Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mewacanakan akan memasukkan ojek online (ojol) Grab-Gojek Cs sebagai kriteria UMKM melalui revisi Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana untuk merevisi UU UMKM yang akan didorong pada tahun depan.

    Maman menjelaskan masuknya driver atau pengemudi ojol ke dalam revisi UU UMKM ini agar memiliki payung hukum yang jelas.

    “Sampai hari ini kan aspirasinya kan sebetulnya bagaimana dengan status secara hukum teman-teman kita yang ada di ojol ini, inilah nanti akan kita siapkan,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Namun, lanjut dia, Kementerian UMKM perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk melakukan pengajuan revisi UU UMKM. Nantinya, ojol bisa mendapatkan beraneka macam alokasi subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).

    “Nah kalau memang ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

    Selain itu, subsidi lain yang diterima driver ojek online jika masuk ke dalam kriteria UMKM adalah terkait LPG 3 kilogram. “Mereka [ojol] juga saudara-saudaranya keluarga-keluarganya punya hak secara administrasi untuk bisa menggunakan LPG 3 kilogram,” imbuhnya.

    Maman menambahkan, driver ojol juga bisa mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), yakni berupa bunga 6% dan pinjaman dari Rp1 juta—100 juta yang tidak dikenakan agunan tambahan.

    “Dan nanti beberapa fasilitas-fasilitas yang lain, terus insentif pajak 0,5% bagi omzet pendapatan yang di bawah Rp4,8 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman mengungkap driver ojol juga akan mendapatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

    “Artinya semua beberapa fasilitas-fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKM, ke depan juga akan kita berikan kepada teman-teman ojek online,” pungkasnya.

  • Xi Jinping Akhirnya Tiba di Malaysia untuk Bahas Tarif Trump

    Xi Jinping Akhirnya Tiba di Malaysia untuk Bahas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping tiba di Malaysia pada Selasa malam (15/4/2025), melanjutkan rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara. 

    Mengutip Bloomberg, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Negeri Tirai Bambu untuk mempererat hubungan regional di tengah meningkatnya tensi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Malaysia menjadi persinggahan kedua Presiden China Xi Jinping di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengunjungi Vietnam

    Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan bahwa Xi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keduanya akan membahas penguatan kerja sama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global.

    Selain pertemuan bilateral, Xi dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman, perjanjian, dan dokumen penting antara kedua negara.

    Presiden Xi menyatakan, kunjungan ini menjadi momentum untuk memperdalam persahabatan dan memperkuat saling percaya di bidang politik. Dia juga mendorong kerja sama di sektor modernisasi, meningkatkan pembelajaran bersama, serta peningkatan kemitraan dalam membangun komunitas China–Malaysia yang lebih erat.

    Di sisi lain, analis dari MIDF Amanah Investment Bank Bhd mencatat bahwa hubungan China dan Malaysia diprediksi akan semakin dekat, terutama di tengah ketegangan antara China dan AS.

    “Terutama jika kedua negara memilih untuk memperluas perdagangan bilateral sebagai bagian dari strategi diversifikasi, untuk merespons tarif dari AS dan perlahan mengurangi ketergantungan pada pasar AS,” tulis analis dalam laporannya. 

    Sebagai informasi, sebelum tiba di Malaysia, Xi terlebih dahulu berkunjung ke Vietnam. Di sana, ia menyerukan kerja sama untuk menentang “intimidasi sepihak” yang dinilainya mengganggu stabilitas perdagangan bebas global dan rantai pasokan.

    Adapun, selama beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara telah menjadi jalur utama ekspor China menuju AS, terutama sejak pemerintahan Donald Trump menaikkan tarif terhadap produk China pada masa jabatannya yang pertama.

  • Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai indeks keyakinan konsumen yang menurun selama tiga bulan terakhir, memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di tingkat produsen maupun membuat investor menunda rencana penanaman modalnya.  

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat penurunan optimisme konsumen tersebut dapat berdampak negatif terhadap berbagai macam hal, termasuk rencana kegiatan produksi dan persepsi investor. 

    Dengan menurunannya persepsi konsumen, termasuk di dalamnya indeks ekspektasi ekonomi (IEK), maka para produsen di Indonesia mungkin dapat menurunkan kapasitas produksinya dalam jangka waktu dekat dan memilih untuk menggunakan stok yang sudah ada. 

    “Jika penurunan IKK tersebut terus berlanjut secara berkepanjangan, maka investor juga dapat melihat hal tersebut dan menunda kegiatan investasi mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2025).

    Sementara pemerintah telah menargetkan investasi senilai Rp1.905 triliun. Lebih tinggi dari realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024.

    Per Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1. Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7. 

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Josua lebih lanjut melihat pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memperkuat konsumsi maupun keyakinan konsumen akan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga kelas menengah dan aspiring middle class.

    “Diperlukan juga dukungan pemerintah, misalnya melakukan spending dengan lebih efektif dan tepat sasaran untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen,” tuturnya. 

    Pasalnya, melihat data Mandiri Spending Index (MSI) per 6 April 2025, kelompok bawah tergerus daya beli, sementara kelompok menengah menahan belanja. 

    Terbukti bahwa tingkat tabungan kelompok bawah yang biasanya meningkat di periode Ramadan (84,4 pada Maret 2024), namun tahun ini terus melambat dan berada di level terendah ke level 79,8 (Maret 2025). Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan daya beli yang semakin tergerus. 

    Sementara tingkat tabungan kelompok menengah stabil dan relatif sama dengan di Ramadan 2024, dari 101,1 (Maret 2024) menjadi 101,8 (Maret 2025). 

    Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat, dari 97,4 (Maret 2024) menjadi 93,3 (Maret 2025). Kondisi ini mengindikasikan belanja lebih banyak dilakukan oleh kelompok atas. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David Sumual pun melihat kebiasaan masyarakat akan bergeser untuk membeli barang tahan lama yang lebih murah (downtrading).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara saat disodorkan pertanyaan soal keyakinan konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir. Padahal, terdapat Ramadan maupun Lebaran yang menjadi momen peningkatan daya beli. 

    “Kita akan tingkatkan [keyakinan konsumen],” ujarnya sambil masuk ke mobil usai menghadiri Taklimat Media di Gedung Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sementara saat ditanya terkait langkah pemerintah untuk memperkuat keyakinan konsumen, Sri Mulyani memilih diam. 

  • Menteri Hukum: Pendaftaran Hak Paten RI Tertinggi di Dunia, Kalahkan China-AS

    Menteri Hukum: Pendaftaran Hak Paten RI Tertinggi di Dunia, Kalahkan China-AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut Indonesia menjadi negara dengan jumlah pendaftaran tertinggi untuk kekayaan intelektual di dunia. Pada kuartal I/2025, dia menyebut Kementerian Hukum telah menyelesaikan 116.126 permohonan meliputi merek hingga paten. 

    Pada konferensi pers yang digelar Selasa (15/4/2025), Supratman mengatakan bahwa pendaftaran permohonan paten maupun merek di Indonesia tertinggi di dunia. Jumlahnya melebih Amerika Serikat (AS), China dan Korea Selatan apabila merujuk pada data World Intellectual Property Organization (WIPO). 

    “Kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek. Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Berdasarkan data WIPO yang dirangkum Kementerian Hukum (Kemenkum), peringkat negara dengan jumlah pendaftaran paten tertinggi yakni Indonesia (715), Jepang (497), China (467), Amerika Serikat (AS) (375) dan Korea Selatan (178). 

    Kemudian, peringkat negara dengan jumlah permohonan desain industri tertinggi yaitu Indonesia (1.186), Jepang (254), China (88), AS (79) dan Korea Selatan (48). 

    Menurut Supratman, torehan itu menunjukkan bahwa adanya kesadaran luar biasa pada industri Indonesia untuk mendaftarkan hak paten maupun merek mereka. 

    Adapun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum hingga Maret 2025, pemerintah telah menyelesaikan 116.126 permohonan kekayaan intelektual sesama kuartal I/2025. Angka itu termasuk permohonan yang masuk pada tahun sebelumnya. 

    Jumlah permohonan yang telah diselesaikan itu mayoritas berbentuk permohonan merek yakni sebanyak 66.995 permohonan, 36.296 permohonan hak cipta, 8.151 permohonan perpanjangan merek, 2.225 permohonan paten, 2.224 permohonan desain industri serta 235 permohonan lain.

    Sementara itu, DJKI Kemenkum juga mencatat terdapat 19 perkara pelanggaran kekayaan intelektual yang dilaporkan oleh masyarakat. Jumlahnya mencapai 19 perkara baru. Secara terperinci, terdapat 11 perkara merek, 7 perkara hak cipta dan 1 perkara desain industri. 

    Atas pendaftaran kekayaan intelektual tersebut, Kemenkum mencatat terdapat peroleahn PNBP selama kuartal I/2025 sebesar Rp220,9 miliar. Perolehan PNBP itu terbesar berasal dari pendaftaran hak paten yakni Rp124,5 miliar, dan hak merek sebesar Rp87,3 miliar.

  • Keyakinan Konsumen Lesu Tiga Bulan Beruntun, Daya Beli Makin Tertekan

    Keyakinan Konsumen Lesu Tiga Bulan Beruntun, Daya Beli Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks keyakinan konsumen melanjutkan tren penurunan untuk ketiga kalinya pada Maret 2025, ke level 121,1, terendah sejak Oktober 2024. 

    Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan bahwa penurunan yang berkelanjutan ini menggarisbawahi tekanan yang semakin besar terhadap daya beli rumah tangga. 

    Terlebih, tekanan tersebut terjadi di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya beban biaya, terutama di daerah perkotaan. 

    “Keenam sub-komponen indeks turun, menandakan pesimisme yang luas di kalangan konsumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

    Tekanan itu pun bertepatan dengan adanya sekitar 96.575 pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tahun 2024 dan perilaku belanja yang lesu pada kuartal pertama tahun ini. 

    Menurut data SSI, PHK terbanyak terjadi di kawasan Jawa Tengah yang totalnya mencapai 23.807 orang pada periode yang sama. 

    Sementara melihat data milik Bank Indonesia (BI), memang enam sub-komponen turun, bahkan terdapat indeks yang mendekati skor 100. Jika indeks di atas 100 berarti optimistis, di bawah 100 pesimistis. 

    Utamanya, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) atau ekspektasi 6 bulan yang akan datang dibandingkan dengan kondisi saat ini, yang turun 7 poin menjadi 131,7 dan ekspektasi pendapatan turun 6,3 poin menjadi 137.

    Ekspektasi akan ketersediaan pekerjaan turun tajam sebesar 8,3 poin menjadi 125,9, sementara pandangan terhadap kondisi pekerjaan dibandingkan dengan enam bulan yang lalu merosot mendekati ambang batas netral 100 poin, turun 5,9 poin menjadi 100,3.

    “Mengindikasikan meningkatnya ketidakamanan pekerjaan,” lanjutnya. 

    Sub-indeks kondisi ekonomi (IKE) saat ini turun menjadi 110,6, yang mencerminkan berkurangnya kepercayaan terhadap keuangan rumah tangga jangka pendek. 

    Fithra melihat jika erosi yang terus berlanjut pada sentimen konsumen menimbulkan risiko yang signifikan terhadap permintaan domestik, terutama konsumsi, yang tetap menjadi mesin utama pertumbuhan PDB. 

    Dengan inflasi yang masih moderat namun rupiah tertekan dan upah riil yang stagnan, hambatan terhadap pengeluaran diskresioner (konsumsi tersier) dapat meningkat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah yang rentan.

    Sentimen yang melemah dapat mendorong pergeseran perilaku rumah tangga ke arah tabungan untuk berjaga-jaga, yang selanjutnya dapat menekan aktivitas ritel dan jasa.

    Penurunan kepercayaan konsumen yang berkelanjutan dapat memberikan tekanan pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama PDB Indonesia.

    “Jika daya beli terus melemah, bisnis-bisnis yang bergantung pada permintaan domestik-seperti ritel, barang konsumsi, dan jasa-mungkin akan menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat,” ujarnya.

    Untuk itu, Fithra meyakini akan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Dirinya pun merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini, dari 4,97% menjadi 4,8% di tambah dengan tekanan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

  • Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, melalui Perpres No. 19 Tahun 2025, Pemerintah memberikan Tukin kepada 31.066 dosen ASN yang sebelumnya hanya menerima tunjangan profesi, di luar gaji pokok dan tunjangan melekat. Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja. Dosen di PTN badan hukum (PTNBH) dan PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi tetap. Sementara dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan Lembaga Layanan Dikti akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, serta Tukin.

    Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi Indonesia. 

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” lanjutnya.

    Dilansir dari Antara, jumlah tukin ditentukan berdasarkan kelas jabatan, antara lain sebagai berikut yang efektif sejak 1 Januari 2025.

    kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000
    kelas jabatan 16 sebesar Rp27.577.500
    kelas jabatan 15 sebesar Rp19.280.000
    kelas jabatan 14 sebesar Rp17.064.000
    kelas jabatan 13 sebesar Rp10.936.000
    kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000
    kelas jabatan 11 sebesar Rp8.757.600
    kelas jabatan 10 sebesar Rp5.979.200
    kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.000.
    kelas jabatan 8 sebesar Rp4.595.150
    kelas jabatan 7 sebesar Rp3.915.950
    kelas jabatan 6 sebesar Rp3.510.400
    kelas jabatan 5 sebesar Rp3.134.250
    kelas jabatan 4 sebesar Rp 2.985.000
    kelas jabatan 3 sebesar Rp2.898.000
    kelas jabatan 2 sebesar Rp2.708.250
    kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250

  • Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengungkap realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) UMKM baru mencapai Rp57,51 triliun pada kuartal I/2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan realisasi ini telah diterima kepada 1,014 juta debitur dengan total penyaluran KUR untuk sektor produksi mencapai Rp33,86 triliun sepanjang Januari—Maret 2025.

    “Pencapaian realisasi KUR di triwulan I [2025] sebesar Rp57,51 triliun dan debitur penerimanya kurang lebih sekitar 1,014 juta, dan total penyaluran sektor KUR untuk sektor produksinya sekitar Rp33,86 triliun yang kita konversi dalam persentase sekitar 58,9%,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Meski realisasi penyaluran KUR UMKM pada tiga bulan pertama 2025 masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Maman optimistis target penyaluran KUR senilai Rp300 triliun di tahun ini akan tercapai.

    “Insyaallah dengan kami berani menyampaikan ini kepada publik sebagai bentuk transaparansi dan keterbukaan kami, berarti kami siap untuk mengejar tarhget yang harapkan dan juga diamanahkan kepada kementerian kami,” ujarnya.

    Maman juga mengungkap Kementerian UMKM telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM sebanyak 739.000. Artinya, pihaknya telah menerbitkan NIB sebanyak 12,27 juta, atau setara dengan 80% dari total target penerbitan NIB sebanyak 15 juta.

    Di samping itu, Maman menyebut pihaknya juga terus mendorong penerbitan sertifikasi halal. Tercatat, Kementerian UMKM telah menerbitkan 25.500 sertifikat halal pada kuartal I/2025 dengan jumlah produk sekitar 162.754 produk.

    “Dan ini dari target nasional kurang lebih sekitar 3,5 juta sertifikat halal,” imbuhnya.

    Pada periode yang sama, Maman mengungkap sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari total target 926.696 pengusaha.

  • Berlaku 5 Hari Lagi, Prabowo Ternyata Belum Teken UU TNI

    Berlaku 5 Hari Lagi, Prabowo Ternyata Belum Teken UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berlaku lima hari lagi, atau 20 April 2025. Revisi UU tersebut sebelumnya sudah disahkan oleh DPR sejak 20 Maret 2025 lalu. 

    Sebagaimana diketahui, RUU yang telah disahkan oleh DPR akan berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden dalam kurun waktu 30 hari setelah dibawa ke sidang paripurna. Apabila belum ditandatangani setelah 30 hari, maka UU dimaksud otomatis sah dan wajib diundangkan. 

    UU TNI disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Namun, hingga saat ini, UU tersebut belum kunjung ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi di JDIH Sekretariat Negara (Setneg), draf UU TNI final yang berlaku pun belum diunggah sampai dengan saat ini.

    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, UU TNI bukan satu-satunya payung hukum yang belum ditandatangani Prabowo. Dia mengatakan bahwa banyak produk hukum yang harus diteken oleh Kepala Negara. 

    “Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Supratman pun mengaku tak masalah apabila pada akhirnya nanti UU TNI sah dengan sendirinya pada 20 April 2025. Namun, dia memastikan Prabowo akan menandatangani UU tersebut sebagaimana proses seperti biasa. 

    Politisi Partai Gerindra itu menilai, Prabowo belum menandatangani UU TNI mengingat jadwalnya yang padat. 

    “Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Supratman turut memastikan tidak ada isi UU TNI yang berubah dari draf versi paripurna. Dia menyoroti kekhawatiran publik soal potensi UU TNI yang baru akan mendorong kembalinya dwifungsi TNI seperti pemerintahan Orde Baru. 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu menuturkan, perubahan pada UU TNI baru hanya terletak pada penambahan dua tugas TNI di luar tugas pokoknya setelah 12 pos jabatan yang sudah ada. 

    “Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada Hakim Militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo [menjabat, red] juga, Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasinya terhadapnya,” terangnya. 

    Untuk diketahui, revisi UU TNI sebelumnya dibahas oleh Komisi I DPR. Penolakan besar-besaran dari publik berbentuk demo di sejumlah daerah mewarnai proses pembahasan, pengesahan bahkan setelah UU itu dibawa ke paripurna DPR. 

  • Kejagung Telusuri Sumber Dana Suap Rp60 Miliar ke Ketua PN Jaksel

    Kejagung Telusuri Sumber Dana Suap Rp60 Miliar ke Ketua PN Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telusuri sumber dana suap dari perkara pengurusan vonis lepas kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa uang suap Rp60 miliar memang berasal dari pengacara sekaligus tersangka Aryanto (AR). Namun, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa uang suap itu tersebut berasal dari pihak lain.

    “Memang secara logika hukumnya kan apakah ini murni dari AR atau dari pihak lain, nah nanti itulah yang terus didalami oleh penyidik,” ujar Harli di Kejagung, Selasa (15/4/2025).

    Dia menambahkan sejauh ini pihaknya masih mempelajari setiap temuan yang ada. Misalnya, barang bukti elektronik hingga aset yang telah disita penyidik.

    Salah satu upaya pendalaman barang bukti itu dilakukan dengan mengklarifikasi seluruh pihak termasuk tersangka dalam kasus suap tiga hakim di PN Jakarta Pusat ini.

    “Dokumen ini kan akan terus dipelajari, kemudian ketika ada perkembangan dan perlu dilakukan pendalaman dan ini tentu kan harus dimintai keterangan, diperiksa,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO.

    Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas. Vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun.

    Adapun, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Perinciannya, Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (MAN); Panitera Muda Perdata pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

    Selanjutnya, dua pengacara atau advokat bernama Marcella Santoso (MR) dan Aryanto (AR). Teranyar, tiga hakim mulai dari Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom (AM) turut jadi tersangka.

  • Sidang Tuntutan Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Ditunda Sepekan, Ada Apa?

    Sidang Tuntutan Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Ditunda Sepekan, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) resmi menunda sidang tuntutan tiga hakim yang terjerat kasus suap vonis bebas Ronald Tannur.

    Sidang yang seharusnya berlangsung hari ini, Selasa (15/4/2025). Namun, harus ditunda lantaran jaksa penuntut umum (JPU) belum siap membaca tuntutannya.

    “Untuk penuntut umum hari ini belum siap untuk membaca tuntutan Yang Mulia, mohon waktu satu Minggu Yang Mulia,” ujar jaksa di Ruang Sidang PN Tipikor.

    Dalam hal ini, jaksa meminta bahwa tambahan waktu kepada hakim untuk merapikan berkas tuntutan. Mendengar hal itu, hakim kemudian mengabulkan permohonan jaksa dan menunda sidang tuntutan hingga (22/4/2025).

    “Kami tekankan. Siap tidak siap harus siap baik tuntutan maupun pleidoi,” ujar hakim.

    Adapun, tiga hakim non-aktif PN Surabaya yang bakal dituntut itu adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Gregorius Ronald Tannur diadili atas pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. 

    Singkatnya, Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja melakukan lobi-lobi dengan mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono agar anaknya itu bisa divonis bebas.

    Kemudian, uang suap itu diberikan oleh pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat. Total, tiga hakim PN Surabaya telah didakwa menerima uang suap Rp1 miliar dan SGD308.000 atau setara Rp3,6 miliar (Kurs Rp12.023).

    Alhasil, uang total Rp4,6 miliar diduga diterima Erintuah Cs untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.