Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • OJK Buka Suara soal RI Kena Tarif Timbal Balik Trump

    OJK Buka Suara soal RI Kena Tarif Timbal Balik Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait langkah Indonesia dalam merespons pengenaan tarif timbal balik yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS).

    “Langkah tersebut dilakukan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar dan daya saing, serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra dalam Konferensi Pers, Jumat (11/4/2025).

    Terkait dukungan tersebut, Mahendra mengatakan OJK akan terus menjalin kerjasama dengan kementerian, lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif timbal balik AS.

    Sebelumnya, utusan pemerintah Indonesia akan bertandang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi soal tarif Trump. Adanya penundaan tarif impor selama 90 hari memberi waktu lebih bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk bernegosiasi. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor. Menurutnya, Indonesia masih menunggu waktu yang diberikan oleh pihak AS. 

    “Indonesia sudah berkirim surat dengan USTR [United States Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang AS], Secretary Commerce [Howard Lutnick], dan Secretary Treasury [Scott Bessent] dan selanjutnya menunggu jadwal yang diberikan oleh masing masing kementerian,” ujar Airlangga.

    Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan delegasi pemerintah yang akan terbang ke AS untuk melakukan negosiasi resmi akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    “Tujuan kami untuk memperjelas cakupan kebijakan tarif resiprokal, mendorong perlakuan yang adil, dan soroti kerugian dari penerapan tarif tersebut—tidak hanya bagi eksportir Indonesia tetapi juga bagi importir dan konsumen AS,” jelas Roro dalam Public Forum yang diselenggarakan CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

  • Kejagung Periksa Pejabat Ditjen Migas ESDM di Kasus Pertamina

    Kejagung Periksa Pejabat Ditjen Migas ESDM di Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa pejabat Kementerian ESDM dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan pejabat Kementerian ESDM itu berinisial MHD selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi pada Ditjen Migas.

    “Kejagung periksa MHD selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

    Dia menambahkan Kejagung juga turut memeriksa empat orang saksi dari pihak PT Pertamina Patra Niaga. Perinciannya, PJ selaku Manager Trading Support PT Pertamina Patra Niaga.

    Kemudian, tiga lainnya senior account manager pada PT Pertamina Patra Niaga, mereka berinisial RSA, EHS dan IK.

    Selain itu, RF selaku Manager Operasional M&E PT Orbit, Terminal Merak dan AB selaku VP Crude & Product Trading & Commercial ISC PT Pertamina (Persero) turut diperiksa.

    Hanya saja, Harli tidak merinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Yoki Firnandi Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Hari Terakhir Lapor SPT Tahun Pajak 2024 (11/4), Segini Dendanya Jika Telat

    Hari Terakhir Lapor SPT Tahun Pajak 2024 (11/4), Segini Dendanya Jika Telat

    Bisnis.com, JAKARTA — Batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 akan berakhir pada penghujung hari ini, Jumat (11/4/2025). 

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau agar Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi segera melaporkan SPT Tahunan—termasuk di dalam bukti potong hingga harta kekayaan. 

    “Hari ini kesempatan terakhir, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024! Segera laporkan sekarang,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahan Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Pelaporan SPT Tahunan melalui laman resmi djponline.pajak.go.id. Sementara untuk tahun ini, pelaporan SPT belum dapat dilakukan di lama Coretax DJP. 

    Untuk diketahui, pemerintah menetapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.  

    Pada tahun ini, pemerintah memperpanjang masa pelaporan SPT, dari semula 31 Maret menjadi 11 April 2025

    Hal tersebut mengingat 31 Maret 2025 bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri yang diikuti dengan libur panjang

    Melalui kebijakan relaksasi tersebut, pelaporan SPT dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 29 dalam kurun waktu 1 April hingga 11 April 2025 akan bebas dari Surat Tagihan Pajak (STP).

    Bisnis mencatat, berdasarkan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi yang ditetapkan yaitu berupa denda

    SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp1 juta. 

    Besaran denda untuk SPT Tahunan WP orang pribadi adalah sebesar Rp100.000. Sementara WP badan dikenakan denda senilai Rp1 juta rupiah jika telat menyampaikan SPT. 

    Adapun per 10 April 2025 pukul 00.01 WIB, Ditjen Pajak melaporkan jumlah WP yang telah menyampaikan kewajibannya mencapai 12,65 juta WP. Angka ini terdiri dari 12,28 juta SPT Tahunan Orang Pribadi dan 364.000 SPT Tahunan Badan

    Total wajib pajak sendiri sebanyak 19.775.679 atau 19,77 juta. Artinya, 12,65 juta wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan SPT Tahunan setara 63,9% dari total WP. Masih jauh dari target kepatuhan sebanyak 16,21 juta atau setara 81,92% dari total WP.

    Cara mengisi SPT Tahunan Melalui DJP Online 

    Persiapan Sebelum Mengisi SPT Tahunan

    1.Pastikan Anda Terdaftar di DJP Online 

    -Jika belum punya akun, daftar di djponline.pajak.go.id dengan NPWP/NIK dan data pribadi. –Pastikan email dan nomor HP aktif untuk verifikasi. 

     

    2.Kumpulkan Dokumen yang Diperlukan 

    -NPWP/NIK 

    -Bukti potong pajak (Formulir 1721-A1/A2 untuk karyawan, 1721-VI untuk freelancer, dll.)

    -Laporan keuangan (untuk wajib pajak badan/usaha) 

    -Data penghasilan, harta, dan utang per 31 Desember 2024 (jika ada) 

     

    3.Tentukan Jenis SPT yang Sesuai 

    -1770 S/SS: Untuk karyawan dengan penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja

    -1770: Untuk wajib pajak dengan penghasilan dari usaha/bebas (freelance, dll)

    -1771: Untuk badan usaha (PT, CV, dll). 

     

    Langkah Mengisi SPT Tahunan di DJP Online 

     

    1.Login ke Akun DJP Online

    Buka djponline.pajak.go.id dan masuk dengan NPWP/NIK dan password

     

    2.Akses Menu e-Filing

    Pilih menu e-Filing → Buat SPT → SPT Tahunan → Pilih tahun pajak

     

    3.Pilih Jenis Formulir

    -Sesuaikan dengan status Anda (1770 S/SS, 1770, atau 1771). Anda dapat memilih untuk mengisi dengan upload bukti potong atau mengisi formulir dengan panduan. 

     

    4.Isi Data Secara Bertahap

    -Bagi Anda yang memilih menggunakan data bukti potong, data penghasilan dan pemotongan pajak secara otomatis terisi. Anda dapat menyesuaikannya dengan bukti potong

    -Data Penghasilan: Masukkan total penghasilan bruto selama tahun pajak, termasuk dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain

    -Data Pemotongan/Pemungutan Pajak: input bukti potong pajak (apabila ada) sesuai dokumen yang sudah dikumpulkan

    -Harta dan Kewajiban: laporkan harta (tabungan, properti, kendaraan, dll) dan utang (apabila ada) per 31 Desember tahun pajak

    -Kredit Pajak: masukkan pajak yang sudah dipotong/dibayar (PPh 21, 25, dll). 

     

    5.Hitung Pajak Terutang

    -Sistem akan menghitung PPh Terutang berdasarkan data yang dimasukkan

    -Jika ada kurang bayar, lakukan pembayaran via e-Billing dan masukkan NTN/NTPN di SPT. 

     

    6.Rekapitulasi dan Pengecekan

    -Pastikan semua data sudah benar dan lengkap

    -Jika ada kelebihan bayar, Wajib Pajak bisa memilih restitusi (pengembalian) atau kompensasi ke tahun berikutnya.

     

    7.Tanda Tangan Elektronik (TTE)

    Setelah data benar, klik Lapor SPT dan lakukan tanda tangan elektronik (password e-Filing). 

     

    8.Simpan Bukti Lapor

    Setelah berhasil, unduh BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) sebagai bukti pelaporan.

  • MUI Kritik Prabowo soal Rencana Evakuasi Gaza ke Indonesia

    MUI Kritik Prabowo soal Rencana Evakuasi Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia adalah keliru.

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punyaseribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia itu diungkapkan Prabowo sebelum dirinya memulai lawatan ke 5 negara di Timur Tengah di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (9/4/2025).

    Dalam tahap pertama, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia siap menampung hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu yang terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.

    “Pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka,” tutur Prabowo. 

  • Timnas Indonesia Kini Bisa Dimainkan di eFootball 2025, Ini Caranya

    Timnas Indonesia Kini Bisa Dimainkan di eFootball 2025, Ini Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Konami akhirnya memberikan lisensi resmi yang membuat Timnas Indonesia bisa dimainkan di eFootball.

    “Kami dengan bangga mengumumkan kerjasama dengan PSSI untuk pertama kalinya. Pemain-pemain hebat Indonesia bisa dimainkan dalam game,” ucap General Producer Konami Digital Entertainment Junichi Taya di siaran pers resminya dikutip dari Antara, Jumat (11/4/2025).

    Pihak Konami mengumumkan kerja sama dengan PSSI dan PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI), yang membuat Timnas Indonesia bisa dimainkan di eFootball ponsel maupun laptop/PC.

    Timnas Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang diakui secara resmi dalam game eFootball.

    Adapun pemain yang sudah dipastikan hadir dalam eFootball adalah Marselino Ferdinan, Rizky Ridho dan Sandy Walsh.

    “Dengan lisensi resmi ini, pemain eFootball bisa merasakan atmosfer pertandingan timnas Indonesia secara digital lengkap dengan seragam kebanggaan, lambang negara, lagu kebangsaan, hingga wajah-wajah pemain yang dirancang sesuai dengan aslinya.

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya memajukan dan membangun citra profesional sepak bola di dunia. Sementara Konami menilai Indonesia sebagai pasar potensial yang besar.

    Cara Mainkan Timnas Indonesia di eFootball

    Anda bisa memilih Timnas Indonesia di eFootball 2025 melalui ponsel, laptop dan PC. Namun terhadap spesifikasi minimal yang harus dipenuhi untuk dapat memainkan game ini.

    Bagi yang belum memiliki eFootball, berikut cara mengunduh aplikasi tersebut untuk laptop/PC:

    Buka situs resmi Steam
    Buat akun apabila belum terdaftar dalam Steam
    Setelah selesai, cari game “eFootball” dan klik “Play Game” untuk mulai mengunduh
    Tunggu beberapa saat hingga diminta untuk menginstall aplikasi di laptop/PC anda
    Apabila sudah memiliki aplikasi eFootball 2025, anda dapat menggunakan Timnas Indonesia sebagai tim.

  • Mengapa China Tak Takut dengan Ancaman Tarif Trump? Ini Kata Analis

    Mengapa China Tak Takut dengan Ancaman Tarif Trump? Ini Kata Analis

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis maupun ahli menyatakan bahwa China bakal bertahan dari tekanan dan ancaman ekonomi yang disebabkan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Direktur Pusat Penelitian RAND China Jude Blanchette mengatakan bahwa “intimidasi” Trump tidak akan membuat Beijing tertekan. Menurutnya, strategi yang telah disusun Presiden China Xi Jinping dalam mempersiapkan perang dagang AS vs China bakal berhasil. Dengan demikian, China tidak perlu bernegosiasi dengan AS terkait tarif Trump.

    “Beijing tidak mencari negosiasi [dengan Trump],” ujar Blanchette dilansir ABC News pada Jumat (11/4/2025).

    Dia menilai bahwa kedua pemimpin negara itu memiliki pandangan berbeda terkait gejolak ekonomi akibat tarif Trump. Ambil contoh, kata dia, Washington berpandangan bahwa pemberlakuan tarif Trump dapat membuat China tunduk.

    Sebab, menurut AS, China sangat bergantung terhadap ekspor. Di lain sisi, Xi Jinping justru memiliki pandangan bahwa tarif Trump bakal membuat negara-negara enggan berbisnis dengan AS

    “Di sisi lain, Beijing melihat AS semakin lemah secara ekonomi di bawah Trump dan menjauh dari sekutu-sekutunya,” tutur Blanchette.

    Selain Blanchette, Peneliti Politik sekaligus Analis Tiongkok di Asia Society Policy Institute Neil Thomas mengungkap persiapan untuk perang dagang dari Xi Jinping telah dilakukan selama bertahun-tahun.

    Salah satu strategi itu yakni dengan mengembangkan mitra dagang seluas-luasnya. Alhasil, Thomas, menyatakan bahwa wajar apabila Xi Jinping optimistis bakal membuat Trump “tunduk”.

    “Saat ini, Xi tampaknya menghitung bahwa Tiongkok dapat menahan kerusakan dan pada akhirnya Amerika Serikat yang akan mengalah terlebih dahulu,” ujar Thomas.

    Adapun, Thomas mengemukakan bahwa Xi Jinping bisa saja memberikan serangan balik dengan melarang lebih banyak perusahaan AS untuk berbisnis di China.

    Kemudian, China bisa membatasi lebih jauh ekspor bahan-bahan penting ke AS seperti mineral bumi yang langka sekaligus menutup rantai pasokan teknologi canggih.

    Selain itu, pemerintah China juga bisa membatasi film-film Hollywood di China. Meski ini bukan tindakan balasan yang “signifikan”, namun Thomas menilai bahwa tindakan ini sejalan dengan agenda politik Xi Jinping untuk mengurangi pengaruh asing pada masyarakatnya.

    “Tarif akan menyakitkan secara ekonomi, tetapi Xi juga melihat ini sebagai peluang untuk membawa China ke situasi yang lebih sehat dengan mengurangi ketergantungan pada AS,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Penasihat Senior Bidang Bisnis dan Ekonomi China Scott Kenney berpendapat bahwa apabila China sudah melakukan serangan balik maka kebijakan tarif Trump itu hanya akan berlangsung sampai 90 hari.

    “Saya pikir China akan membaca ini sebagai kelemahan Presiden Trump dan mereka akan menunggu,” ujar Kenney.

    Seperti diketahui, perang dagang semakin memanas setelah Amerika Serikat mengenakan Tarif Trump 125% kepada China, naik dari sebelumnya yang sebesar 104%. Namun, Trump justru menunda pengenaan tarif bagi negara-negara lain selama 90 hari.

    Dilansir dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusannya itu melalui media sosial Truth Social pada Rabu (9/4/2025) pukul 13.18 waktu AS. Perubahan sikap itu terjadi sekitar 13 jam setelah bea masuk tinggi terhadap 56 negara dan Uni Eropa mulai berlaku.

    Trump menghadapi tekanan besar dari para pemimpin bisnis dan investor untuk mengubah arah kebijakannya. Pasalnya, tarif Trump dinilai berisiko memicu gejolak pasar dan ketakutan akan resesi ekonomi.

    “Saya pikir orang-orang sedikit keluar jalur … Mereka menjadi sedikit cerewet, sedikit takut,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya mengapa dia menunda pengenaan tarif, Rabu (9/4/2025) waktu AS.

  • Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (Asean) sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kesepakatan tersebut lahir dalam Asean Economic Ministers (AEM) Special Meeting, yaitu pertemuan khusus para Menteri Perdagangan Asean yang diadakan dalam jaringan pada 10 April 2025.

    “Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar Asean melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025). 

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, negara-negara di Asia Tenggara tersebut juga sepakat untuk memperkuat ekonomi regional. 

    Hasil AEM tersebut menyebutkan bahwa Asean akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional dan menangkap peluang di tengah tantangan global. 

    Selain itu, juga menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

    Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut juga menghasilkan empat hal yang perlu didorong. Pertama, Asean-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis Asean-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara Asean dan Amerika Serikat. 

    Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian Asean dan meningkatkan perdagangan intra-Aseab, baik melalui Asean Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang Asean. 

    Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga Asean dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Asean.

    Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua Asean untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan AS. 

  • Menanti Peluang Ekspor RI Usai Tarif Trump Ditunda

    Menanti Peluang Ekspor RI Usai Tarif Trump Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) diyakini memberi keuntungan bagi ekspor Indonesia. Pemerintah harus sigap 

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan kesempatan Indonesia untuk mengirim barang ke AS terbuka selama 90 hari ke depan, yang diharapkan dapat menjaga kinerja ekspor Tanah Air. 

    “Kesempatan untuk mengirim barang selama penundaan reciprocal tariff,” kata Benny kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Benny, penundaan kebijakan tarif tinggi akan menguntungkan Indonesia. Salah satu keuntungan untuk Indonesia adalah bisa lakukan pengiriman barang dengan tarif 10% terhadap harga cost and freight (CNF) atau eksportir menanggung biaya transportasi barang cargo sampai ke pelabuhan tujuan.

    Meski demikian, Benny juga menyebut pemerintah harus tetap mengantisipasi penundaan kebijakan tarif tinggi Trump pasca 90 hari ke depan.

    “Kita harus antisipasi setelah 90 hari, berapa kira-kira tarif yang dikenakan [AS] kepada Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

    “Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis.

    Andry menuturkan bahwa pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.

    Ilustrasi aktivitas ekspor di pelabuha

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.

    “Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” tandasnya.

    Wanti-wanti

    Andry juga mengingatkan agar pemerintah serius melobi AS. Jika Trump tetap mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi Tanah Air akan negatif tahun ini.

    “Berdasarkan kajian Indef, dengan perhitungan kami melalui simulasi resiprokal tarif ini, dia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia di berbagai negara mitra dagang,” kata Andry

    Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berdampak sebesar -0,05% dari kebijakan ini.

    “Indonesia sendiri dalam hal ini kemungkinan besar akan terdampak, tetapi memang untuk pada pertumbuhan ekonomi dampaknya -0,05% jadi kalau dari sisi ekspor Indonesia memang tidak begitu bergantung,” ujarnya.

    Terlebih, lanjut dia, Andry menuturkan bahwa kebijakan tarif resiprokal dari Donald Trump juga dirasakan semua negara.

    “Jadi kita bisa melihat kemungkinan besar tidak ada trade diversions yang cukup masif, berbeda dengan perang dagang di fase pertama 2018,” tuturnya.

    Di samping itu, Andry juga menyebut ada kemungkinan besar kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini akan terperosok dengan adanya kebijakan tarif Trump.

    “Berdasarkan simulasi ini, kami melihat dalam tahun ini kita akan mengalami penurunan yang cukup tajam untuk ekspor, jadi kita dengan penurunan sampai -2,83%, menurut saya kita nggak boleh menganggap remeh,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, menurut Andry, dampak dari kebijakan tarif resiprokal akan mulai terasa pada kuartal II hingga III ke depan.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara Asean terkait kebijakan tarif Trump, termasuk dengan para Menteri Perdagangan.

    “Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10 [April], Pak Mendag [Budi Santoso] mungkin akan hadir di sana. Di mana, Asean akan mengutamakan negosiasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.

    Airlangga Hartarto

    Airlangga menyatakan bahwa negara di kawasan Asean tidak mengambil langkah retaliasi terhadap pengenaan tarif AS, melainkan Indonesia dan Malaysia akan mendorong Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA).

    “Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” pungkasnya.

  • Gedung Putih Tegaskan Tarif Trump ke China Minimal 145%, Bukan 125%

    Gedung Putih Tegaskan Tarif Trump ke China Minimal 145%, Bukan 125%

    Bisnis.com, JAKARTA – Gedung Putih memberikan keterangan bahwa tarif impor AS atas barang-barang dari China dikenai tarif minimum 145%,  bukan 125% seperti yang diumumkan sebelumnya.

    Melansir New York Times, Jumat (11/4/2025), sehari sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa tarif terhadap China akan naik menjadi 125% sebagai respons atas langkah balasan dari China.

    Namun pada Kamis, Gedung Putih merinci bahwa angka 125% tersebut ditambahkan di atas tarif 20% yang sebelumnya sudah diterapkan terhadap barang-barang asal China, sebagai sanksi atas dugaan keterlibatan negara itu dalam rantai pasok fentanyl ke AS.

    Langkah ini menandai lonjakan signifikan terhadap negara yang menjadi salah satu pemasok utama produk konsumen AS. China merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Amerika Serikat dan produsen utama dunia untuk barang-barang seperti ponsel, mainan, komputer, dan lainnya.

    Menurut Gedung Putih, tarif 145% ini hanyalah tarif dasar, bukan batas atas. Tarif tersebut belum termasuk kebijakan bea masuk lain yang sebelumnya telah diterapkan Trump, termasuk tarif 25% terhadap baja, aluminium, kendaraan, dan suku cadangnya; tarif hingga 25% terhadap berbagai produk China yang dikenakan selama masa jabatan pertamanya serta tarif beragam terhadap produk tertentu karena pelanggaran aturan perdagangan AS

    Presiden Donald Trump mengakui bahwa kebijakan tarifnya terhadap China dapat menimbulkan masalah transisi di tengah kekacauan pasar, namun ia tetap yakin strategi itu akan membawa hasil positif dalam jangka panjang.

    “Akan ada biaya dan hambatan dalam masa transisi, tapi pada akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang indah,” ujar Trump dalam rapat kabinet, dilansir Reuters, Jumat (11/4/2025).

     

  • Apple Dikabarkan Timbun Stock iPhone di AS untuk Antipasi Tarif Trump

    Apple Dikabarkan Timbun Stock iPhone di AS untuk Antipasi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple dikabarkan melakukan inisiatif sebagai langkah antisipasi tarif Trump yang diberlakukan untuk sejumlah negara di dunia.

    Inisiatif tersebut membuat Apple menimbun stock iPhone dan Mac selama berbulan-bulan. Hal ini disampaikan oleh Mark Gurman dari Bloomberg, dikutip dari GSMArena.

    “Apple secara teoritis bisa menunda kenaikan harga iPhone hingga peluncuran seri iPhone 17 pada September nanti,” tulis sang jurnalis Bloomberg, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Terbaru, Apple dilaporkan menyewa pesawat kargo untuk mengangkut 600 ton iPhone (1,5 juta ponsel) dari India ke Amerika Serikat (AS).

    Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi tarif Trump, menurut sumber Reuters. Pengiriman ini juga menjadi strategi untuk membangun kestabilan pasar.

    Ancaman tarif Trump sebesar 26% atas impor India ditangguhkan selama sekitar tiga bulan setelah presiden AS menyerukan jeda 90 hari.

    Namun AS telah mengumumkan bahwa tarif atas barang-barang dari China–tempat Apple merakit sebagian besar iPhone-nya–akan dikenakan pungutan setidaknya 145%.

    Adapun Reuters melaporkan bahwa Apple telah menargetkan peningkatan produksi sebesar 20% di pabrik iPhone di India. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah pekerja dan untuk sementara memperpanjang operasi di pabrik Foxconn India terbesar di Chennai hingga hari Minggu.

    Pabrik Chennai memproduksi 20 juta iPhone tahun lalu, termasuk model iPhone 15 dan 16 terbaru. Apple memiliki tiga pabrik di India yang dioperasikan oleh Foxconn dan Tata.

    Diketahui, sekitar enam jet kargo dengan kapasitas masing-masing 100 ton telah terbang sejak Maret, salah satunya minggu ini tepat saat tarif baru diberlakukan, kata sumber tersebut dan seorang pejabat pemerintah India.

    Sayangnya hingga saat ini Apple dan kementerian penerbangan India belum memberikan komentar mengenai masalah ini.

    Apple pun telah menjual lebih dari 220 juta iPhone dalam satu tahun di seluruh dunia, dengan Counterpoint Research memperkirakan seperlima dari total impor iPhone ke Amerika Serikat sekarang berasal dari India dan sisanya dari China.

    The Wall Street Journal melaporkan minggu ini bahwa Apple berencana untuk mengirim lebih banyak iPhone ke AS dari India sebagai “solusi sementara” sementara perusahaan tersebut berupaya untuk mendapatkan pengecualian dari tarif China.

    Apabila Apple mengalihkan semua iPhone buatan India ke AS, maka akan mencapai sekitar 50% dari permintaan Amerika tahun ini, menurut analis Bank of America Wamsi Mohan.

    Analis telah memperingatkan bahwa pemindahan produksi iPhone ke AS akan sangat mahal karena faktor-faktor seperti biaya untuk membayar ratusan ribu pekerja.

    Sejalan dengan itu, analis di Wedbush Securities, sebuah perusahaan jasa keuangan AS, mengatakan iPhone buatan AS akan berharga US$3.500 imbas penerapan tarif Trump.