Author: Bisnis.com

  • Kejagung Layangkan Kasasi Vonis Lepas Ekspor CPO Korporasi

    Kejagung Layangkan Kasasi Vonis Lepas Ekspor CPO Korporasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan kasasi terkait dengan vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Kapuspenkum Kejagung, Hari Siregar mengatakan upaya hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) itu dilayangkan sejak Kamis (27/3/2025).

    “Sudah per 27 Maret 2025 sesuai akta permohonan kasasi,” ujar Harli saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya juga telah melengkapi memori kasasi dan sudah diserahkan kepada Mahkamah Agung pada Minggu (9/4/2025).

    “Kalau memori kasasinya juga sudah diserahkan per 9 April 2025,” pungkasnya.

    Atas pengajuan ini, Juru Bicara MA, Yanto menyatakan bahwa vonis dalam perkara fasilitas ekspor CPO korporasi itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

    “Putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap, karena penuntut umum [JPU] telah mengajukan upaya hukum kasasi,” ujar Yanto.

    Sekadar informasi, vonis lepas itu diduga merupakan hasil suap yang dilakukan pengacara sekaligus tersangka Marcella Santoso dan Aryanto dengan Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta.

    Modusnya, Aryanto menghubungi Wahyu Gunawan selaku Panitera PN Jakarta Utara agar hakim memvonis onslag. Kemudian, Wahyu menyampaikan permintaan Aryanto ke Arif. 

    Setelah negosiasi, Arif menunjuk tiga hakim pilihannya agar menangani sidang ekspor CPO korporasi. Adapun, Arif kala itu menjadi Wakil Kepala PN Jakarta Pusat.

    Pada intinya, pihak pengacara meminta agar majelis hakim memberikan vonis lepas atau onslag terhadap terdakwa tiga grup korporasi mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Adapun, tiga majelis hakim yang memutus perkara itu adalah Djuyamto selaku Hakim Ketua. Sementara, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom. Total uang suap yang diduga diberikan kepada Arif dkk mencapai Rp60 miliar.

  • Zulhas: Pemerintah Kaji Keterlibatan Kantin Sekolah untuk Program MBG

    Zulhas: Pemerintah Kaji Keterlibatan Kantin Sekolah untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan kantin sekolah. 

    Menurutnya, kerja sama itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut. 

    “Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid,” katanya melalui rilisnya, Selasa (15/4/2025). 

    Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG. 

    “Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan,” pungkas Zulhas. 

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat. 

    Terkait dengan MBG, menurut Khofifah, pemerintah daerah sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena memiliki kemampuan anggaran. 

    “Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat,” tandas Khofifah

  • Misi Lawatan Prabowo ke Lima Negara, Boyong Investasi atau Cari Restu Evakuasi Warga Gaza?

    Misi Lawatan Prabowo ke Lima Negara, Boyong Investasi atau Cari Restu Evakuasi Warga Gaza?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyudahi perjalanannya dengan membawa sejumlah oleh-oleh kesepakatan usai lawatan ke lima negara dengan tiba di Tanah Air, pada Selasa (15/4/2025).

    Ketibaan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Di lima negara yakni Uni Emirat Arab (UEA), Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Presiden Ke-8 RI itu telah melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara tersebut.

    Dalam kunjungannya, orang nomor satu di Indonesia itu telah banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global. 

    Selain itu, dalam kunjungan ini belasan dokumen kerja sama telah ditandatangani dan dipertunjukkan di hadapan para pemimpin negara. Kerja sama ini meliputi sejumlah bidang mulai dari peningkatan kerja sama strategis kedua negara, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

    Di titik pertama, Prabowo dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) mendengarkan secara langsung pengumuman delapan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. 

    Pengumuman tersebut dilakulan di akhir pertemuan bilateral kedua pemimpin negara yang digelar di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

    Kedelapan dokumen tersebut terdiri atas empat kerja sama antar-pemerintah (Government to Government/G-to-G) dan empat kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B-to-B). Kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

    Adapun, empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi pernyataan kerja sama tentang Kemitraan Alam dan Iklim; Lalu, Kelautan dan Perikanan;  Keamanan dan Penanggulangan Terorisme; dan kerja sama di bidang Islam dan wakaf.

    Sementara itu, empat kesepakatan B-to-B yang disampaikan adalah memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA tentang Investasi Produksi Susu;

    Tak hanya itu, terdapat nota kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LLC dan PT Pindad; kesepakatan prinsip terkait dengan penambahan kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik Cirata; dan memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jatigede 100 MW.

    Berlabuh ke tujuan berikutnya, Prabowo bersama Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman atau MoU dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Turkiye, pada Kamis (10/4/2025).

    Sebanyak tiga dokumen kerja sama yang ditandatangani dan dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara meliputi memorandum di bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan. Lalu, tentang kerja sama di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi; serta kerja sama kebudayaan.

    Tak hanya itu, kedua kepala negara juga berkomitmen untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekuatan ekonomi dalam meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang di kancah global.

    “Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini,” tegas Prabowo.

    Prabowo mengatakan bahwa kedua negara sepakat agar para menteri perdagangan segera menyelesaikan preferential trade agreement. Hal tersebut sebagai langkah awal menuju Turki-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Di bidang investasi, kedua pemimpin juga menyepakati penyelesaian bilateral investment treaty dalam waktu dekat. Prabowo turut mengundang perusahaan-perusahaan Turki untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor strategis di Indonesia.

    “Saya juga mengundang perusahaan Turki untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan dan tekstil kelas atas. Saya terbuka agar Turki ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia,” ujarnya.

    Kepala Negara turut mengapresiasi kontribusi perusahaan konstruksi Turki dalam pembangunan 42 rumah sakit di Indonesia, serta mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang kesehatan, termasuk produksi vaksin bersama. Tak hanya itu, Indonesia dan Turki juga akan menjalin kerja sama erat di sektor pertahanan.

    “Kami juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita,” tuturnya.

    Selanjutnya, Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Mesir di Istana Al Ittihadiya, Kairo, pada Sabtu (12/4/2025).

    Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat kerja sama di berbagai bidang prioritas. Mulai dari politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, hubungan budaya dan pendidikan, serta hubungan antar masyarakat.

    Doha, Qatar menjadi negara ke-4 yang dikunjungi oleh Prabowo. Di sana dia bersama dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, menyaksikan langsung penandatanganan MoU yang digelar dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (13/4/2025).

    Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

    Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

    Tak hanya itu, hasil konkret lain dari pertemuan itu adalah komitmen Qatar menanamkan investasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp33,6 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    Terakhir, Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan empat MoU strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah yang berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin (14/4/2025). 

    Empat dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut adalah persetujuan kerja sama di bidang pertahanan, pertanian, bidang pendidikan, dan keagamaan dan wakaf.

    “Kami membahas peningkatan kerja sama di beberapa bidang, bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan kita disini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita, salah satu termurah di dunia,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengevaluasi ketentuan batas usia maksimal dan ijazah pendidikan sebagai syarat diterima kerja. 

    Rencana ini merupakan respons atas penyusutan angka pendatang ke Jakarta pascaLebaran – yang dinilai mengindikasikan terjadinya pemerataan perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia.

    Sekadar informasi, data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKJ merekam jumlah pendatang usai Lebaran pada 2022 lalu sebanyak 27.478 orang, kemudian turun menjadi 25.918 pada warsa selanjutnya, dan tahun lalu hanya sebanyak 16.207 orang.

    Pada momentum Lebaran tahun ini pun, jumlah pendatang diestimasi menyusut menjadi 10.000—15.000 orang, terendah dalam lima warsa terakhir.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pemerintah sudah memiliki sedikitnya 3 strategi menyangkut ihwal tersebut.

    Pertama, melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam mendapatkan pekerjaan. Termasuk, ketentuan mengenai batas usia maksimal dan persyaratan berupa ijazah pendidikan.

    Terkait dengan ihwal batas usia, dia menilai ketentuan tersebut tidak relevan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ke depan, kata dia, pemerintah akan memberikan perintah kepada pemberi kerja untuk menghapus ketentuan tersebut.

    “Kami akan perintahkan pelaku industri menghapus ketentuan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Paradigma bahwa di umur tertentu seseorang tidak lagi bisa bekerja tidak relevan. Makanya, ada orang yang sudah pensiun meninggal dunia. Harus diubah. Kita bisa menyontoh Jepang, Singapura, dan negara-negara di Eropa,” kata dia kepada Bisnis baru-baru ini.

    Menyoal evaluasi ketentuan-ketentuan akademik, tambanya, negara bakal mempertimbangkan sertifikasi sebagai syarat bekerja untuk profesi tertentu alih-alih ijazah pendidikan.

    Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan industri di luar area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Termasuk, pengembangan kawasan-kawasan industri lain di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di antaranya Karawang, Sukabumi, Cianjur, serta Batang.

    Menurut hemat dia, kawasan-kawasan tersebut cukup efektif menjadi kanal anyar bagi masyarakat urban yang merantau demi mencari sumber penghidupan baru, serta cukup ampuh dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kenapa? Karena kawasan-kawasan industrial memiliki salary yang juga lumayan,” kata pria yang akrab dipanggil Noel itu.

    Ketiga, menggaungkan kembali substansi aturan tentang laporan lowongan pekerjaan memeratakan peluang kerja di Tanah Air. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

    Sebagaimana diatur dalam beleid tersebut, pemberi kerja wajib melaporkan setiap slot pekerjaan yang tersedia kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

    “Selama ini, regulasi tersebut tidak pernah digaungkan. Pemberi kerja manapun harus lapor ke kami agar pencari kerja tidak lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau menghadapi para calo yang pasti merugikan,” kata Noel.

    Lebih jauh, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Tujuannya, kata Noel, membentuk komunikasi serta koordinasi antarlembaga yang lebih baik dalam meng-handle ketersediaan peluang kerja, di sektor formal maupun informal.

    Menyinggung pergeseran dari pekerjaan formal ke sektor informal, dia melihat hal ini sebagai fenomena temporer. Selain itu, juga mengindikasikan adanya peningkatan wawasan angkatan kerja di Tanah Air mengenai peluang kerja di luar sektor formal.

     

  • Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi memajukan perekonomian di tingkat perdesaan lewat Koperasi Desa Merah Putih. 

    Tak main-main, Prabowo melalui kementerian terkait siap menggelontorkan dana hingga Rp5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih yang ditargetkan terbangun 80.000 unit.

    Presiden Prabowo Subianto pun telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

    “Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ditegaskan Presiden Prabowo dalam Inpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Lebih lanjut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan mendukung pemberantasan kemiskinan di perdesaan. 

    “Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dilansir dari laman resmi Setkab. 

    Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih akan memaksimalkan potensi ekonomi di perekonomian nasional.

    Dia menyebutkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

    “Di Jepang, 84 persen atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” ujar Tito.

    Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

    Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

    BUMDes Jadi Lawan atau Kawan? 

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, untuk menjawab kekhawatiran sejumlah Kepala Desa terhadap kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Ini banyak pertanyaan dari Kepala Desa, ribuan BUMDes yang sudah maju itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan,” tegas Yandri dalam Kick-Off & Sosialisasi Inpres No.9/2025 di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).

    Yandri menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis (Juknis) mengenai hubungan kelembagaan antara BUMDes dengan KopDes Merah Putih.

    Dia menyebut, ada kemungkinan bahwa KopDes Merah Putih menjadi bagian dari BUMDes ataupun sebaliknya.

    “Bisa jadi koperasi bagian dari BUMDes atau BUMDes bagian dari koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Yandri mengimbau seluruh Kepala Desa agar tidak khawatir keberadaan BUMDes terancam dengan hadirnya KopDes Merah Putih 

    Dia juga memastikan, BUMDes yang sudah maju, utamanya yang menghasilkan pendapatan tinggi per tahunnya tidak akan ditiadakan. Justru, kata dia, BUMDes tersebut akan semakin diperkuat dengan kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Jadi tidak perlu khawatir pak Kades, BUMDes yang sudah maju apalagi satu tahun pendapatannya Rp17 miliar, Rp24 miliar itu tidak akan tiadakan, justru kita perkuat dengan keberadaan Kopdes Merah Putih,” tuturnya.

    Diketahui, berdasarkan data terkini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), jumlah BUMDes secara nasional mencapai lebih dari 64.000 unit. 

  • Indeks Keyakinan Konsumen Melorot ke 121,1 Maret 2025, Turun 3 Bulan Beruntun

    Indeks Keyakinan Konsumen Melorot ke 121,1 Maret 2025, Turun 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1 pada Maret 2024. Survei yang dilakukan Bank Indonesia itu menandai penurunan keyakinan konsumen dalam tiga bulan belakangan secara beruntun.

    Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

    IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Maret 2025 (121,1) masih berada di zona optimis atau di atas nilai acuan.

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Maret 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga masih berada di level optimis.

    Hanya saja, IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7.

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Berdasarkan kategori pengeluaran responden, indeks keyakinan konsumen pada Maret 2025 juga mengalami penurunan di seluruh kategori dari bulan sebelumnya.

    Penurunan terbanyak tercatat pada responden pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta (dari 123,4 menjadi 112,4), kemudian pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta (dari 128,8 menjadi 123), pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta (dari 126 menjadi 120,6), pengeluaran >Rp5 juta (dari 129 menjadi 127,9), dan pengeluaran Rp1 juta—2 juta (dari 119,2 menjadi 118,3).

    Sementara berdasarkan usia, indeks keyakinan konsumen juga mengalami penurunan hampir di seluruh kelompok usia.

    Penurunan terbanyak tercatat pada responden usia 51—60 tahun (dari 123,6 menjadi 115,3), kemudian usia 41—50 tahun (dari 126,8 menjadi 119,7), usia 20-30 tahun (dari 131,4 menjadi 126,3), usia 31-40 tahun (dari 127,9 menjadi 122,5). Hanya kelompok usia >60 tahun yang mengalami kenaikan keyakinan (dari 112,7 menjadi 115,9).

    Secara spasial, IKK meningkat di beberapa kota yang disurvei, tertinggi di Banjarmasin, diikuti oleh Banten, dan Denpasar.

  • Apple Kerek Pengiriman IPhone dari China untuk Hindari Tarif Trump

    Apple Kerek Pengiriman IPhone dari China untuk Hindari Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi AS, Apple Inc diketahui telah meningkatkan pengiriman produk iPhone dari China pada kuartal 1/2025, yang disebut sebagai upaya untuk menghindari tarif Trump. Secara tahunan, pengiriman iPhone naik hingga 10%. 

    Dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/4/2025), kabar tersebut datang dari firma pasar teknologi Amerika Serikat (AS), yakni International Data Corporation (IDC) yang melihat upaya Apple mempercepat pengiriman produknya belakangan ini. 

    Menurut IDC, Apple mengirimkan 57,9 juta unit sejak awal Januari–Maret 2025, naik dari 52,6 juta unit yang dikirimkan pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini diyakini bukan karena permintaan yang tiba-tiba melesat. 

    IDC menyebut, peningkatan ini disebabkan oleh upaya penimbunan yang dimaksudkan untuk mengimbangi tarif atas barang-barang yang diekspor dari China ke AS. 

    Laporan dari Bloomberg juga menunjukkan bahwa Apple dan perusahaan teknologi konsumen lainnya telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan untuk tarif terbaru dari pemerintahan Trump, dengan mengisi inventaris saluran AS-nya dengan unit.

    “Lonjakan sisi pasokan ini, yang ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan biaya dan gangguan, secara efektif meningkatkan angka pengiriman Q1 melampaui level yang diantisipasi berdasarkan permintaan konsumen yang mendasar,” bunyi riset dari IDC.

    Perusahaan tidak perlu membayar tarif untuk perangkat yang sudah ada di dalam negeri sebelum pungutan diberlakukan. Pengiriman juga meningkat di wilayah lain yang dikhawatirkan akan terjadi gangguan dan kenaikan harga. 

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif untuk barang yang diekspor dari China yang dapat naik hingga 145%, sebelum tarif tersebut diturunkan pada hari Jumat setelah pengecualian terkait elektronik.

    Namun, hal itu juga bisa berlangsung singkat karena Trump mengatakan tarif baru yang secara khusus ditujukan pada produk dengan semikonduktor akan kembali diberlakukan. Pungutan tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dari 145% yang berlaku sebelumnya sehingga konsumen terhindar dari potensi kenaikan harga yang besar. 

    Meskipun terjadi peningkatan secara keseluruhan, pengiriman ke China menurun. IDC menyatakan, hal ini terjadi karena program subsidi pemerintah China pada perangkat tidak menyertakan model iPhone Pro Apple.

    Apple dikabarkan bakal memberikan gambaran yang lebih baik tentang penjualan aktualnya selama periode ketika mengumumkan hasil kuartal kedua pada tanggal 1 Mei 2025

    Lebih lanjut, IDC melaporkan industri telepon pintar lainnya mengalami pengiriman yang sebagian besar tetap stagnan, dengan pemenang terbesar kedua adalah Xiaomi Corp., yang unitnya meningkat 2,5%. Oppo mengalami penurunan terbesar, dengan penurunan unit sekitar 7%. 

    Secara keseluruhan, pasar meningkat sebesar 1,5% menjadi 305 juta. Samsung Electronics Co. menjadi pemimpin total dengan sekitar 61 juta pengiriman dan pangsa pasar 20%, dibandingkan dengan Apple sebesar 19%.

    Konsumen bulan ini berbondong-bondong mendatangi toko Apple untuk mengamankan iPhone sebelum potensi kenaikan harga yang masih terus berubah, mengingat kebijakan Gedung Putih yang dinamis. 

    Selain menimbun barang sebelum tarif diberlakukan, strategi Apple untuk mengimbangi dampak tarif adalah dengan menggunakan kembali manufaktur di India untuk distribusi AS. India sekarang dapat memproduksi 20% dari semua iPhone, yang dapat memenuhi sebagian besar permintaan AS.

  • AMRO Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 5,0%, Imbas Tarif Trump

    AMRO Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 5,0%, Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2025.

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO bertajuk the Asean+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2025, yang menyoroti ketahanan kawasan Asean dan kapasitas kebijakan dalam menghadapi guncangan perdagangan global.

    Berdasarkan laporan edisi Oktober 2024 AMRO memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2%. Terdapat revisi dalam laporan edisi Januari 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya 5,1%, tetapi angka itu kemudian kembali turun.

    Dikutip dari laporan edisi April 2025, AMRO memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,0%, dengan proyeksi inflasi 2,2%.

    Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor menilai bahwa pengumuman tarif impor atau tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan perkembangannya menambah lapisan kompleksitas signifikan terhadap prospek ekonomi kawasan Asean+3.

    “Namun demikian, ekonomi Asean+3 saat ini lebih tangguh dan terdiversifikasi dibandingkan saat menghadapi guncangan global sebelumnya, serta lebih siap dalam menghadapi guncangan tarif yang sedang berlangsung,” ujar Khor pada Selasa (15/4/2025).

    Khor mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan makroekonomi yang solid harus dijaga oleh Indonesia.

    Dia menilai bahwa disiplin fiskal dan moneter menjadi landasan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia harus terus melakukan reformasi struktural.

    Menurut Khor, upaya itu telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dengan melonggarkan pasar tenaga kerja dan kebijakan investasi untuk menarik investor asing. Dia juga menilai bahwa kebijakan penghiliran atau hilirisasi berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekspor.

    “Kebijakan-kebijakan ini menjadikan Indonesia semakin menarik bagi investor global. Meskipun begitu, stabilitas makro harus tetap dijaga. Karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang ketat agar iklim investasi tetap stabil,” ujar Khor.

    Adapun, AMRO memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asean+3 bisa melebihi 4,0% pada 2025 2026. Namun, ketidakpastian dari arah kebijakan tarif Trump bisa membuat ekonomi Asean+3 melemah ke bawah 4,0% pada 2025, dan berlanjut melemah ke 3,4% pada 2026.

    “Asean+3 telah berulang kali membuktikan ketangguhannya di tengah berbagai guncangan global. Dalam lanskap perdagangan yang bergejolak ini, persatuan dan aksi yang terkoordinasi akan sangat penting. Tidak ada pemenang dalam perang dagang—tetapi bersama-sama, kita dapat bangkit lebih kuat,” ujar Khor.

  • AMRO Pangkas Outlook Pertumbuhan Ekonomi Asia 2025 ke 3,8%, Terendah sejak Pandemi

    AMRO Pangkas Outlook Pertumbuhan Ekonomi Asia 2025 ke 3,8%, Terendah sejak Pandemi

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang tarif impor global dari Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekonomi Asia ke level terendah sejak pandemi Covid-19, menurut lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

    Berdasarkan laporan terbarunya, AMRO memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia melambat menjadi 3,8% pada 2025 dan 3,4% pada 2026 jika seluruh kebijakan tarif Trump diterapkan, termasuk tarif “Hari Pembebasan” terhadap semua negara (yang kini ditangguhkan sebagian).

    Proyeksi ini mencakup kebijakan tarif sebelum pengecualian sementara untuk produk-produk seperti ponsel dan elektronik.

    Sebagai perbandingan, tanpa kebijakan tarif, AMRO memperkirakan kawasan ini seharusnya tumbuh sebesar 4,2% pada 2025. Angka 3,8% akan menjadi tingkat pertumbuhan terendah sejak Asia mencatatkan 3,3% pada 2022.

    Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor menilai kawasan Asia cukup tangguh berkat akumulasi cadangan devisa dan fleksibilitas nilai tukar, serta tingkat inflasi yang rendah yang memberi ruang bagi pelonggaran moneter.

    “Negara-negara akan merespons lewat kebijakan untuk meredam dampaknya,” ungkapnya seperti dikutip Bloomberg.

    Asia menjadi kawasan yang paling terdampak oleh kebijakan proteksionisme Trump, terutama karena besarnya eskalasi tarif terhadap China dan eratnya keterkaitan rantai pasok regional. Sejumlah negara seperti Vietnam, Jepang, hingga Indonesia telah melakukan diplomasi intensif ke AS untuk meminta pengecualian atau menawarkan konsesi.

    Beberapa bank sentral seperti di India telah lebih dulu memangkas suku bunga guna mengantisipasi perlambatan. Bank sentral India mengisyaratkan akan ada pelonggaran lanjutan dalam beberapa bulan ke depan.

    Sementara itu, tarif sebesar 145% yang dikenakan kepada China serta bea balasan dari China terhadap AS diperkirakan akan menyebabkan penurunan tajam dalam arus perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

    Namun, AMRO menilai dampak terhadap China masih terkendali karena ekspor ke AS kini hanya mencakup sebagian kecil dari produk domestik bruto (PDB). Risiko yang lebih besar, yakni pemisahan total (decoupling) antara ekonomi AS dan China, dinilai kecil kemungkinan terjadi.

    “Decoupling berarti semua aktivitas impor dan ekspor berhenti total, dan itu skenario ekstrem yang tidak akan terjadi,” kata Khor.

    Jika tarif ini benar-benar diterapkan, bea masuk rata-rata AS terhadap Asia (di luar China) akan melonjak menjadi 26%. Saat ini, sekitar 15% ekspor Asia menuju AS, yang mewakili sekitar 4% dari total PDB kawasan.

     

  • 53 Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Dibangun Juni 2025, Sisa 74% Lagi

    53 Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Dibangun Juni 2025, Sisa 74% Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera memulai pembangunan sekolah rakyat yang bakal tersebar di sejumlah wilayah. Pada tahap awal sebanyak 53 Sekolah Rakyat ditargetkan rampung pada Juni 2025. 

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa apabila pembangunan itu berjalan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka 53 Sekolah Rakyat itu bisa langsung digunakan untuk Tahun Ajaran 2025 – 2026. 

    “Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Mensos kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

    Adapun saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan atau renovasi Sekolah Rakyat. 

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.

    “Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,” ujarnya. 

    Nantinya, Sekolah Rakyat itu bakal tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. 

    Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

    Berdasarkan spesifikasinya, setiap sekolah rakyat nantinya bakal memiliki luas mulai dari 5 hektare hingga 10 hektare yang meliputi ruang kelas SD, SMP hingga SMA beserta seluruh fasilitasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan satu sekolah rakyat bakal menelan anggaran sebesar Rp100 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).