Author: Bisnis.com

BPS Rilis KBLI 2025 Sesuai Dinamika Perkembangan Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mampu menangkap aktivitas ekonomi baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang beragam berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. KBLI digunakan antara lain untuk analisis ekonomi, identifikasi aktivitas ekonomi, perumusan kebijakan dan menghasilkan berbagai statistik ekonomi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi di antaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang telah merujuk ISIC Revisi 5. KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali. Selama proses penyusunan KBLI 2025, BPS menerima 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga yang menunjukkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan ini.

KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru di antaranya jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti podcast, game dan streaming, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan.

BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.

Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia. Dalam aspek perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

KBLI 2025 diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang dapat diunduh pada tautan s.bps.go.id/perbanKBLI2025

20/12/2025 15:05
Tahun Rekor, Induk TikTok Diproyeksikan Raup Laba US$50 Miliar pada 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Induk media sosial TikTok, ByteDance Ltd. diproyeksikan meraup laba sekitar US$50 miliar pada 2025, menandai tahun rekor di tengah ekspansi agresif ke e-commerce dan pasar global.

Menurut sumber yang dilansir dari Bloomberg pada Sabtu (20/12/2025), perusahaan yang berbasis di Beijing tersebut berada di jalur pencapaian tersebut setelah mengantongi laba bersih sekitar US$40 miliar sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini.

Sumber itu juga mengatakan, capaian tersebut bahkan telah melampaui target internal ByteDance untuk 2025.

Dengan proyeksi tersebut, laba ByteDance mendekati kinerja pesaingnya asal Amerika Serikat, Meta Platforms Inc., yang diperkirakan meraih laba sekitar US$60 miliar tahun ini.

Namun, belum diketahui secara pasti seberapa besar pertumbuhan pendapatan ByteDance sepanjang tahun ini. Perusahaan sebelumnya menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 20% pada 2025 menjadi US$186 miliar.

Pencapaian tersebut menandai puncak dari pertumbuhan dua digit selama bertahun-tahun bagi ByteDance, perusahaan yang didirikan Zhang Yiming pada 2012.

ByteDance mengembangkan sejumlah layanan digital paling populer di China, termasuk Toutiao dan Douyin—versi TikTok untuk pasar domestik.

Perusahaan juga bersaing dengan pemain besar seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Tencent Holdings Ltd. di bidang kecerdasan buatan, melalui pengembangan large language model, chatbot, dan layanan berbasis AI lainnya.

Jika target pendapatan tercapai, posisi ByteDance akan sedikit di bawah proyeksi pendapatan Meta yang diperkirakan mencapai sekitar US$200 miliar tahun ini. ByteDance mengklaim memiliki lebih dari 4 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh portofolio aplikasinya, angka yang berada di kisaran serupa dengan Meta.

Adapun, hingga saat ini juru bicara ByteDance belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Kesuksesan TikTok belakangan berada di bawah sorotan setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mendorong upaya pelarangan aplikasi berbagi video tersebut di Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional.

Menyikapi hal itu, ByteDance dikabarkan hampir merampungkan rencana pemisahan (spin-off) operasi TikTok di AS, yang bertujuan memastikan kelangsungan platform sekaligus mengurangi kendali perusahaan China tersebut.

CEO TikTok Shou Chew, dalam memo internal yang dikutip Bloomberg, menyampaikan kepada karyawan bahwa ByteDance telah menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki investor Amerika Serikat, termasuk Oracle Corp. Namun, regulator China hingga kini belum menyatakan persetujuannya, yang menjadi syarat krusial agar transaksi dapat dilanjutkan.

Di tengah pengawasan ketat Washington, TikTok tetap mencatat ekspansi global yang pesat, termasuk di AS. Perusahaan mendorong pertumbuhan agresif di segmen e-commerce dan livestream shopping, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi besar seperti Amazon.com Inc.

Terkait valuasi, Vision Fund milik SoftBank Group Corp. merevaluasi ByteDance ke level di atas US$400 miliar tahun lalu, antara lain didorong ekspansinya di bidang generative AI. Fidelity Investments dan T. Rowe Price Group Inc. juga menaikkan valuasi ByteDance masing-masing menjadi di atas US$410 miliar dan US$450 miliar.

Terbaru, sebuah perusahaan investasi China membeli sebagian saham ByteDance pada valuasi US$480 miliar, jauh di atas level sebelumnya, mencerminkan tingginya minat investor terhadap perusahaan tersebut.

Sebagai perbandingan, valuasi Meta saat ini sekitar US$1,7 triliun, menempati posisi keenam tertinggi di dunia hingga penutupan pasar AS pada Kamis.

Meski demikian, laju pertumbuhan ByteDance diperkirakan melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Douyin sebagai mesin pendapatan utama perusahaan menghadapi tekanan akibat melemahnya konsumsi dan belanja iklan di China.

Sementara itu, TikTok—yang memiliki model serupa—kian menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan ByteDance secara global.

20/12/2025 14:08
Menuju Sensus Ekonomi 2026: Peran Strategis KBLI 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya menjadi pembaruan klasifikasi lapangan usaha, tetapi juga berperan sebagai fondasi penting bagi berbagai kegiatan statistik ke depan. Salah satu yang paling strategis adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di mana seluruh pencatatan dan pengelompokan aktivitas ekonomi akan mengacu pada klasifikasi terbaru ini.

Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan sistem klasifikasi yang mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi secara tepat dan akurat. Melalui pembaruan ini, KBLI 2025 diharapkan dapat menggambarkan struktur aktivitas ekonomi di Indonesia secara lebih utuh, dengan merekam mencatat aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat yang sebelumnya belum tercatat secara memadai.

BPS akan mengimplementasikan KBLI 2025 secara operasional dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan membantu meningkatkan ketepatan pengelompokan. “Dengan menggunakan teknologi AI, pengklasifikasian aktivitas ekonomi di masyarakat berdasarkan KBLI 2025 akan tercatat secara lebih akurat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Selain digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026, KBLI 2025 juga menjadi dasar pemutakhiran Statistical Business Register serta dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai statistik resmi BPS.

Statistik ekonomi yang akurat menjadi kunci dalam analisis dan perumusan berbagai kebijakan. Pemerintah memerlukan gambaran yang jelas mengenai struktur perekonomian, lapangan kerja, dan potensi ekonomi nasional untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan tercatat melalui Sensus Ekonomi 2026.

Dengan diluncurkannya KBLI 2025, peranan BPS menjadi sangat penting dalam menyiapkan fondasi statistik yang kuat untuk memberikan arah pembangunan perekonomian nasional melalui Sensus Ekonomi 2026.

20/12/2025 14:05
Aktivitas Ekonomi Baru Kini Tercakup Dalam KBLI 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru. Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12), berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryles goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5. KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

20/12/2025 13:03
Prabowo Gelar Akad Massal 50.030 Unit Rumah Subsidi

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana, total rumah yang disalurkan pada akad kali ini mencapai 50.030 unit.

Prabowo menjelaskan, lewat penyaluran rumah ini, masyarakat diharapkan dapat tinggal dan berlindung di rumah yang layak.

“Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang membanggakan tetapi masih jauh dari usaha yang harus kita capai,” jelasnya dalam agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).

Adapun, akad massal 50.030 unit rumah subsidi ini digelar di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten. Di mana, acara akad massal ini digelar secara hybrid.

Sebanyak 300 akad akan dilakukan di lokasi acara diikuti oleh 11 Bank Penyalur, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya akan berlangsung secara online diikuti oleh 39 Bank Penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kab/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk periode 19 Desember 2025 tercatat berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 Bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa Penyerahan FLPP tersebut menunjukkan tren positif lantaran melampaui capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Data tersebut memperlihatkan bahwa KPR subsidi terbukti laris manis menjelang akhir tahun. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah [MBR] yang menyatakan minatnya untuk memperoleh KPR subsidi tersebut. Data tersebut sekaligus menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2010,” ujarnya.

Sebagai gambaran, dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP tercatat hanya sebesar 109.253 unit di 2020. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Terakhir, pada 2024 penyaluran rumah subsidi dilaporkan tembus 200.300 unit.

20/12/2025 12:41
Simak Jadwal Lengkap KRL Tambahan Saat Malam Tahun Baru

Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter mengumumkan penambahan 45 perjalanan KRL Jabodetabek khusus pada malam Tahun Baru, yakni 31 Desember 2025 – 1 Januari 2026. Penambahan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk kembali ke rumah usai merayakan Tahun Baru.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan pengoperasian kereta luar biasa (KLB) ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan mobilisasi masyarakat pada malam pergantian tahun.

“Tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan moda angkutan transportasi umum di malam pergantian tahun,” ujarnya dalam konferensi pers Operasional Angkutan Nataru 2025/2026, Jumat (19/12/2025).

Adapun masyarakat yang akan pulang menuju arah Bogor, keberangkatan terakhir KRL dari Stasiun Jakarta Kota tercatat pada pukul 01.25 WIB dan akan tiba di Stasiun Bogor pada pukul 02.50 WIB.

Untuk KRL Cikarang, KAI Commuter menyediakan 13 kereta tambahan. Rute Kampung Bandan–Bekasi, keberangkatan terakhir pada pukul 01.42 WIB dan tiba pada pukul 02.25 WIB. Sementara rute Kampung Bandan–Cikarang, keberangkatan terakhir pada pukul 01.18 WIB dan tiba pada pukul 02.48 WIB.

Bagi penumpang tujuan Tanjung Priok, KAI Commuter menyediakan 12 KLB. Kereta terakhir dari Stasiun Jakarta Kota tersedia pada pukul 01.44 WIB dan akan tiba di Stasiun Tanjung Priok pada pukul 02.00 WIB.

Kemudian untuk penumpang tujuan Rangkasbitung, keberangkatan terakhir dari Stasiun Tanah Abang pada pukul 01.15 WIB. Sementara tujuan Parung Panjang tersedia hingga pukul 01.40 WIB.

Khusus KRL Tangerang, terdapat empat kereta tambahan dengan keberangkatan terakhir dari Stasiun Duri pada pukul 01.30 WIB.

Adapun KAI Commuter menyiagakan total 6.037 petugas di seluruh wilayah, yang terdiri dari 4.078 petugas pengamanan, 896 petugas operasi KA, 1.336 petugas layanan pengguna, serta 163 petugas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Berikut Jadwal Lengkap Perjalanan Tambahan Malam Tahun Baru

Commuter Line Bogor

Berangkat

Datang

Awal

Jam

Akhir

Jam

Jakarta Kota

00.30

Bogor

01.55

Depok

23.27

Jakarta Kota

00.23

Jakarta Kota

00.45

Bogor

02.10

Jakarta Kota

01.00

Bogor

02.25

Depok

23.52

Jakarta Kota

00.52

Jakarta Kota

01.25

Bogor

02.35

Bogor

23.50

Jakarta Kota

01.17

Jakarta Kota

01.25

Bogor

02.50

Depok

23.30

Bogor

23.57

Bogor

00.36

Jakarta Kota

02.03

Bogor

00.10

Jakarta Kota

01.37

Bogor

01.05

Depok

01.32

Jakarta Kota

00.20

Bogor

01.45

Commuter Line Cikarang

Berangkat

Datang

Awal

Jam

Akhir

Jam

Bekasi
23.33
Kampung Bandan
00.17

Kampung Bandan
00.18
Cikarang
01.44

Bekasi
00.09
Kampung Bandan
00.52

Kampung Bandan
00.53
Bekasi
01.26

Manggarai
00.47
Kampung Bandan
01.17

Kampung Bandan
01.18
Cikarang
02.48

Manggarai
00.15
Angke
00.36

Angke
00.43
Tambun
01.50

Bekasi
00.29
Kampung Bandan
01.14

Kampung Bandan
01.15
Cikarang
02.39

Cikarang
00.43
Kampung Bandan
01.41

Kampung Bandan
01.42
Bekasi
02.25

Commuter Line Tanjungpriuk

Berangkat

Datang

Awal
Jam
Akhir
Jam

Jakarta Kota
21.30
Tanjungpriuk
21.46

Tanjungpriuk
22.00
Jakarta Kota
22.16

Jakarta Kota
22.30
Tanjungpriuk
22.46

Tanjungpriuk
23.00
Jakarta Kota
23.16

Jakarta Kota
23.30
Tanjungpriuk
23.46

Tanjungpriuk
00.15
Jakarta Kota
00.31

Jakarta Kota
00.38
Tanjungpriuk
00.54

Tanjungpriuk
01.00
Jakarta Kota
00.16

Jakarta Kota
01.22
Tanjungpriuk
01.38

Tanjungpriuk
01.44
Jakarta Kota
02.00

Commuter Line Rangkasbitung

Berangkat

Datang

Awal
Jam
Akhir
Jam

Parung Panjang
23.57
Tanah Abang
00.45

Tanah Abang
00.55
Rangkasbitung
02.33

Parung Panjang
00.10
Tanah Abang
00.59

Tanah Abang
01.15
Rangkasbitung
02.53

Rangkasbitung
00.40
Tanah Abang
01.29

Tanah Abang
01.40
Parung Panjang
02.29

Commuter Line Tangerang

Berangkat

Datang

Awal
Jam
Akhir
Jam

Tangerang
00.30
Duri
00.56

Duri
01.10
Tangerang
01.36

Tangerang
00.54
Duri
01.20

Duri
01.30
Tangerang
01.56

20/12/2025 11:31
Dukung Nataru, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional maupun jalan tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa meskipun sebagian wilayah masih menghadapi kondisi bencana, Kementerian PU memastikan layanan infrastruktur nasional tetap berjalan optimal. Penanganan darurat bencana dan kesiapan Nataru dilaksanakan secara paralel dan terkoordinasi.

“Kami memastikan penanganan bencana tidak mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Ruas-ruas strategis nasional, baik jalan tol maupun non-tol, kami jaga agar tetap aman, mantap, dan fungsional,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (20/12/2025).

Lebih lanjut, Dody menuturkan bahwa jaringan jalan nasional non-tol sepanjang 47.603,39 km berada pada tingkat kemantapan 93,65%.

Sementara itu, jaringan jalan tol sepanjang 3.115,98 km telah beroperasi untuk melayani pergerakan masyarakat selama periode Nataru, didukung 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang dilengkapi 189 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem, Kementerian PU menyiapkan sekitar 1.150 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari berbagai alat berat dan peralatan pendukung yang siap dikerahkan sewaktu-waktu.

“DRU tersebut tersebar di berbagai wilayah, meliputi 331 unit di Pulau Sumatera, 249 unit di Pulau Jawa dan Bali, 121 unit di Pulau Kalimantan, 194 unit di Pulau Sulawesi, 166 unit di Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, serta 89 unit di Pulau Papua,” kata Menteri Dody.

Kemudian, sejumlah ruas tol telah dan akan dioperasionalkan, antara lain Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Seksi 1 sepanjang 4,7 km, penambahan lajur ruas Tangerang–Merak sepanjang 8,738 km, serta penambahan satu junction baru pada Ruas Palembang–Betung sepanjang 7,57 km yang siap operasional pada Desember ini.

Selain itu, lima ruas jalan tol dengan total panjang 142,587 km akan difungsionalkan, yakni Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 24,67 km, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 sepanjang 12,86 km, Tol Palembang–Betung Seksi 2 sepanjang 30,75 km, Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan 2 sepanjang 24,08 km, serta Tol Ibu Kota Negara (IKN) dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km.

“Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Kementerian PU bersama BUJT juga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% hingga 20% pada 26 ruas jalan tol pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan sejumlah pengecualian sesuai ketentuan masing-masing ruas,” pungkas Dody.

20/12/2025 11:17
Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Kasus Suap Proyek Rp14,2 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang sebagai tersangka dugaan suap proyek yang mencapai Rp14,2 miliar.

Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan status tersangka kepada Sarjan selaku pihak swasta.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Asep menjelaskan dalam konstruksi perkaranya, tim lembaga antirasuah lebih dulu melakukan giat tangkap tangan pada Kamis, 18 Desember 2025 dengan mengamankan 10 pihak untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

Alhasil terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah “ijon” kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total “ijon” yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

“Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar,” ucap Asep

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Atas perbuatannya, Ade bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

20/12/2025 11:16
Euro Digital Jadi Senjata Uni Eropa Kurangi Dominasi Sistem Pembayaran AS

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa resmi menyatukan sikap soal euro digital sebagai upaya menjaga kedaulatan moneter dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran Amerika Serikat.

Melansir Bloomberg pada Sabtu (20/12/2025), Menteri Ekonomi Denmark Stephanie Lose mengatakan, euro digital merupakan langkah penting menuju sistem pembayaran Eropa yang lebih kuat dan kompetitif, serta dapat berkontribusi pada otonomi strategis dan keamanan ekonomi Eropa.

“Hal ini juga sekaligus memperkuat peran internasional euro,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis Dewan Uni Eropa pada Jumat (19/12/2025) waktu setempat.

Sebagai informasi, Denmark saat ini tengah memegang presidensi bergilir Dewan Uni Eropa.

Mandat negosiasi Dewan UE menegaskan bahwa baik moda fungsi daring maupun luring diperlukan dan bersifat esensial, sehingga keduanya harus tersedia sejak penerbitan pertama euro digital.

Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Bank Sentral Eropa (ECB), namun bertentangan dengan usulan Fernando Navarrete, salah satu anggota parlemen UE yang menjadi tokoh utama dalam pembahasan euro digital.

ECB pertama kali meluncurkan inisiatif euro digital pada 2021, tetapi hingga kini masih menunggu kerangka hukum yang diperlukan. Komisi Eropa telah mengajukan proposal pada 2023, tetapi negara-negara anggota membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk mencapai kesepakatan mengenai pendekatan bersama.

Tahap berikutnya, Parlemen Eropa perlu merampungkan posisinya sebelum perundingan antara para legislator dan Dewan UE dapat dimulai.

Apabila pemerintah nasional dan Parlemen Eropa berhasil mencapai kesepakatan tahun depan, ECB diperkirakan dapat memulai fase uji coba pada 2027, dengan peluncuran penuh yang ditargetkan pada 2029.

Para pembuat kebijakan semakin khawatir terhadap ketergantungan berlebihan pada perusahaan AS seperti Visa, Mastercard, dan PayPal dalam sistem pembayaran. Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa stablecoin yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump dapat memperoleh pijakan di Eropa.

Pada Oktober lalu, Navarrete yang merupakan anggota Partai Rakyat Eropa (European People’s Party) berhaluan tengah-kanan, menerbitkan laporan yang mengusulkan euro digital hanya tersedia dalam versi daring apabila sektor swasta tidak mampu menghadirkan solusi pembayaran sendiri.

ECB menolak gagasan tersebut dengan menegaskan bahwa kedua versi—daring dan luring—dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat uang digital tersebut.

Untuk menghindari risiko terhadap stabilitas keuangan, pemerintah negara-negara UE menekankan pentingnya pembatasan jumlah kepemilikan euro digital oleh nasabah.

Para menteri keuangan kawasan euro sebelumnya telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme penetapan batas tersebut awal tahun ini, yang mengedepankan kerja sama erat antara ECB dan Dewan UE.

Pernyataan Dewan UE yang dirilis pada Jumat juga mengatur kerangka kompensasi bagi penyedia layanan pembayaran. Selama masa transisi minimal lima tahun, biaya interchange dan biaya layanan pedagang akan dibatasi pada tingkat yang setara dengan biaya metode pembayaran yang sebanding.

Setelah masa transisi berakhir, batas biaya akan ditetapkan berdasarkan biaya aktual yang terkait dengan euro digital.

20/12/2025 11:09
Tips Memilih Kursi Kereta agar Tidak Menghadap Mundur

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi sebagian penumpang, duduk di kursi kereta yang menghadap ke belakang atau terasa seperti berjalan mundur dapat mengurangi kenyamanan perjalanan.

Kondisi ini cukup sering ditemui, terutama pada kereta kelas ekonomi dengan formasi kursi tertentu. Simak cara memilih kursi kereta agar duduk searah maju dan tidak mundur.

Berikut tips memilih kursi kereta api agar searah dengan laju perjalanan:

1. Manfaatkan Pola Nomor Kursi

Dilansir dari Traveloka, Sabtu (20/12/2025), nomor kursi dapat menjadi petunjuk arah hadap. Secara umum,

Untuk kereta yang melaju ke arah timur, pilih kursi dengan nomor di atas 12.
Untuk kereta ke arah barat, kursi bernomor 1 hingga 12 relatif lebih aman dari posisi terbalik.

Meski tidak selalu mutlak, pola ini cukup membantu dalam banyak rute.

2. Pilih Kursi Ganjil atau Genap Sesuai Arah

Tips lain yang sering digunakan penumpang berpengalaman adalah:

Nomor ganjil (1, 3, 5, dan seterusnya) untuk kereta ke arah timur
Nomor genap (2, 4, 6, dan seterusnya) untuk kereta ke arah barat

Sebagai catatan, metode ini tetap bergantung pada susunan gerbong yang bisa berubah sesuai rangkaian lokomotif.

3. Pesan Tiket Lebih Awal

Membeli tiket sejak awal penjualan, memberi keleluasaan memilih kursi terbaik. Kursi yang menghadap depan biasanya menjadi incaran pertama, sehingga semakin cepat memesan, semakin besar peluang mendapat posisi ideal.

4. Gunakan Fitur Denah Kursi di Aplikasi

Aplikasi resmi KAI Access maupun platform penjualan tiket lain kini menampilkan layout tempat duduk. Dari denah tersebut, penumpang bisa mencermati:

• Posisi lokomotif

• Nomor gerbong

• Arah hadap kursi

Biasanya, gerbong bernomor kecil berada di bagian depan rangkaian.

5. Hindari Kursi Tengah di Ekonomi Premium

Pada beberapa kereta ekonomi premium, kursi di bagian tengah (misalnya nomor 11–14) sering disusun berhadapan. Jika tidak ingin duduk berlawanan arah, sebaiknya hindari area ini.

6. Riset Berdasarkan Nama Kereta

Kereta dengan kelas dan rute yang sama bisa memiliki konfigurasi kursi berbeda.

7. Perhatikan Kelas Kereta Api

Jenis kelas kereta sangat menentukan fleksibilitas posisi kursi. Pada kereta kelas ekonomi, posisi kursi umumnya tetap dan tidak bisa diputar, sehingga sebagian kursi berpotensi menghadap ke belakang.

Sebaliknya, pada kelas bisnis, eksekutif, dan luxury, kursi umumnya dapat diputar dan petugas kerap mengatur agar seluruh kursi menghadap ke arah lokomotif. Jika ingin meminimalkan risiko duduk mundur, memilih kelas di atas ekonomi menjadi opsi paling aman. (Angela Keraf)

20/12/2025 10:49