Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Investor Pabrik Smartphone Cs Minta Kebijakan TKDN Pertahankan

    Investor Pabrik Smartphone Cs Minta Kebijakan TKDN Pertahankan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) meminta pemerintah untuk mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk melindungi industri yang telah berinvestasi di Tanah Air. 

    Sekretaris Jenderal AIPTI Joegianto mengatakan pihaknya melihat TKDN sebagai salah satu bentuk non-tariff measures (NTM) atau kebijakan non-tarif dalam perdagangan internasional untuk menjaga daya industri lokal. 

    “Yang diharapkan oleh pengusaha HKT [handphone, komputer, tablet] itu tetap dipertahankan, sedangkan untuk TKDN yang memang tidak diperlukan, bisa deregulasi,” kata Joegianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/4/2025). 

    Di satu sisi, menurut dia, TKDN menjadi salah satu tantangan bagi investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri. Sebab, TKDN membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar. 

    Sementara, bagi Indonesia yang minim hambatan perdagangan, TKDN merupakan penolong bagi industri agar dapat bersaing dengan produk asing di pasar domestik. 

    AIPTI merespons rencana pemerintah yang akan membuat TKDN lebih fleksibel. Dia meyakini bahwa TKDN tidak akan dihilangkan, tapi pemerintah akan mengatur ulang kebijakan tersebut. 

    “Yang mau diungkapkan pemerintah, mungkin itu TKDN yang menjadi hurdle. Hurdle itu kayak halangan-halangan yang menyertai bisnis di Indonesia, supaya kita lebih bersaing,” tuturnya.

    Namun, dia menuturkan, TKDN telah menarik investasi asing untuk membangun fasilitas produksi dalam negeri. Di Indonesia, terdapat 2 komoditas yang memiliki nilai TKDN tinggi yaitu otomotif lebih dari 80% dan industri telematika, termasuk handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) di kisaran 40%. 

    Apabila kebijakan TKDN dari kedua produk tersebut dilonggarkan, secara tidak langsung produk impor akan dengan mudah masuk dan meramaikan pasar domestik. Sementara, struktur biaya produksi dalam negeri dinilai masih tinggi dan belum dapat bersaing dengan produk impor yang murah. 

    Dia menerangkan, misalnya biaya Postel sekitar Rp60 juta, biaya uji Specific Absorption Rate (SAR) Rp250 juta, TKDN Rp30-50 juta. Itu merupakan biaya yang harus ditanggung diluar biaya produksi. 

    “Pertanyaannya ini HKT ini, kalau dibiarkan import utuh, ya sudah selesai, pegawainya yang perakitan handphonenya Samsung, pegawainya Vivo hilang semua, saya rasa enggak mungkin pemerintah membiarkan itu terjadi,” jelasnya. 

    Namun, dia mendukung jika pemerintah mau memberikan kemudahan dalam importasi yang sifatnya bahan baku industr. Sebab, tak dapat dipungkiri masih ada beberapa bahan dasar yang belum ada di Indonesia. 

  • Alasan di Balik Tutupnya Tupperware di RI, Efek Daya Beli Melemah?

    Alasan di Balik Tutupnya Tupperware di RI, Efek Daya Beli Melemah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Tupperware Indonesia resmi mengumumkan menutup bisnisnya di Indonesia usai beroperasi selama 33 tahun di Tanah Air.

    Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 dan merupakan bagian dari keputusan global.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal memandang penghentian operasional bisnis Tupperware Indonesia umumnya merupakan kombinasi dari kondisi ekonomi secara makro, daya beli masyarakat, dan persaingan bisnis.

    Faisal menyebut sejumlah alasan tersebut memengaruhi daya saing dari suatu produk dan merek, termasuk Tupperware Indonesia. Alhasil, lanjut dia, suatu produk harus bisa menjawab tantangan perubahan kondisi ekonomi dan masyarakat.

    “Jadi di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan demand yang cenderung mengalami penurunan, secara global termasuk juga di Indonesia terutama di kalangan menengah, masyarakat tentunya akan semakin selektif dalam membeli barang,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, maka produk-produk rumah tangga seperti Tupperware harus memperhatikan harga jual untuk bisa bertahan dengan pesaing.

    “Sementara Tupperware kita tahu selama ini secara price memang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk serupa, walaupun itu memang berkorelasi dengan kualitasnya,” ujarnya.

    Namun, Faisal menjelaskan bahwa di saat daya beli masyarakat yang semakin terbatas, mereka tetap akan semakin mengutamakan dari sisi harga yang lebih murah namun tetap berkualitas dan masih bisa diterima.

    “Artinya suatu produk dengan brand tertentu juga harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi ini. Kalau price-nya tetap, sementara banyak produk-produk pesaing dengan harga yang lebih murah, ini sangat kemungkinan akan kalah bersaing dalam kondisi ekonomi seperti ini,“ tuturnya.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia.

    Perusahaan menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, Tupperware telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “… Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” tulisnya.

    Lebih lanjut, Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” tandasnya.

  • Peringatan 75 Tahun China-RI: Ini Janji Xi Jinping ke Prabowo

    Peringatan 75 Tahun China-RI: Ini Janji Xi Jinping ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping berjanji untuk memperdalam kemitraan strategis antara China dengan Indonesia, melalui panggilan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi Jinping menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.

    Xi Jinping juga menyebut hubungan kedua negara dapat menjadi contoh solidaritas dan saling percaya di antara negara-negara berkembang utama, model pembangunan bersama, serta pelopor kerja sama Selatan-Selatan. 

    “Sehingga dapat memberikan sumbangsih bersama bagi perjuangan kemajuan manusia,” tulis keterangan tersebut. 

    Kemudian, diinformasikan bahwa Presiden Prabowo atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Xi Jinping dan seluruh rakyat China atas peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–China.

    Prabowo menuturkan bahwa Indonesia dan China telah menjalin persahabatan yang lama dan memiliki kemitraan yang kuat dan dinamis. Kedua negara juga telah membuat kemajuan pesat dalam kerja sama bilateral pada lima pilar, yakni politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat dan budaya, urusan maritim dan keamanan.

    Kemudian, Prabowo menyatakan harapan agar kedua negara dapat terus mempererat kerja sama dan memperdalam persahabatan, demi memberi kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

  • Perang Dagang Memanas, RI Siap Ambil Alih Pangsa Pasar Furnitur China di AS?

    Perang Dagang Memanas, RI Siap Ambil Alih Pangsa Pasar Furnitur China di AS?

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap kesiapan industri mebel lokal untuk mengambil alih pangsa pasar China di Amerika Serikat (AS) imbas perang tarif antara AS-China. 

    Terlebih, furnitur asal Indonesia disebut terbebas dari kebijakan tarif resiprokal atau bea masuk tambahan ke AS sebesar 32%. Pasalnya, komoditas tersebut dinilai tak berisiko dan masih saling menguntungkan dalam perdagangan kedua negara. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan peluang ekspor furnitur ke AS masih sangat terbuka, bahkan bisa meningkat kala perang dagang berlangsung. Dia pun meminta pelaku usaha agar memanfaatkan momentum saat ini. 

    “Meningkatkan kapasitas produksi dan desain agar bisa mengisi kekosongan pasar akibat tergesernya produk dari negara-negara yang dikenai tarif terutama ceruk pasar yang ditinggalkan China hampir US$10 miliar,” kata Sobur kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025). 

    Sebagaimana diketahui, AS menerapkan tarif timbal balik atas barang asal China sebesar 145%, kecuali peralatan teknologi seperti ponsel pintar hingga semikonduktor. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. 

    Sobur menerangkan, meskipun produk furnitur Indonesia tidak terdampak langsung oleh tarif tersebut, pelaku usaha perlu tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global. 

    “Potensi relokasi permintaan dari buyer AS yang sebelumnya mengambil [furnitur] dari China, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produsen Indonesia,” jelasnya.

    Pelaku usaha lokal memiliki tantangan untuk menjaga ketepatan waktu dan kualitas sebagai kunci untuk memenangkan kepercayaan buyer AS selain inovasi dan efisiensi. Dia menargetkan agar ekspor furnitur ke AS tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global. 

    Di sisi lain, Indonesia juga tetap harus berwaspada atas risiko fluktuasi biaya logistik internasional dan perubahan kebijakan bea masuk dari negara lain akibat efek domino dari perang dagang ini.

    Terlebih, ketidakpastian ekonomi global, yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen di pasar utama seperti AS dan Eropa. Kendati demikian, Himki tetap ooptimistis dapat meningkatkan kinerja ekspor tahun ini. 

    “Tahun ini kami menargetkan pertumbuhan ekspor furnitur secara nasional sekitar 8–10%, dengan kontribusi signifikan dari pasar AS. Terlebih dengan produk China yang akan sangat mahal ada potebsi Indonesia tumbuh di atas target 8-10% bahkan bisa capai 10-15% dengan penguatan kapasitas produksi,” pungkasnya. 

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Terungkap! Ini Alasan Furnitur RI Bebas dari Tarif Trump

    Terungkap! Ini Alasan Furnitur RI Bebas dari Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap alasan produk furnitur asal Indonesia tak dikenakan tarif resiprokal atau bea masuk tambahan ke Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Adapun, AS merupakan pasar ekspor utama mebel dengan pangsa sebesar 53% dan kerajinan 44%. 

    Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan industri furnitur Indonesia tidak termasuk dalam daftar yang dikenai tarif tambahan karena beberapa faktor keamanan dan hubungan perdagangan yang terjalin baik. 

    “Berdasarkan informasi terakhir, tarif tambahan yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump lebih difokuskan pada produk-produk dari Tiongkok dan beberapa sektor strategis lainnya,” ujar Sobur kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa produk furnitur asal Indonesia tidak dianggap sebagai ancaman perdagangan oleh AS. Produk ini juga telah dikenal memiliki nilai tambah tinggi berbasis material alami dan kerajinan tangan. 

    Terlebih, furnitur Indonesia tidak bersaing langsung dengan produk manufaktur massal dari China yang menjadi sasaran utama tarif. Selain itu, hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam sektor furnitur selama ini cukup stabil dan cenderung saling menguntungkan. 

    “Meskipun furnitur Indonesia tidak terdampak langsung oleh tarif tersebut, kita tetap perlu waspada terhadap dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global,” terangnya. 

    Adapun, ekspor mebel ke AS tercatat mencapai US$943,3 juta pada 2023 kemudian naik menjadi US$1,03 miliar pada 2024 atau naik 9,73% sepanjang tahun lalu. 

    Sobur melihat peluang ekspor furnitur ke AS masih sangat terbuka dan bahkan bisa meningkat. Dengan memanfaatkan momentum ini, HIMKI mendorong para pelaku industri untuk memperkuat branding produk Indonesia sebagai furnitur berkelas dunia dengan nilai budaya dan keberlanjutan.

    Di sisi lain, pihaknya melihat potensi relokasi permintaan dari buyer AS yang sebelumnya mengambil dari China, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produsen Indonesia.

    Himki juga menyoroti fluktuasi biaya logistik internasional dan perubahan kebijakan bea masuk dari negara lain akibat efek domino dari perang dagang ini.

    Tak hanya itu, ketidakpastian ekonomi global, yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen di pasar utama seperti AS dan Eropa.

    “Jadi, meskipun kita tidak terkena tarif langsung, industri furnitur tetap perlu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan respons terhadap perubahan pasar global,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, furnitur tak akan terkena tarif impor timbal balik atau resiprokal sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS). 

    Dengan kata lain, ekspor furnitur ke Negeri Paman Sam tidak akan dikenakan tarif resiprokal. Airlangga mengatakan, furnitur masuk pengecualian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump lantaran AS masih membutuhkan pasar alternatif untuk pasokan komoditas tersebut. 

    “Furnitur tidak dikenakan tarif tinggi karena timber [kayu] AS sedang perang dengan Kanada sehingga butuh sumber alternatif,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta.

  • Sanksi Teguran hingga Publikasi Ancam Operator Pelanggar Keamanan Data eSIM

    Sanksi Teguran hingga Publikasi Ancam Operator Pelanggar Keamanan Data eSIM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal memberikan sanksi teguran hingga publikasi bagi pihak penyelenggara jaringan yang melanggar aturan mengenai pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

    Adapun, pemanfaatan eSIM tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Dalam pasal 12 ayat 1 beleid tersebut, dikatakan bahwa Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit, dan Pihak Lain yang melanggar kewajiban yang tertuang dalam Permen tersebut bakal diberikan sanksi administratif.

    Adapun kewajiban yang dilanggar tertuang Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf g, serta Pasal 9.

    “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat 1 berupa teguran tertulis dan publikasi,” tulis pasal 12 ayat 2 beleid tersebut

    Dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a Permen Pemanfaatan eSIM dikatakan para penyelenggara jaringan menyediakan dan mengoperasikan Sistem Provisioning untuk penggunaan Nomor IMSI lokal.

    Pada huruf b dikatakan penyedia jaringan menyediakan dan mengoperasikan manajemen berlangganan untuk penggunaan Nomor MSISDN dan Nomor IMSI lokal.

    Kemudian, pada huruf d dikatakan penyedia jaringan menyimpan Profil eSIM dalam Sistem Provisioning dan pada huruf g penyedia jaringan memenuhi ketentuan sertifikasi skema akreditasi keamanan data Sistem Provisioning.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 9 berbunyi Perangkat M2M dan Perangkat IoT berbasis eSIM yang menggunakan layanan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Nomor MSISDN dan Nomor IMSI lokal.

    Nantinya, jika penyedia jaringan melanggar kewajiban tersebut akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

    Teguran tersebut akan diberikan paling banyak tiga kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

    “Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis ketiga, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit, dan Pihak Lain tetap tidak memenuhi kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa publikasi melalui situs web (website) resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi,” bunyi Pasal 12 ayat 4 Permen tersebut.

  • Berapa Denda yang Dihapus dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan?

    Berapa Denda yang Dihapus dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutihan pajak kendaraan adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang telat membayar pajak kendaraan. 

    Dilansir dari laman CIMB Niaga, program ini bertujuan untuk meringankan tunggakan pajak dengan skema penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak atau diskon tarif pajak, sehingga Anda bisa membayar pajak yang tertunggak tanpa dikenakan denda atau sanksi.

    Program ini diselenggarakan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan ketentuan yang berbeda-beda serta jadwal yang dapat berbeda-beda.

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor biasanya dilakukan pada periode tertentu dan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Untuk mengikuti program ini, Anda perlu memeriksa memeriksa informasi terbaru dari instansi yang berwenang.

    Manfaat Pemutihan Pajak Kendaraan

    Pemutihan pajak kendaraan merupakan program yang bermanfaat bagi wajib pajak maupun pemerintah. Berikut ini beberapa manfaatnya:

    1. Meringankan beban biaya pajak

    Salah satu manfaat utama dari penghapusan pajak kendaraan adalah pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. 

    Pajak kendaraan adalah kewajiban tahunan yang sering kali cukup besar, terutama bagi Anda yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

    Dengan adanya program penghapusan denda pajak, Anda tidak perlu membayar denda pajak yang biasanya dikenakan sebesar 2,5% per bulan dari pokok pajak yang belum dibayar.

    2. Penghapusan denda pajak kendaraan

    Wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bisa mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan. Hal ini tentu akan sangat meringankan denda yang menunggak.

    3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

    Bagi pemerintah, program pemutihan pajak diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. 

    Adanya penghapusan denda pajak ini diharapkan para wajib pajak yang menunggak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraannya.

    4. Meningkatkan pendapatan daerah

    Program penghapusan denda pajak juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan. 

    Hal ini karena wajib pajak yang menunggak akan membayar pajak kendaraannya secara penuh.

    Oleh karena itu, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak kendaraan sebaiknya memanfaatkan kesempatan program penghapusan denda pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

    Jenis denda yang dihapus

    Dilansir dari lama Auto2000, program pemutihan pajak tidak benar-benar menggratiskan seluruh biaya terkait pajak kendaraan, melainkan ini adalah program penghapusan denda pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor.

    Jadi bukan menghilangkan kewajiban Anda selaku wajib pajak untuk membayar pokok pajak dari kendaraan Anda.

    Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa program pemutihan pajak masuk ke dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu, masing-masing pemerintah daerah memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda-beda dalam penerapan pemutihan pajak kendaran.

    Namun umumnya jenis denda yang dihapus dalam program pemutihan pajak kendaraan ini antara lain:

    Penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (BKP)
    Penghapusan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Tahun ke-5
    Bebas denda tunggakan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ)

    Sedangkan insentif yang dapat dimanfaatkan dalam pemutihan pajak kendaraan seperti:

    Diskon pajak kendaraan bermotor (BKP)
    Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I
    Bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II
    Syarat dan Ketentuan Pemutihan Pajak Kendaraan

    Setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing terkait syarat dan ketentuan penghapusan pajak kendaraan bermotor. 

    Namun, secara umum syarat dan ketentuan program ini adalah sebagai berikut:

    Hanya berlaku untuk kendaraan yang didaftarkan di wilayah tersebut.
    Hanya berlaku untuk pajak kendaraan yang belum dibayarkan paling lama 5 tahun.
    Pajak kendaraan yang belum dibayarkan harus sudah jatuh tempo sebelum program pemutihan pajak kendaraan dimulai.
    Kendaraan bermotor yang diajukan untuk pemutihan pajak tidak boleh bodong atau tidak memiliki STNK dan BPKB.
    Sebelum mengikuti program ini, pastikan kendaraan Anda telah memenuhi syarat dan ketentuan di atas.

    Prosedur Pemutihan Pajak Kendaraan

    Untuk mengikuti program penghapusan denda pajak kendaraan, wajib pajak harus datang ke kantor Samsat dengan prosedur sebagai berikut:

    Cek syarat dan ketentuan pemutihan pajak kendaraan

    Setiap daerah memiliki syarat dan ketentuan pemutihan pajak kendaraan yang berbeda-beda.

    Pastikan Anda telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan permohonan pemutihan pajak kendaraan.

    Siapkan dokumen yang diperlukan

    Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pemutihan pajak kendaraan biasanya meliputi STNK, BPKB, dan KTP.

    Sebelum mengajukan permohonan, pastikan semua dokumen yang diperlukan telah Anda siapkan dengan baik.

    Anda dapat mengajukan permohonan pemutihan pajak kendaraan di kantor Samsat setempat.

    Cek fisik kendaraan

    Setelah petugas Samsat menyatakan semua dokumen Anda lengkap, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan fisik kendaraan.

    Petugas akan memeriksa nomor mesin dan rangka kendaraan Anda. Pastikan Anda meminta bukti hasil pemeriksaan fisik dari petugas setelah selesai.

    Lakukan pengesahan STNK

    Surat keterangan pemutihan pajak kendaraan kemudian dibawa ke Kantor Samsat untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, STNK Anda akan dibubuhi stempel pengesahan.

    Bayar pajak pokok kendaraan

    Setelah permohonan pemutihan pajak kendaraan Anda disetujui, Anda perlu membayar pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Anda bisa membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau Kantor Samsat setempat secara tunai atau non-tunai.

    Dapatkan surat keterangan pemutihan pajak kendaraan

    Setelah membayar pajak pokok, Anda akan mendapatkan surat keterangan pemutihan pajak kendaraan. 

    Surat keterangan ini merupakan bukti bahwa Anda telah mengikuti program pemutihan pajak kendaraan.

    Dengan mengikuti prosedur di atas, Anda dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan untuk membayar pajak kendaraan bermotor Anda dengan lebih ringan dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

  • ASDP Operasikan 245 Unit Kapal Lebaran 2025, Naik 3,81%

    ASDP Operasikan 245 Unit Kapal Lebaran 2025, Naik 3,81%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 245 unit kapal selama angkutan Lebaran 2025 atau mengalami peningkatan 3,81% dibandingkan dengan lebaran tahun lalu.

    Perusahaan BUMN di bidang jasa penyeberangan itu juga melayani sebanyak 5,82 juta penumpang. 

    Dalam catatan ASDP, volume penumpang yang dilayani meningkat signifikan sebesar 10,5% dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mencatatkan 5,27 juta penumpang. Namun, jumlah kendaraan turun tipis -2% dari realisasi tahun lalu. 

    Penurunan jumlah kendaraan mencerminkan adanya distribusi moda transportasi yang lebih merata dan efisiensi pengaturan lalu lintas di pelabuhan.

    Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan layanan di lintasan utama Sumatra-Jawa-Bali berjalan optimal dan bebas dari hambatan signifikan. 

    “ASDP memprioritaskan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jasa. Posko operasi berjalan efektif, dengan sistem monitoring realtime, evaluasi harian, serta kesiapsiagaan petugas selama 24 jam,” kata Heru dalam keterangan resmi, Sabtu (13/4/2025). 

    Pada periode 21-31 Maret 2025 dan arus balik 2—11 April 2025, ASDP mengoperasikan layanan di 15 lintasan utama yang masuk dalam pemantauan nasional. 

    Jumlah kapal milik ASDP Group sebanyak 65 unit dan 180 unit milik swasta dengan total produksi trip mencapai 21.973 trip, naik 4,2% dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 21.092 trip.

    Secara rinci, lintasan dengan volume pergerakan tertinggi antara lain Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Di lintasan Merak–Bakauheni dan lintasan alternatif seperti Ciwandan–Wika Beton dan BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, tercatat sebanyak 225.400 unit kendaraan melintas saat arus mudik dan 238.566 unit saat arus balik, termasuk kendaraan non-mudik sebanyak 13.168 unit.

    Jumlah penumpang yang melintas dari Jawa ke Sumatera melalui lintasan tersebut mencapai 885.828 orang saat arus mudik dan 945.484 orang saat arus balik, dengan 59.656 orang tercatat bukan pemudik. Hal ini menunjukkan arus balik melebihi arus mudik, yang mengindikasikan adanya perjalanan tambahan di luar kebutuhan mudik. 

    Untuk lintasan sebaliknya, yakni dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni-Merak dan lainnya, tercatat 81.652 unit kendaraan menyeberang saat arus mudik dan 112.491 unit pada arus balik, di mana terdapat 30.839 unit kendaraan yang menyeberang bukan untuk tujuan mudik.

    Sementara itu, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa saat arus mudik sebanyak 413.808 orang, dan kembali ke Sumatera saat arus balik sebanyak 529.575 orang. Perbedaan ini memperlihatkan potensi pertumbuhan arus wisata dan mobilitas antarpulau yang lebih dinamis pasca-Lebaran.

    Pada lintasan Bali–Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, tercatat 156.861 unit kendaraan pada arus mudik, dan 154.020 unit kendaraan kembali saat arus balik, dengan selisih 1,8% atau sekitar 2.841 kendaraan yang belum kembali. Penumpang yang melintas tercatat sebanyak 494.645 orang saat mudik dan 509.126 saat arus balik.

    Arus kendaraan dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 44.246 unit saat arus mudik dan meningkat menjadi 71.968 unit saat arus balik. 

    Artinya, sebanyak 27.722 unit kendaraan merupakan perjalanan non-mudik. Jumlah penumpang di lintasan ini juga meningkat dari 221.374 saat mudik menjadi 300.887 orang pada arus balik.

    Di sisi lain, menurut data Kementerian Perhubungan, pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 secara keseluruhan tercatat sebanyak 27.505.543 penumpang, tumbuh 8,5% dibanding 2024. Moda penyeberangan memberikan kontribusi signifikan, dengan capaian 5.823.967 penumpang, naik 10,5% secara tahunan.

    Berdasarkan data Korlantas POLRI, jumlah kecelakaan lalu lintas turun signifikan sebesar 34,31%, dari 7.064 kejadian pada 2024 menjadi 4.640 pada 2025.

  • Wamenlu Sebut RI Dorong Reformasi PBB dan Lembaga Multilateral

    Wamenlu Sebut RI Dorong Reformasi PBB dan Lembaga Multilateral

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir membeberkan bahwa Indonesia mendorong adanya reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya dalam lima tahun ke depan.

    Prioritas itu, katanya, dilakukan dalam upaya untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Hal ini karena diplomasi Indonesia bisa melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global.

    Arrmanatha menegaskan organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan di dalam dunia yang semakin multipolar (beragam).

    “Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya sudah tidak lagi fit for purpose,” ungkapnya dalam acara diskusi yang diselenggarakan The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Selain PBB, imbuhnya, struktur institusi multilateral seperti Bretton Woods dan WTO yang merupakan refleksi pascaPerang Dunia ke-II nyatanya juga tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negara global south.

    “Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” tegas dia.

    Dia melanjutkan disepakatinya Pack of the Future (Pakta untuk Masa Depan) oleh Kepala Negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral. 

    “Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi. Serta jalan inklusivitas, bukan eksklusivitas,” pungkasnya.