Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Bisnis.com, JAKARTA — Firma konsultan Oliver Wyman mengungkapkan bahwa bisnis manajemen kekayaan di Swiss turut menopang perekonomian nasional, termasuk menurunkan biaya pinjaman korporasi berkat aliran dana dari layanan manajemen kekayaan lintas negara.

    Dalam laporan yang bekerjasama dengan Asosiasi Perbankan Swiss, Oliver Wyman menyoroti bagaimana manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi melalui pengelolaan aset nasabah, tetapi juga menjadi sumber pendanaan penting bagi aktivitas kredit perbankan melalui simpanan klien.

    “Manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar, tetapi juga memainkan peran krusial dalam aktivitas pembiayaan lewat dana simpanan nasabah,” tulis laporan tersebut sebagaimana dilansir Bloomberg, Sabtu (12/4/2025).

    Studi ini dilakukan untuk membahas pentingnya sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya pengawasan usai Credit Suisse bangkrut pada 2023 lalu.

    Meski telah meninggalkan kebijakan kerahasiaan bank sejak lebih dari 1 dekade lalu, Swiss tetap menjadi primadona tujuan manajemen kekayaan lintas negara di dunia, dengan total aset yang dikelola mencapai US$2,7 triliun.

    Menurut laporan itu, sektor keuangan menyumbang 74 miliar franc Swiss (sekitar US$90 miliar) atau setara 9% dari PDB nasional pada 2024. Dari total tersebut, sektor perbankan menyumbang sekitar 57%, dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak mencapai 21 miliar franc atau 13% dari keseluruhan.

    Industri ini juga berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Tercatat sekitar 158.000 orang bekerja di sektor perbankan, dan setiap satu pekerjaan di sektor ini mendukung satu pekerjaan tambahan di bidang lain.

    Namun, laporan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap sektor perbankan. Pemerintah Swiss tengah mengkaji pembatasan gaji bankir, menyusul sorotan terhadap kompensasi CEO UBS Sergio Ermotti yang menjadi bos bank dengan bayaran tertinggi di Eropa.

    UBS juga menghadapi tekanan dari otoritas pengawas keuangan (Finma) dan pemerintah untuk memperkuat permodalannya. Finma mendesak agar nilai anak perusahaan luar negeri UBS sepenuhnya dikurangkan dari perhitungan modal inti guna menghindari kebangkrutan seperti Credit Suisse.

    UBS menilai tuntutan tersebut sebagai reaksi berlebihan atas aksi penyelamatan Credit Suisse pada 2023. Bank tersebut bahkan dikabarkan membuka peluang untuk memindah kantor pusat jika regulasi baru itu diberlakukan, yang berpotensi menambah beban modal sebesar US$25 miliar.

  • PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatatkan lebih dari 10.000 pendaftar jaringan gas atau jargas rumah tangga di wilayah Tangerang Selatan.

    Penyaluran gas itu meliputi Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas. Sekitar 6.000 keluarga di wilayah tersebut pun sebelumnya telah merasakan manfaat gas bumi yang lebih hemat, praktis, dan aman.

    Secara nasional, PGN mengelola lebih dari 815.000 sambungan rumah (SR) dengan jaringan pipa sepanjang 20.000 km.

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN Rudi Permadi mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan percepatan pembangunan jargas.

    Dia juga mengapresiasi dukungan pengelola kawasan, pengurus klaster, dan warga di Bintaro Jaya, Graha Raya, serta Villa Melati Mas yang turut mendorong keberhasilan jargas sebagai poyek strategis nasional (PSN).

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Area Head PGN Tangerang Heny Purwati juga menegaskan komitmen PGN dalam memberikan manfaat gas bumi bagi masyarakat.

    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujarnya.

    Sebagai bentuk dukungan bagi pelanggan baru, PGN memberikan pemasangan pipa gas gratis hingga 15 meter dari meteran ke kompor. Tidak hanya itu, PGN juga menyediakan konversi kompor gratis untuk dua tungku agar pelanggan bisa langsung beralih ke gas bumi tanpa kendala.

  • Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Bisnis.com, JAKARTA- Keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan sementara tarif perdagangan selama 90 hari memantik reaksi tajam dari anggota parlemen serta pasar keuangan. 

    Jeda kebijakan ini diumumkan pada hari Rabu (9/10/2025) waktu setempat, di tengah berlangsungnya sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS mengenai kebijakan perdagangan.

    Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pada saat yang hampir bersamaan dengan kesaksian Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, di hadapan Sub-komite Perdagangan DPR. 

    Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan strategis tersebut belum dikomunikasikan secara menyeluruh kepada pejabat perdagangan utama pemerintah AS.

    “Ya, saya tahu keputusan itu dibuat beberapa menit yang lalu. Itu adalah sesuatu yang sedang dibahas,” ujar Greer ketika ditanya oleh Steven Horsford, anggota kongres Demokrat dari Nevada, perihal kapan menerima informasi penundaan tarif tersebut.

    Mengutip Channel News Asia (CNA) pada Sabtu (12/4/2025), Jamieson Greer menjelaskan bahwa dirinya tidak mencantumkan keputusan tersebut dalam pernyataan pembuka karena belum berdiskusi langsung dengan Presiden Trump. 

    Sontak, pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari Horsford yang mempertanyakan koordinasi dan transparansi dalam penetapan kebijakan dagang yang berdampak luas. 

    “Jadi Anda, perwakilan perdagangan belum berbicara kepada Presiden AS soal penataan ulang perdagangan global, tetapi dia [Trump] mengumumkannya melalui sebuah cuitan? Apakah ini manipulasi pasar?” tegas Horsford.

    Melansir CBS News, pasar saham AS langsung merespons positif keputusan jeda tarif ini, usai sebelumnya mengalami tekanan akibat pengumuman awal terkait kebijakan tarif universal sebesar 10% untuk hampir seluruh negara, dan tarif khusus sebesar 125% untuk produk asal China. 

    Sebagai balasan, Beijing juga telah menaikkan tarifnya terhadap barang-barang asal AS.

    Adapun, Horsford mengecam minimnya strategi komprehensif pemerintah dalam penataan ulang sistem perdagangan global. Dia menyebut langkah Trump berisiko menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat AS. “Tidak ada strategi. Tidak ada rencana,” ujarnya dengan nada tinggi.

    Horsford menegaskan tarif adalah alat. “Tarif dapat digunakan dengan cara yang tepat untuk melindungi lapangan kerja dan usaha kecil di AS, tetapi bukan itu yang dilakukannya,” lanjutnya.

    Meskipun Greer mengaku bahwa ini bukan manipulasi pasar, namun Horsford menekankan bahwa ketidakselarasan dan minimnya komunikasi antar-lembaga pemerintahan justru bisa membuka celah terjadinya spekulasi yang tidak sehat.

    “Presiden terpilih dan dia menjalankan kebijakan perdagangan dan saya menasihatinya dan melaksanakan kebijakannya,” ujar Greer menegaskan perannya.

    Horsford menyatakan bahwa kondisi ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan berdampak nyata pada kesejahteraan warga.  “Ini dapat menimbulkan kerugian besar pada rakyat Amerika, yang merupakan kekhawatiran kami sejak awal,” pungkas Horsford.

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir Baru Setor LHKPN H-1 Penutupan Pelaporan

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir Baru Setor LHKPN H-1 Penutupan Pelaporan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa dirinya telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/4/2025) malam, sehari sebelum batas akhir pelaporan yang jatuh pada Jumat (11/4/2025).

    “Alhamdulillah sudah semalam [melaporkan LHKPN ke KPK],” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, di Jakarta pada Jumat (11/4/2025).

    Legislator Golkar ini mengaku baru bisa melaporkan LHKPN pada H-1 penutupan karena kesibukan bekerja di daerah pemilihan (dapil) selama periode Ramadan dan Lebaran.

    “Saya sibuk di Dapil selama bulan Puasa dan Lebaran kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah lapor sebelum batas akhirnya hari ini [Jumat, 11 April],” terangnya.

    Berdasarkan data KPK yang ditarik per 9 April 2025, terdapat 16.867 dari 416.723 penyelenggara negara wajib lapor (WL) yang belum menyampaikan LHKPN menjelang batas akhir pelaporan 11 April 2025.

    Dari ribuan orang WL legislatif yang belum melapor, satu di antaranya adalah pimpinan DPR RI. Namun, KPK tak mengungkap lebih lanjut siapa pimpinan DPR yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK.  

    “Untuk informasinya, empat [pimpinan DPR] sudah, satu masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (10/4/2025). 

  • Korupsi BJB, KPK Sita Barbuk Elektronik dan Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil

    Korupsi BJB, KPK Sita Barbuk Elektronik dan Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita barang bukti elektronik hingga sepeda motor saat menggeledah kediaman eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Pembangunan Bank Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). 

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan analisis terhadap temuan barang bukti tersebut.

    “Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,” ujar Asep kepada wartawan, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Kemudian, Asep juga mengaku belum mengetahui secara detail terkait dengan merek sepeda motor yang telah disita pihaknya tersebut.

    Meskipun begitu, dia menyatakan bahwa komisi antirasuah itu bakal mengklarifikasi Ridwan Kamil atas temuan pihaknya tersebut.

    “Pokoknya motorlah. Saya tidak hafal merek,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tim penyidik KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil atau RK di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025).

    Adapun, dalam kasus BJB itu, KPK telah menetapkan total lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM).

    Kemudian, Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    KPK menduga penempatan iklan itu dilakukan oleh enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB.

    Terdapat dugaan bahwa kasus korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar. Nilai itu merupakan biaya yang dikeluarkan secara fiktif oleh para tersangka, dari total keseluruhan biaya pengadaan iklan di BJB yakni Rp409 miliar. 

  • Pemerintah Minta Pemrakarsa Tol Semarang Harbour Segera Mulai Pembangunan

    Pemerintah Minta Pemrakarsa Tol Semarang Harbour Segera Mulai Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta pemrakarsa Jalan Tol Semarang Harbour untuk segera memulai proses pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, konstruksi tol tersebut belum kunjung dimulai.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menunggu hasil kajian terintegrasi kepada badan pemrakarsa yakni PT Sumber Mitra Jaya.

    “Semarang Harbour kan lagi kita minta kajian terintegrasinya seperti apa detailnya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (11/3/2025).

    Rachman Arief menjelaskan, kajian detail itu menyangkut kajian integrasi antara tol, tanggul laut dan proses reklamasi lahan. Sebelum pembangunan dimulai, maka kajian tersebut perlu untuk disetujui terlebih dahulu,

    “Iya [pembangunan semoga] secepatnya kita minta ke investornya. Kan sudah ada investornya, kita minta kajian detail terkait dengan kajian terintegrasi antara tol, tanggul laut, dan reklamasi lahan,” tegasnya.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis nilai investasi Semarang Harbour Toll Road itu mengalami pembengkakan menjadi Rp13,3 triliun. Sementara pada 2021, nilai investasi proyek tersebut dilaporkan hanya sebesar Rp12,5 triliun.

    Sebelumnya, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilan Oktavian menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pembaruan kriteria kesiapan atau readiness criteria (RC).

    “Itu [Tol Harbour Road Semarang] kalau berdasarkan data kami panjangnya kurang lebih 20,16 km. Perkiraan nilai investasinya Rp13,3 triliun,” kata Wilan, Rabu (12/3/2025). 

    Adapun, saat ini, Tol Harbour Road Semarang hanya diprakarsai oleh PT Sumber Mitra Jaya. Sebelumnya, proyek Harbour Road diprakarsai oleh dua entitas yakni PT Sumber Mitra Jaya dan PT Waskita Toll Road. 

  • Berkas Kasus Pagar Laut Tak Mencantumkan Pidana Korupsi, Bareskrim Kirim Kembali ke Kejagung

    Berkas Kasus Pagar Laut Tak Mencantumkan Pidana Korupsi, Bareskrim Kirim Kembali ke Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri kembali menyerahkan berkas kasus ‘Pagar Laut Tangerang’, sebelumnya berkas kasus yang sama dikembalikan oleh Kejagung karena dianggap tidak mencantumkan dugaan korupsi.

    Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempelajari berkas perkara yang kembali dikirimkan Bareskrim Polri terkait kasus pemalsuan dokumen di area pagar laut Tangerang.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan tim jaksa penuntut umum (JPU) sudah menerima kembali berkas tersebut sejak  Kamis (10/4/2025).

    “Saat ini Tim JPU sedang mempelajari dan meneliti kembali,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

    Harli menyatakan bahwa analisa itu nantinya akan menentukan nasib dan tuntutan kepada para tersangka yakni Kades Kohod Arsin Cs. 

    Menurutnya, jika JPU sudah menyatakan lengkap, maka kasus tersebut akan diproses untuk tahap selanjutnya. Namun, apabila belum lengkap, maka JPU akan kembali memberikan petunjuk terhadap penyidik Bareskrim.

    “Jika hasil penelitiannya sudah ada nanti kami sampaikan ya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berkas perkara pagar laut telah diterima Kejagung pada 13 Maret lalu.  Namun, setelah diteliti Tim Jaksa Kejagung,  berkas itu dikembalikan kepada Bareskrim Polri karena dianggap tidak mencantumkan unsur pidana korupsi. 

    Pengembalian berkas perkara dari Kejagung dilakukan pada 25 Maret lalu. Adapun, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan bahwa Bareskrim menilai kasus pemalsuan dokumen itu tidak memiliki unsur korupsi.

    Pasalnya, sebelum kembali melimpahkan berkas perkara ke Kejagung, Bareskrim telah melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli terkait. Hasilnya, dalam koordinasi itu baik BPK maupun ahli belum menemukan unsur rasuah dalam kasus itu.

    Alasan lainnya, berkaitan dengan ketentuan UU Tipikor telah mengatur secara eksplisit menyatakan bahwa kasus yang dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar UU Tipikor. 

    Sementara itu, tersangka pada kasus ini, yakni Kades Kohod Arsin Cs dikenakan pasal Pidana Umum dengan jeratan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

    “Menurut penyidik yang berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formil maupun materil. Artinya kami sudah hari ini, kami kembalikan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan,” tutur Djuhandhani di Bareskrim, Kamis (10/4/2025).

  • Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel pada Januari-Februari 2025, salah satunya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah.  

    Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    ”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,“ demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi.

    Merujuk data Perkembangan Pariwisata Januari-Februari 2025 yang dikeluarkan BPS, TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 48,38% pada Januari 2025.

    Secara bulanan, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 9,68% (month-to-month/mtm) dibanding Desember 2024, tapi secara tahunan meningkat 1,66% (year-on-year/yoy).

    Penurunan juga terjadi pada Februari 2025. BPS mencatat TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 47,21%. Capaian itu turun 1,17% dibanding bulan sebelumnya dan turun 2,24% dibanding Februari 2024.

    Berdasarkan klasifikasi bintang, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan okupansi dari Januari ke Februari 2025. BPS mencatat hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2 dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin.

    Meski turut mengalami penurunan, hotel bintang 3 menjadi klasifikasi bintang dengan penurunan TPK terkecil yakni sebesar 0,23 poin.

    Adapun, secara kumulatif, BPS mencatat TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% sepanjang Januari-Februari 2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPK hotel Indonesia turun 0,51 poin.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi, yaitu naik 0,78 poin,“ demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (11/4/2025).

  • Aturan Baru, Pelaku Industri Wajib Lapor Data Tiap Kuartal Lewat SIINas

    Aturan Baru, Pelaku Industri Wajib Lapor Data Tiap Kuartal Lewat SIINas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan pelaku industri melaporkan data setiap kuartal melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui SIINas.

    Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, Permenperin No. 13/2025 untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin No. 2/2019 serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    “Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan seluruh pelaku industri, termasuk pengelola kawasan industri, dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui SIINas, yang sebelumnya dilakukan setiap semester atau dua kali setiap tahun,” ungkap Adie melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dia juga mengatakan, penerapan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data industri. Hal ini demi mendukung pembangunan ekonomi dan industri nasional melalui pengambilan kebijakan yang efektif, cepat, dan tepat sasaran berdasarkan data yang lengkap dan akurat.

    Menurut Adie, penyesuaian dalam Permenperin ini mempunyai tujuan agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan PDB sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulanan serta terperinci.

    “Poin penting yang diatur dalam Permenperin 13/2025 ini adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” ujarnya.

    Adapun, untuk pelaporan kuartal I, paling lambat disampaikan pada 10 April. Namun, khusus kuartal I/2025, batas penyampaian laporan pada 15 April 2025.

    Berikutnya, pelaporan kuartal II, paling lambat disampaikan pada 10 Juli. Kemudian, untuk pelaporan kuartal III, paling lambat disampaikan pada 10 Oktober. Selanjutnya, pelaporan kuartal IV, paling lambat disampaikan pada 10 Januari tahun berikutnya.

    “Selain itu, terdapat perubahan beberapa data seperti praktek kerja industri guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat supply dan demand, dan lain sebagainya,” imbuh Adie.

    Dia mengingatkan, batas waktu pelaporan yang sudah diatur dalam Permenperin No. 13/2025, diharapkan dapat menjadi perhatian bersama bagi pelaku industri dan pengelola kawasan industri.

    “Karena ini merupakan hal penting bagi Kemenperin, guna memastikan bahwa data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam perhitungan PDB yang dirilis setiap triwulan oleh BPS,” tutur Adie.

  • PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

    PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perdagagan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara berkembang.

    Dikutip dari Reuters, The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan International menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut hingga 3%—7% dan produk domestik bruto global (global gross domestic bruto/GDP) hingga 0,7%. Dampak tersebut paling berdapak bagi negara-negara berkembang.

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80%, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada Rabu (2/4/2025). Selanjutnya pada Kamis (10/4/2025) dini hari Trump mengumumkan kebijakan tersebut akan dihentikan sementara selama 90 hari, kecuali China yang tetap dikenakan tarif sebesar 145%.

    Kebijakan tersebut membuat pasar global bergejolak. Pada Jumat (11/4/2025), China merespons dengan menaikkan bea masuknya pada impor produk AS menjadi 125% dalam perang dagang yang mengancam akan memutus rantai pasokan global tersebut.

    Dampak dari perdang dagang tersebut, Coke-Hamilton memperingatkan bahwa negara-negara berkembang berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” tandasnya.

    Berdasarkan data ITC, beberapa negara paling tidak berkembang di dunia, termasuk seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar, mungkin berupaya meningkatkan hubungan perdagangan regional untuk menyerap hilangnya sebagian pasar AS untuk ekspor mereka.

    Contohnya seperti Bangladesh, eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia ini diperkirakan dapat kehilangan US$3,3 miliar dalam ekspor tahunan ke AS pada tahun 2029 jika tarif AS sebesar 37% tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Sebagai alternatif bagi Bangladesh, Coke-Hamilton menyarankan agar perusahaan itu melirik pasar Eropa sebagai alternatif karena pasar tersebut masih memiliki potensi pertumbuhan.