Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Ini Alasan Uni Eropa Tunda Implementasi Tarif Balasan ke AS

    Ini Alasan Uni Eropa Tunda Implementasi Tarif Balasan ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa akan menunda penerapan tarif balasannya terhadap AS atas bea masuk 25% yang dikenakan Presiden Donald Trump pada ekspor baja dan aluminium blok tersebut selama 90 hari.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (10/4/2025), Uni Eropa akan melanjutkan tarif yang akan dikenakan pada sekitar €21 miliar atau US$23,2 miliar barang-barang AS dan kemudian segera menangguhkannya saat mulai berlaku, menurut juru bicara Komisi Eropa, yang menangani masalah perdagangan untuk blok tersebut.

    Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan jeda 90 hari sebelum tarif “timbal balik” 20% ditetapkan untuk hampir semua ekspor UE. Tarif tersebut sekarang akan menjadi 10%.

    Presiden Komisi Ursula von der Leyen mengatakan dia ingin memberi kesempatan pada negosiasi dengan AS.

    “Jika negosiasi tidak memuaskan, tindakan balasan kami akan dimulai. Pekerjaan persiapan untuk tindakan balasan lebih lanjut terus berlanjut. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, semua opsi tetap tersedia,” tulis von der Leyen di X.

    Selain tarif 25% untuk ekspor baja dan aluminium Uni Eropa, AS juga mengenakan tarif 25% untuk mobil dan beberapa suku cadang mobil di blok tersebut. Trump mengatakan akan mengumumkan tarif tambahan untuk kayu, chip semikonduktor, dan produk farmasi. Semua tarif baru Trump tersebut akan dikenakan pada barang-barang Uni Eropa senilai sekitar €380 miliar.

    Tindakan balasan yang disiapkan UE, yang didukung oleh semua negara anggota kecuali Hungaria, akan menargetkan negara-negara bagian Amerika yang sensitif secara politik dan mencakup produk-produk seperti kacang kedelai dari Louisiana, serta berlian, produk pertanian, unggas, dan sepeda motor.

    Blok tersebut telah mempersiapkan tanggapan terhadap berbagai tindakan Trump. Von der Leyen sebelumnya mengatakan UE “memegang banyak kartu,” termasuk tarif pembalasan dan menargetkan perusahaan-perusahaan jasa dan teknologi Amerika.

    Prancis, Jerman, dan negara-negara lain telah meminta komisi tersebut untuk mempertimbangkan penggunaan instrumen anti-paksaan atau anti-coercion instrument. Kebijakan itu merupakan instrumen perdagangan Uni Eropa yang paling kuat dan dirancang untuk menyerang balik negara-negara yang menggunakan tindakan perdagangan dan ekonomi secara paksa.

    Secara paralel, blok tersebut mengikuti strategi menunggu hingga dampak ekonomi dan finansial dari tarif global Trump terjadi, sementara juga mendiversifikasi dan memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara yang berpikiran sama di seluruh dunia.

    Trump telah berulang kali menyerang Uni Eropa, mitra dagang terbesar AS, dengan mengatakan bahwa UE dibentuk untuk “mengacaukan” AS dan bahwa surplus perdagangan barang blok tersebut merupakan bukti hubungan yang tidak adil. Tarif rata-rata tertimbang perdagangan Uni Eropa adalah 2,7% pada tahun 2023, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia.

    “Mereka membuat aturan dan regulasi yang hanya dirancang untuk satu alasan: Anda tidak dapat menjual produk Anda di negara-negara tersebut,” kata Trump awal minggu ini. “Dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi.”

    Kepala perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, membahas parameter kemungkinan keterlibatan dalam isu perdagangan dengan mitranya dari Amerika pada Selasa malam, tetapi pembicaraan sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan dan pejabat AS tampaknya belum memiliki mandat negosiasi yang jelas dari Trump, menurut orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut.

    Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan dia tidak mengetahui adanya pertemuan yang direncanakan antara Sefcovic dan AS.

    Komisi tersebut sedang mengerjakan “term sheet” dari area potensial untuk negosiasi, termasuk tarif, regulasi, dan standar yang lebih rendah, Bloomberg sebelumnya melaporkan.

    Sambil mengurangi semua tarif lainnya menjadi 10%, AS menaikkan apa yang disebut bea masuk timbal baliknya terhadap China menjadi 125%, yang berdampak bersih pada penurunan tarif rata-rata AS hanya sedikit menjadi 26,25%, dari 26,85% sebelum posting Truth Social Trump pada 9 April, menurut analisis Bloomberg Intelligence.

    Para duta besar Uni Eropa diharapkan berdiskusi tentang perang dagang China, kata orang-orang tersebut. Para pejabat Uni Eropa telah menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa Beijing berupaya mengalihkan barang-barangnya ke Eropa dan dalam kasus tersebut blok tersebut perlu mencari solusi.

  • Eksportir Ungkap Berkah Indonesia di Balik Penundaan Kebijakan Tarif Trump

    Eksportir Ungkap Berkah Indonesia di Balik Penundaan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Eksportir menyebut penundaan skema tarif timbal balik atau tarif resiprokal selama 90 hari bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor barang ke Amerika Serikat (AS).

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan kesempatan itu terbuka selama 90 hari ke depan.

    “Kesempatan untuk mengirim barang selama penundaan reciprocal tariff,” kata Benny kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Benny, penundaan kebijakan tarif tinggi akan menguntungkan Indonesia. Salah satu keuntungan untuk Indonesia adalah bisa lakukan pengiriman barang dengan tarif 10% terhadap harga cost and freight (CNF) atau eksportir menanggung biaya transportasi barang cargo sampai ke pelabuhan tujuan.

    Meski demikian, Benny juga menyebut pemerintah harus tetap mengantisipasi penundaan kebijakan tarif tinggi Trump pasca 90 hari ke depan.

    “Kita harus antisipasi setelah 90 hari, berapa kira-kira tarif yang dikenakan [AS] kepada Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

    “Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis.

    Andry menuturkan bahwa pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.

    “Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” tandasnya.

  • Telkomsel Catat Kenaikan Trafik 12% saat Periode Lebaran 2025

    Telkomsel Catat Kenaikan Trafik 12% saat Periode Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatatkan peningkatan trafik internet 12% pada lebaran 2025 dibandingkan hari biasa 2025 atau 15,7% lebih tinggi dari periode Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Selama momen ini, Telkomsel juga mencatatkan lonjakan trafik broadband didorong oleh peningkatan akses di berbagai layanan dibanding hari biasa 2025, seperti media sosial naik 18,3%, layanan komunikasi seperti instant messaging naik 34,2%, video streaming naik 40,2%, dan mobile gaming 60,7%. 

    Telkomsel juga mencatat peningkatan akses pada sejumlah platform digital favorit, seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan Instagram, dengan peningkatan terbesar pada YouTube sebesar 154,9%. Tak hanya itu, trafik layanan SMS juga naik 25,4%.

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, mengatakan peningkatkan signifikan trafik broadband Telkomsel merupakan bukti kepercayaan pelanggan pada layanan Telkomsel selama Ramadan dan Idulfitri 2025. 

    “Kami berterima kasih atas kepercayaan seluruh pelanggan yang telah menggunakan produk dan layanan Telkomsel,“ kata Saki dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    Adapun, selama periode Lebaran 2025 Telkomsel memanfaatkan teknologi AI untuk mengidentifikasi 476 titik keramaian serta mengatasi kendala jaringan secara cepat. 

    Telkomsel juga memperluas cakupan jaringan 5G dengan menggelar lebih dari 1.400 BTS 5G di Jabotabek dan lebih dari 90 BTS 5G Surabaya. Telkomsel menyediakan Posko Siaga RAFI untuk seluruh pemudik di berbagai wilayah Indonesia.

    Tak hanya itu, Telkomsel juga memberangkatkan 1.100 pemudik dari berbagai profesi secara gratis melalui program Mudik Hepi 2025. 

    Sementara dari sisi produk dan layanan promo, Telkomsel juga telah menyediakan beragam paket internet menarik selama Ramadan.

    Selain itu, hasil dari pemanfaatan AI selama periode RAFI 2025 telah berhasil membantu Telkomsel dalam menyelesaikan lebih dari 9.500 pekerjaan terkait dengan optimasi jaringan secara autonomous untuk meningkatkan customer experience di momen ini. 

    Terdapat pula 5 wilayah dengan pertumbuhan trafik broadband tertinggi jika dibandingkan dengan hari biasa 2025, yaitu Jawa Tengah naik 38,6%, diikuti Jawa Barat 28,7%, Sumatera Bagian Tengah 22,1%, Jawa Timur 22,0%, dan Sumatera Bagian Selatan 19,2%.

    Data Telkomsel juga mencatat 5 tempat dengan pertumbuhan trafik broadband paling tinggi selama RAFI 2025, yaitu Wisata Kota Batu, Cipanas Kota Bunga, Waduk Gajah Mungkur, Wisata Puncak, dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

  • Momen Prabowo ‘Grogi’ Pidato Perdana di Parlemen Turki

    Momen Prabowo ‘Grogi’ Pidato Perdana di Parlemen Turki

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berpidato di Majelis Agung Nasional Turki dalam kunjungan kenegaraannya, Kamis (10/4/2025).

    Kepala Negara bercerita bahwa rakyat Aceh masih mengingat bantuan Kekaisaran Ottoman kepada Kesultanan Aceh dalam melawan agresi Portugis. 

    Pidato Prabowo di parlemen Majelis Agung Nasional Turki merupakan salah satu dari rangkaian agenda kegiatannya selama di negara tersebut. Prabowo membalas kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Februari 2025 lalu. 

    Presiden ke-8 RI itu mengaku grogi saat membuka pidatonya di depan para anggota dewan perwakilan rakyat Turki. Sebab, itu menjadi momen pertamanya berpidato sebagai presiden di depan parlemen negara lain. 

    “Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia, jadi saya mengakui bahwa saya agak grogi,” ujarnya, dikutip dari YouTube Kamis (10/4/2025).

    Prabowo mengaku kehadirannya di Turki tidak hanya sekadar kunjungan kenegaraan, melainkan juga momen pribadi. Dia mengaku datang sebagai presiden, sahabat, saudara serta orang yang tersentuh dengan sejarah dan perjuangan Turki. 

    Menurut Prabowo, Turki memiliki tempat khusus yang istimewa di hati rakyat Indonesia. Dia menceritakan bahwa Turki adalah peradaban Muslim terbesar, serta penerus peradaban Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. 

    Mengenai hal tersebut, Prabowo mengingat sejarah bahwa Ottoman mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam bentuk senjata, tentara hingga penasihat, khususnya ke Kesultanan Aceh. Dia mengaku hal itu membuat Turki diingat oleh masyarakat di Indonesia. 

    “Sampai hari ini tiap kali saya mengunjungi daerah-daerah sebagai politisi, saya berkampanye, saya ke Sumatera, saya ke Aceh, saya ke Deli Serdang, mereka cerita bahwa dulu kakek-kakek mereka dilatih dibantu oleh perwira-perwira, prajurit-prajurit dari Kekaisaran Ottoman. Sampai hari ini masih diceritakan rakyat Indonesia, jadi itulah hubungan kami, itulah kenapa saya datang ke sini,” paparnya. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyebut dirinya sebagai politisi Indonesia yang paling sering ke Turki. Bahkan, dia menyebut hampir setiap tahun mengunjungi negara tersebut. 

    Dia menilai Indonesia dan Turki memiliki nilai-nilai perjuangan yang sama untuk kemerdekaan, harga diri, kehormatan serta solidaritas dan rasa kagum yang mendalam. 

    “Persahabatan ini telah terjalin selama berabad-abad, dan sampai sekarang kami merasa pemimpin-pemimpin Turkiye selalu bersahabat dengan kami, dan selalu terbuka sama kami, dan selalu ingin membagi kemajuan-kemajuan yang dialami oleh rakyat Turkiye,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, Turki merupakan negara kedua yang dikunjunginya dalam lawatan kali ini. Sebelumnya, dia telah berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk bertemu dengan Presiden Sheikh Mohamed Bin Zayed atau MBZ. 

    Total terdapat lima negara yang dikunjunginya kali ini yaitu UAE, Turki, Meski, Qatar dan Jordania. 

  • Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

    “Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Jika menengok Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Rabu (9/4/2025), terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang Januari—Februari 2025. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

    Faisal menyebut salah satu badai PHK yang melanda industri disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan perdagangan yang menyelamatkan market share dalam negeri.

    Dia mengatakan, alternatif menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan menghapus kuota impor justru lebih berpotensi mengancam domestik.

    “Karena kalau kita melihat justru kita selama ini banyak masalahnya justru adalah di bagaimana mengatur pasar domestik dan persaingan dengan produk impor,” ujarnya.

    Menurutnya, alangkah lebih bijak jika pemerintah mengganti alternatif lain alih-alih menghapus kuota impor seperti yang diperintahkan Kepala Negara RI.

    “Semestinya bukan sekadar semata-mata menghapus kuota impor, tetapi memilih alternatif impor kontrol yang lebih efektif dan yang lebih sedikit dampak buruknya atau efek samping,” ungkapnya.

    Untuk itu, Faisal menyarankan agar pemerintah mengganti dengan alternatif kuota yang lebih baik, yakni dengan instrumen non tarif lainnya yang lebih efektif dan lebih sedikit efek sampingnya.

    Misalnya saja, sambung dia, dengan mengambil tindakan safeguard (pengamanan perdagangan) hingga pengenaan standar halal maupun keamanan. Dia menyebut penetapan standar ini umumnya dilakukan negara maju untuk menjaga keamanan konsumen atau dampak terhadap lingkungan.

    “Karena kuota impor itu memang rawan terhadap penyalahgunaan atau preferensi pemberian kuota pada kelompok-kelompok importir tertentu, misalkan yang punya lobi kuat, kedekatan lebih erat dengan pengambil keputusan atau kebijakan,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tandasnya.

  • Produsen Alas Kaki Tetap Waspada Meski Tarif Trump Ditunda

    Produsen Alas Kaki Tetap Waspada Meski Tarif Trump Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) akan tetap waspada dan mencari upaya antisipatif untuk menghadapi dampak dari penerapan tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) atas produk Indonesia sebesar 32% yang saat ini ditunda. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, penundaan tersebut merupakan kabar baik. Namun, pelaku usaha dan pemerintah masih perlu mengupayakan proses negosiasi agar tarif impor tersebut dapat diturunkan. 

    “Artinya, 3 bulan ke depan atau 90 hari, tetap mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi sebagai jalan yang dipilih dari delegasi menteri yang dikirim agar nanti hasilnya [tarif] tidak setinggi ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Sebab, keputusan penerapan tarif resiprokal sebesar 32% ditambah tarif dasar 10% pun menjadi kejutan tak terduga bagi pengusaha alas kaki. Kebijakan ini dapat banyak memengaruhi kinerja ekspor RI secara signifikan. 

    Tak hanya itu, Aprisindo terus berharap agar Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa segera dirampungkan oleh pemerintah. 

    “Agar Eropa menjadi akses alternatif pasar bagi Indonesia,” imbuhnya. 

    Di samping itu, Billie menerangkan bahwa kondisi permintaan sejak pengumuman tarif oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April lalu masih belum terpengaruh. 

    “Sementara tidak ada, syukur masih aman karena pesanan kan diawal pembayarannya, tadinya kalau 9 ini jadi diterapkan baru yang terjadi kecemasan dan perhitungan ulang serta penyesuaian ulang dengan tarif menjadi harga baru yang lebih tinggi,” jelasnya. 

    Namun, situasi masih normal setelah pengumuman tarif Trump ditunda. Alhasil, dampak buruk yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terjadi hingga demand masih terkendali. 

    “Bila tidak ada pembatalan Trump, untuk tidak terjadi PHK tentu kita ajukan insentif dari pemerintah seperti insentif pajak, fiskal, bantuan usaha keringanan biaya listrik, gas, dan lainnya,” pungkasnya. 

  • KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

    “Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

    Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

    “Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara,” ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

    Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

    CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

    “Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita,” kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

    Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional. 

    PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

    Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

    Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

    Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

  • Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN

    Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN

    Bisnis.com, CIKARANG – PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menerima Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT).

    Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

    Presiden Direktur DIID Boonthavee Khamhaeng menyampaikan bahwa pencapaian nilai TKDN ini merupakan wujud nyata kontribusi Daikin dalam membangun kemandirian industri nasional.

    “Dengan pabrik yang memproduksi langsung dari bahan baku hingga produk jadi, kami memastikan sebagian besar komponen berasal dari dalam negeri. Fasilitas produksi baru ini juga menyediakan lapangan kerja baru, serta memberdayakan komunitas setempat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility yang telah dilakukan pada awal tahun 2025,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Kamis (10/4/2025).

    Sementara itu, Direktur DIID Budi Mulia menambahkan bahwa kehadiran pabrik baru Daikin di Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri, terutama dalam sektor elektronik dan pendingin ruangan.

    Dia menjelaskan bahwa pabrik ini dioperasikan oleh tenaga kerja dalam negeri serta menggunakan sebagian besar komponen bahan baku lokal, sekaligus merangkul usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan.

    Dengan diraihnya sertifikasi TKDN, Daikin semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam setiap produk AC rumah tangga yang diproduksi di Indonesia.

    Budi juga berharap, dengan dukungan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, industri dalam negeri semakin mampu memenuhi spesifikasi dan standar komponen yang dibutuhkan pasar global.

    “Harapan kami, AC Daikin made in Indonesia ini akan menjadi pilihan utama konsumen. Produk AC rumah tangga yang kami produksi hanya menggunakan refrigeran R32 yang lebih rendah emisi karbon. Konsumen juga tidak perlu khawatir dengan dukungan layanan purna jual resmi Daikin yang sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia,” jelasnya.

    Budi Susanto, selaku Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama yang mewakili BBSPJIBBT menyampaikan apresiasinya atas komitmen DIID dalam meningkatkan kandungan lokal pada produk AC yang dipasarkan di Indonesia.

    “Proses verifikasi TKDN yang dilakukan BBSPJIBBT mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dokumen self-assessment, validasi pemasok, dan pengamatan langsung di fasilitas produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Daikin Industries Indonesia telah memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

    Sertifikasi TKDN ini tidak hanya menjamin bahwa produk AC Daikin tetap berkualitas tinggi, tetapi juga telah memenuhi standar keamanan produk yang ketat, termasuk tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga memberikan kepastian kepada konsumen akan keamanan dan keandalannya.

    Sertifikasi ini juga memberikan nilai tambah bagi PT Daikin dalam memperluas pasar dan menjawab kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan aspek penggunaan produk lokal.

    Keberhasilan Daikin dalam memperoleh sertifikasi TKDN diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi industri elektronik dan manufaktur lainnya di Indonesia untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam produknya.

    Dengan semakin banyaknya industri yang berkomitmen terhadap program P3DN, ketahanan industri nasional akan semakin kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global.

  • Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor dan membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel.

    Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi menyebut perusahaan-perusahaan AS percaya perubahan peraturan amat diperlukan. Hal tersebut bukan hanya untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

    Donna menuturkan, AmCham Indonesia masih menunggu kejelasan dari rencana penghapusan kuota impor yang direncanakan Indonesia. Dia menyebut, impor perlu dilakukan secara selektif dan berhati-hati agar tidak mengganggu industri dalam negeri.

    “Kami masih membutuhkan kejelasan terkait kebijakan itu [penghapusan kuota impor], karena ini akan berpengaruh terhadap industri lokal dan arus foreign direct investment,” katanya dalam diskusi publik CSIS Indonesia: Regional Response to Trump 2.0 di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

    Adapun, dia menilai kebijakan TKDN masih diperlukan guna melindungi industri dalam negeri. Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content.

    AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

    “Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.

    Adapun, AmCham Indonesia juga merespons positif kebijakan Indonesia dalam menghadapi tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Donna mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang tidak membalas kebijakan tarif tersebut. Menurutnya, jalur negosiasi dan diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia merupakan langkah tepat.

    “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia lewat kebijakan non-retaliasinya terhadap tarif AS, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun,” ujarnya.

  • Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

    Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Di era digital seperti sekarang ini, berbagai layanan pemerintahan semakin mudah diakses melalui platform daring. Salah satunya adalah cek NIK (Nomor Induk Kependudukan) KTP secara online. 

    Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memeriksa keabsahan atau status NIK mereka tanpa harus mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

    Apa itu NIK dan Mengapa Penting?

    Dilansir dari kependudukancapil.jakarta.go.id pada Kamis (10/4/2025), nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

    NIK digunakan sebagai identitas resmi warga negara Indonesia untuk berbagai keperluan administratif, mulai dari pembuatan KTP, paspor, hingga transaksi perbankan dan lainnya.

    Mengingat pentingnya NIK, keabsahannya harus selalu terjamin. Oleh karena itu, mengecek NIK secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa data yang terdaftar sudah benar dan up-to-date.

    Dilansir dari dukcapil.kemendagri.go.id, berikut adalah cara mudah cek NIK KTP secara online yang dapat dilakukan oleh Anda.

    Melalui Website Resmi Dukcapil

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan layanan cek NIK KTP secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan.

    1. Akses Website: Kunjungi website resmi Dukcapil di https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/.
    2. Cari Menu Cek NIK: Pada halaman utama, carilah menu yang bertuliskan “Cek Data KTP” atau “Cek NIK”.
    3. Masukkan NIK: Masukkan nomor NIK yang ingin Anda periksa. Pastikan nomor yang dimasukkan benar sesuai dengan data yang ada di KTP.
    4. Verifikasi Data: Setelah memasukkan NIK, Anda akan diarahkan untuk memverifikasi kode captcha untuk memastikan bahwa Anda bukan robot.
    5. Lihat Hasil: Jika data NIK valid, informasi terkait status kependudukan Anda akan muncul, termasuk apakah NIK tersebut terdaftar atau tidak dalam database Dukcapil.

    Aplikasi Mobile Laporkan!

    Kemendagri juga menyediakan aplikasi mobile yang bernama “Laporkan!” untuk melaporkan dan memeriksa berbagai hal terkait administrasi kependudukan, termasuk pengecekan NIK. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).

    Simak cara menggunakan aplikasi “Laporkan!”

    1. Unduh dan Install Aplikasi: Cari aplikasi “Laporkan!” di Google Play Store atau App Store dan pasang di ponsel Anda.
    2. Buka Aplikasi: Setelah terinstal, buka aplikasi dan pilih opsi untuk “Cek NIK”.
    3. Masukkan NIK: Ketikkan NIK yang ingin diperiksa pada kolom yang tersedia.
    4. Verifikasi: Ikuti proses verifikasi yang diminta untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna yang sah.
    5. Lihat Hasil: Setelah verifikasi selesai, aplikasi akan menampilkan status validitas NIK Anda.

    Melalui SMS

    Selain melalui website dan aplikasi, Kemendagri juga menyediakan cara mudah untuk cek NIK KTP melalui SMS. Layanan ini bisa digunakan oleh mereka yang tidak memiliki akses internet atau lebih memilih cara praktis.

    Caranya adalah dengan mengirimkan SMS ke nomor resmi yang disediakan oleh Kemendagri, yakni 0815-8828-5000. Format SMS yang digunakan adalah:

    NIK (spasi) Nomor NIK

    Contoh:

    NIK 3201010101010001

    Setelah mengirim SMS, Anda akan menerima balasan yang berisi informasi terkait NIK yang Anda kirimkan.

    Keuntungan Cek NIK KTP Secara Online

    Ada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan layanan cek NIK KTP secara online:
    • Praktis dan Cepat: Anda dapat mengecek NIK kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor Dukcapil.
    • Gratis: Layanan ini tidak dipungut biaya, baik melalui website, aplikasi, maupun SMS.
    • Mudah diakses: Layanan ini dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia, baik yang tinggal di kota besar maupun di daerah terpencil.
    • Menghindari Penipuan: Mengecek NIK secara online juga membantu mencegah penipuan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah.

    Cek NIK KTP secara online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memastikan keabsahan data kependudukan mereka. Melalui layanan yang disediakan oleh Dukcapil, seperti website resmi, aplikasi “Laporkan!”, dan layanan SMS, pengecekan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan gratis. 

    Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memastikan bahwa data NIK kita terdaftar dengan benar untuk menghindari berbagai masalah administratif di masa depan.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengecekan NIK KTP, Anda dapat mengunjungi situs web resmi Kemendagri atau menghubungi layanan Dukcapil terdekat. (Mianda Florentina)