Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejar Ekonomi 8%, Pengusaha Kawasan Industri Gandeng Kemlu Gaet Investor

    Kejar Ekonomi 8%, Pengusaha Kawasan Industri Gandeng Kemlu Gaet Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) tengah mencari upaya menggaet investor untuk masuk ke kawasan industri dalam negeri dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemlu) guna memperkuat diplomasi ekonomi.

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kerja sama dengan Kemlu menjadi momentum strategis untuk menyinergikan diplomasi luar negeri dengan penguatan industri nasional melalui kawasan industri.

    “Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

    Dia memastikan kawasan industri Indonesia menghadirkan kesiapan konkret mulai dari lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang telah berjalan, sehingga mampu mempercepat realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja.

    Berdasarkan data BKPM, sepanjang triwulan III/2025, realisasi investasi menembus Rp491,4 triliun, meningkat 13,9% secara tahunan. Secara kumulatif, investasi kuartal pertama hingga kuartal ketiga mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75% dari target tahunan.

    Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi, meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

    Dengan optimisme capaian tahun ini, pengusaha kawasan industri menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana diarahkan Presiden Republik Indonesia akan lebih mudah dicapai apabila investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi.

    “Target pertumbuhan 8% membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat,” tambahnya.

    HKI menilai peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis dalam mengarahkan minat investor internasional ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap, sehingga diplomasi ekonomi dapat berujung pada realisasi investasi yang nyata.

    Untuk itu, melalui kemitraan ini dia menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra aktif Kementerian Luar Negeri dalam menjadikan kawasan industri sebagai wajah konkret diplomasi ekonomi Indonesia yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

  • Kemendag Pede Distribusi Minyakita Lewat Bulog-BUMN Pangan Efektif Turunkan Harga

    Kemendag Pede Distribusi Minyakita Lewat Bulog-BUMN Pangan Efektif Turunkan Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini bahwa distribusi produk Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan dapat efektif menekan harga hingga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025, yang mewajibkan produsen menyalurkan sedikitnya 35% produk Minyakita ke kedua badan usaha pelat merah itu.

    “Jadi dari Bulog, BUMN Pangan itu kan berfungsi sebagai D1 ya, dia langsung ke pengecer. Pengecer itu berarti kan yang misalnya di pasar-pasar atau koperasi,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa peningkatan keterlibatan Bulog dan BUMN Pangan membuat proses distribusi Minyakita lebih ringkas.

    Sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, dia berujar bahwa rerata penyaluran Minyakita ke Bulog dan BUMN Pangan hanya sekitar 8% dari total produksi.

    Menurutnya, baik Bulog maupun BUMN Pangan memiliki peran kunci berupa jangkauan distribusi hingga pelosok negeri. Seiring distribusi yang lebih merata, ketentuan yang berlaku mulai akhir Desember ini diharapkan dapat segera menurunkan harga Minyakita yang cenderung tinggi.

    “Seharusnya secara logika ini akan membuat pemerataan distribusi minyak kita lebih cepat,” ujar Iqbal.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

    “Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

  • Kemendag Pantau Kenaikan Harga Komoditas Pangan Imbas Faktor Cuaca

    Kemendag Pantau Kenaikan Harga Komoditas Pangan Imbas Faktor Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah memantau kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak faktor cuaca, di samping tingginya permintaan saat momentum hari besar keagamaan nasional.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa menjelang periode libur Natal dan tahun baru (Nataru), terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, meskipun masih terkendali.

    “Sepertinya sejauh ini masih baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah komoditas seperti cabai segala macam karena faktor cuaca,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2025).

    Menurutnya, potensi kenaikan harga komoditas pangan tersebut akan berkurang saat musim hujan diperkirakan berakhir pada Maret 2026, bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri.

    Iqbal berujar bahwa perputaran distribusi beragam komoditas itu akan dapat berjalan lebih baik saat risiko pembusukannya lebih kecil.

    Dia juga menggarisbawahi perihal situasi bencana yang mempengaruhi alur distribusi. Kemendag turut menantikan pemulihan prasarana agar pasokan dan harga terkait menjadi lebih stabil.

    “Semakin cepat daerah tersebut dibangun prasarananya itu tentu saja akan memperlancar distribusi, termasuk distribusi barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga aneka cabai, seperti cabai rawit hingga cabai merah, merangkak naik menjelang Nataru.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyatakan bahwa harga cabai rawit naik dari 261 kabupaten/kota pada pekan pertama Desember 2025 menjadi 272 kabupaten/kota pada pekan kedua Desember di tahun ini. 

    “Pada November 2025 harga cabai rawit secara rata-rata nasional berkisar Rp43.728 per kilogram dan di minggu kedua Desember ini sudah melonjak mencapai Rp65.541 per kilogram,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

  • Respons Pemerintah Soal Rencana Proyek Kereta Antarnegara di Kalimantan

    Respons Pemerintah Soal Rencana Proyek Kereta Antarnegara di Kalimantan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengaku terbuka dan akan melakukan kajian soal rencana peningkatan konektivitas kereta lintas tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang kabarnya juga melewati Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK Odo R.M. Manuhutu menyampaikan, pihaknya belum menerima dokumen resmi dari Pemerintah Malaysia, khususnya Sarawak, terkait jalur kereta tersebut. 

    “Nanti kami lihat lebih lanjut. Tentu saja akan dievaluasi pro and kontra, manfaat bagi Indonesia,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jumat (19/12/2025).

    Odo menekankan bahwa pemerintah memang tengah melakukan perpanjangan jalur kereta api di Indonesia dengan target 12.000 kilometer. 

    Pasalnya saat ini, tercatat jalur aktif yang beroperasi baru mencapai 6.945 km dengan jalur nonaktif mencapai 2.233 km, sehingga total jalur kereta mencapai 9.178 km. 

    Untuk menjadi negara maju pun, kata Odo, Indonesia perlu meningkatkan rasio antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jalur kereta api. Peningkatan ini utamanya di tiga pulau, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Terlebih, saat ini juga terdapat prasarana kereta, seperti jembatan, yang telah berusia 75 tahun hingga 100 tahun. 

    “Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Menko untuk melakukan percepatan perbaikan untuk revitalisasi plus perpanjang jalan rel kereta api,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Menteri Pengangkutan Sarawak YB Dato Sri Lee Kim Shin menegaskan pentingnya kolaborasi antara Nusantara dan wilayah Kalimantan. 

    “Kami juga sedang mengkaji pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam,” ujarnya dalam keterangan resmi. 

    Selain kereta, Kerajaan Sarawak bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang. Maskapai ini akan menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Borneo, termasuk membuka jalur langsung menuju Nusantara. 

    Peningkatan konektivitas udara ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru, sekaligus mendukung visi Nusantara sebagai “Kota Dunia untuk Semua” yang akan segera mengoperasikan Bandar Udara Internasional Nusantara sebagai bandara komersial.

    Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyambut positif rencana tersebut dan menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas kawasan.

    “Sebentar lagi Bandara Nusantara akan beroperasi sebagai bandara komersial. Ini akan mempermudah mobilitas dari dan ke IKN. Tidak hanya udara, jika jalur kereta api lintas tiga negara terwujud, ini akan menggerakkan ekonomi Asia Tenggara dan memperlihatkan pada dunia kuatnya dinamika ekonomi kawasan,” ujar Bimo.

  • Operasional Stasiun Jatake, JIS, Karet-BNI City Tinggal Tunggu Arahan DJKA

    Operasional Stasiun Jatake, JIS, Karet-BNI City Tinggal Tunggu Arahan DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter masih menunggu arahan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI maupun Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub terkait pengoperasian Stasiun Jatake, JIS, maupun integrasi Karet—BNI City.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, pada dasarnya kebutuhan fasilitas stasiun yang memang harus disediakan oleh KAI Commuter sudah siap di seluruh stasiun tersebut. 

    Sementara kapan akan mulai beroperasi, saat ini masih dalam proses koordinasi. 

    “Jadi kami tinggal menunggu dan lanjut koordinasi dengan KAI maupun DJKA untuk kepastian waktu pengoperasiannya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

    Stasiun Jatake yang berlokasi di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, telah siap operasional dan telah dilakukan uji coba pada beberapa waktu lalu. 

    Stasiun yang berada dalam lintasan Green Line atau rute Tanah Abang—Rangkasbitung terletak KM 37+045 dan memiliki panjang peron 250 meter dan lebar masing-masing peron 6 meter. 

    Sementara Stasiun JIS pembangunannya ditargetkan rampung pada November 2025 lalu. Namun, hingga kini belum beroperasi. 

    Kehadiran Stasiun JIS merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan transportasi publik yang terus meningkat di kawasan Jakarta Utara. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat yang akan menuju Jakarta International Stadium (JIS). 

    Serupa, integrasi Stasiun Karet dengan BNI City pun terpantau telah rampung, tetapi juga belum beroperasi.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan pembukaan Stasiun JIS dan integrasi Stasiun Karet—BNI City dilakukan sebelum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    “[Sebelum Nataru] Kami usahakan [dibuka]. Saya juga lagi ngejar yang di Stadion JIS. Janjinya kan Desember [dibuka],” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).  

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono pun menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI. 

    Mengingat, Stasiun JIS maupun Karet—BNI City berada di DKI Jakarta dan bersinggungan dengan wilayah milik pemprov. 

    “[Dibukanya] ini tergantung peningkatan. Jadi Pemprov DKI dan juga PT KAI sedang melakukan langkah percepatan untuk meningkatkan kenyamanan,” tuturnya.

  • Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

    Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

    Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri. 

    Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

    “Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

    “Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

    Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

    “Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

    Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

    “Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

    Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.

  • Jakpat Prediksi Perilaku Shoppertainment dan Video Commerce Masih Hiasi Belanja Online 2026

    Jakpat Prediksi Perilaku Shoppertainment dan Video Commerce Masih Hiasi Belanja Online 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform survei mobile online Jakpat memprediksi perilaku shoppertainment dan metode berjualan melalui video atau video commerce akan tetap mendominasi ekosistem belanja online hingga 2026.

    Head of Research Jakpat Aska Primardi mengatakan konsumen kini semakin mengharapkan pengalaman berbelanja yang menggabungkan transaksi dengan hiburan (shoppertainment). 

    “Kehadiran video commerce [termasuk live shopping dan video pendek] terus mendominasi ekosistem e-commerce,” kata Aska dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

    Berdasarkan data survei Jakpat, live shopping tidak lagi sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi metode belanja yang terus memperkuat posisinya di pasar. Hal ini tercermin dari tingkat kesadaran (awareness) masyarakat yang sudah sangat tinggi sejak akhir tahun lalu, yakni mencapai 80% pada paruh kedua 2024, dan terus meningkat hingga 85% pada paruh pertama 2025.

    Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen untuk terlibat dalam ekosistem live shopping juga menunjukkan tren positif. Pada semester pertama 2024, sebanyak 74% responden mengaku pernah bergabung (ever join) dalam sesi live shopping. Angka ini meningkat menjadi 79% pada semester kedua 2025.

    Meski demikian, persentase pembelian (purchase) sempat mengalami fluktuasi, dari 46% pada paruh pertama 2024 menjadi 44% pada paruh kedua 2025. Namun, konsistensi keterlibatan audiens selama 1 tahun terakhir menegaskan bahwa live shopping akan tetap menjadi saluran favorit konsumen untuk mengeksplorasi produk sekaligus membangun koneksi dengan brand ke depan.

    “Awareness live shopping meningkat di paruh pertama 2025, dan diikuti juga oleh peningkatan persen keikutsertaan dalam live shopping,” simpul Aska.

    Aska menambahkan, fenomena tersebut tidak terlepas dari fragmentasi saluran belanja yang dipicu oleh pesatnya pertumbuhan social commerce. Platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini mengintegrasikan berbagai fitur belanja, termasuk live shopping dan video commerce.

    “Konsumen mencari entertainment sambil berbelanja [shoppertainment],” ucap Aska.

    Jakpat memprediksi fragmentasi pasar ini akan terus berlanjut, di mana konsumen semakin terbiasa berpindah antara social commerce, marketplace, dan kanal Direct-to-Consumer (DTC). Dengan demikian, tidak akan ada lagi satu platform yang mendominasi sepenuhnya.

    “Perilaku shoppertainment telah menjadi kebiasaan yang terbentuk karena social commerce. Konsumen menikmati interaksi dan konten yang berbeda di setiap channel,” tambah Aska.

    Ke depan, kondisi ini akan mendorong penyatuan pengalaman belanja, sehingga batas antara marketplace dan social commerce kian kabur. Platform media sosial diperkirakan akan memiliki kemampuan pemenuhan logistik yang semakin canggih, sementara marketplace akan semakin agresif mengintegrasikan fitur content creation dan live streaming secara lebih mulus.

    “Semua platform berlomba menciptakan ‘super-app commerce’ di mana konsumen bisa menemukan, berinteraksi, dan menyelesaikan transaksi [termasuk logistik] dalam satu aplikasi,” kata Aska.

  • Dipanggil Prabowo, Purbaya Pastikan Anggaran Penanganan Bencana Tersedia

    Dipanggil Prabowo, Purbaya Pastikan Anggaran Penanganan Bencana Tersedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Purbaya mengaku bahwa salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah laporan terkait pendanaan dan pemberian bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra.

    Usai pertemuan, Purbaya menyampaikan bahwa Presiden mengecek sejumlah informasi terkait kesiapan anggaran.

    “Ada informasi yang dicek beliau ke saya dan saya beri informasinya saya pikir udah baik,” ujar Purbaya.

    Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas soal bantuan, Purbaya membenarkannya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bentuk bantuan dan ketersediaan dana, Purbaya menegaskan anggaran telah tersedia.

    “[Presiden bertanya] dananya ada gak? [saya jawab] ada. Begitu aja,” ujarnya.

    Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana untuk tahun depan sebesar Rp60 triliun.

    “Tahun depan Rp60 triliun kan sudah kita sisir,” katanya.

    Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana cadangan tahun ini sebesar Rp1,3 triliun. Di luar itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

    “Tahun ini kan BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia udah ngajuin Rp1,6 triliun masih ada Rp1,3 triliun, jadi gak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” ujar Purbaya.

    Menurutnya, hingga kini dana cadangan BNPB sebesar Rp1,3 triliun tersebut belum sepenuhnya digunakan sehingga belum ada permintaan pencairan tambahan.

    “Yang Rp1,3 triliun masih kita tunggu belum, yang 1,6 triliun sudah masuk. Jadi kayanya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum abis,” jelasnya.

    Purbaya menegaskan pemerintah siap mencairkan dana begitu ada pengajuan resmi dari BNPB.

    “Jadi kita sih nunggu begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” katanya.

    Terkait arahan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan kebutuhan tambahan dana bantuan, Purbaya menyebut tidak ada permintaan tambahan karena anggaran dinilai sudah mencukupi.

    Termasuk bendahara negara itu menambahkan, arahan Presiden hanya sebatas pengecekan kesiapan pendanaan.

    “Cek beberapa hal, saya bilang sudah ada cukup. Hanya gitu aja,” tandas Purbaya.

  • Liburan Nataru Dimulai, InJourney Catat Penumpang Mulai Penuhi Bandara

    Liburan Nataru Dimulai, InJourney Catat Penumpang Mulai Penuhi Bandara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatat mulai adanya peningkatan penumpang atau traffic di 37 bandara di Indonesia pada Jumat (19/12/2025). 

    Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim menyampaikan, peningkatan terjadi seiring dengan dimulainya libur anak sekolah pada akhir pekan ini. 

    InJourney Airports memprediksi puncak lalu lintas penerbangan sebelum natal pada akhir pekan ini, yakni Sabtu (20/12/2025) dan Minggu (21/12/2025) dengan jumlah penumpang di masing-masing tanggal tersebut sekitar 590.000 orang. 

    “Lonjakan puncak pergerakan penumpang akan diprediksi di tanggal 20 dan 21 Desember 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025). 

    Secara umum sejak 15 Desember hingga 19 Desember 2025 pukul 17.22 WIB, tercatat arus lalu lintas mencapai 2.408.919 orang dengan 17.946 penerbangan di 37 bandara InJourney Airports. 

    Secara perinci, arus lalu lintas di bandara mencapai 525.597 orang dengan 3.404 penerbangan pada 19 Desember 2025. Jumlah tersebut masih dapat bertambah sejalan dengan penerbangan sampai malam hari ini. 

    Angka tersebut pun terpantau melonjak 43.763 orang dari hari sebelumnya, Kamis (18/12/2025), dengan arus lalu lintas di bandara mencapai 481.834 orang dan 3.718 penerbangan. 

    Adapun, InJourney Airports memperkirakan jumlah penumpang pesawat melalui bandara Angkasa Pura mencapai 10,54 juta penumpang atau meningkat 4,1% dibandingkan dengan periode Nataru tahun lalu. 

    Khusus di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, jumlah penumpang pesawat pada periode Nataru 2025/2026 diproyeksikan mencapai sekitar 3 juta penumpang atau naik 3,3% dibandingkan dengan Nataru 2024/2025. 

    Sementara itu di Bandara I Gusti Ngurah Rai jumlah penumpang pesawat saat Nataru  sebanyak 1,36 juta penumpang atau tumbuh dua digit mencapai 13,3%. 

    Salah satu faktor yang mendorong peningkatan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah rute internasional yang terus tumbuh sejak awal 2025.

    InJourney Airports turut memastikan bahwa seluruh bandara telah dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang pesawat, salah satunya melalui layanan bandara 24 jam. 

    Terlebih, InJourney menyatakan telah menerima sebanyak 558 penerbangan tambahan (extra flight) dari maskapai selama libur Nataru.  

    Adapun, apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid-19 atau pada 2019, tingkat pemulihan secara umum pada masa Nataru ini baru mencapai 95%. Pada 2019, total penumpang yang menggunakan pesawat mencapai 11,08 juta orang. 

    Dengan kata lain, tingkat kepadatan bandara pada Nataru tahun ini masih lebih rendah dari periode 2019. 

  • Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan menerapkan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi harga komoditas tersebut di pasar global. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberlakukan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi perusahaan batu bara. Bahlil memastikan pengenaan bea keluar hanya berlaku pada perusahaan yang memang layak dikenakan. 

    “Gimana caranya agar layak atau tidak? Kita akan kenakan biaya atau bea ekspor apabila harga pasarnya itu sudah mencapai angka tertentu. Formulasinya kami lagi buat,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025). 

    Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan perincian formulasi tarif bea keluar tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi yang tepat untuk diterapkan. 

    Dia memastikan jika harga komoditas emas hitam tersebut dalam kondisi melemah maka perusahaan yang mengekspor batu bara tidak dikenakan karena akan merugikan perusahaan tersebut. 

    “Jadi kalau harganya rendah, perusahaan kan profitnya kan kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi, apa, kan negara juga harus fair,” jelasnya. 

    Namun, ketika harga batu bara melambung dan nilai jual ekspornya meningkat, maka menurut Bahlil wajar jika pemerintah atau negara memungut bea keluar pada perusahaan tersebut. 

    Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengenaan bea keluar juga merupakan bagian dari amanah Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara. 

    “Dan kami menteri ini semua harus ikut apa yang diperintahkan. Nah, pasal 33 itu di mana kita harus mampu memanfaatkan semua potensi dan peningkatan pendapatan negara, termasuk dalamnya adalah bea keluar,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026. 

    Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan. 

    “Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu. 

    Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

    Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.