan Trump dalam sebuah pertemuan tertutup di resor Mar-a-Lago minggu lalu.

    Dalam pertemuan itu, Huang dikabarkan menawarkan komitmen investasi besar untuk membangun pusat data AI baru di dalam negeri sebagai imbalan atas pelonggaran kebijakan ekspor untuk chip H20. 

    Akan tetapi, Nvidia menolak memberikan komentar terkait dengan rumor kesepakatan antara Jensen dengan Trump.

    Laporan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan politisi dan industri semikonduktor. Senator dari Partai Demokrat maupun Republik sebelumnya telah menyerukan pembatasan atas H20.

    Pemerintahan Trump sendiri disebut telah menyiapkan kontrol ekspor sebelum akhirnya mengubah arah kebijakan.

    Keputusan ini dinilai kontroversial karena bertentangan dengan tujuan utama kebijakan ekspor chip, yaitu menjaga dominasi teknologi AI AS dan membatasi kemampuan negara pesaing seperti Tiongkok. 

    Terlebih lagi, pemerintahan Trump dikabarkan tetap melanjutkan sejumlah aturan ekspor ketat yang diwariskan dari era Presiden Joe Biden, termasuk larangan ekspor ke negara-negara sekutu.

    Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari kalangan pemerintah. Nvidia sendiri sebelumnya telah menyebut pedoman ekspor sebagai belum pernah terjadi sebelumnya dan salah arah, dengan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan menghambat laju inovasi AI global.

    Banyak perusahaan AI selain Nvidia yang telah condong ke pendekatan Trump yang mengutamakan Amerika dalam upaya untuk menarik hati pemerintahan. 

    OpenAI bekerja sama dengan SoftBank dan Oracle untuk inisiatif pusat data AS senilai US$500 miliar yang dijuluki Proyek Stargate pada bulan Januari. 

    Microsoft menjanjikan US$80 miliar untuk membangun pusat data AI pada tahun fiskal 2025, dengan 50% dari jumlah tersebut dialokasikan untuk AS.

  • KPK Periksa 2 Eks Direktur LPEI, Pernah Jabat Dirjen Kemenkeu

    KPK Periksa 2 Eks Direktur LPEI, Pernah Jabat Dirjen Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang mantan direktur pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor. 

    Dua orang mantan direktur LPEI yang diperiksa hari ini, Kamis (10/4/2025), yaitu Hadiyanto dan Robert Pakpahan. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama H, Mantan Direktur LPEI dan RP, Mantan Direktur LPEI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (10/4/2025). 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, kedua mantan direktur LPEI itu pernah menjabat sebagai eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hadiyanto pernah menjabat sebagai Sekjen dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, sedangkan Robert pernah menjabat Dirjen Pajak. 

    Di sisi lain, keduanya juga pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa BUMN. Hadiyanto pernah menduduki komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sementara itu Robert kini masih menjabat komisaris PT Danareksa (Persero). 

    Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy, yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada konferensi pers yang digelar Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya.

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.