Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mobil Listrik Nyaman dengan Jangkauan 600 KM

    Mobil Listrik Nyaman dengan Jangkauan 600 KM

    Bisnis.com, JAKARTA – Dengan jarak tempuh yang lebih panjang hingga 600 kilometer, All New Hyundai Kona Electric juga dibekali dengan suspensi yang nyaman, sehingga lebih mumpuni dalam meredam getaran saat dipakai berkendara.

    Berbeda dengan sistem suspensi kendaraan listrik lainnya yang cenderung keras, All New Kona Electric menawarkan bantingan yang lebih lembut tanpa mengorbankan stabilitas. Suspensi ini membuat mobil tetap tenang saat melewati jalan bergelombang atau tidak rata.

    Tim Jelajah Bisnis Indonesia yang mencoba mengendarai Hyundai All New Kona Electric menyebutkan suspensi yang ada membuat punggung lebih nyaman selama berkendara dalam waktu yang lama.

    “Suspensinya lebih empuk dan tenang saat dipakai di jalan bergelombang. Menyerap getaran dan benturan dengan baik sehingga nyaman untuk perjalanan jauh,” ujar Erwin, salah satu Tim Jelajah yang mencoba mengendarai Hyundai Kona Electric.

    All New Kona Electric dibekali dengan motor listrik bertenaga 217 HP dan torsi 255 Nm pada varian Long Range, mampu melesat dari 0-100 km/jam dalam 7,9 detik. Karakteristik tenaganya lebih natural saat dipacu, dengan power delivery yang progresif layaknya mobil konvensional.

    Dengan kapasitas baterai 66 kWh pada varian Long Range, All New Kona Electric mampu menempuh jarak antara 549-602 kilometer dalam sekali pengisian. Sementara pada varian Standard Range, All New Kona Electric dibekali dengan baterai berkapasitas 48,9 kWh dan diklaim mampu menempuh jarak hingga 448 kilometer.

    Salah satu kekhawatiran umum pemilik kendaraan listrik adalah tentang pengisian daya. Hyundai menjawab kekhawatiran ini dengan meningkatkan kemampuan pengisian daya DC dari sebelumnya 50 kW menjadi 100 kW, sehingga All New Kona Electric bisa diisi dari 0 hingga penuh kurang dari 1 jam. Selain itu, port pengisian juga masih diletakkan di bagian depan untuk kemudahan akses.

    Hyundai Kona Electric juga dilengkapi fitur keamanan canggih berupa Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang disebut juga sebagai Hyundai SmartSense. Sistem ini menjalankan beberapa fitur, seperti Surround View Monitor (SVM), Blind-Spot View Monitor (BVM), Forward Collision Avoidance Assist (FCA), Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA), Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA), Driver Attention Warning (DAW), Safe Exist Assist (SEA) dan Lane Keeping Assist (LKA) serta Lane Following Assist (LFA).

    Implementasi Hyundai SmartSense terasa solid dan halus, tidak mudah mengerem mendadak kecuali benar-benar diperlukan untuk menghindari tabrakan. Satu fitur menarik adalah sistem regenerative braking yang terintegrasi dengan ADAS.

    All New Hyundai Kona Electric tersedia dalam dua varian baterai di Indonesia. Standard Range dan Long Range. Harganya dimulai dari Rp516 juta untuk tipe Style Standard Range hingga Rp610,2 juta untuk tipe Signature Long Range. Sementara untuk Seri N Line, yang menggabungkan performa, kenyamanan dan estetika, Hyundai membanderol dengan harga Rp629,4 juta.

    DUKUNGAN SPKLU

    Salah satu faktor pendukung utama kendaraan listrik adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya. Hyundai telah membangun ekosistem mobil listrik dengan memiliki lebih dari 240 Charging Stations yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Charging Stations Hyundai menggunakan standar CCS2 (Combined Charging System 2) yang umum digunakan secara global. Hyundai juga menggandeng empat mitra strategis sejak Juli 2024, yaitu Voltron, Casion, Buzz, dan Daya Green untuk memperluas jaringan Charging Stations Hyundai yang sudah ada sebelumnya di berbagai kota. Melalui kemitraan ini, pengguna kendaraan listrik dapat mengakses lebih dari 600 charging stations dengan berbagai tipe pengisian, mulai dari slow, standard, fast, hingga ultra fast chargers.

    “Dengan ketersediaan charging stations yang semakin luas dan kemampuan jarak tempuh All New Kona Electric yang mencapai 600 kilometer, kekhawatiran tentang range anxiety atau ketakutan kehabisan daya saat bepergian jauh dengan mobil listrik kini semakin berkurang,” tambah Erwin.

    Sebagai inovasi tambahan, Hyundai juga menawarkan program EV Charging Subscription atau langganan charger EV yang memungkinkan konsumen mengisi daya baterai kendaraan listriknya di ratusan charging station milik Hyundai dengan harga hingga 47% lebih rendah.

    Hyundai terus memperluas jangkauan kendaraan listrik mereka di Indonesia, dengan fokus pada produk-produk premium dengan teknologi canggih yang mendukung program elektrifikasi kendaraan nasional sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih efisien dan ramah lingkungan bagi konsumen Indonesia.

  • Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

    “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

    Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

    “Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

    “PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X. 

    Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati. Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera. 

    “7-4-2025, Alhamdulillah …Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025). 

  • Profil Djuyamto, Pernah Pimpin Sidang Hasto Kini Tersangka Kasus Suap Migor

    Profil Djuyamto, Pernah Pimpin Sidang Hasto Kini Tersangka Kasus Suap Migor

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap dalam kepengurusan perkara minyak goreng korporasi di PN Jaksel.

    Dia ditetapkan tersangka atas perannya yang diduga menerima suap agar perkara minyak goreng korporasi itu divonis lepas atau onslag.

    Adapun, saat memutus perkara itu, Djuyamto duduk sebagai ketua majelis hakim. Sementara, Agam Syarif Baharudin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) menjadi hakim anggota.

    “Ketiga orang tersebut adalah ABS selaku hakim PN Jaksel, tersangka AM, tersangka DJU yang bersangkutan hakim PN Selatan yang saat itu menjabat ketua majelis hakim,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar di Kejagung, Senin (14/4/2025).

    Qohar menambahkan, Djuyamto diduga telah menerima uang suap sebesar Rp7,5 miliar dalam kasus kepengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak goreng korporasi tersebut.

    Profil Djuyamto

    Djuyamto lahir pada 18 Desember 1967 di Sukoharjo. Dia menuntaskan pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).   

    Berdasarkan situs resmi PN Jakarta Selatan, Djuyamto menjabata sebagai hakim dengan pangkat pembina utama madya.

    Kemudian, Djuyamto mengawali kariernya di PN Tanjungpandan pada 2002.

    Dia juga sempat ditugaskan di PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, hingga PN Jakarta Utara.

    Sementara itu, saat ini Djuyamto dikenal sebagai hakim sekaligus pejabat humas di PN Jakarta Selatan.

    Adapun, Djuyamto juga sempat menjadi pengadil pada sejumlah kasus terkenal, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

    Selanjutnya, menjadi hakim anggota sidang kasus obstruction of justice atau penghalangan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

    Belakangan, Djuyamto juga telah menjadi halim tunggal pada kasus gugatan praperadilan perkara Ronald Tannur atas terdakwa hakim Heru Hanindyo.

    Selain itu, dia juga didapuk sebagai hakim tunggal sidang gugatan praperadilan dari Sekretaris Jenderal PDIP HastoKristiyanto di kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Djumyanto Punya Harta Rp2,9 Miliar 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Djuyamto memiliki harta kekayaan Rp2,9 miliar pada 2024.

    Dalam laporan itu, mayoritas harta Djuyamto berada dalam aset tanah dan bangunan sebesar Rp2,4 miliar. Aset tersebut tersebar di Karanganyar dan Sukoharjo.

    Kemudian, Djuyamto juga memiliki aset transportasi dan mesin sebesar Rp401 juta. Perinciannya, Honda Beat (2015) Rp2,5 juta; Motor Vespa (2020) Rp23,5 juta; dan Toyota Innova (2023) Rp375 juta.

    Selain itu, dia juga memiliki harta bergerak Rp 90,5 juta; kas dan setara mas Rp168 juta, harta lainnya Rp60 juta. Adapun, Djuyamto juga tercatat memiliki utang Rp250 juta.

  • iPhone 16 Series Resmi Dijual di Indonesia, Segini Harga Terbaru iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15

    iPhone 16 Series Resmi Dijual di Indonesia, Segini Harga Terbaru iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15

    Bisnis.com, JAKARTA – iPhone 16 series telah secara resmi dijual di Indonesia, simak harga terbaru iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15 di bawah ini.

    iPhone 16 series telah secara resmi dijual di RI pada tanggal 11 April 2025 kemarin.

    Peluncuran ini melalui Digimap, salah satu Apple Premium Partner & Authorized Reseller resmi di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP).

    Namun dilansir Bisnis dari situs resmi iBox, kedatangan iPhone 16 series belum banyak mengubah harga dari iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15.

    Untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar harga iPhone 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 terbaru:

    iPhone 16E

    iPhone 16e 128 GB Rp 12.499.000
    iPhone 16e 256GB Rp 14.999.000
    iPhone 16e 512GB Rp 18.999.000 
    iPhone 16 128 GB Rp 14.999.000

    iPhone 16 Series

    iPhone 16 256 GB Rp 17.499.000
    iPhone 16 512 GB Rp 21.999.000 
    iPhone 16 Plus 128 GB Rp 16.999.000
    iPhone 16 Plus 256 GB Rp 19.499.000
    iPhone 16 Plus 512 GB Rp 23.999.000 
    iPhone 16 Pro 128 GB Rp 18.499.000
    iPhone 16 Pro 256 GB Rp 21.499.000
    iPhone 16 Pro 512 GB Rp 25.999.000
    iPhone 16 Pro 1 TB Rp 30.499.000 
    iPhone 16 Pro Max 256 GB Rp 22.499.000
    iPhone 16 Pro Max 512 GB Rp 27.999.000
    iPhone 16 Pro Max 1 TB Rp 32.999.000

    Selanjutnya…

  • Kapolri Mutasi Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan jadi Kapolda Jawa Barat

    Kapolri Mutasi Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan jadi Kapolda Jawa Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengangkat Irjen Rudi Setiawan menjadi Kapolda Jawa Barat.

    Mutasi tertuang dalam ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 Maret 2025 yang diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengangkatan Rudi Setiawan itu dalam rangka peningkatan kerja kepolisian.

    “Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” kata Trunoyudo, kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

    Adapun, dalam surat telegram tersebut Komjen Imam Sugianto selaku Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) bakal menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN).

    Posisi Imam kemudian diduduki oleh Irjen Akhmad Wiyagus yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat sebelumnya.

    Selanjutnya, Sigit juga merotasi Irjen Aries Syarief Hidayat selaku Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Kapolri telah menjadi Pati Polri Pati Staf Ahli dalam rangka pensiun.

  • Respons Istana soal Para Menteri Temui ‘Bos’ Jokowi di Solo

    Respons Istana soal Para Menteri Temui ‘Bos’ Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menanggapi pertemuan  sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mereka menganggap pertemuan itu adalah hal yang lumrah terjadi.

    Pertemuan antara sejumlah menteri kabinet Prabowo Subianto dengan Jokowi memicu sorotan di media sosial. Apalagi, menteri-menteri yang hadir masih menyebut Jokowi sebagai ‘Bos’ -nya. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Silaturahmi-silahturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik.  Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (14/4/2025).

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Jatah Uang Suap Urus Perkara Ekspor CPO, 3 Hakim Dapat Rp22,5 Miliar

    Jatah Uang Suap Urus Perkara Ekspor CPO, 3 Hakim Dapat Rp22,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pembagian uang dugaan suap yang diterima tersangka dalam kasus kepengurusan vonis ekspor minyak goreng tiga grup korporasi.

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan uang suap yang diduga diterima oleh Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta (MAN) Dkk berasal dari pengacara Aryanto.

    Awalnya, Aryanto menyiapkan Rp20 miliar agar kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tiga grup korporasi divonis lepas atau onslag. Namun, Arif meminta agar Aryanto menaikkan uang suap itu menjadi Rp60 miliar.

    “Tersangka MAN menyetujui pernintaan untuk diputus Onslag namun meminta agar uang Rp20 miliar dua puluh miliar tersebut di kali 3 sehingga totalnya menjadi Rp60 miliar,” ujar Qohar di Kejagung, Senin (14/4/2025).

    Qohar merincikan, pembagian awal uang puluhan miliar itu diberikan kepada tiga oknum hakim sebesar Rp4,5 miliar agar kasus tersebut bisa diatensi.

    Tiga oknum hakim itu adalah Agam Syarif Baharudin (ASB), Ali Muhtarom (AM) dan Djuyamto (DJU). Ketiganya ditunjuk Arif saat menjabat sebagai Wakil Kepala PN Jakarta Pusat.

    Kemudian, Wahyu Gunawan (WG) selaku Panitera Muda PN Jakarta Utara telah menerima uang USD50.000 atau setara Rp837 juta sebagai jasa penghubung antara pengacara Aryanto dan Arif Dkk.

    “Tersangka WG mendapatkan US$50.000 sebagai jasa penghubung dari Tersangka MAN,” tambah Qohar.

    Selanjutnya, Arif memanggil Djuyamto Cs sekitar September atau Oktober 2024 untuk memberikan kembali uang Rp18 miliar.

    Uang itu kemudian dibagi tiga dengan Djuyamto, Agam dan Ali di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan.

    Secara terperinci untuk porsinya, Agam menerima uang dugaan suap Rp4,5 miliar; Ali Rp5 miliar; dan Djuyamto Rp6 miliar.

    Adapun, dari uang Djuyamto itu disisihkan Rp300 juta untuk panitera. Alhasil, total uang suap yang diterima tiga hakim ini mencapai Rp22,5 miliar.

    Di samping itu, Qohar menyatakan bahwa penuidik Jampidsus masih mendalami terkait sisa uang suap dari Rp60 miliar sebesar Rp36 miliar.

    “Di mana sisanya? Inilah yang masih kami kembangkan. Apakah sisanya masih ada yang dibagi kepada orang lain, ataukah seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan yang bersangkutan yaitu tersangka MAN,” pungkasnya.

  • KPK Ungkap Merek yang Disita dari Rumah Ridwan Kamil

    KPK Ungkap Merek yang Disita dari Rumah Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap motor yang disita dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

    Motor itu disita oleh penyidik KPK dari rumah Ridwan Kamil saat penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR), pada 10 Maret 2025 lalu. 

    “1 (satu) unit Motor Royal Enfield,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Senin (14/4/2025). 

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa tim penyidiknya saat itu menyita satu unit sepeda motor dari rumah Ridwan atau RK di Bandung, Jawa Barat. 

    Pada saat itu, KPK menggelar serangkaian penggeledahan di Bandung termasuk di antaranya yakni kantor pusat BJB. 

    Adapun lembaga antirasuah telah berencana untuk memanggil Ridwan guna mengonfirmasi hasil penggeledahan di rumahnya, maupun pengetahuannya atas kasus tersebut. Namun, KPK mengaku akan memeriksa pihak internal BJB terlebih dahulu sebelum memeriksa Ridwan. 

    “Karena ini [Ridwan, red] ada bukan perannya di depan, perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan,” ujar Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Sebelumnya, telah menetapkan total lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    KPK menduga penempatan iklan itu dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB.

    Terdapat dugaan bahwa kasus korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar. Nilai itu merupakan biaya yang dikeluarkan secara fiktif oleh para tersangka kasus tersebut, dari total keseluruhan biaya pengadaan iklan di BJB yakni Rp409 miliar. 

  • Menkomdigi Blak-blakan Strategi Hadapi Efek Tarif Trump, Ini Bocorannya

    Menkomdigi Blak-blakan Strategi Hadapi Efek Tarif Trump, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan paket kebijakan di sektor digital sebagai alat negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) usai Presiden Donald Trump menetapkan kebijakan tarif baru.

    Paket kebijakan yang dimaksud yaitu terkait dengan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), data center, free flow data dan kabel bawah laut (subsea cable)

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan industri digital yang bisa diberikan relaksasi.

    “Tentu kita akan lihat dulu [wacana relaksasi]. Tetap kita kaji, jadi tim kami sekarang sedang mengkaji mana (industri) yang bisa relaksasi,” kata Meutya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).

    Terkait dengan rencana relaksasi TKDN, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar kebijakan TKDN dibuat lebih fleksibel.

    “Soal TKDN, pada dasarnya kita tidak menurunkan, tetapi instruksi Presiden agar TDKN fleksibel. Itu mungkin yang paling capat dilakukan saat ini,” ujarnya.

    Data Center

    Lebih lanjut, Meutya menjabarkan terkait dengan bisnis data center, pemerintah mendapatkan masukan soal revisi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    Meutya menuturkan para investor menginginkan adanya kelonggaran dalam aturan data center yang tertuang dalam PP tersebut. Di mana, dalam pasal 20 ayat 2 dikatakan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.

    Meskipun, pada ayat 3 disebutkan PSE bisa melakukan pengolahan data di luar wilayah Indonesia, jika teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri.

    Selain soal PP 71, Meutya mengatakan bahwa investor data center juga mengeluhkan masalah perizinan dan cross country data atau data lintas negara.

    “Ini bukan hanya karena permintaan dari perusahaan Amerika saja, tapi kita melihat supaya kita juga kompetitif in that area, data center yang sekarang, kita ada agak di belakang negara tetangga,” ujar Meutya.

    Kemudian, untuk relaksasi aturan di bisnis free flow data. Meutya menyebut free flow data merupakan salah satu yang akan dibawa dalam pembicaraan terkait tarif impor.

    Adapun, free flow data atau aliran data bebas dengan kepercayaan (DFFT) adalah konsep yang mendorong pertukaran data tanpa hambatan, sambil memastikan kepercayaan terhadap privasi, keamanan, dan hak kekayaan intelektual.

    Lebih lanjut, untuk relaksasi aturan bisnis kabel bawah laut (subsea cable), Meutya menuturkan bahwa rancangan ini baru masuk dan baru dikomunikasikan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Subsea cable adalah kabel yang dipasang di dasar laut atau perairan besar untuk menghubungkan dua daratan. Kabel ini dapat digunakan untuk menyalurkan listrik atau data.

    Di Indonesia, beberapa perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kabel laut di Indonesia adalah PT PLN, Telkom, dan Indosat. Namun, kabel serat bawah laut kerap mengalami gangguan karena tertarik oleh rumpon alat penangkap ikan. 

    Negosiasi Lanjutan

    Meski sudah ada rencana untuk memberikan relaksasi terhadap sejumlah sektor industri digital, Meutya mengatakan bahwa usulan tersebut masih akan dikaji untuk dibawa ke negosiasi lanjutan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

    Politikus partai Golkar ini menuturkan bahwa pada pekan depan akan kembali dilakukan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan perwakilan Amerika Serikat untuk membahas tarif impor.

    “Karena rencananya kan mungkin 17 April ada pembicaraan lagi dengan pihak Amerika Serikat,” ungkapnya.

  • Miliarder Penasihat Danantara Ungkap Dampak Tarif Trump ke Perekonomian Global

    Miliarder Penasihat Danantara Ungkap Dampak Tarif Trump ke Perekonomian Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri lembaga hedge fund Bridgewater Associates Ray Dalio mengatakan dirinya khawatir kekacauan yang diakibatkan oleh tarif dan kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump akan mengancam ekonomi global.

    “Saat ini kita berada pada titik pengambilan keputusan dan sangat dekat dengan resesi. Dan saya khawatir tentang sesuatu yang lebih buruk daripada resesi jika ini tidak ditangani dengan baik,” kata Dalio dikutip dari CNBC International, Senin (14/4/2025)

    Miliarder yang juga merupakan anggota Dewan Penasihat Danantara itu mengatakan dirinya lebih khawatir tentang gangguan perdagangan, utang AS yang meningkat, dan kekuatan dunia yang sedang berkembang yang meruntuhkan struktur ekonomi dan geopolitik internasional yang telah ada sejak akhir Perang Dunia II.

    “Kita beralih dari multilateralisme, yang sebagian besar merupakan tatanan dunia Amerika, ke tatanan dunia unilateral yang di dalamnya terdapat konflik besar,” katanya.

    Dalio mengatakan ada lima kekuatan mendorong sejarah, yakni ekonomi, konflik politik internal, tatanan internasional, teknologi, dan bencana alam seperti banjir dan pandemi. 

    Dia menyebut, tarif Trump memiliki tujuan yang dapat dipahami. Tetapi, tarif tersebut diterapkan dengan cara yang sangat mengganggu yang menciptakan konflik global.

    Kebijakan tarif presiden yang berubah dengan cepat telah menjungkirbalikkan perdagangan internasional. Trump pada Rabu pekan lalumengumumkan jeda 90 hari pada tarif timbal baliknya. Tetapi, dia tetap teguh pada bea dasar 10% dan tarif timbal balik 145% terhadap China.

    Kemudian, U.S. Customs and Border Protection mengumumkan pengecualian dari tarif timbal balik untuk barang elektronik konsumen buatan China seperti telepon pintar, komputer, dan semikonduktor pada Jumat malam, meskipun produk tersebut tetap dikenakan tarif 20% yang diberlakukan di awal tahun. 

    Namun, Menteri Perdagangan Howard Lutnick menarik kembali pernyataan tersebut dan mengatakan pengecualian tersebut tidak permanen.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial X, Dalio meminta AS untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan “win-win” dengan China yang akan menghargai yuan terhadap dolar AS. Dia juga meminta kedua negara untuk mengatasi utang mereka yang terus bertambah.

    Dalio juga mengatakan Kongres harus mengurangi defisit federal menjadi 3% dari produk domestik bruto.

    “Jika mereka tidak melakukannya, kita akan memiliki masalah permintaan-penawaran untuk utang pada saat yang sama ketika kita memiliki masalah-masalah lain ini, dan hasilnya akan lebih buruk daripada resesi normal,” kata Dalio.

    Dia menuturkan, keruntuhan pasar obligasi, dikombinasikan dengan berbagai peristiwa seperti konflik internal dan internasional, dapat menjadi guncangan yang lebih parah bagi sistem moneter daripada pembatalan standar emas oleh Presiden Richard Nixon pada 1971 dan krisis keuangan global pada 2008.

    Perubahan tersebut dapat dihindari, kata Dalio, jika para pembuat undang-undang bekerja sama untuk memangkas defisit dan AS mencegah konflik dan kebijakan yang tidak efisien di panggung global.