Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KPK Duga Dana Kasus Suap Harun Masiku Berasal dari Djoko Tjandra

    KPK Duga Dana Kasus Suap Harun Masiku Berasal dari Djoko Tjandra

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan aliran dana dalam kasus penyuapan dalam penetapan anggota DPR 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa dalam hal ini Harun Masiku bukan pemilik sumber dana dalam melakukan penyuapan tersebut.

    “Kita mem-profiling, Harun Masiku itu secara ekonomi, dia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melakukan, memberikan sesuatu pada peristiwa suap,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dia kemudian mengungkap bahwa Harun Masiku diduga didanai oleh Djoko Sugiarto Tjandra. Adapun, Djoko merupakan mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali.

    Adapun, perpindahan uang itu diduga terjadi saat pertemuan antara Harun dan Djoko di Kuala Lumpur, Malaysia sebelum terjadinya peristiwa suap.

    “Antara saudara DJ dengan HM. Kami menduga bahwa ada di sana perpindahan sejumlah uang yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap,” tutur Asep.

    Namun demikian, Asep menekankan bahwa hal itu masih perlu dilakukan pendalaman oleh penyidik komisi antirasuah.

    Di samping itu, menurut Asep, yang sudah diketahui saat ini bahwa sumber dana penyuapan itu diduga diberikan oleh terdakwa sekaligus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Yang Rp400 juta sudah kita ketahui yang skrg sudah disidangkan dari pak HK, diduga dari sana,” pungkasnya.

  • Trump Kecualikan Smartphone hingga Perangkat Elektronik dari Tarif Balasan

    Trump Kecualikan Smartphone hingga Perangkat Elektronik dari Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecualikan smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dari tarif balasan yang sebelumnya diumumkan. Langkah ini berpotensi meringankan beban konsumen dan memberikan keuntungan bagi raksasa teknologi seperti Apple Inc. dan Samsung Electronics Co.

    Pengecualian tersebut diumumkan pada Jumat malam (11/4/2025) waktu setempat oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection), berdasarkan laporan Bloomberg. Keputusan ini bakal mempersempit cakupan produk yang diganjar tarif sebesar 125% untuk impor dari China dan 10% untuk hampir seluruh mitra dagang AS.

    Pengecualian akan mencakup smartphone, laptop, perangkat keras (hard drive), prosesor komputer, dan cip memori. Produk-produk elektronik tersebut umumnya tidak diproduksi secara domestik di Amerika Serikat, sementara fasilitas manufaktur akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Produk lain yang juga dikecualikan dari tarif Trump adalah mesin-mesin pembuat semikonduktor. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) yang baru-baru ini mengumumkan investasi besar di AS, serta produsen cip lainnya.

    Meski demikian, keringanan tarif berpotensi bersifat sementara. Instruksi pengecualian sejatinya berasal dari perintah awal yang mencegah penumpukan tarif tambahan di atas tarif negara yang sudah berlaku.

    Selain itu, instruksi pengecualian ini turut menandakan bahwa produk-produk tersebut kemungkinan akan dikenai tarif berbeda, dengan China sebagai sasaran tarif yang lebih rendah.

    Salah satu pengecualian yang menonjol adalah pada produk semikonduktor yang selama ini disebut-sebut akan diganjar tarif khusus oleh Trump.

    Berdasarkan catatan Bloomberg, tarif sektoral Trump selama ini ditetapkan sebesar 25%. Namun besaran tarif yang akan diterapkan untuk semikonduktor dan produk terkait belum jelas.

    Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan komentar atas kebijakan ini.

  • Menteri Perdagangan China Peringatkan Tarif AS Bisa Picu Krisis Kemanusiaan

    Menteri Perdagangan China Peringatkan Tarif AS Bisa Picu Krisis Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan China Wang Wentao mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan tarif tinggi berpotensi menimbulkan dampak besar bagi negara-negara berkembang, bahkan bisa memicu krisis kemanusiaan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wang dalam pertemuan virtual dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo pada Jumat (11/4/2025). 

    Wang menegaskan bahwa langkah China untuk membalas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan sah negaranya, sekaligus mempertahankan prinsip keadilan dalam komunitas internasional.

    “Langkah balasan tegas China bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya, serta menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran di tengah komunitas internasional,” ujar Wang mengutip Bloomberg pada Sabtu (12/4/2025).

    Wang juga menyerukan kepada seluruh anggota WTO untuk bersatu dalam menentang praktik unilateralisme, proteksionisme, dan tindakan intimidatif melalui kerja sama terbuka dan multilateral. 

    Dia menambahkan bahwa negara-negara berkembang merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak tarif yang diberlakukan oleh AS.

    Dalam kesempatan terpisah, Wang turut melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan Luar Negeri, dan Jasa Brasil Geraldo Alckmin. 

    Kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara China dan Brasil, serta menyikapi dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS.

    Langkah diplomasi ini mencerminkan respons China terhadap meningkatnya ketegangan dagang global, di tengah dorongan Beijing untuk mempertahankan posisi dalam sistem perdagangan multilateral.

    Perlu diketahui, tensi perang tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) makin panas menyusul langkah China yang kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%.

    Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Panda setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

    Pada saat yang sama, Trump justru memberi kelonggaran dengan menunda sementara selama 90 hari atas tarif resiprokal ke 56 negara, kecuali China.

  • Dubes Swedia Komentari Tagar #KaburAjaDulu: Pengalaman Jadi Bekal Bangun RI di Masa Depan

    Dubes Swedia Komentari Tagar #KaburAjaDulu: Pengalaman Jadi Bekal Bangun RI di Masa Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kedutaan Besar Swedia untuk Indonesia hari ini menggelar pameran kerja dan pendidikan ‘JOIN SWEDEN – Study & Career Fair’ di ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta. Tahun ini peserta yang mengikuti dan mencoba peruntungan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan di Swedia melonjak 73% dibanding tahun lalu, menjadi lebih dari 2.000 peserta.

    Sementara di satu sisi, tagline atau tagar Kabur Aja Dulu belakangan santer terdengar di media sosial sebagai respons dari dinamika politik yang terjadi di Tanah Air. Tagline tersebut merupakan bentuk respons anak-anak muda di Indonesia untuk ke luar negeri, baik untuk melanjutkan pendidikan atau berkarier.

    Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Daniel Blockert menanggapi bagaimana lonjakan animo tersebut dikaitkan dengan tagar #kaburajadulu.

    “Ya, kami sangat mengikutinya [#kaburajadulu di sosial media], tertu saja, saya mengerti banyak pelajar di Indonesia berpikir untuk peluang ke luar negeri. Tapi saya berharap mereka ke Swedia karena berpikir itu pilihan bagus sebagai alternatif dan sesuatu yang bagus untuk karier mereka. Saya tidak ingin hal buruk terjadi pada Indonesia sehingga orang-orang terpaksa meninggalkannya,” kata Daniel saat ditemui usai membuka pameran, Sabtu (12/4/2025).

    Daniel menjelaskan pemerintah Swedia dan Indonesia sudah lama menjalin kerja sama. Dia menjabarkan banyak MoU sudah diteken oleh universitas dari kedua negara antara lain seperti program PhD kedokteran dengan Universitas Airlangga maupun program lainnya dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

    “Jadi saya berharap apa yang akan dilakukan pemerintah di masa mendatang akan mempertimbangkan minat mahasiswa. Karena kami ingin mahasiswa datang ke Swedia karena mereka ingin, bukan karena mereka merasa dipaksa [karena keadaan di Indonesia],” ujarnya.

    Dalam jangka panjang, Daniel berharap mahasiswa yang sudah selesai menimba ilmu di Swedia dapat pulang kembali ke Indonesia untuk membantu membangun Indonesia.

    “Jadi saya tidak tertarik dengan mahasiswa Indonesia yang merasa harus meninggalkan negara ini. Tidak. Saya ingin mereka pergi dan saya ingin banyak dari mereka kembali ke sini dan melakukan pekerjaan yang baik di sini,” ujarnya.

    Daniel menyadari bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak melakukan pembangunan di berbagai sektor. Dirinya membandingkan bagaimana Swedia sudah membangun negaranya jauh lebih lama daripada Indonesia.

    “Setiap orang tahu, ini adalah negara yang masih muda [berkembang]. Dan negara ini bahkan lebih muda sebagai negara demokrasi. Jadi itu tidak aneh. Maksud saya, mudah bagi saya untuk mengatakan bahwa Swedia telah menjadi negara merdeka selama 800 tahun atau sekitar itu. Dan kami tidak sempurna. Dan anda [Indonesia] telah menjadi negara demokrasi bahkan belum berusia 30 tahun. Jadi, tidak apa-apa jika Indonesia harus bekerja keras,” ujarnya.

    Menyinggung bagaimana sektor pendidikan bisa menjadi motor pembangunan ekonomi sebuah bangsa, Daniel cukup optimis bahwa pendidikan-khususnya dari program yang dijalin Indonesia dengan Swedia-dalam jangka panjang bisa berkontribusi atas cita-cita pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Itu mungkin lebih berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Tetapi maksud saya, jika anda bicara soal jangka panjang, tentu saja. Dan jika mahasiswa Indonesia datang ke Swedia dan belajar serta mempelajari sesuatu yang akan membantu ekonomi Indonesia, itu bagus,” pungkasnya.

  • Pengusaha Nikel Protes Rencana Kenaikan Royalti saat Harga Komoditas Jatuh

    Pengusaha Nikel Protes Rencana Kenaikan Royalti saat Harga Komoditas Jatuh

    Bisnis.com, JAKARTA – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menolak implementasi penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) yang rencananya bakal berlaku pada April 2025 ini.

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    Ketua Umum FINI Alexander Barus menilai rencana kenaikan tarif royalti atas komoditas nikel perlu ditinjau kembali secara hati-hati. Apalagi, harga nikel tengah anjlok tajam akibat tekanan geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Pada saat yang sama, industri nikel juga dibebani kenaikan biaya produksi dari kebijakan domestik seperti kenaikan upah minimum regional (UMR), penggunaan B40, retensi devisa hasil ekspor (DHE), dan penerapan global minimum tax mulai 2025. Oleh karena itu, dia berpendapat penyesuaian tarif royalti nikel saat ini bukan waktu yang tepat.

    “Penyesuaian kebijakan fiskal, seperti kenaikan royalti, harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini yang sedang mengalami penurunan harga agar tidak membebani pelaku industri di tengah upaya menjaga keberlangsungan hilirisasi nikel nasional,” ujar Alexander melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dia memerinci, harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    Menurut Alexander, penurunan ini terjadi di tengah melambatnya ekonomi global dan ketegangan geopolitik, termasuk perang tarif antara AS dan China, yang secara langsung berdampak pada permintaan nikel dunia.

    Dia lantas mengingatkan bahwa penyesuaian kebijakan fiskal, seperti royalti, harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Hal ini agar tidak membebani pelaku industri di tengah upaya menjaga keberlangsungan hilirisasi nikel nasional.
     
    “Kami berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi dan kemandirian ekonomi nasional, dan mengajak pemerintah untuk mengedepankan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada keberlanjutan industri strategis Indonesia,” tutup Alexander.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penyesuaian tarif royalti minerba berlaku efektif mulai April 2025 ini.

    Dia mengatakan, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba telah rampung. Adapun, revisi PP yang dimaksud adalah PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    “Bulan ini sudah berlaku efektif. Minggunya, mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti.  

    Menurut Bahlil, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan pengusaha. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan tengah. Dengan kata lain, saat perusahaan untung, maka negara juga harus mendapat pemasukan lebih.

    “Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita ingin pengusaha baik, negara juga baik,” jelas Bahlil.

  • Pamer Bersahabat 10 Tahun, Ini Saran Amien Rais untuk Presiden Prabowo

    Pamer Bersahabat 10 Tahun, Ini Saran Amien Rais untuk Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Syura Pratai Ummat, Amien Rais memberikan saran kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar jangan setiap saat merepons semua masalah yang ada.

    Menurut dia, respons yang diberikan Prabowo terkadang sedikit kurang matang dan kurang mantap. Sebab itu, dia memberikan saran tersebut kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Soalnya kita lihat Presiden Prabowo hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keseleo lidah dan bisa memunculkan problem baru,” katanya dalam unggahan Instagram @amienraisofficial, yang dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

    Selain itu, dia juga memberikan masukan kepada Prabowo agar jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tidak layak diucapkan oleh seorang presiden.

    “Seperti maaf ya ndasmu itu. Jadi Mas Prabowo jaga baik-baik kesehatan dan cukup istirahat. May Allah bless you and keep you,” sarannya.

    Adapun, hal yang melatar belakangi mantan Ketua MPR RI ini memberikan masukan tersebut adalah karena dirinya heran saat ini kepercayaan dari berbagai elemen bangsa terlihat mulai merosot terhadap pemerintahan.

    “Singkat kata, sekarang ini saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban mensejahterakan rakyat,” ucap Amien Rais.

    Lebih lanjut, dia turut memamerkan hubungan persahabatannya dengan Prabowo yang telah terjalin kurang lebih 10 tahun sejak 2014 hingga 2024. Bahkan, dia pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres Cawapres Prabowo-Hatta dan Capres Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

    Dia juga mengaku sudah puluhan kali pergi ke kediaman Prabowo di Hambalang dan sering menghadiri rapat-rapat di Kertanegara untuk bertukar pikiran.

    “Dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Saya yakin Mas Prabowo akan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Akun Instagram Ridwan Kamil Sudah Pulih Usai Diretas Pihak Tak Bertanggung Jawab

    Akun Instagram Ridwan Kamil Sudah Pulih Usai Diretas Pihak Tak Bertanggung Jawab

    Bisnis.com, JAKARTA — Akun instagram milik eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias RK kembali pulih seusai diretas oleh orang tidak bertanggung jawab.

    Hal ini dia sampaikan langsung melalui akun @ridwankamil dengan  mengucapkan terima kasih kepada Tim Meta Indonesia.

    Mengutip dari akun @ridwankamil pada Sabtu (12/4/2025), akun Instagram-nya telah pulih sejak pukul 13:30 WIB siang hari ini. Ridwan Kamil mengaku akunnya bisa kembali pulih setelah melakukan beberapa kali percobaan masuk akun.

    “Akun IG ini sudah bisa di-recover dan kembali normal, setelah beberapa kali percobaan in and out dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sejak diretas jam 19-an kemarin malam,” tulisnya.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi Tim Meta Indonesia yang dinilainya sabar, profesional, dan atentif menangani permasalahannya, sehingga akunnya bisa kembali pulih.

    “Terima kasih untuk Tim Meta Indonesia yang berhasil mengembalikan akun IG ini. Tim-nya sabar, profesional, dan atentif. Sekali lagi terima kasih,” ucapnya.

    Sebelumnya Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya tidak bisa mengakses akun Instagram @ridwankamil pribadinya sejak pukul 19.20 WIB hari ini Jumat 11 April 2025.

    “Per 19.20 WIB akun IG saya tidak bisa saya akses,” tutur Kang Emil saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/4/2024). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, IG Ridwan Kamil mengunggah foto ‘tanggung jawab jangan lari’. Tidak jelas maksud postingan tersebut apakah itu terkait dengan skandal yang menyeret Ridwan Kamil dengan seorang perempuan atau tidak.

    Adapun RK telah menegaskan bahwa dirinya dan tim tidak mengunggah apapun hari ini. Maka dari itu, dia memastikan Instagram pribadinya telah diretas. 

    “Saya tidak memposting apapun hari ini. Sehingga saya simpulkan akun saya sedang diretas,” katanya.

  • Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Bisnis.com, JAKARTA — Firma konsultan Oliver Wyman mengungkapkan bahwa bisnis manajemen kekayaan di Swiss turut menopang perekonomian nasional, termasuk menurunkan biaya pinjaman korporasi berkat aliran dana dari layanan manajemen kekayaan lintas negara.

    Dalam laporan yang bekerjasama dengan Asosiasi Perbankan Swiss, Oliver Wyman menyoroti bagaimana manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi melalui pengelolaan aset nasabah, tetapi juga menjadi sumber pendanaan penting bagi aktivitas kredit perbankan melalui simpanan klien.

    “Manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar, tetapi juga memainkan peran krusial dalam aktivitas pembiayaan lewat dana simpanan nasabah,” tulis laporan tersebut sebagaimana dilansir Bloomberg, Sabtu (12/4/2025).

    Studi ini dilakukan untuk membahas pentingnya sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya pengawasan usai Credit Suisse bangkrut pada 2023 lalu.

    Meski telah meninggalkan kebijakan kerahasiaan bank sejak lebih dari 1 dekade lalu, Swiss tetap menjadi primadona tujuan manajemen kekayaan lintas negara di dunia, dengan total aset yang dikelola mencapai US$2,7 triliun.

    Menurut laporan itu, sektor keuangan menyumbang 74 miliar franc Swiss (sekitar US$90 miliar) atau setara 9% dari PDB nasional pada 2024. Dari total tersebut, sektor perbankan menyumbang sekitar 57%, dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak mencapai 21 miliar franc atau 13% dari keseluruhan.

    Industri ini juga berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Tercatat sekitar 158.000 orang bekerja di sektor perbankan, dan setiap satu pekerjaan di sektor ini mendukung satu pekerjaan tambahan di bidang lain.

    Namun, laporan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap sektor perbankan. Pemerintah Swiss tengah mengkaji pembatasan gaji bankir, menyusul sorotan terhadap kompensasi CEO UBS Sergio Ermotti yang menjadi bos bank dengan bayaran tertinggi di Eropa.

    UBS juga menghadapi tekanan dari otoritas pengawas keuangan (Finma) dan pemerintah untuk memperkuat permodalannya. Finma mendesak agar nilai anak perusahaan luar negeri UBS sepenuhnya dikurangkan dari perhitungan modal inti guna menghindari kebangkrutan seperti Credit Suisse.

    UBS menilai tuntutan tersebut sebagai reaksi berlebihan atas aksi penyelamatan Credit Suisse pada 2023. Bank tersebut bahkan dikabarkan membuka peluang untuk memindah kantor pusat jika regulasi baru itu diberlakukan, yang berpotensi menambah beban modal sebesar US$25 miliar.

  • PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatatkan lebih dari 10.000 pendaftar jaringan gas atau jargas rumah tangga di wilayah Tangerang Selatan.

    Penyaluran gas itu meliputi Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas. Sekitar 6.000 keluarga di wilayah tersebut pun sebelumnya telah merasakan manfaat gas bumi yang lebih hemat, praktis, dan aman.

    Secara nasional, PGN mengelola lebih dari 815.000 sambungan rumah (SR) dengan jaringan pipa sepanjang 20.000 km.

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN Rudi Permadi mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan percepatan pembangunan jargas.

    Dia juga mengapresiasi dukungan pengelola kawasan, pengurus klaster, dan warga di Bintaro Jaya, Graha Raya, serta Villa Melati Mas yang turut mendorong keberhasilan jargas sebagai poyek strategis nasional (PSN).

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Area Head PGN Tangerang Heny Purwati juga menegaskan komitmen PGN dalam memberikan manfaat gas bumi bagi masyarakat.

    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujarnya.

    Sebagai bentuk dukungan bagi pelanggan baru, PGN memberikan pemasangan pipa gas gratis hingga 15 meter dari meteran ke kompor. Tidak hanya itu, PGN juga menyediakan konversi kompor gratis untuk dua tungku agar pelanggan bisa langsung beralih ke gas bumi tanpa kendala.

  • Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Bisnis.com, JAKARTA- Keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan sementara tarif perdagangan selama 90 hari memantik reaksi tajam dari anggota parlemen serta pasar keuangan. 

    Jeda kebijakan ini diumumkan pada hari Rabu (9/10/2025) waktu setempat, di tengah berlangsungnya sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS mengenai kebijakan perdagangan.

    Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pada saat yang hampir bersamaan dengan kesaksian Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, di hadapan Sub-komite Perdagangan DPR. 

    Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan strategis tersebut belum dikomunikasikan secara menyeluruh kepada pejabat perdagangan utama pemerintah AS.

    “Ya, saya tahu keputusan itu dibuat beberapa menit yang lalu. Itu adalah sesuatu yang sedang dibahas,” ujar Greer ketika ditanya oleh Steven Horsford, anggota kongres Demokrat dari Nevada, perihal kapan menerima informasi penundaan tarif tersebut.

    Mengutip Channel News Asia (CNA) pada Sabtu (12/4/2025), Jamieson Greer menjelaskan bahwa dirinya tidak mencantumkan keputusan tersebut dalam pernyataan pembuka karena belum berdiskusi langsung dengan Presiden Trump. 

    Sontak, pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari Horsford yang mempertanyakan koordinasi dan transparansi dalam penetapan kebijakan dagang yang berdampak luas. 

    “Jadi Anda, perwakilan perdagangan belum berbicara kepada Presiden AS soal penataan ulang perdagangan global, tetapi dia [Trump] mengumumkannya melalui sebuah cuitan? Apakah ini manipulasi pasar?” tegas Horsford.

    Melansir CBS News, pasar saham AS langsung merespons positif keputusan jeda tarif ini, usai sebelumnya mengalami tekanan akibat pengumuman awal terkait kebijakan tarif universal sebesar 10% untuk hampir seluruh negara, dan tarif khusus sebesar 125% untuk produk asal China. 

    Sebagai balasan, Beijing juga telah menaikkan tarifnya terhadap barang-barang asal AS.

    Adapun, Horsford mengecam minimnya strategi komprehensif pemerintah dalam penataan ulang sistem perdagangan global. Dia menyebut langkah Trump berisiko menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat AS. “Tidak ada strategi. Tidak ada rencana,” ujarnya dengan nada tinggi.

    Horsford menegaskan tarif adalah alat. “Tarif dapat digunakan dengan cara yang tepat untuk melindungi lapangan kerja dan usaha kecil di AS, tetapi bukan itu yang dilakukannya,” lanjutnya.

    Meskipun Greer mengaku bahwa ini bukan manipulasi pasar, namun Horsford menekankan bahwa ketidakselarasan dan minimnya komunikasi antar-lembaga pemerintahan justru bisa membuka celah terjadinya spekulasi yang tidak sehat.

    “Presiden terpilih dan dia menjalankan kebijakan perdagangan dan saya menasihatinya dan melaksanakan kebijakannya,” ujar Greer menegaskan perannya.

    Horsford menyatakan bahwa kondisi ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan berdampak nyata pada kesejahteraan warga.  “Ini dapat menimbulkan kerugian besar pada rakyat Amerika, yang merupakan kekhawatiran kami sejak awal,” pungkas Horsford.