Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pernah Disanksi Etik KPK, Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

    Pernah Disanksi Etik KPK, Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron lolos seleksi administrasi sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana 2025. Ghufron dinyatakan lolos proses verifikasi berkas administrasi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). 

    Untuk diketahui, KY telah selesai menggelar tahapan seleksi administrasi seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) 2025.

    Berdasarkan hasil sidang pleno yang digelar Senin (14/4/2025), terdapat total 161 orang calon Hakim Agung dan 18 calon Hakim Ad Hoc HAM yang lolos ke tahapan berikutnya. 

    Proses seleksi yang dilakukan itu untuk memenuhi pos jabatan lima Hakim Agung Kamar Pidana, tiga Hakim Agung Kamar Perdata, dua Hakim Agung Kamar Agama, satu Hakim Agung Kamar Militer, satu Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), lima Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, serta tiga Hakim Ad Hoc HAM di MA. 

    KY mencatat telah menerima 183 pendaftar calon Hakim Agung konfirmasi dan 24 pendaftar calon Hakim Ad Hoc HAM di MA konfirmasi.

    “Namun, KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan,” ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring, dikutip dari siaran pers, Selasa (15/4/2025).

    Secara terperinci, para calon hakim yang lolos seleksi administrasi itu meliputi 68 orang calon Hakim Agung Kamar Pidana, 33 Hakim Agung Kamar Perdata, 40 Hakim Agung Kamar Agama, 7 Hakim Agung Kamar Militer, 4 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 Hakim Ad Hoc HAM di MA. 

    Para calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA itu kini dapat mengikuti seleksi kualitas yang akan digelar 29-30 April 2025. Seleksi kualitas itu meliputi tes menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH serta tes objektif.

    Berdasarkan profesinya, para calon Hakim Agung yang lolos seleksi administrasi itu berasal dari hakim karier sebanyak 125 orang, akademisi (12 orang), advokat (7 orang), hakim ad hoc (5 orang), dan lainnya (12 orang). 

    Ghufron adalah Dosen Hukum Universitas Jember yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPK 2019-2024. Dia dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk Hakim Agung Kamar Pidana. 

    Sementara itu, calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang lolos administrasi berasal dari profesi advokat sebanyak 6 orang, akademisi 5 orang, hakim ad hoc 4 orang, hakim 1 orang, dan lainnya 2 orang.

    Adapun Ghufron dan koleganya, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Johanis Tanak telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai pimpinan KPK jilid V pada akhir 2024 lalu. Hanya Johanis Tanak, yang berlatar belakang jaksa, berhasil melanjutkan periode kedua kepemimpinan di lembaga antirasuah untuk lima tahun ke depan. 

    Ghufron sebelumnya ikut menjalani seleksi calon pimpinan KPK oleh panitia seleksi (pansel), yang dipimpin Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Namun, akademisi itu gagal lolos pada tes profile assessment yang menyisakan hingga 20 orang calon pimpinan dan 20 calon dewan pengawas KPK. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ghufron pernah dinyatakan terbukti melanggar etik berdasarkan vonis Majelis Etik Dewas KPK. Sanksi yang dijatuhkan ke Ghufron terkategorikan sedang, berupa teguran tertulis. 

    Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021. Kasus yang menjeratnya lantaran pernah menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut. 

    “Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat (6/9/2024).

  • Rusun Wisma Atlet untuk ASN-MBR Siap Diresmikan Prabowo April

    Rusun Wisma Atlet untuk ASN-MBR Siap Diresmikan Prabowo April

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan renovasi tiga tower Wisma Atlet yang bakal dialihfungsikan menjadi rumah susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) rampung akhir April 2025.

    Prasetyo Hadi menjelaskan, 3 tower Wisma Atlet yang telah rampung direnovasi itu nantinya bakal kembali dikelola oleh Sekretariat Negara (Setneg). 

    “Sebagian sudah [selesai direnovasi], tiga tower sudah, sudah selesai. Sisanya belum,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (15/4/2025). 

    Dia menjelaskan, nantinya proses serah terima itu direncanakan bakal dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, hal itu masih menunggu kesesuaian jadwal orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Apabila tidak memungkinkan, maka seremoni serah terima baru akan dilakukan ketika renovasi seluruh tower rampung dilakukan. 

    “Kami mengajukan supaya Presiden berkenan [melakukan serah terima], tapi kita inginnya setelah sepuluh-sepuluhnya selesai,” ujarnya singkat.

    Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Di mana, kontrak revitalisasi Wisma Atlet dianggarkan sebesar Rp357 miliar.

    Berdasarkan catatan Bisnis, revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

    Adapun, 3 tower yang telah rampung itu berada di Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.  

    Secara keseluruhan, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada 10 tower. Perinciannya, Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.  

    Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. 

  • Rusia Minta Bangun Pangkalan Militer di RI, PDIP: Langgar Konstitusi!

    Rusia Minta Bangun Pangkalan Militer di RI, PDIP: Langgar Konstitusi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menekankan dirinya menolak rencana pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia. 

    Pernyataannya ini dia ungkapkan guna merespons laporan media internasional yang menyebut Rusia meminta Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuha di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan pesawat-pesawat militer Rusia.

    Menurut TB, pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sebab itu, dia berharap pemerintah tidak mengabulkan permintaan Rusia itu.

    “Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” tegas purnawirawan TNI tersebut dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (15/4/2025).

    Dia turut mengingatkan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif artinya bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. 

    Maka demikian, bila permintaan Rusia dituruti berarti menentang semangat tersebut. Kemudian juga dapat menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia.

    “Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” jelas TB.

    Lebih jauh, dia juga menyinggung keberadaan pangkalan militer asing terkhusus di kawasan Asia Tenggara berpotensi memicu ketegangan antar anggota Asean. 

    “Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, media pertahanan internasional, Janes, melaporkan bahwa Rusia secara resmi mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk menempatkan pesawat jarak jauhnya milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua.

    Disebutkan bahwa permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu. Adapun, isu ini juga turut menjadi pembahasan di media The Sydney Morning Herald.

  • Menteri PPPA: Dokter PPDS yang Perkosa Keluarga Pasien Harus Dihukum Maksimal

    Menteri PPPA: Dokter PPDS yang Perkosa Keluarga Pasien Harus Dihukum Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Tersangka Dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Priguna Anugerah Pratama (PAP), yang melecehkan keluarga pasien, harus diberi hukuman yang berat agar jera.

    Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (15/4).

    Arifah mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dam Perlindungan Anak pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengawal perkata tersebut hingga tuntas dan memastikan tersangka diberi hukuman yang berat.

    “Jadi pelaku harus diberikan sanksi seberat-beratnya agar memberikan efek jera. Kami sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait hal ini,” tutur Arifah.

    Selain itu, Arifah mengatakan pihaknya juga akan memberikan pendampingan terhadap tiga orang korban yang sudah dilecehkan dokter anastesi mesum bernama Priguna Anugerah Pratama tersebut.

    “Kami akan memberikan pelayanan berupa pendampingan untuk korban ya secara maksimal,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus tersebut mencuat setelah korban FA (21) melaporkan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang dialaminya di RSHS Bandung, pada Selasa (18/3/2025) sekitar 01.00 WIB. 

    Kala itu, korban tengah menunggu ayahnya yang tengah dirawat di RSHS Bandung, lalu kemudian, tersangka dokter mesum Priguna Anugerah Pratama menghampiri korban dan memintanya untuk melakukan transfusi darah. Dalam pelaksanaannya, dokter mesum itu diduga telah menyuntikkan cairan yang membuat korban tidak sadarkan diri.

  • Hore! Tol Betung-Tempino-Jambi Bakal Tersambung Penuh 2026

    Hore! Tol Betung-Tempino-Jambi Bakal Tersambung Penuh 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Konstruksi Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi yang masuk ke dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tahap II saat ini tengah dikebut pembangunannya.

    Executive Vice President (EVP) PT Hutama Karya (HK), Adjib Al Hakim menjelaskan Tol Betung–Tempino–Jambi akan memiliki total panjang mencapai 170 kilometer (Km). Di mana, tol ini bakal meningkatkan konektivitas antar provinsi sekaligus menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Jambi dan Sumatra Selatan. 

    Dia merinci, hingga periode April 2025 progres konstruksi Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1 (Betung-Tungkal Jaya 62,38 km) mencapai 15,29% untuk tahap konstruksi dan 25,47% pembebasan lahan. 

    Kemudian, Seksi 2 yakni Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 54,32 km progres konstruksinya dilaporkan baru mencapai 4,79%. Sedangkan, proses pembebasan lahan pada seksi ini telah mencapai 20,25%.

    Sementara Seksi 4 (Tempino-Ness 18,5 km) menjadi yang paling progresif dengan 80,04% konstruksi dan 98,72% pembebasan lahan.

    Adjib menjelaskan, proses konstruksi jalan tol itu ditargetkan rampung dan akan tersambung penuh pada kuartal IV/2026.

    “Proyek ini terbagi ke dalam empat seksi, yaitu Seksi 1, 2, dan 4 yang masing-masing direncanakan penyelesaiannya bertahap mulai Juni 2025, hingga kuartal 4 tahun 2026. Sementara Seksi 3 Ruas Tol Bayung Lencir – Tempino telah beroperasi, dan sebelumnya dibangun oleh KSO Hutama Karya dengan skema Dukungan Konstruksi” kata Adjid dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025). 

    Dia juga menambahkan pembangunan tol dikebut dengan inovasi teknologi dan strategi percepatan. 

    Adjib merinci, proyek ini telah menciptakan 4.620 lapangan kerja selama konstruksi. Adapun, Hutama Karya menerapkan Building Information Modelling (BIM) untuk integrasi desain digital, UAV Lidar untuk pemetaan topografi real-time, dan dashboard ArcGIS untuk pemantauan harian progres konstruksi yang terintegrasi dengan data lapangan.

    “Jika rampung, harapannya pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan melalui Tol Jambi–Rengat yang saat ini masih dalam tahap perencanaan agar konektivitas Jalan Tol Trans Sumatra semakin terbuka,” pungkasnya.

  • Komisi X DPR Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Penerapan Penjurusan Sekolah

    Komisi X DPR Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Penerapan Penjurusan Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum pemberlakuan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan menyarankan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi berbasis data dan menyampaikan kajian akademik serta efektivitas penjurusan sejak kelas 10.

    “Salah satu perhatian utama adalah pada aspek perkembangan peserta didik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (15/4/2025).

    Legislator PKB ini khawatir bila penjurusan dilakukan sejak dini bisa membatasi ruang belajar mereka dan terpaksa memilih pilihan yang belum tentu sesuai dengan potensi jangka panjang. 

    Dia berpandangan seperti itu lantaran di usia SMA, khususnya kelas 10, masih berada dalam masa eksplorasi minat dan bakat.

    Lalu juga menyoroti soal Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan saat ini menghapus penjurusan di SMA. Namun, karena sekarang ada rencana penjurusan lagi Lalu menyoroti soal konsistensi arah kebijakan pendidikan nasional yang seharusnya diperhatikan.

    “Karena perubahan yang terlalu cepat tanpa jeda transisi yang memadai akan membingungkan Satuan Pendidikan dan melemahkan proses implementasi di lapangan,” ujarnya.

    Lebih jauh, Lalu juga menuturkan perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama guru, kepala sekolah, orang tua, hingga siswa dalam menyikapi rencana kebijakan pemerintah ini.

    “Pemerintah perlu membuka ruang diskusi, ruang partisipasi publik untuk menghimpun aspirasi dari berbagai daerah agar kebijakan yang diambil tidak bersifat top-down dan telah mencerminkan atau lebih mencerminkan keutuhannya tadi lapangan secara kebutuhan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA.

    Menurut Mu’ti, hal ini dilakukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kehadiran TKA sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi akan mulai diuji coba pada murid jenjang kelas 12 atau kelas 3 SMA pada November tahun ini. 

    Dia menyebut, TKA itu nanti berbasis mata pelajaran untuk membantu murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

    “Nah, karena tesnya berbasis mata pelajaran sehingga ke depan ini jurusan akan kami hidupkan lagi. Jadi, nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” kata Abdul seperti dikutip dari Antara, Sabtu (12/4/2025).

  • Sidang Gugatan Buron E-KTP Paulus Tannos di Singapura Dimulai Juni 2025

    Sidang Gugatan Buron E-KTP Paulus Tannos di Singapura Dimulai Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU) menyebut sidang perdana gugatan penahanan sementara buron kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos akan digelar Juni 2025, di pengadilan Singapura. 

    Direktur Jenderal (Dirjen) AHU Kementerian Hukum Widodo menjelaskan, saat ini pemerintah Singapura masih membutuhkan dokumen tambahan dari pemerintah Indonesia berkenaan dengan perkara yang menjerat Tannos.

    Widodo menyebut dokumen tambahan yang dibutuhkan itu akan dilengkapi oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menangani kasus e-KTP di Indonesia. 

    Pemerintah Indonesia menargetkan kelengkapan dokumen itu akan dikirimkan ke pemerintah Singapura pada akhir April 2025. 

    “Diprediksi sidangnya itu bulan Juni,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Widodo mengatakan pemerintah Indonesia berharap agar persidangan itu berlangsung cepat sehingga Tannos bisa segera diekstradisi. Sebagaimana diketahui, Tannos menggugat penahannya secara sementara oleh otoritas di Singapura usai ditangkap pada 17 Januari 2025. 

    Menurut Widodo, pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan dengan proses yang bergulir di Singapura lantaran persoalan yurisdiksi. Sistem hukum yang diterapkan di Singapura pun berbeda dengan di Indonesia. 

    “Kita tidak bisa campur tangan. Kita hanya menunggu hasil putusannya,” ujarnya. 

    Meski demikian, Widodo menjamin pemerintah Singapura akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu membawa Tannos kembali ke Indonesia. Hal itu lantaran Singapura dan Indonesia telah memiliki Perjanjian Ekstradisi.

    Dia juga mengaku tidak tahu berapa lama waktu persidangan akan berlangsung. 

    “Pada prinsipnya, Pemerintah Singapura cukup optimis dan apresiasi kepada apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu proses ini,” terangnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah Indonesia akan segera mengirim kelengkapan dokumen yang diminta oleh pihak Singapura, dalam hal ini Kejaksaan atau Attorney General Chambers. 

    Supratman menyebut Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) akan segera berkomunikasi dengan KPK untuk kelengkapan dokumen tersebut. 

    “Saat ini Direktur OPHI di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan InsyaAllah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim,” kata politisi Partai Gerindra itu. 

    Untuk diketahui, KPK saat ini masih mengusut kasus megakorupsi e-KTP dengan dua orang tersangka yakni Paulus Tannos dan mantan anggota DPR Miryam S. Haryani. 

  • Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce.

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Maman menyatakan Kementerian UMKM juga membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

    Menurut Maman, biaya produksi yang ditekan ini akan membuat produk UMKM mampu bersaing dengan produk impor, termasuk China.

    “[Kami] mendorong ongkos biaya produksi UMKM itu kita tekan bagaimana caranya dengan adanya ekosistem usaha itu semakin turun, agar harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman mengkhawatirkan perang dagang AS-China ini akan mengganggu perdagangan dan menimbulkan efek domino secara global.

    Bahkan, efek dari perang dagang AS-China dikhawatirkan membuat barang impor China bisa membanjiri pasar Indonesia.

    “Yang kami khawatirkan adalah dampak perang dagang China dengan Amerika. Kalau asumsi saya, China bea masuk ke Amerika naik menjadi 125%, sementara negara-negara lain dibebaskan, tentunya perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar,” kata Adhi saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Dunia usaha khawatir dampak dari perang dagang tersebut bisa mengganggu pengiriman barang. “Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik, sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu,” imbuhnya.

    Misalnya, lanjut Adi, jika China tidak mengekspor barang ke AS, maka secara otomatis barang di AS akan kosong. Imbasnya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global.

    Adhi menyebut kondisi seperti itu pernah terjadi pada saat Covid-19 menghantam. Kala itu, ungkapnya, beberapa kontainer terhambat di satu negara, sehingga negara lain akan kekosongan.

    “Itu menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa ke negara-negara Amerika, negara Amerika Latin, bahkan sampai 3-4 kali lipat. Nah ini yang kita tidak berharap [terjadi perang AS-China],” ujarnya.

    Adhi juga mengkhawatirkan jika dari China tidak bisa mengekspor produk ke AS, maka stok dari produksi di China akan menumpuk. Imbasnya, sejumlah barang dari China akan membanjiri Indonesia.

    “Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain, termasuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus waspada,” tutupnya.

  • Prabowo dan Wakil PM Rusia Bahas Kerja Sama Ekonomi di Istana

    Prabowo dan Wakil PM Rusia Bahas Kerja Sama Ekonomi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia Denis V. Manturov dalam rangka memulai kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertemuan ini sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

    “Sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia. Dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID-19 dan ini akan dimulai kembali,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/4).

    Selain pertemuan resmi, Airlangga menaku bahwa delegasi Rusia juga menggelar acara budaya bertajuk Malam Kebudayaan Rusia di Hotel Raffles, Jakarta, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

    Dalam pertemuan tersebut, Manturov menyampaikan dua undangan penting kepada Presiden Ke-8 RI itu yakni menghadiri parade nasional di Rusia serta menghadiri St. Petersburg Economic Forum (SPEF). Forum ekonomi tersebut diharapkan menjadi momentum penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Rusia di berbagai bidang.

    “Diharapkan Bapak Presiden bisa hadir. Dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis,” ucapnya

    Dia melanjutkan bahwa Rusia juga menyampaikan ketertarikan untuk memperluas konektivitas penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia.

    Pihak Rusia, kata Airlangga, bahkan meminta masukan terkait destinasi yang dinilai potensial untuk rute penerbangan baru. Selain itu, dibahas pula upaya mempermudah sistem keuangan bagi wisatawan Rusia yang ingin berkunjung ke Indonesia. 

    “Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat. Dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow,” imbuhnya.

    Kerja sama di sektor investasi juga menjadi agenda penting, termasuk dorongan untuk menyelesaikan pembahasan Eurasia Free Trade Agreement (EFTA) antara Indonesia dan negara-negara Uni Ekonomi Eurasia.

    Airlangga menyebut, diharapkan saat kunjungan Presiden ke St. Petersburg, semua materi EFTA sudah dapat difinalisasi.

    Terkait isu penurunan tarif, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia tidak memiliki hambatan signifikan dalam hal tarif perdagangan.

    “Indonesia dengan Rusia relatif tidak ada isu mengenai tarif, karena masing-masing pihak tarifnya relatif rendah,” ujarnya. 

    Airlangga juga menegaskan bahwa pertemuan Presiden dengan DPM Rusia merupakan bagian dari rutinitas diplomasi bilateral.

    “Dan pertemuan antara DPM dengan Pak Presiden itu seperti pertemuan bilateral yang lain. Jadi memang Bapak Presiden menerima banyak negara dan diterima langsung oleh beliau. Ini sesuatu yang biasa saja,” pungkas Airlangga.

  • Kebijakan Baru Trump: Produk Farmasi-Semikonduktor Bakal Kena Tarif

    Kebijakan Baru Trump: Produk Farmasi-Semikonduktor Bakal Kena Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan berencana untuk mengenakan tarif khusus untuk impor produk farmasi dan semikonduktor. Padahal sebelumnya, farmasi dan semikonduktor masuk dalam daftar produk yang dikecualikan dari tarif Trump.

    Melansir Bloomberg, Selasa (15/4/2025), pembahasan terkait dengan pengenaan tarif khusus terkait 2 komoditas tersebut tengah dimulai di Departemen Perdagangan AS. 

    Pertimbangan pengenaan tarif khusus untuk impor farmasi dan bahan bakunya serta peralatan semikonduktor telah dimulai pada 1 April dan diperintahkan berdasarkan Undang-Undang Perluasan Perdagangan.

    Sekretaris Perdagangan AS berharap keputusan atas pertimbangan tarif produk-produk tersebut dapat disampaikan dalam waktu 270 hari, tapi Trump dan pejabat lainnya telah mengisyaratkan upaya ini dapat diselesaikan lebih cepat.

    Trump disebut telah lama mengecam produksi obat-obatan dan semikonduktor asing sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan mengancam akan mengenakan tarif impor dalam upaya untuk menghidupkan kembali manufaktur Amerika atas produk-produk tersebut. 

    Di sisi lain, rencana tersebut juga dinilai dapat berisiko mendatangkan malapetaka pada rantai pasokan dan menaikkan biaya bagi konsumen di Amerika.

    Pungutan baru mengancam untuk mengguncang industri semikonduktor yang mencetak lebih dari US$600 miliar dalam penjualan global semikonduktor yang penting untuk produk mulai dari mobil hingga pesawat terbang dan ponsel hingga elektronik konsumen. 

    Adapun, pengumuman tarif baru untuk produk farmasi dan semikonduktor datang beberapa hari setelah AS disebut berencana menunda tarif impor tinggi untuk semikonduktor, ponsel, komputer, dan impor elektronik lainnya.

    Sebelumnya, pembebasan tarif itu dipandang sebagai anugerah bagi raksasa teknologi seperti Apple Inc. dan Nvidia Corp., tetapi Trump dan penasihatnya dengan cepat mengatakan relaksasi itu hanya bersifat sementara dan bahwa tarif khusus akan diterapkan pada produk semikonduktor.

    Rencana pengenaan tarif semikonduktor ini berisiko mempengaruhi kinerja berbagai perusahaan yang telah berinvestasi miliaran dolar AS.

    Pengenaan tarif farmasi juga akan berlaku untuk seluruh produk obat-obatan, baik obat generik dan non-generik jadi, serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. 

    Juru bicara kelompok perdagangan PhRMA, Alex Schriver, mengatakan industri farmasi dapat mendukung tujuan Trump untuk meningkatkan manufaktur AS, tapi industri harus bekerja keras dalam prosesnya. 

    “Obat-obatan secara historis telah dikecualikan dari tarif karena dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan kekurangan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa,” ujarnya.