Author: Bisnis.com

  • Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor dan membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel.

    Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi menyebut perusahaan-perusahaan AS percaya perubahan peraturan amat diperlukan. Hal tersebut bukan hanya untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

    Donna menuturkan, AmCham Indonesia masih menunggu kejelasan dari rencana penghapusan kuota impor yang direncanakan Indonesia. Dia menyebut, impor perlu dilakukan secara selektif dan berhati-hati agar tidak mengganggu industri dalam negeri.

    “Kami masih membutuhkan kejelasan terkait kebijakan itu [penghapusan kuota impor], karena ini akan berpengaruh terhadap industri lokal dan arus foreign direct investment,” katanya dalam diskusi publik CSIS Indonesia: Regional Response to Trump 2.0 di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

    Adapun, dia menilai kebijakan TKDN masih diperlukan guna melindungi industri dalam negeri. Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content.

    AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

    “Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.

    Adapun, AmCham Indonesia juga merespons positif kebijakan Indonesia dalam menghadapi tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Donna mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang tidak membalas kebijakan tarif tersebut. Menurutnya, jalur negosiasi dan diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia merupakan langkah tepat.

    “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia lewat kebijakan non-retaliasinya terhadap tarif AS, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun,” ujarnya.

  • Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

    Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Di era digital seperti sekarang ini, berbagai layanan pemerintahan semakin mudah diakses melalui platform daring. Salah satunya adalah cek NIK (Nomor Induk Kependudukan) KTP secara online. 

    Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memeriksa keabsahan atau status NIK mereka tanpa harus mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

    Apa itu NIK dan Mengapa Penting?

    Dilansir dari kependudukancapil.jakarta.go.id pada Kamis (10/4/2025), nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

    NIK digunakan sebagai identitas resmi warga negara Indonesia untuk berbagai keperluan administratif, mulai dari pembuatan KTP, paspor, hingga transaksi perbankan dan lainnya.

    Mengingat pentingnya NIK, keabsahannya harus selalu terjamin. Oleh karena itu, mengecek NIK secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa data yang terdaftar sudah benar dan up-to-date.

    Dilansir dari dukcapil.kemendagri.go.id, berikut adalah cara mudah cek NIK KTP secara online yang dapat dilakukan oleh Anda.

    Melalui Website Resmi Dukcapil

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan layanan cek NIK KTP secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan.

    1. Akses Website: Kunjungi website resmi Dukcapil di https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/.
    2. Cari Menu Cek NIK: Pada halaman utama, carilah menu yang bertuliskan “Cek Data KTP” atau “Cek NIK”.
    3. Masukkan NIK: Masukkan nomor NIK yang ingin Anda periksa. Pastikan nomor yang dimasukkan benar sesuai dengan data yang ada di KTP.
    4. Verifikasi Data: Setelah memasukkan NIK, Anda akan diarahkan untuk memverifikasi kode captcha untuk memastikan bahwa Anda bukan robot.
    5. Lihat Hasil: Jika data NIK valid, informasi terkait status kependudukan Anda akan muncul, termasuk apakah NIK tersebut terdaftar atau tidak dalam database Dukcapil.

    Aplikasi Mobile Laporkan!

    Kemendagri juga menyediakan aplikasi mobile yang bernama “Laporkan!” untuk melaporkan dan memeriksa berbagai hal terkait administrasi kependudukan, termasuk pengecekan NIK. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).

    Simak cara menggunakan aplikasi “Laporkan!”

    1. Unduh dan Install Aplikasi: Cari aplikasi “Laporkan!” di Google Play Store atau App Store dan pasang di ponsel Anda.
    2. Buka Aplikasi: Setelah terinstal, buka aplikasi dan pilih opsi untuk “Cek NIK”.
    3. Masukkan NIK: Ketikkan NIK yang ingin diperiksa pada kolom yang tersedia.
    4. Verifikasi: Ikuti proses verifikasi yang diminta untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna yang sah.
    5. Lihat Hasil: Setelah verifikasi selesai, aplikasi akan menampilkan status validitas NIK Anda.

    Melalui SMS

    Selain melalui website dan aplikasi, Kemendagri juga menyediakan cara mudah untuk cek NIK KTP melalui SMS. Layanan ini bisa digunakan oleh mereka yang tidak memiliki akses internet atau lebih memilih cara praktis.

    Caranya adalah dengan mengirimkan SMS ke nomor resmi yang disediakan oleh Kemendagri, yakni 0815-8828-5000. Format SMS yang digunakan adalah:

    NIK (spasi) Nomor NIK

    Contoh:

    NIK 3201010101010001

    Setelah mengirim SMS, Anda akan menerima balasan yang berisi informasi terkait NIK yang Anda kirimkan.

    Keuntungan Cek NIK KTP Secara Online

    Ada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan layanan cek NIK KTP secara online:
    • Praktis dan Cepat: Anda dapat mengecek NIK kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor Dukcapil.
    • Gratis: Layanan ini tidak dipungut biaya, baik melalui website, aplikasi, maupun SMS.
    • Mudah diakses: Layanan ini dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia, baik yang tinggal di kota besar maupun di daerah terpencil.
    • Menghindari Penipuan: Mengecek NIK secara online juga membantu mencegah penipuan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah.

    Cek NIK KTP secara online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memastikan keabsahan data kependudukan mereka. Melalui layanan yang disediakan oleh Dukcapil, seperti website resmi, aplikasi “Laporkan!”, dan layanan SMS, pengecekan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan gratis. 

    Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memastikan bahwa data NIK kita terdaftar dengan benar untuk menghindari berbagai masalah administratif di masa depan.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengecekan NIK KTP, Anda dapat mengunjungi situs web resmi Kemendagri atau menghubungi layanan Dukcapil terdekat. (Mianda Florentina)

  • Taiwan Siap Tambah Impor LNG dari AS hingga Rp3.366 Triliun Demi Rayu Trump

    Taiwan Siap Tambah Impor LNG dari AS hingga Rp3.366 Triliun Demi Rayu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Taiwan berencana menambah pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$200 miliar atau setara Rp3.366,8 triliun (asumsi kurs Rp16.834 per US$) untuk 1 dekade ke depan.

    Hal ini dilakukan sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada Taiwan.

    Rencana pembelian LNG itu bertujuan untuk mempersempit defisit dagang AS dari Taiwan. Dengan begitu, Trump diharapkan bisa lebih melunak terkait kebijakan tarif resiprokal.

    Dilansir dari Reuters, Kamis (10/4/2025), Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa Taipei tidak akan membalas tarif AS. Dia pun ingin meningkatkan impor dan investasi dari AS.

    Adapun, pembelian LNG AS hingga US$200 miliar itu rencananya akan dieksekusi oleh pemerintah Taiwan dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan kata lain, impor LNG senilai US$200 miliar tak termasuk pembelian oleh perusahaan swasta.

    Selain itu, rencana pembelian LNG itu meningkatkan porsi impor AS ke Taiwan dari sebelumnya 10% menjadi 30%. Selama ini, sebagian besar LNG Taiwan berasal dari Australia dan Qatar.

    Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengatakan, kini ada ruang bernapas untuk melakukan pembicaraan yang lebih terperinci dan mendalam dengan AS.

    “Kami berharap dapat memanfaatkan pasar AS yang besar, modal teknologi dan bakat mereka yang luar biasa, untuk membentuk koalisi Taiwan-AS, pendekatan armada gabungan,” katanya.

    Lin mengeklaim pihaknya telah mengirim proposal kerja sama perdagangan kepada AS. Dia juga menyebut proposal itu sudah diterima pihak AS.

    Di sisi lain, pemerintah Taiwan juga akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pembicaraan langsung dan efektif dengan Negeri Paman Sam.

  • Negosiasi Tarif Trump: Peningkatan Impor LPG & Minyak AS Dinilai Rasional

    Negosiasi Tarif Trump: Peningkatan Impor LPG & Minyak AS Dinilai Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai rencana pemerintah untuk mengerek impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) cukup rasional.

    Langkah pemerintah itu berkaitan dengan upaya negosiasi tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada RI.

    Selain meningkatkan impor LPG dan minyak mentah, pemerintah juga berjanji akan membeli drilling rig atau peralatan yang digunakan untuk mengebor sumur migas dari AS. Peningkatan impor itu bertujuan mengurangi defisit dagang AS dari Indonesia sehingga diharapkan dapat melunakkan kebijakan tarif AS.

    Founder dan Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, upaya meningkatkan impor LPG dan minyak mentah dari AS cukup memungkinkan. Menurutnya, hal ini juga tak bertolak belakang dengan upaya pemerintah mengerek produksi dalam negeri.

    Dia menjelaskan, peningkatan impor LPG bisa menjadi daya tawar RI kepada AS. Apalagi, jika pemerintah mau membuka lebih lebar keran investasi untuk perusahaan migas AS.

    “Jika itu memang menjadi bagian dari negosiasi-diplomasi dagang kita dengan AS terkait tarif Trump ini. Itu langkah rasional dari pemerintah,” ucap Pri Agung kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Pri Agung juga menilai peningkatan impor migas tak jadi sandungan rencana pemerintah mengerek produksi dalam negeri. Khususnya, peningkatan produksi dari Blok Masela dan reaktivasi 10.000 sumur idle yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Pri Agung, produksi dari Masela dan reaktivasi sumur idle itu tidak akan menaikkan produksi migas RI secara signifikan.

    “Jadi, ya bisa dikatakan malah [peningkatan impor migas AS] tidak ada kaitan dan pengaruhnya dengan langkah menaikkan impor migas dari AS ini,” kata Pri Agung.

    Senada, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai langkah pelibatan teknologi AS dalam reaktivasi sumur idle dan kilang minyak menjadi pilihan realistis.

    “Saya kira bagus ya, karena memang AS, merupakan negara yang kompeten untuk teknologi migas. Tetapi harus hati-hati dari sisi kontrak dan adjustment cost akibat pergeseran tersebut,” ucap Yayan.

    Dia menjelaskan, adjustment cost ini berhubungan dengan biaya kesiapan regulasi dan rekalkulasi proyek. Yayan juga menyebut, pada dasarnya AS lebih kompeten untuk migas dibandingkan pemain yang sekarang ada.

    “Jika kita lihat teknologi migas relatif efisien walaupun memang yang menjadi tanda tanya apakah pemain baru atau pemain lama. Karena kalau pemain lama AS sudah tahu kondisi cadangan migas yang mungkin lebih akurat dibandingkan kita sendiri,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yayan mengingatkan pemerintah tetap menghitung dengan baik sebagai bahan renegosiasi dan mengukur multiplier effect dengan akurat terhadap tarif resiprokal Trump.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menghitung kebutuhan impor LPG dan minyak mentah dari AS. Dia menjelaskan, impor minyak dan LPG selama ini datang dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.

    Demi meningkatkan impor dari AS, pembelian LPG dan minyak dari negara-negara tadi pun bakal dikurangi. Hingga saat ini, Bahlil mengatakan, pemerintah masih menghitung berapa banyak impor LPG dan minyak yang bisa diambil dari AS.

    “Dalam exercise, kami lagi menghitung,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Dia pun memastikan pihaknya juga menghitung tingkat keekonomian impor dari AS. Pasalnya, impor dari AS kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar. Menurut Bahlil, hal ini terjadi karena biaya transportasi dari AS lebih tinggi dibandingkan Timur Tengah.

    “Harga LPG dari Amerika sama dengan dari Middle East. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tutur Bahlil.

  • KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN

    KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 16.867 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jelang batas akhir pelaporan 11 April 2025. 

    Berdasarkan data KPK yang ditarik per 9 April 2025, 16.867 penyelenggara negara wajib lapor (WL) LHKPN itu sebesar 4% dari total WL LHKPN sebanyak 416.723 orang. 

    Batas waktu pelaporan sebelumnya sudah diperpanjang hingga 11 April, dari sebelumnya 31 Maret 2025. Perpanjangan dilakukan karena masih libur Idulfitri 2025. 

    “KPK berharap melalui perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025 ini, para PN/WL dapat menyampaikan LHKPN-nya secara patuh, baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh dalam kebenaran dan kelengkapan aset dan harta yang dilaporkan dalam LHKPN,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (10/4/2025). 

    Secara terperinci, total WL LHKPN dari cabang eksekutif yang sudah menyampaikan LHKPN ke KPK sebanyak 320.647 orang dari total 333.027 WL. Tingkat pelaporannya sebesar 96,28%. Masih ada 12.423 orang WL yang belum lapor. 

    Sementara itu, terdapat 17.439 orang dari total 20.877 orang WL dari cabang legislatif yang sudah menyampaikan LHKPN. Tingkat pelaporannya mencapai 83,53%, dengan sebanyak 3.456 WL belum melapor. 

    Dari ribuan orang WL legislatif yang belum melapor itu, satu di antaranya adalah pimpinan DPR RI. Namun, dia tak mengungkap lebih lanjut siapa pimpinan DPR yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK. 

    “Untuk informasinya, empat [pimpinan DPR, red] sudah, satu masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi,” ujarnya. 

    Kemudian, 17.925 WL dari total 17.931 WL cabang yudikatif sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Tingkat pelaporannya merupakan yang tertinggi yaitu 99,97%, dengan tujuh orang WL yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 

    Selanjutnya, terdapat 43.914 dari 44.888 wajib lapor dari BUMN/BUMD yang tercatat telah menyampaikan LHKPN. Tingkat pelaporannya mencapai 97,83%, di mana terdapat 981 orang WL yang belum menyampaikan LHKPN. 

    Lembaga antirasuah mengimbau kepada pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para wajib lapor di instansinya. Pihak KPK memastikan bakal membantu dan memberikan pendampingan untuk mengisi LHKPN. 

    “Atas setiap pelaporan LHKPN tersebut, KPK selanjutnya melakukan verifikasi administratif. Kemudian jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi,” kata Tessa. 

  • Eks Dirjen Pajak dan Sekjen Kemenkeu Bungkam Usai Diperiksa KPK di Kasus LPEI

    Eks Dirjen Pajak dan Sekjen Kemenkeu Bungkam Usai Diperiksa KPK di Kasus LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua orang mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Hadiyanto dan Robert Pakpahan bungkam usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor, Kamis (10/4/2025). 

    Untuk diketahui, Robert dan Hadiyanto diperiksa oleh penyidik KPK pagi hingga sore ini. Hadiyanto terpantau lebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih sekitar pukul 15.49 WIB, sedangkan Robert diperiksa lebih lama yakni hingga 18.14 WIB. 

    Keduanya sama sekali tak berkomentar ketika meninggalkan Gedung KPK. Wartawan sempat bertanya soal apa yang didalami tim penyidik saat pemeriksaan, maupun pengetahuan kedua saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga total Rp11,7 triliun itu. 

    Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga belum membeberkan apa saja materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Hadiyanto dan Robert. 

    “Ya nanti kita akan update secepat mungkin, tapi yang jelas dua saksi hari ini untuk perkara LPEI telah hadir dan masih ada yang dilakukan pemeriksaan,” ungkap Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025), sore. 

    Adapun Hadiyanto dan Robert diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk para tersangka yang telah ditetapkan KPK. Berdasarkan penelusuran Bisnis, kedua mantan direktur LPEI itu pernah menjabat sebagai eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Hadiyanto pernah menjabat sebagai Sekjen dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, sedangkan Robert pernah menjabat Dirjen Pajak. 

    Di sisi lain, keduanya juga pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa BUMN. Hadiyanto pernah menduduki komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sementara itu Robert kini masih menjabat komisaris PT Danareksa (Persero). 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya. 

  • Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Prabowo Sentil ‘Buruknya’ Pola Komunikasi

    Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Prabowo Sentil ‘Buruknya’ Pola Komunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah berulangkali mengakui bahwa kualitas komunikasi kabinetnya buruk. Dia juga sempat menyinggung tentang kasus pernyataan Hasan Nasbi tentang teror kepala babi wartawan Tempo.

    Hasan Nasbi adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. Tim PCO berawal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bertahana hingga kini.  

    Dalam wawancara bersama enam jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025), pertanyaan yang disampaikan langsung ke Prabowo adalah ihwal komunikasi pemerintahannya yang buruk. Kepala Negara pun langsung mengakui dan mengambil tanggung jawab tersebut. 

    Prabowo mengakui beberapa orang di pemerintahannya adalah figur baru yang baru pertama kali merasakan bekerja di cabang kekuasaan eksekutif. 

    “Sebagian menteri-menteri senior ada yang dari kabinet lama, tapi banyak yang baru. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu saya yang bisa saya jelaskan. saya belum ketemu setelah, saya juga kaget masalah kepala babi,” ujarnya sebagaimana ditayangkan melalui YouTube Narasi, dikutip Kamis (10/4/2025). 

    Presiden ke-8 itu menilai bahwa teror yang dikirim ke Tempo bisa jadi adalah upaya adu domba yang dilakukan pihak tertentu. Meski demikian, dia mengakui ucapan Hasan dalam merespons teror itu teledor dan keliru. 

    “Benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu yah, keliru itu. Saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot,” kata Prabowo. 

    Kemudian, Prabowo kembali mengakui komunikasi pemerintahannya yang buruk di kesempatan lain. Kali ini, di depan perwakilan investor dan pelaku usaha di berbagai sektor pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

    Pria yang juga Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya. 

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4//2025).

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

    “Saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil ya. Saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek. Dan saya suka, saya bilang saya tidak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa itu? Jadi populer ya dipakai di seluruh Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Apabila dirunut ke belakang, Prabowo sebelumnya juga sudah pernah menyoroti komunikasi Kabinet Merah Putih secara terbuka. Pada Sidang Kabinet Paripurna, 21 Maret 2025, dia mengakui perlunya memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. 

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Kontroversi Hasan Nasbi

    Pernyataan Hasan yang panen kritik dari publik berawal saat dirinya dimintai respons oleh wartawan ketika jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana (Cica), mendapatkan teror berupa paket berisi kepala babi pada Maret 2025 lalu. 

    Hasan menyampaikan kelakar itu ketika wartawan memintai tanggapannya sebagai Kepala PCO. Ironinya, pernyataan itu dilemparkan olehnya setelah Sidang Kabinet Paripurna, di mana Prabowo di antaranya berpesan agar pejabatnya memperbaiki komunikasi kepada rakyat. 

    “Sudah dimasak aja,” ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Usai mendapatkan banyak kritik, Hasan mengklarifikasi dan menjelaskan soal responsnya itu. Dia menyatakan tidak bermaksud melecehkan kebebasan pers atau mengecilkan teror tersebut. 

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari Francisca, jurnalis Tempo yang menerima kiriman kepala babi tersebut. Fransisca diketahui sempat berkelakar bahwa harusnya pengirim kepala babi itu mengirim daging secara utuh, bukan kepala saja.

    Menurut Hasan, pernyataan yang disampaikan olehnya itu untuk membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media. Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari. 

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegasnya.  

    Bisnis telah meminta tanggapan terbaru dari Hasan Nasbi usai Presiden Prabowo mengakui buruknya komunikasi Kabinet Merah Putih. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dinaikkan. 

  • Polisi ungkap Modus Teror Kepala Babi kepada Jurnalis Tempo

    Polisi ungkap Modus Teror Kepala Babi kepada Jurnalis Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan modus teror pengiriman kepala babi terhadap jurnalis kantor berita Tempo.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pengiriman kepala babi atau bangka hewan itu dilakukan melalui ojek online.

    Oleh karenanya, penyidik Bareskrim kemudian telah memeriksa ojek online yang telah dipesan untuk mengirimkan teror tersebut.

    “Kita sudah mendapatkan siapa yang mengirim gojek yang mengirim dan gojeknya sudah kita periksa,” ujarnya di Bareskrim Polri, Kamis (10/4/2025).

    Dia menambahkan, dalam hasil pemeriksaan itu terungkap bahwa modus pengiriman paket teror itu dilakukan secara terputus atau tidak dikirim oleh pengirim yang sama.

    “Ternyata ini semacam terputus. Karena gojek tersebut mendapat kiriman dari grab,” tuturnya.

    Di lain sisi, Djuhandhani mengakui bahwa pengusutan kasus ini terhambat oleh periode libur atau Lebaran 2025. Sebab, sejumlah penyidik terlibat dalam pengamanan perayaan tahunan umat muslim tersebut.

    Namun demikian, Bareskrim langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa delapan pihak mulai dari Tempo hingga ojek online yang terseret.

    “Akhirnya setelah beberapa hari kami baru bisa memeriksa saksi-saksi yang ada, baik itu yang di Tempo maupun sebagainya,” pungkasnya.

  • Grab Indonesia Tegaskan Besaran BHR yang Diberikan Sudah Sesuai Arahan Prabowo

    Grab Indonesia Tegaskan Besaran BHR yang Diberikan Sudah Sesuai Arahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Grab Indonesia menegaskan pemberian bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojek dan taksi online sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Chief of Public Affair Grab Indonesia Tirza Munusamy, sekaligus menanggapi besaran BHR yang diberikan Grab Indonesia kepada para mitranya yang dinilai kecil secara nominal.

    “Saya ingin tekankan disini sebetulnya yang sudah kami lakukan dari Grab itu sudah sesuai dengan apa yang diiimbau oleh Presiden,” tegas Tirza kepada wartawan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

    Tirza menuturkan, pemberian BHR mempertimbangkan keaktifan mitra, sebagaimana arahan dari pemerintah. Dari situ, Grab Indonesia memberikan BHR sebesar Rp1,6 juta bagi taksi online dan Rp850.000 bagi ojol paling produktif dan aktif di platformnya.

    Diluar kategori itu, Tirza menyebut bahwa pemerintah mengarahkan untuk memberikan BHR sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan aplikasi.

    Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    Dalam beleid itu, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Perhitungannya, yakni sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. 

    Sementara, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

    “Sebenarnya pilihannya cuma dua, nominalnya besar tapi orang yang dapet sedikit atau nominalnya macam-macam termasuk yang kecil supaya yang bisa dapet itu lebih banyak, dan dalam hal ini kami pilih yang kedua,” jelasnya.

    Tirza mengakui, perusahaan tidak mungkin memberikan BHR kepada seluruh mitra pengemudi yang terdaftar di Grab Indonesia, mengingat secara finansial, itu merupakan hal yang mustahil.

    Untuk itu, para mitra yang menerima BHR merupakan pihak yang pernah menggunakan platform Grab Indonesia dan sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh perusahaan.

    Grab Indonesia mencatat setidaknya telah memberikan BHR kepada hampir 500.000 mitranya, dari total mitra yang terdaftar sekitar 1,5 juta orang. 

    “Jadi yang kami lakukan sudah sesuai, baik itu dari imbauan Presiden maupun selaras dengan Surat Edaran dari Manaker [Yassierli],” tegasnya. 

  • Haedar Nashir: Seluruh Kampus Muhammadiyah Dilarang Beri Gelar Profesor Kehormatan

    Haedar Nashir: Seluruh Kampus Muhammadiyah Dilarang Beri Gelar Profesor Kehormatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah melarang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) memberikan gelar profesor kehormatan kepada siapapun.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan alasan pelarangan itu karena profesor adalah gelar akademis yang melekat dengan profesi dan institusi.

    “Pesan kami dari PP Muhammadiyah, PTMA jangan ikut-ikutan kasih gelar profesor kehormatan,” kata Haedar dilansir dari Antara, Kamis (10/4/2025).

    Haedar memaparkan bahwa pihaknya harus melarang pemberian gelar kehormatan untuk menjaga marwah dan kekuatan perguruan tinggi yang di bawah Muhammadiyah. 

    Dia menyebut hingga saat ini seluruh PTMA telah memiliki 431 profesor setelah dikukuhkan Jebul Suroso sebagai guru besar.

    “Dengan bertambahnya guru besar, harus berdampak signifikan bagi kualitas keunggulan dan peran strategis perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah,” katanya.

    Hingga saat ini, sudah ada 20 PTMA yang memiliki fakultas kedokteran, 14 PTMA di antaranya terakreditasi unggul karena perguruan tinggi di luar Jawa masih diperbolehkan memiliki fakultas kedokteran tanpa harus terakreditasi unggul.

    “Taruhlah nanti sampai 20 yang akreditasinya unggul. Nah, keunggulan standar dari institusi harus berbanding lurus dengan keunggulan kualitatif dalam peningkatan catur dharma perguruan tinggi sekaligus peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan bangsa untuk membangun peradaban,” katanya.

    Menurut dia, hal itu disebabkan bukan hanya PTMA, perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia pun dalam hal mencapai world university rankings atau peringkat universitas dunia masih jauh.

    Bahkan, ujarnya, hingga saat ini belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam daftar 200 peringkat universitas dunia.

    “Universitas Indonesia itu di (peringkat) 206, selebihnya ada yang 400, 300, 500, dan di bawah 1.000, PTMA di 1.200-an. Malaysia ada tiga yang masuk 200 rangking dunia, Universiti Malaya di 65, kemudian Universiti Putra Malaysia di 158, dan Universiti Kebangsaan Malaysia di 159, Singapura jelas masuk,” katanya