Author: Bisnis.com

BNPB Genjot Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumut

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan. Sejalan dengan komitmen tersebut, BNPB kini menitikberatkan upaya pada penguatan data dan administrasi sebagai dasar percepatan pembangunan huntap.

“Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan hunian tetap terus dilakukan agar pembangunan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat segera direalisasikan setelah masa tanggap darurat berakhir,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2025).

Selain fokus pada data, lanjutnya, BNPB juga memantau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan lokasi huntap, termasuk peninjauan rumah contoh yang dibangun di Desa Sibalanga.

Rumah contoh tersebut menjadi acuan teknis bagi pembangunan hunian yang aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait standar bangunan yang akan diterapkan.

BNPB mendampingi pelaksanaan sosialisasi program huntap dan huntara kepada calon penerima bantuan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.

Dia menuturkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang, pemerintah telah memetakan kebutuhan 5.974 rumah rusak berat. Rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 2.524 unit kini memasuki tahap identifikasi lahan di beberapa titik seperti Tapanuli Tengah dan Langkat.

Khusus untuk wilayah Tapanuli Utara, agenda ground breaking pembangunan hunian dijadwalkan akan dilaksanakan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Minggu (21/12).

Ke depan, BNPB menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap akan dilakukan dengan pendekatan holistik, memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Pembangunan huntap tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan warga secara menyeluruh.

Di sisi lain, BNPB juga terus mengintensifkan penanganan darurat banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara sebagai bagian dari respons bencana yang komprehensif.

“Hingga Jumat [19/12/2025], jumlah korban meninggal dunia mencapai 369 jiwa. Fokus utama saat ini adalah percepatan operasi SAR di empat sektor krusial guna mencari 71 orang yang masih dilaporkan hilang,” katanya.

Upaya tersebut sejalan dengan percepatan pemulihan infrastruktur di 12 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Utara. Tercatat 362 titik gangguan infrastruktur telah diidentifikasi dan ditangani secara bertahap, meski beberapa koridor utama seperti Tarutung–Sibolga dan Sibolga–Batang Toru masih memerlukan penanganan intensif.

20/12/2025 06:48
OTT Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Sering Ingatkan Soal Kepatutan

Bisnis.com,BANDUNG–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara dan sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus tersebut.

“Kita tunggu pernyataan resminya, kan sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” katanya di Bandung, Jumat (19/12/2025).

Dedi Mulyadi mengaku memiliki kedekatan dengan Ade Kuswara, terutama dalam konteks kebijakan penataan wilayah dan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi.

Dia menilai selama ini Ade Kuswara menunjukkan perhatian besar terhadap persoalan lingkungan dan kawasan kumuh.

“Tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” katanya.

Dedi menegaskan di setiap persamuhan dia kerap mengingatkan Ade dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan dan tidak melanggar aturan.

“Dan selama ini juga kalau bertemu dia, selalu ngingetin, saya bilang gak boleh ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dia mengatakan enggak ada pak,” ujar Dedi.

Terkait OTT yang kini menyeret nama politisi PDIP tersebut, Dedi menyebut kejadian tersebut berada di luar nasihat yang selama sudah ia sampaikan kepada bupati.

“Tapi kalau sekarang terjadi ya itu di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada bupati,” ujarnya.

Dedi pun berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya konsistensi seluruh pejabat publik dalam menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.

“Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jabar, semua orang harus konsisten pada upaya-upaya menjalankan pemerintahan secara baik,” pungkasnya.

20/12/2025 01:00
Cak Imin Klaim Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Sistem Pemilu

Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.

Ihwal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, juga sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” jelas Cak Imin.

Dia pun menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja tapi juga menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.

“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

Selain menyoroti sistem pemilu yang diklaim tidak produktif, Cak Imin juga memberikan pesan kepada segenap kader PKB untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Ia meminta seluruh jajaran partai untuk kembali memperkuat basis dukungan dengan cara lebih dekat kepada masyarakat.

“PKB Jatim saya minta bekerja keras merebut kembali kejayaan PKB tiap pemilu, dan tentu ini tidak bisa gampang-gampangan saja, harus kerja keras. Dekati rakyat, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat, bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ajak semua pihak kolaborasi, kita tidak mungkin bisa jalan sendiri tanpa kolaborasi,” ujarnya.

Tak lupa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menyeimbangkan agenda politik dan pembangunan. Ia meminta segenap kader PKB untuk dapat fokus dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

“Niat baik tidak cukup, niat baik harus diikuti dengan ajakan untuk bareng-bareng mengatasi masalah. Lingkungan hidup, kemiskinan, terutama kemiskinan. Saya minta Jawa Timur, PKB bergerak di fokus kemiskinan dan lingkungan hidup,” pungkasnya.

20/12/2025 00:30
Abdul Chair Pastikan KY Komitmen Perkuat Independensi dan Mutu Peradilan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk bekerja secara maksimal dengan fokus pada penguatan integritas, kemandirian, dan peningkatan mutu lembaga peradilan.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota KY Abdul Chair Ramadhan usai mengucapkan sumpah/janji Anggota Komisi Yudisial (KY)masa jabatan tahun 2025–2030 di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (19/12/2025)

“Kami tujuh anggota KY yang telah dilantik dan diambil sumpahnya akan bekerja maksimal sesuai dengan janji dan sumpah sebagaimana diucapkan,” ujar Abdul Chair Ramadhan kepada wartawan, usai pelantikan.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal, dengan seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan dan penguatan institusi peradilan.

“Sinergi kolaborasi baik internal maupun eksternal dengan stakeholder terkait akan kita maksimalkan menuju perubahan, kemandirian, lembaga peradilan yang lebih baik dan lebih bermutu. Itu yang paling penting dan menjadi target utama kami,” jelasnya.

Abdul Chair Ramadhan menjelaskan bahwa sejak awal proses seleksi hingga pelantikan, seluruh anggota KY telah sepakat untuk bekerja berdasarkan kewenangan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi pelaporan terhadap dugaan pelanggaran etik hakim akan tetap menjadi perhatian utama, yang dilaksanakan secara seimbang dengan proses investigasi dan klarifikasi.

“Sesuai dengan kewenangan, perihal pelaporan tentu akan menjadi perhatian selain juga advokasi. Pelaporan tentu juga harus diimbangi dengan investigasi, klarifikasi, dan itu juga terkait dengan fungsi daripada KY itu sendiri,” ujarnya.

Terkait independensi KY, Abdul Chair Ramadhan menegaskan bahwa tidak terdapat arahan khusus dari Presiden. Dia menekankan bahwa kemandirian KY dijamin oleh undang-undang.

“Tidak ada arahan dari Presiden. Karena kita independen dan harus bekerja sesuai dengan kemandirian kita, dan itu dijamin dalam undang-undang,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat target khusus yang ditetapkan, mengingat seluruh kebijakan dan langkah kerja akan diputuskan secara kolektif dan kolegial oleh ketujuh anggota KY.

Menurutnya, periode ini menjadi momentum untuk melakukan penyeimbangan, penyegaran, dan pengembangan kelembagaan ke depan.

Anggota KY Andi Muhammad Asrun menegaskan bahwa integritas moral menjadi fondasi utama dalam pengawasan peradilan. Dia menilai kebersihan dan integritas lembaga peradilan harus dimulai dari para hakim pengawas.

“Untuk peradilan yang bersih, kebersihan itu bersikap bersih harus mulai dari hakim pengawasnya. Kalau hakim pengawasnya tidak bersih, kita tidak bisa harapkan satu kinerja yang baik. Itu komitmen kami bersama, dan kami akan laksanakan komitmen itu dengan revisi undang-undang yang telah dipersiapkan oleh Komisi Yudisial yang saat ini,” tegasnya.

19/12/2025 22:45
Kejar Ekonomi 8%, Pengusaha Kawasan Industri Gandeng Kemlu Gaet Investor

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) tengah mencari upaya menggaet investor untuk masuk ke kawasan industri dalam negeri dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemlu) guna memperkuat diplomasi ekonomi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kerja sama dengan Kemlu menjadi momentum strategis untuk menyinergikan diplomasi luar negeri dengan penguatan industri nasional melalui kawasan industri.

“Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Dia memastikan kawasan industri Indonesia menghadirkan kesiapan konkret mulai dari lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang telah berjalan, sehingga mampu mempercepat realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data BKPM, sepanjang triwulan III/2025, realisasi investasi menembus Rp491,4 triliun, meningkat 13,9% secara tahunan. Secara kumulatif, investasi kuartal pertama hingga kuartal ketiga mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75% dari target tahunan.

Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi, meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Dengan optimisme capaian tahun ini, pengusaha kawasan industri menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana diarahkan Presiden Republik Indonesia akan lebih mudah dicapai apabila investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi.

“Target pertumbuhan 8% membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat,” tambahnya.

HKI menilai peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis dalam mengarahkan minat investor internasional ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap, sehingga diplomasi ekonomi dapat berujung pada realisasi investasi yang nyata.

Untuk itu, melalui kemitraan ini dia menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra aktif Kementerian Luar Negeri dalam menjadikan kawasan industri sebagai wajah konkret diplomasi ekonomi Indonesia yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

19/12/2025 22:02
Kemendag Pede Distribusi Minyakita Lewat Bulog-BUMN Pangan Efektif Turunkan Harga

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini bahwa distribusi produk Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan dapat efektif menekan harga hingga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025, yang mewajibkan produsen menyalurkan sedikitnya 35% produk Minyakita ke kedua badan usaha pelat merah itu.

“Jadi dari Bulog, BUMN Pangan itu kan berfungsi sebagai D1 ya, dia langsung ke pengecer. Pengecer itu berarti kan yang misalnya di pasar-pasar atau koperasi,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa peningkatan keterlibatan Bulog dan BUMN Pangan membuat proses distribusi Minyakita lebih ringkas.

Sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, dia berujar bahwa rerata penyaluran Minyakita ke Bulog dan BUMN Pangan hanya sekitar 8% dari total produksi.

Menurutnya, baik Bulog maupun BUMN Pangan memiliki peran kunci berupa jangkauan distribusi hingga pelosok negeri. Seiring distribusi yang lebih merata, ketentuan yang berlaku mulai akhir Desember ini diharapkan dapat segera menurunkan harga Minyakita yang cenderung tinggi.

“Seharusnya secara logika ini akan membuat pemerataan distribusi minyak kita lebih cepat,” ujar Iqbal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

“Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

19/12/2025 22:00
Kemendag Pantau Kenaikan Harga Komoditas Pangan Imbas Faktor Cuaca

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah memantau kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak faktor cuaca, di samping tingginya permintaan saat momentum hari besar keagamaan nasional.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa menjelang periode libur Natal dan tahun baru (Nataru), terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, meskipun masih terkendali.

“Sepertinya sejauh ini masih baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah komoditas seperti cabai segala macam karena faktor cuaca,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2025).

Menurutnya, potensi kenaikan harga komoditas pangan tersebut akan berkurang saat musim hujan diperkirakan berakhir pada Maret 2026, bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri.

Iqbal berujar bahwa perputaran distribusi beragam komoditas itu akan dapat berjalan lebih baik saat risiko pembusukannya lebih kecil.

Dia juga menggarisbawahi perihal situasi bencana yang mempengaruhi alur distribusi. Kemendag turut menantikan pemulihan prasarana agar pasokan dan harga terkait menjadi lebih stabil.

“Semakin cepat daerah tersebut dibangun prasarananya itu tentu saja akan memperlancar distribusi, termasuk distribusi barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga aneka cabai, seperti cabai rawit hingga cabai merah, merangkak naik menjelang Nataru.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyatakan bahwa harga cabai rawit naik dari 261 kabupaten/kota pada pekan pertama Desember 2025 menjadi 272 kabupaten/kota pada pekan kedua Desember di tahun ini.

“Pada November 2025 harga cabai rawit secara rata-rata nasional berkisar Rp43.728 per kilogram dan di minggu kedua Desember ini sudah melonjak mencapai Rp65.541 per kilogram,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

19/12/2025 21:45
Respons Pemerintah Soal Rencana Proyek Kereta Antarnegara di Kalimantan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengaku terbuka dan akan melakukan kajian soal rencana peningkatan konektivitas kereta lintas tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang kabarnya juga melewati Ibu Kota Nusantara (IKN).

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK Odo R.M. Manuhutu menyampaikan, pihaknya belum menerima dokumen resmi dari Pemerintah Malaysia, khususnya Sarawak, terkait jalur kereta tersebut.

“Nanti kami lihat lebih lanjut. Tentu saja akan dievaluasi pro and kontra, manfaat bagi Indonesia,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jumat (19/12/2025).

Odo menekankan bahwa pemerintah memang tengah melakukan perpanjangan jalur kereta api di Indonesia dengan target 12.000 kilometer.

Pasalnya saat ini, tercatat jalur aktif yang beroperasi baru mencapai 6.945 km dengan jalur nonaktif mencapai 2.233 km, sehingga total jalur kereta mencapai 9.178 km.

Untuk menjadi negara maju pun, kata Odo, Indonesia perlu meningkatkan rasio antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jalur kereta api. Peningkatan ini utamanya di tiga pulau, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Terlebih, saat ini juga terdapat prasarana kereta, seperti jembatan, yang telah berusia 75 tahun hingga 100 tahun.

“Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Menko untuk melakukan percepatan perbaikan untuk revitalisasi plus perpanjang jalan rel kereta api,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pengangkutan Sarawak YB Dato Sri Lee Kim Shin menegaskan pentingnya kolaborasi antara Nusantara dan wilayah Kalimantan.

“Kami juga sedang mengkaji pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain kereta, Kerajaan Sarawak bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang. Maskapai ini akan menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Borneo, termasuk membuka jalur langsung menuju Nusantara.

Peningkatan konektivitas udara ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru, sekaligus mendukung visi Nusantara sebagai “Kota Dunia untuk Semua” yang akan segera mengoperasikan Bandar Udara Internasional Nusantara sebagai bandara komersial.

Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyambut positif rencana tersebut dan menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas kawasan.

“Sebentar lagi Bandara Nusantara akan beroperasi sebagai bandara komersial. Ini akan mempermudah mobilitas dari dan ke IKN. Tidak hanya udara, jika jalur kereta api lintas tiga negara terwujud, ini akan menggerakkan ekonomi Asia Tenggara dan memperlihatkan pada dunia kuatnya dinamika ekonomi kawasan,” ujar Bimo.

19/12/2025 21:45
Operasional Stasiun Jatake, JIS, Karet-BNI City Tinggal Tunggu Arahan DJKA

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter masih menunggu arahan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI maupun Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub terkait pengoperasian Stasiun Jatake, JIS, maupun integrasi Karet—BNI City.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, pada dasarnya kebutuhan fasilitas stasiun yang memang harus disediakan oleh KAI Commuter sudah siap di seluruh stasiun tersebut.

Sementara kapan akan mulai beroperasi, saat ini masih dalam proses koordinasi.

“Jadi kami tinggal menunggu dan lanjut koordinasi dengan KAI maupun DJKA untuk kepastian waktu pengoperasiannya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Stasiun Jatake yang berlokasi di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, telah siap operasional dan telah dilakukan uji coba pada beberapa waktu lalu.

Stasiun yang berada dalam lintasan Green Line atau rute Tanah Abang—Rangkasbitung terletak KM 37+045 dan memiliki panjang peron 250 meter dan lebar masing-masing peron 6 meter.

Sementara Stasiun JIS pembangunannya ditargetkan rampung pada November 2025 lalu. Namun, hingga kini belum beroperasi.

Kehadiran Stasiun JIS merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan transportasi publik yang terus meningkat di kawasan Jakarta Utara. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat yang akan menuju Jakarta International Stadium (JIS).

Serupa, integrasi Stasiun Karet dengan BNI City pun terpantau telah rampung, tetapi juga belum beroperasi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan pembukaan Stasiun JIS dan integrasi Stasiun Karet—BNI City dilakukan sebelum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“[Sebelum Nataru] Kami usahakan [dibuka]. Saya juga lagi ngejar yang di Stadion JIS. Janjinya kan Desember [dibuka],” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono pun menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI.

Mengingat, Stasiun JIS maupun Karet—BNI City berada di DKI Jakarta dan bersinggungan dengan wilayah milik pemprov.

“[Dibukanya] ini tergantung peningkatan. Jadi Pemprov DKI dan juga PT KAI sedang melakukan langkah percepatan untuk meningkatkan kenyamanan,” tuturnya.

19/12/2025 21:30
Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

“Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

“Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

“Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.

19/12/2025 21:15