Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Dewan Ekonomi Optimistis Tarif Trump Tak Goyahkan RI seperti Krisis 2008

    Dewan Ekonomi Optimistis Tarif Trump Tak Goyahkan RI seperti Krisis 2008

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meyakini penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump tidak akan banyak berefek ke perekonomian nasional.

    Anggota DEN Chatib Basri menjelaskan kontribusi ekspor kepada pembentukan produk domestik bruto (PDB) sebesar 22,18% pada 2024. Menurutnya, persentase tersebut masih terbilang kecil.

    Dede, sapaan Chatib Basri, pun membandingkan dengan negara lain, kontribusi ekspor ke PDB Singapore mencapai 180%, sementara Vietnam mencapai 78%.

    “Ekspor kita ke Amerika itu 10%. Jadi kalau terhadap PDB, itu berarti 10% dari 22%, berarti 2,2%. Jadi even in the worst case scenario [di skenario terburuk], itu [tarif Trump] efeknya 2,2% dari PDB,” ujar Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 4,3% sampai dengan 4,5% dalam situasi terburuk efek tarif Trump.

    Di samping itu, dia tidak menampik bahwa tarif Trump juga memberi dampak ke pasar keuangan global. Kendati demikian, Dede tetap melihat ketidakpastian pasar keuangan global tidak memiliki dampak besar ke pasar obligasi dalam negeri.

    Alasannya, besaran kepemilikan asing di surat utang yang diterbitkan pemerintah hanya sekitar 14%. Menurutnya, persentase tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan pada saat 2008 ketika terjadi krisis finansial global alias global financial crisis.

    “Jadi pada waktu Pak SBY memimpin kita menghadapi global financial crisis, saya mesti mengatakan bahwa situasi saat itu sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi [sekarang], dan saat itu [ekonomi] Indonesia masih bisa tumbuh di 4,6%,” jelas Dede.

    Senada, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan pihaknya sudah melakukan sejumlah model perhitungan atas dampak tarif Trump ke perekonomian domestik.

    “Untuk Indonesia, all the models are showing relatively low [semua model perhitungan menunjukkan angka yang rendah], kira-kira 0,3% sampai 0,5% dampak kepada pertumbuhan kita,” kata Mari Elka pada kesempatan yang sama.

  • Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri mengusulkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengikuti taktik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menghadapi ancaman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, mengatakan taktik yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru, yakni melakukan deregulasi ekonomi besar-besaran. 

    Dia menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam itu. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu, lanjutnya, diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi struktural. 

    “Jadi yang harus dilakukan [pemerintah] adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujar Chatib Basri dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurutnya, deregulasi ekonomi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Pengusaha Ritel soal Tarif Trump: Momentum RI Benahi Sistem Perdagangan

    Pengusaha Ritel soal Tarif Trump: Momentum RI Benahi Sistem Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyebut kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem perdagangan guna mendukung dunia usaha.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan bahwa selama ini peraturan perdagangan membuat para pengusaha ritel kesulitan untuk melakukan importasi barang. Apalagi, jika barang tersebut belum diproduksi di Tanah Air.

    Selain itu, Budihardjo juga menyebut adanya pembatasan kuota hingga safeguard juga menyulitkan ruang gerak para peritel. Untuk itu, menurutnya, dengan adanya kebijakan tarif Trump menjadi momentum pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan perdagangan.

    “Ini [tarif Trump] adalah satu momentum untuk melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan perdagangan yang menurut kami juga dari asosiasi ritel Hippindo, banyak sekali menyulitkan pengusaha ritel untuk mengimpor barang yang belum diproduksi di Indonesia, banyaknya tarif barrier, banyaknya kuota, banyaknya safeguard,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Budihardjo menyampaikan sejumlah peraturan tersebut membuat bisnis untuk sektor ritel dan perdagangan menjadi sangat sulit. Dia pun berharap, pemerintah dapat membuat peraturan yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan secara global.

    “Kami menyambut baik upaya merapikan daripada tarif-tarif ini dengan adanya Trump ini menjadi momentum untuk membuat suatu keseimbangan baru yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan di seluruh dunia,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Presiden Trump menunda skema tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani meminta agar pemerintah tidak terdistraksi meski Trump mengumumkan kabar yang lebih positif. Sebab, risiko terhadap ekonomi nasional masih tetap tinggi.

    “Jangan lengah atau terdistraksi, karena risiko-risiko terhadap ekonomi nasional tetap tinggi dan memberikan efek tekanan pertumbuhan yang sama meski dengan perkembangan kebijakan tarif Trump yang lebih positif saat ini [penundaan tarif Trump],” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Terlebih, kata Shinta, penundaan kebijakan tarif Trump hanya memberikan kepastian berusaha selama 90 hari.

    “Dalam kerangka waktu [90 hari] tersebut, Indonesia idealnya sudah menciptakan kesepakatan tarif dagang baru dengan AS. Tapi secara realistis ya belum tentu bisa tercapai,” ujarnya.

    Namun, Shinta menyebut bukan karena pemerintah yang tidak mendesak melainkan secara realistis, kapasitas AS untuk melakukan perundingan dagang dengan 70 lebih dalam waktu singkat sangat terbatas.

    Belum lagi, sambung dia, efisiensi kinerja AS yang mungkin juga terganggu karena perombakan birokrasi alias pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di internal. Alhasil, pihak AS akan kewalahan.

    “Apalagi, kita tidak tahu bagaimana AS akan memprioritaskan negara mana yang akan mereka dahulukan untuk melakukan perundingan,” sambungnya.

    Di samping itu, dari perkembangan yang ada, Shinta mengungkap pelaku usaha di Indonesia melihat kebijakan tarif pemerintah AS yang tidak terstruktur.

    Apindo juga meragukan parameter sentralisme terhadap kepentingan pasar AS lantaran kebijakan tarif tinggi sangat menekan konsumen dan pelaku pasar AS. Di sisi lain, pemerintah AS yang acuh.

    “Jadi sulit bagi kita sebagai pelaku usaha non-AS untuk bergantung pada arah kebijakan pemerintah AS pada saat ini,” tuturnya.

    Dunia usaha melihat apa pun kebijakan tarif Trump saat ini, pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif tambahan. Ditambah, fluktuasi pasar global tetap terjadi dan tetap merugikan stabilitas makro ekonomi nasional, terutama di sisi moneter dan stabilitas nilai tukar.

    Shinta menambahkan bahwa risiko dumping dari negara lain, khususnya China yang masih saling retaliasi tarif dengan AS, masih sangat tinggi. Bahkan, risiko banjir produk impor yang di-dumping kian meningkat dengan semakin hilangnya tanda-tanda rekonsiliasi AS—China.

    Untuk itu, dia meminta agar Indonesia harus tetap mengupayakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan bilateral untuk penghapusan tarif bagi berbagai produk ekspor nasional.

    “Indonesia harus fokus mempercepat reformasi kemudahan melakukan bisnis dan efisiensi iklim usaha atau investasi di dalam negeri,” tutupnya.

  • Keamanan Data dan Provisioning eSIM jadi Sorotan, Rentan Kebobolan

    Keamanan Data dan Provisioning eSIM jadi Sorotan, Rentan Kebobolan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta memperhatikan dengan serius faktor keamanan data dan proses provisioning kartu SIM tertanam atau eSIM operator. Dalam kedua proses tersebut rentan terjadi kebocoran data pengguna.

    Provisi SIM card adalah proses konfigurasi dan aktivasi kartu SIM agar dapat terhubung ke jaringan seluler. Ini mencakup langkah-langkah teknis seperti registrasi, manajemen profil, dan pengaturan parameter jaringan untuk memastikan kartu SIM berfungsi optima

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, menyebut pentingnya peran pemerintah dalam memastikan penerapan teknologi eSIM berjalan dengan aman dan sesuai regulasi. 

    Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Heru menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operator seluler agar mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. 

    “Pemerintah harus memastikan operator seluler mematuhi standar keamanan, seperti penyimpanan aman profil eSIM dan proses provisioning yang terenkripsi,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Heru mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang mendorong penggunaan verifikasi biometrik atau autentikasi multi-faktor dalam proses registrasi eSIM. 

    Menurutnya, langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan data identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam kejahatan digital.

    “Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang risiko dan manfaat eSIM, termasuk cara mengaktifkan fitur keamanan seperti PIN, autentikasi dua faktor, dan perangkat lunak antivirus,” ucapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator, dan aparat penegak hukum dalam memantau dan menindak kejahatan siber yang berkaitan dengan eSIM, termasuk upaya peretasan atau penyalahgunaan profil pengguna.

    Sebagai bagian dari ekosistem digital global, Heru menilai Indonesia tidak boleh tertinggal dalam mengadopsi teknologi yang sudah menjadi standar di banyak negara. 

    “eSIM mendukung efisiensi industri telekomunikasi, mengurangi limbah plastik dari SIM fisik, dan mempermudah penggunaan multi-operator,” ujar Meutya.

    Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk

    Adanya Permen yang mengatur pemanfaatan eSIM perlu dibarengi dengan dipercepatnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi (PDP).

    Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo mengatakan hadirnya lembaga PDP penting agar regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan data pribadi, termasuk implementasi eSIM dan teknologi digital lainnya, dapat diawasi secara menyeluruh.

    Dirinya menambahkan bahwa pembentukan otoritas pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah penting berikutnya. 

    “Kita berharap event berikutnya adalah Ibu Menteri dapat secepatnya membentuk badan tersebut agar benar-benar ada lembaga yang bisa mengawal secara proper,” tutur Agung.

  • Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat memandang pertemuan antara sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang lumrah terjadi.

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra beranggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan orang yang terbuka, begitu pula kepada para menterinya. 

    “Jadi kalau dari kami melihatnya, kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang suka datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu. Tapi itu semuanya dalam konteks apa? Lagi-lagi semua sepengetahuan Pak Prabowo sebagai Presiden,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan para menteri juga melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan masukan-masukan dari dua tokoh bangsa itu yang nantinya juga bisa digunakan di lapangan.

    Selain itu, dia juga menyoroti bahwa itu dilakukan dalam rangka menjaga silaturahmi. Menurutnya, kegiatan tersebut tak hanya terbatas untuk para menteri saja. 

    “Jadi menurut kami, janganlah kemudian silaturahmi, misalnya ya, tadi kemudian diartikan lalu sebuah hal yang negatif,” urainya.

    Sebab itu, Herzaky menilai yang dibangun saat ini oleh Prabowo adalah suatu kohesi atau dalam kata lain hubungan yang erat dengan perpaduan yang kokoh.

    “Bagaimana beliau misalnya sudah berkunjung ke Pak SBY, sering diskusi dengan Pak SBY, sering diskusi dengan Pak Jokowi. Ini kan ditiru oleh menterinya. Kan dicontohkan oleh Pak Presiden, kan hal yang baik,” ujarnya.

    Bahkan, imbuhnya, Prabowo juga telah berdiskusi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu kemarin. Ini membuktikan bahwa semua pihak dia rangkul, karena yang penting saat ini adalah rakyat.

    “Hari ini yang penting Bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa membangun bersama, sehingga masyarakat, rakyat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang paling penting, karena situasi hari ini sangat kompleks ya,” tutup dia.

  • Mengenal Apa Itu eSIM? Ini Kelebihan, Daftar Operator dan Cara Belinya

    Mengenal Apa Itu eSIM? Ini Kelebihan, Daftar Operator dan Cara Belinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah resmi meluncurkan aturan mengenai pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

    Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengharapkan adanya imigrasi dari SIM card biasa ke eSIM, karena saat ini jumlah pengguna eSIM masih sangat kecil yaitu di bawah 5% pengguna ponsel di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa belum semua ponsel di Indonesia bisa melakukan itu, tapi bagi yang sudah bisa HP-nya, kita dorong untuk melakukan,” kata Meutya.

    Apa Itu eSIM?

    eSIM sendiri adalah teknologi terbaru yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan seluler tanpa menggunakan kartu SIM fisik. 

    Berbeda dengan kartu SIM biasa yang terbuat dari plastik serta harus dimasukkan ke dalam slot SIM, eSIM ini sifatnya digital dan tidak memerlukan slot fisik.

    eSIM merupakan evolusi dari kartu SIM fisik yang terbuat dari plastik. Cara kerja eSIM pada dasarnya kurang lebih sama saja dengan kartu SIM fisik biasa, hanya fiturnya yang lebih dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunanya saat ini.

    Kelebihan eSIM

    Melansir dari laman XL Axiata, terdapat empat kelebihan dari eSIM. Pertama, minim risiko hilang. Karena bersifat digital, eSIM tidak berisiko hilang seperti SIM fisik yang rentan tercecer, terutama mengingat ukurannya yang kini semakin kecil. 

    Dengan eSIM, pengguna tak perlu khawatir kehilangan kartu saat sering berpindah perangkat.

    Kedua, lebih praktis dan mudah digunakan. eSIM menyimpan data pada sistem cloud, sehingga memudahkan pengguna saat berganti smartphone. 

    Cukup dengan memindahkan profil eSIM ke perangkat baru, nomor dan kontak yang tersimpan akan otomatis ikut berpindah, tanpa perlu memindahkan satu per satu seperti pada SIM fisik. 

  • Chairul Tanjung Wanti-wanti Dampak Perang Dagang AS-China ke RI

    Chairul Tanjung Wanti-wanti Dampak Perang Dagang AS-China ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CT Corp Chairul Tanjung membeberkan dampak tidak langsung yang akan Indonesia rasakan bila perang dagang antara Amerika Serikat-China terus memanas tanpa ada yang mau mengalah.

    Mantan Menko Perekonomian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun menyebut jika perang dagang AS-China terus berlangsung, maka secara umum akan menjadi permasalahan dunia.

    Pertama, ujarnya, itu akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi global dan tentu akan berpotensi pula pada menurunnya permintaan (demand). Jika permintaan global turun, maka harga-harga komoditas Indonesia baik hard commodity maupun soft commodity akan ikut turun juga.

    “Ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Kalau angka komoditas turun, itu pengaruhnya akan sangat signifikan. Kepada seluruh sektor, termasuk pendapatan fiskal kita. Yang kedua, tentu pertumbuhan ekonomi turut akan berlaku juga ke turunnya investasi,” kata CT dalam acara diskusi yang digelar TYI yang bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Bilamana investasi turun, lanjutnya, maka harga komoditas turun, dan pendapatan fiskal terkena pengaruhnya, ini tentunya menjadi permasalahan serius, terlebih jika pemerintah akan melakukan radikal efisiensi.

    “Radikal efisiensi ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap lay off atau pemutusan hubungan kerja yang masif dan tentu berakibat dari turunnya daya beli,” ungkap Chairul Tanjung.

    Sebab itu, dia berharap Indonesia bisa gerak cepat melakukan suatu pembaruan atau perbaikan (reform) agar tidak masuk dalam negara yang berkarakter circle down of economy.

    “Kalau kita tidak cepat melakukan reform, ya, maka kita masuk dalam karakter yang namanya ya, circle down of economy, ekonominya berputar, tapi menuju ke bawah. Ini yang sangat tidak kita harapkan,” ucapnya.

    Meski demikian, CT yakin Indonesia bisa mengatasi masalah kenaikan tarif Trump tersebut. Ini dikarenakan ekspor Indonesia ke AS nyatanya hanya kurang lebih 10% dari ekspor ke seluruh dunia. Kemudian, surplusnya juga kurang lebih hanya US$3 miliar.

    Menurutnya, jika tarif tanpa negosiasi tetap diterapkan, maka perdagangan Indonesia-Amerika tetap surplus meskipun angkanya akan berkurang.

    “Donald Trump adalah seorang business man. Yang dia mau apa? Yang dia mau sebenarnya perdagangan Indonesia-Amerika itu tidak menjadi defisit. Yang dia inginkan adalah fairness, bahwa Amerika dan Indonesia itu akan menjadi seimbang neraca perdagangan.

  • PHK Tupperware Masuk Radar Pemantauan Kemenaker

    PHK Tupperware Masuk Radar Pemantauan Kemenaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu lapran terkait penghentian operasional bisnis Tupperware Indonesia pada 31 Januari 2025 lalu.

    Untuk diketahui, Tupperware Brands Corporation telah memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia setelah 33 tahun beroperasi di Tanah Air.

    Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 yang merupakan keputusan global perusahaan.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima informasi jumlah buruh yang terdampak atas penghentian bisnis Tupperware Indonesia.

    “Belum ada info [terkait berapa banyak buruh yang terdampak dari penghentian operasi Tupperware Indonesia]. Nggak semua PHK harus mengadu [ke Kemnaker], kalau sepakat, ya sudah,” kata Indah kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan bahwa dirinya juga belum mendapatkan laporan berapa banyak pekerja yang terdampak dari penghentian operasional Tupperware Indonesia.

    “Saya belum dapat laporannya. Biasanya itu ke [Kementerian] Perindustrian,” kata pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis.

    Dihubungi terpisah, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut model bisnis yang digunakan perusahaan mengacu pada sistem Multi Level Marketing (MLM). Alhasil, dia tidak mendapatkan informasi terkait buruh yang terdampak atas penghentian operasional Tupperware Indonesia.

    “Tidak ada infonya [terkait berapa banyak buruh yang terdampak dari penghentian operasi Tupperware Indonesia]. Karena penjualannya sistem MLM [Multi Level Marketing],” kata Said kepada Bisnis.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia

    Perusahaan mengumumkan Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 silam dan merupakan bagian dari keputusan global.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia.

    Tupperware menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, perusahaan telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “… Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” tulisnya.

    Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” pungkasnya.

  • Tiba di Qatar, Prabowo Bakal Saksikan Sejumlah Penandatanganan MoU

    Tiba di Qatar, Prabowo Bakal Saksikan Sejumlah Penandatanganan MoU

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke Doha, Qatar, sebagai bagian dari lawatan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah. Prabowo dikabarkan bakal melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan negara tersebut. 

    Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, pada Minggu, 13 April 2025. Dia telah tiba di Doha pada Sabtu malam (12/4/2025) sekitar 21.12 waktu setempat, setelah menempuh penerbangan dari Kairo, Mesir. 

    “Alhamdulillah malam ini sekitar pukul 21.12 waktu Doha, Bapak Presiden Prabowo telah tiba mendarat dengan selamat setelah beliau melakukan perjalanan penerbangan dari Kairo menuju Doha,” ucap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, kepada para wartawan, Minggu (13/4/2025).

    Prabowo akan memulai agendanya dengan berkunjung kepada Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Amiri Diwan. Nantinya, Prabowo akan disambut melalui upacara penyambutan, mencakup pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta inspeksi pasukan kehormatan.

    “Di sana nantinya akan dikumandangkan dua lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Setelah itu, beliau akan melakukan inspeksi pada pasukan kehormatan,” jelas Yusuf.

    Lalu, Prabowo dan Emir Qatar akan menggelar pertemuan bilateral dan pertemuan tête-à-tête untuk membahas kerja sama strategis di berbagai bidang. Nantinya mereka akan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) penting.

    Kegiatan di Istana Amiri Diwan nantinya akan ditutup dengan jamuan santap siang resmi sebagai bentuk penghormatan dari Emir Qatar kepada Presiden Indonesia.

    Lalu, setelah menyelesaikan agenda di Doha, pada sore harinya Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke Amman, Jordania, untuk meneruskan rangkaian kunjungannya.

    Hasil Kunjungan Mesir

    Sebelumnya, Prabowo dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiya menandatangani Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir.

    Yusuf menuturkan bahwa penandatanganan ini menegaskan keseriusan kedua negara. Penguatan di bidang prioritas ini meliputi dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hubungan budaya dan pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat. 

    “Pernyataan kemitraan strategis ini menandai hubungan perjalanan panjang diplomatik antara Indonesia dan Mesir untuk menuju kemitraan bersama yang lebih tinggi lagi,” tambahnya.

    Dia juga mengklaim bahwa kunjungan ini menandai era baru dalam hubungan bilateral kedua negara, sekaligus mempertegas posisi Tanah Air sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah. 

  • Oleh-oleh Prabowo Kuker ke Mesir: Kesepakatan Ekonomi, Politik, Pertahanan

    Oleh-oleh Prabowo Kuker ke Mesir: Kesepakatan Ekonomi, Politik, Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Republik Arab Mesir menghasilkan kesepakatan bersama kedua negara dari bidang ekonomi, politik hingga di pertahanan. 

    Kesepakatan itu disetujui, dengan Prabowo dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiya menandatangani Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir.

    “Ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia karena kemitraan strategis Indonesia dengan Mesir dilakukan dan ditandatangani langsung oleh kedua kepala negara. Tentu ini adalah hasil yang positif dari kunjungan Bapak Presiden ke Republik Arab Mesir,” Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya di Kairo, dikutip dari Sekretariat Presiden, Sabtu (12/4/2025). 

    Yusuf menuturkan bahwa penandatanganan ini menegaskan keseriusan kedua negara. Penguatan di bidang prioritas ini meliputi dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hubungan budaya dan pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat. 

    “Pernyataan kemitraan strategis ini menandai hubungan perjalanan panjang diplomatik antara Indonesia dan Mesir untuk menuju kemitraan bersama yang lebih tinggi lagi,” tambahnya.

    Dia juga mengklaim bahwa kunjungan ini menandai era baru dalam hubungan bilateral kedua negara, sekaligus mempertegas posisi Tanah Air sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah. 

    Bahas Konflik Gaza

    Diberitakan sebelumnya, Yusuf mengatakan bahwa Prabowo dan El-Sisi bakal membahas berbagai isu krusial termasuk situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik di Gaza, serta penguatan kerja sama strategis antara kedua negara.

    “Bapak Presiden Prabowo akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Presiden El-Sisi terkait dengan geopolitik di kawasan, tentang Gaza, dan juga tentang beberapa isu strategis lainnya,” ujar Yusuf. 

    Seusai pertemuan, itu kedua pemimpin dijadwalkan menyaksikan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor. 

    Adapun kegiatan di Istana Al-Ittihadiya nantinya akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Prabowo kemudian akan melanjutkan lawatannya ke negara lain. 

    “Setelah kegiatan di Istana Al-Ittihadiya, Bapak Presiden akan langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan lawatan perjalanannya ke Timur Tengah ini. Beliau akan menuju ke Doha, Qatar,” kata Yusuf.