Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Airlangga Rayu Rusia Buka Rute Penerbangan Jakarta-Moskow

    Airlangga Rayu Rusia Buka Rute Penerbangan Jakarta-Moskow

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong kolaborasi antara Indonesia dengan Rusia, salah satunya dengan membuka rute penerbangan dari Moskow ke destinasi lain di Tanah Air.

    Airlangga menyampaikan, adanya penerbangan langsung dari Moskow ke Jakarta, dan sebaliknya, dapat mendukung kerja sama bisnis antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Rusia dengan para mitranya.

    “Untuk mendukung bisnis antara Kadin dan mitra-nya, salah satu yang penting adalah penerbangan langsung juga dari Moskow ke Jakarta,” kata Airlangga kepada wartawan di sela-sela agenda The Russia-Indonesia Business Forum, Senin (14/4/2025).

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku sudah menyampaikan rencana tersebut kepada Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Kedua pihak akan membahas rencana tersebut lebih detail lagi.

    Airlangga mengatakan, dia akan meminta Manturov untuk melihat Jakarta karena tujuan kedua negara adalah menciptakan bisnis antara Indonesia dan Rusia. 

    “Jadi jembatan alamiahnya adalah Jakarta-Moskow,” ujarnya. 

    Kendati begitu, Airlangga belum dapat memastikan kapan rute penerbangan Moskow-Jakarta, dan sebaliknya, akan dibuka. Dia memastikan, rute penerbangan itu akan dibuka secepatnya.

    “As soon as possible,” pungkasnya. 

    Sementara itu, dalam paparannya pada sesi panel, Airlangga menyebut bahwa Indonesia ingin mendatangkan lebih banyak wisatawan dari Rusia melalui penerbangan langsung dari Moskow-Bali serta ke kota-kota lain di Indonesia.

    Menurutnya, Indonesia memiliki lima destinasi wisata utama lainnya yang dapat dikembangkan melalui transportasi udara. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Rusia di 2024 mencapai 180.215 kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 11,7% dibanding tahun lalu yang mencapai 161.323 kunjungan. 

    Dalam catatan Bisnis, Rusia resmi membuka rute penerbangan Moskow-Penerbangan pada Oktober 2018. Maskapai perdana yang melayani rute tersebut yakni Aeroflot-Rossiya Airlines yang kala itu mengangkut sebanyak 297 orang penumpang dengan menggunakan pesawat tipe Boeing 777-300ER.

    Duta Besar Indonesia untuk Rusia M. Wahid Supriyadi kala itu menilai, pembukaan rute penerbangan langsung ini merupakan hari bersejarah bagi hubungan kedua negara. 

    Dia mengatakan selama ini memang pernah ada penerbangan langsung pada 30 tahun tetapi masih berupa pesawat charter.   

    “Dengan adanya direct flight ini akan sangat bermanfaat, terutama bagi wisatawan,” paparnya dikutip dari keterangan tertulis paska penerbangan perdana, Senin (29/10/2018).

  • Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI Bahas KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo

    Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI Bahas KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berkenaan ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan itu diduga mengakibatkan 11 orang tewas. 

    Alasan dari pemanggilan ini karena pihaknya ingin mengetahui kronologi jelas kejadian tersebut dan menurutnya Panglima TNI serta KSAD adalah pihak yang paling mengetahui kebenarannya.

    “Itu yang kita akan tanyakan juga. Tapi dari orang seperti saya, selalu harus hati-hati. ‘Kan kebenarannya yang paling tahu tentu saudara Panglima TNI dan KASAD, Pangdam di Cenderawasih sana, dan teman-teman Polres sana,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Sebab itu, dia mengaku hingga kini dirinya selalu menahan diri untuk tidak bekomentar mengenai kejadian di Yahukimo itu. Dia khawatir komentarnya justru malah menambah dampak yang tak baik

    “Jadi saya menahan diri untuk tidak berkomentar. Berkomentar yang apapun akan mendambah dampak. Nah kita tunggu dulu sampai mereka kita undang,” akunya.

    Meski demikian, Utut belum bisa memastikan kapan pemanggilan itu akan berlangsung. Yang jelas, pihaknya akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi isu terkini yang ada di Indonesia.

    “Kita akan undang. Jadi nanti mudah-mudahan sikap pejabat kita juga gitu atas kesalahan kita memperbaiki. Bukan klarifikasi. Klarifikasi itu mencari seribu alasan. Ini juga kepada kalian jurnalis, terhadap kesalahan kalian juga jangan klarifikasi, tapi perbaiki,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam catatan Bisnis, serangan KKB terjadi pada Selasa (8/4/2025). Kepala Satuan Tugas alias Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan insiden penembakan itu terjadi di lokasi 22 dan Muara Kum Yahukimo. 

    “Benar [KKB telah menyerang pendulang emas di Yahukimo Papua Pegunungan],” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025). 

    Dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Di samping itu, pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh aparat keamanan. 

    Adapun, sejauh ini korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia ada 11 orang. Kemudian, dua disandera dan delapan orang terpisah dari rombongan. 

    “Saat ini korban MD [meninggal dunia] yang teridentifikasi ada 11 orang, 2 orang masih disandera, 8 orang terpisah dari rombongan dan belum ditemukan dan 35 mengungsi di kampung Mabul,” pungkasnya.

  • Pasar Terancam Banjir Produk Impor Jika Prabowo Cabut Permendag 8/2024

    Pasar Terancam Banjir Produk Impor Jika Prabowo Cabut Permendag 8/2024

    Bisnis.com. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dicabut. Hal itu pun dikhawatirkan akan membuat pasar RI dibanjiri produk impor.

    Kepala Negara RI meminta regulasi itu dicabut jika Permendag 8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai bahwa semestinya pemerintah tidak mencabut Permendag 8/2024, melainkan perlu dilakukan revisi.

    Sebab, jika Permendag 8/2024 dicabut, maka produk impor akan semakin membanjiri pasar Tanah Air lantaran tidak adanya beleid yang mengatur larangan dan pembatasan (lartas) importasi. Padahal, lanjut dia, buruh mengeluhkan substansi di dalam Permendag 8/2024.

    “Kalau mencabut [Permendag 8/2024], saya rasa salah ya komunikasinya kalau mencabut. Tetapi yang lebih benar itu adalah merevisi. Kalau mencabut, ya, berarti kita tidak memiliki lartas [larangan dan pembatasan impor],” kata Andry kepada Bisnis, Senin (14/4/2025).

    Terlebih, Andry juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang meminta agar keran importasi dibuka seluas-luasnya. Untuk itu, menurutnya, langkah yang paling tepat adalah dengan menunggu revisi Permendag 8/2024.

    “Jangan sampai mencabut ini [Permendag 8/2024] disalahtafsirkan oleh pembantunya [menteri Prabowo] untuk menghilangkan lartas. Ini menurut saya salah satu hal yang berbahaya. Jadi memang revisi ini yang kita tunggu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Andry, para menteri Presiden Prabowo harus bergerak cepat merampungkan revisi Permendag 8/2024. Hal ini mengingat konstelasi dari perdagangan global sedang berubah.

    “Jangan sampai Indonesia justru malah menjadi pasar bagi importasi produk-produk baru,” tuturnya.

    Sayangnya, revisi Permendag 8/2025 hingga saat ini tak kunjung terbit, yang sebelumnya ditargetkan bisa meluncur pada Februari 2025.

    “Kita tahu bahwa Kemendag [Kementerian Perdagangan] sudah lama menahan revisi Permendag 8 dan terlalu banyak alasan yang menurut saya seperti ada keraguan dari Kemendag itu sendiri,” tuturnya.

    Andry menilai barang-barang strategis perlu dilepas dari pengaturan utama dalam Permendag 8/2024. Permendag ini, kata dia, secara eksplisit lewat Pasal II huruf (c) memberikan pengecualian pengaturan impor untuk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, tekstil, dan produk tekstil.

    “Barang-barang ini cukup hanya dengan manifest [BC 1.1] dan verifikasi post-border, bahkan verifikasi bisa dilakukan di luar pelabuhan,” lanjutnya.

    Menurutnya, aturan ini fatal. Sebab, barang yang sudah masuk ke dalam negeri baru dilakukan pemeriksaan alias verifikasi. “Artinya kalau ada pelanggaran spesifikasi, HS code salah, atau dumping, barang sudah terlanjur masuk dan dampaknya ke pasar langsung terasa,” imbuhnya.

    Selain itu, menurut Andry, juga ada membuka potensi deklarasi nilai impor di bawah harga pasar untuk menghindari bea masuk yang seharusnya lebih tinggi.

    “Kita tahu China kemarin oversupply baja dan tekstil, mereka akhirnya memanfaatkan Permendag 8 ini untuk memasukkan barang mereka ke Indonesia,” tandasnya.

  • Pengusaha Ritel Buka Suara soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor

    Pengusaha Ritel Buka Suara soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyebut pemerintah harus memberikan karpet merah, terutama kepada industri padat karya agar bisa mengimpor barang jadi maupun bahan baku. Pasalnya, selama ini peritel mengalami kesulitan dalam mengimpor barang yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah meminta agar pemerintah memberikan kemudahan dalam hal kebijakan impor baik barang jadi maupun bahan baku industri terhadap industri padat karya.

    Pasalnya, industri padat karya menyerap tenaga kerja. Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak membatasi kuota impor.

    “Harus diberikan karpet merah [kepada peritel padat karya yang membutuhkan barang impor jadi maupun bahan baku]. Maksudnya, untuk langsung bisa mengimpor tanpa dipertanyakan kuota, berapa banyak boleh impor,” kata Budihardjo kepada Bisnis, dikutip pada Senin (14/4/2025).

    Menurutnya, dengan adanya karpet merah kepada peritel di industri padat karya membuat stok barang di dalam negeri dapat terjaga. Begitu pula dengan produk yang lebih bervariasi.

    “Impor sebanyak-banyaknya pun tidak apa, karena membayar pajak dan resmi sehingga stok terjaga, ragam jenisnya juga banyak,” imbuhnya.

    Di samping itu, Budihardjo menyebut pembukaan toko dalam jumlah besar bisa dilakukan tanpa kendala lantaran melimpahnya stok barang.

    Bahkan, dia menilai kebijakan ini bisa menekan peredaran barang impor ilegal yang dijual di platform online dikarenakan pasar offline yang kesulitan mendapatkan barang imbas adanya kuota.

    Di sisi lain, Budihardjo menilai kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem perdagangan guna mendukung dunia usaha.

    “Ini [tarif Trump] adalah satu momentum untuk melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan perdagangan yang menurut kami juga dari asosiasi ritel Hippindo, banyak sekali menyulitkan pengusaha ritel untuk mengimpor barang yang belum diproduksi di Indonesia, banyaknya tarif barrier, banyaknya kuota, banyaknya safeguard,” ujarnya.

    Menurutnya, sejumlah peraturan tersebut membuat bisnis untuk sektor ritel dan perdagangan menjadi sangat sulit. Untuk itu, dia berharap, pemerintah dapat membuat peraturan yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan secara global.

    “Kami menyambut baik upaya merapikan daripada tarif-tarif ini dengan adanya Trump ini menjadi momentum untuk membuat suatu keseimbangan baru yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan di seluruh dunia,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Trump menunda skema tarif timbal balik atau tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

    “Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” ujar Andry kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Menurut dia, pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.

    Selain itu, lanjut Andry, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.

    “Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” pungkasnya.

  • Gapensi Tolak Wacana Relaksasi TKDN: Berisiko Picu Gelombang PHK

    Gapensi Tolak Wacana Relaksasi TKDN: Berisiko Picu Gelombang PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyebut wacana relaksasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bakal memantik gelombang pemutusan hak kerja (PHK). 

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi, La Ode Safiul Akbar menyebut apabila kebijakan relaksasi benar-benar direalisasikan, hal itu akan membunuh industri dalam negeri, khususnya industri besi, baja dan pipa yang menunjang pembangunan infrastruktur.

    “Ujungnya nanti, jika industri di dalam negeri tidak bergerak karena dihimpit oleh produk impor, sudah dipastikan PHK besar–besaran akan kembali terjadi. Saat ini saja, angka pengangguran kita sudah cukup tinggi. Karena, hampir semua pabrik bisa terkena dampaknya,” kata La Ode dalam keterangan resmi, Senin (14/4/2025).

    Sekjen Gapensi itu menilai bahwa rencana pelonggaran TKDN ini dilakukan sebagai sebagai respons pemerintah usai Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif resiprokal atas produk dari Indonesia sebesar 32%.

    La Ode berharap, TKDN tidak dihapuskan karena kebijakan tersebut juga bisa berpotensi membuat Indonesia kehilangan daya saing di pasar global.

    Dia juga menekankan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam merealisasikan wacana tersebut. Pasalnya, kebijakan penghapusan TKDN ini bisa menyebabkan industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

    “Akibatnya, kita hanya akan menjadi negara konsumen dan semakin bergantung pada barang–barang impor. Padahal, jika kita menggunakan produk dalam negeri, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena industri di dalam negeri bergerak. Keberadaan TKDN itu sudah seharusnya ada untuk melindungi industri di dalam negeri,” jelasnya.

    Seharusnya, tambah La Ode, pemerintah dapat mendukung penggunaan TKDN guna mendorong kemandirian industri. 

    Dia menegaskan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu memberikan insentif kepada pelaku industri lokal agar mampu bersaing secara kualitas dan harga, mempermudah akses pembiayaan dan teknologi bagi produsen dalam negeri, dan Mengawasi pelaksanaan TKDN secara tegas dan transparan agar tidak hanya formalitas.

    “Dengan komitmen kuat dari pemerintah dalam mengawal Produk TKDN  dapat membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan  mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” pungkas La Ode. 

    Adapun, saat ini, batas minimal TKDN yang ditetapkan adalah 25% dengan syarat BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) minimal 40%. Penerapan TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan industri domestik merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

  • Tak Libatkan Negara Lain, RI Bakal Bilateral Negosiasi Tarif Impor AS

    Tak Libatkan Negara Lain, RI Bakal Bilateral Negosiasi Tarif Impor AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan negosiasi terkait tarif impor antara Indonesia dengan Amerika Serikat akan dilakukan secara bilateral.

    Hal tersebut dia ungkapkan saat ditemui di sela-sela agenda The Russia-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Senin (14/4/2025). 

    “Negosiasi terkait tarif ini bilateral, antara Indonesia dengan AS. Tidak melibatkan yang lain,” kata Airlangga.

    Dia menuturkan, Indonesia juga telah mengirim surat untuk pemerintah AS terkait kesepakatan tarif impor. Airlangga juga menyebut, dirinya dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akan berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick pada Senin malam.

    Airlangga juga mengungkap, delegasi Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke AS pada Selasa(15/4/2025) malam.

    Adapun, ketika ditanya terkait target dari negosiasi tarif antara Indonesia dan AS, Airlangga tidak berkomentar banyak. Dia juga enggan merespons terkait strategi pemerintah Indonesia dalam negosiasi itu.

    “Strategi khusus tidak dibuat publik. Target itu juga menjadi bagian dari negosiasi, tidak ada tebak-tebakan [target penurunan tarif impor AS],” katanya.

    Sebelumnya, Airlangga juga mengungkap delegasi Indonesia yang berangkat ke AS akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. 

    “Kami akan bertemu dengan USTR [Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat], dengan Menteri Perdagangan, dengan Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Keuangan AS,” ujar Airlangga.

    Airlangga mengklaim Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang akan diterima di Washington DC usai pengumuman tarif resiprokal Trump. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk 32% ke barang-barang asal Indonesia.

  • Diperiksa KPK, Febri Diansyah Akui jadi Pengacara Hasto Kristiyanto

    Diperiksa KPK, Febri Diansyah Akui jadi Pengacara Hasto Kristiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah selesai diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024, Senin (14/4/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, selama lebih dari 7 jam. Dia terpantau keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung KPK sekitar pukul 17.20 WIB. 

    Febri mengaku dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. Namun, dia menyatakan bahwa pertanyaan yang diberikan tim penyidik seputar kapasitasnya sebagai penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, yang juga terjerat dalam kasus suap tersebut. 

    “Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara No. 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4/2025). 

    Febri lalu mengaku sempat menyampaikan salah satu klausul di Undang-Undang (UU) Advokat ke penyidik KPK. Klausul itu terkait dengan Sumpah Advokat soal larangan menolak perkara atau memberikan pendampingan atau jasa hukum. 

    Mantan juru bicara KPK era Agus Rahardjo Cs itu lalu mengaku telah melakukan soal self-assessment soal potensi konflik kepentingan sebelum menjadi penasihat hukum Hasto, yang kasusnya ditangani KPK.

    Dia mengakui publik yang mempertanyakan alasan dirinya memberikan bantuan hukum ke Hasto, kendati statusnya sebagai mantan pegawai KPK. 

    Febri mengaku hasil self-assessment yang dilakukan olehnya itu telah tertuang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dia menyebut ada lima aspek yang dituangkannya dalam self-assessment untuk menentukan apabila ada potensi benturan kepentinganya antara dirinya dan kasus Hasto. 

    Pertama, Febri menyebut selama di KPK tidak pernah menangani perkara tersebut. Hal itu kendati kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK awal Januari 2020 lalu. Saat itu, Febri masih bekerja di KPK. 

    Kedua, dia tidak lagi menjabat juru bicara KPK ketika OTT dilakukan. “Jadi pada saat OTT itu saya bukan lagi juru bicara. Sehingga sejumlah akses, sejumlah informasi yang biasanya didapatkan oleh juru bicara kemudian tentu sudah terputus pada saat itu,” tuturnya. 

    Ketiga, pada saat peristiwa OTT, Febri mengaku nonaktif sebagai advokat. 

    Keempat, Febri menyatakan tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara suap Harun Masiku. Dia menyatakan informasi yang dimilikinya bersifat terbuka untuk publik untuk disampaikan ke media. 

    Kelima, Febri menilai tidak ada aturan tenggat waktu yang melarang seseorang untuk mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan instansi tempat dia bekerja sebelumnya. Kendati tidak ada aturan spesifik yang dikeluarkan KPK, Kementerian PAN-RB pernah mengeluarkan aturan cooling off period sekitar dua tahun. 

    Itu pun, kata Febri, sudah melampaui jarak antara tahun dia bekerja di KPK dan akhirnya memutuskan untuk mendampingi Hasto sebagai advokat. Dalam hal ini, Febri mundur dari KPK pada 2020, dan dia resmi menjadi pengacara Hasto pada Maret 2025. 

    “Berdasarkan lima aspek itulah di self-assessment saya memutuskan untuk mendampingi pak Hasto. Mendampingi pak Hasto ini tentu saja bukan membenarkan kalau memang ada yang salah, tetapi menguji semua fakta yang ada di berkas perkara di forum persidangan yang terbuka untuk umum,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 sejak 2020 lalu. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni caleg PDIP 2019–2024 Harun Masiku, kader PDIP Saeful Bahri, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017–2022 Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina. Hanya Harun yang belum diproses hukum sampai saat ini lantaran masih buron. 

    Kemudian, KPK pada akhir 2024 lalu mengembangkan penyidikan kasus tersebut dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka suap. Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan, dan kini sudah didakwa di persidangan. 

  • Survei Colliers: Bisnis Hotel Lesu Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo

    Survei Colliers: Bisnis Hotel Lesu Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan properti Colliers Indonesia menyoroti adanya tren penurunan kinerja bisnis perhotelan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa tren penurunan bisnis perhotelan usai adanya kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo makin terasa di awal 2025.

    “Survei dilakukan dua kali pada 2024 saat Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi, yang pertama itu hanya sekitar 44% responden yang melaporkan kondisinya lebih buruk dan jauh lebih buruk,” kata Ferry dalam Konferensi Pers, Senin (14/4/2025). 

    Akan tetapi, tambah Ferry, pengusaha yang melaporkan perburukan bisnis hotel itu bertambah menjadi 83% pada Januari 2025.

    Alhasil, 20% dari 717 responden mengatakan mengalami penurunan pendapatan hotel hingga 50% sejak diimplementasikannya kebijakan efisiensi oleh pemerintah.

    “Pada awal 2025 menjadi titik terendah [pasar hotel usai diteken kebijakan efisiensi]. Penyebabnya pasti karena aktivitas bisnis melambat, adanya ketergantungan hotel pada government market dan ada bulan puasa di Maret yang secara tradisional bisa menurunkan okupansi,” tegasnya.  

    Penurunan okupansi kamar hotel pada awal tahun ini juga sempat dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) pada Januari – Februari 2025 mengalami penurunan. 

    Salah satu faktornya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    ”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,” demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025). 

    Bahkan, dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi. 

  • Kemendagri Minta Pemda Bersaing Cari Lokasi Sekolah Garuda

    Kemendagri Minta Pemda Bersaing Cari Lokasi Sekolah Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri minta seluruh kepala daerah bersaing mencarikan lokasi untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda nanti.

    Sekolah Unggul Garuda sendiri merupakan program pendidikan pra-universitas yang bertujuan membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia. 

    Program tersebut nantinya bakal dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

    “Teman-teman kepala daerah bisa segera memerintahkan dinasnya untuk mendaftar dan nantinya akan diseleksi tempat-tempat dan kelayakannya,” tutur Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Tomsi berharap agar seluruh pemerintah daerah menyambut peluang itu, sehingga menjadi daerah yang dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda yang baru. 

    “Kami berharap seluruh kepala daerah dapat mendaftarkan lokasi lahannya yang bisa dibangun,” katanya. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie menjelaskan dalam lima tahun ke depan akan dibangun 20 SMA Unggul Garuda Baru. 

    Pada tahun ini saja, sudah ada 4 sekolah baru direncanakan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Papua Tengah, sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses seleksi.

    “Jadi silakan Bapak-Ibu [kepala daerah] sekalian mengajukan lokasinya,” ujar Stella.

    Dia membeberkan Sekolah Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang menerima siswa dari seluruh Indonesia. Dalam pengelolaannya, kata Stella, sekolah akan didampingi langsung oleh perguruan tinggi terdekat untuk memastikan kualitas pendidikan yang mendukung siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

    “Nantinya pihak penyelenggaraan Sekolah Garuda ini langsung akan ditinjau perguruan tinggi sekitar, misalnya dosen-dosen dari perguruan tinggi ini juga akan memberikan arahan, bimbingan langsung kepada siswa-siswinya,” tuturnya.

  • Respons Tom Lembong Usai Hakim Sidangnya jadi Tersangka Suap Kasus CPO

    Respons Tom Lembong Usai Hakim Sidangnya jadi Tersangka Suap Kasus CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua majelis hakim sidang kasus dugaan importasi gula, Dennie Arsan Fatrika telah mengganti anggotanya, yakni Ali Muhtarom.

    Hal tersebut disampaikan Dennie sebelum menggelar sidang lanjutan yang menyeret Tom Lembong tersebut di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    “Sebelum sidang dilanjutkan, ada yg perlu kami sampaikan mengenai penetapan susunan majelis hakim yang baru,” ujar Dennie.

    Menanggapi hal itu, Tom Lembong menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu ambil pusing terkait dengan status hakim yang menyidangkan perkaranya jadi tersangka.

    “Ya itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui. Senantiasa bersikap positif, kondusif,” kata Tom Lembong di PN Tipikor.

    Di sisi lain, Dennie menjelaskan penggantian susunan hakim itu lantaran Ali telah terjerat kasus dugaan suap kepengurusan perkara minyak goreng atau CPO yang menyeret beberapa korporasi.

    Di samping itu, penggantian hakim ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No.46/2009 tentang Pengadilan Tipikor dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

    “Menimbang bahwa oleh karena hakim anggota atas nama Ali Muhtarom, S.H., M.H., sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang lagi, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan,” ujar Dennie.

    Dengan demikian, Ali resmi digantikan oleh hakim Alfis Setyawan untuk menangani perkara rasuah importasi gula periode 2015-2016.