Author: Bisnis.com

  • Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mempertanyakan urgensi dana tambahan Rp1,2 triliun untuk melatih pengawas Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Dana tersebut terlalu besar untuk dikeluarkan bagi sesuatu hal yang tidak mendesak.

    Untuk diketahui, tambahan anggaran jumbo yang diminta Kemenkop itu untuk melakukan pelatihan terhadap 240.000 pengawas 80.000 KopDes Merah Putih. Pelatihan ini berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan menilai Kemenkop semestinya lebih mengoptimalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang saat ini mencapai 1.325 orang.

    “Berdasarkan pertimbangan saya saat ini belum perlu sekali [untuk meminta tambahan anggaran]. Karena pengawasan masa pendirian ada baiknya menggoptimalkan tenaga PPKL yang saat ini sudah ada,” kata Rully kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, PPKL hingga alumnus Ikopin (Universitas Koperasi Indonesia) sebaiknya terpilih menjadi pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Sehingga, pelatihan dasar pengawasan berbasis manajemen risiko untuk KopDes Merah Putih tidak dimulai dari nol.

    “Pelatihan yg dimaksud sebaiknya tidak mulai dari nol opitmalkan tenaga pengawas fungsional, PPKL, dan alumnus Ikopin. Serta, pemegang sertifikasi LSP [lembaga sertifikasi profesi] pengawas koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Rully menilai langkah efektif di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran adalah dengan mengoptimalkan tenaga fungsional yang ada di pusat dan daerah.

    “Intinya jangan khianati komitmen Presiden untuk melakukan langkah efisiensi dengan mengajukan anggaran baru yang kurang rasional. Nanti jadi bahan kritikan bagi Presiden,” tuturnya.

    Di sisi lain, dalam hal mencegah fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih, Rully memandang perlu dilakukan penyusunan sistem dengan melibatkan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari perencanaan yang terintegrasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Rencananya, pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Dia memperkirakan, setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Dengan kata lain, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih  240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

    “Tetapi sesaat setelah terbentuk [80.000 KopDes Merah Putih] bulan Juli, kita akan ada anggaran tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] dan juga disampaikan ke media bahwa kita membutuhkan anggaran tambahan,” ungkapnya.

    Herbert menjelaskan tambahan anggaran ini akan diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme penambahan perubahan anggaran yang biasa dilakukan setiap tahun.

    Meski begitu, hingga saat ini anggaran tambahan sekitar Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih belum diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Namun yang pasti, tambahan anggaran jumbo ini hanya untuk sebatas pelatihan terhadap 240.000 pengawas KopDes Merah Putih, alias belum termasuk dari Deputi Kemenkop lain.

    “Kayaknya lebih sih [dari Rp1,2 triliun]. Saya nggak tahu, kalian pikirkan deh. Soalnya kan di sini Deputi kan ada berapa Deputi, enggak tahu yang lain mau bikin apa, yang lain kan juga mempunyai program-program dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Ini untuk di pengawasan aja, saya karena pegang pengawasannya,” tandasnya.

  • Wamenlu Bicara Peluang Peningkatan Kerja Sama Negara Nonblok saat Geopolitik Memanas

    Wamenlu Bicara Peluang Peningkatan Kerja Sama Negara Nonblok saat Geopolitik Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan kerja sama antaranegara non blok dapat ditingkatkan pada berbagai bidang di tengah kondisi geopolitik yang terfragmentasi.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan, gerakan non blok yang dilahirkan dari Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 70 tahun lalu bahkan semakin relevan di tengah situasi geopolitik saat ini. 

    Dia menjelaskan, gerakan non blok dilahirkan di tengah kondisi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang bertujuan agar negara-negara anggotanya tidak berpihak pada salah satu pihak yang berseteru. 

    Arif menuturkan, fragmentasi geopolitik yang terjadi saat ini adalah kondisi yang serupa dengan Perang Dingin, di mana negara-negara terkadang dipaksa untuk memilih satu sisi dalam konflik yang berbeda. 

    “Jadi itu membuatnya lebih relevan bagi negara-negara dalam gerakan non blok untuk bergerak maju secara strategis dengan lebih mandiri. Menurut saya negara-negara non blok memiliki lebih banyak daya tawar dalam berdiskusi dengan negara-negara besar yang berbeda,” kata Arif dalam diskusi CSIS “70th Anniversary of the Asian-African Conference di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

    Di sisi lain, dia mengatakan gerakan ini perlu ditindaklanjuti dengan beragam kerja sama yang saling menguntungkan untuk negara-negara non blok ataupun negara global south.

    Salah satu bidang potensial yang dapat dikerja samakan antara negara non blok adalah mineral kritis (critical mineral). Arif menyebut, beberapa negara non blok memiliki kekayaan mineral kritis, seperti Indonesia, Afrika Selatan, Chile, dan lainnya.

    Arif menjelaskan, hingga saat ini negara-negara non blok belum pernah melakukan diskusi secara komprehensif. Padahal, mineral kritis memiliki peran krusial pada teknologi-teknologi terkini yang dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara.

    “Karena mineral kritis yang sedang kita bicarakan relevan untuk teknologi baru. Kita dapat saling belajar tentang cara mengelola mineral kritis masing-masing,” jelasnya.

    Bidang lain yang potensial untuk dikembangkan untuk negara-negara non blok adalah iklim, terutama dari sisi pendanaan. Arif memaparkan, dalam Perjanjian Paris, negara-negara Barat telah menjanjikan US$100 miliar kepada negara-negara berkembang untuk pendanaan iklim (climate financing). 

    Namun, melihat kondisi geopolitik yang kurang optimal, hal ini kemungkinan tidak terwujud. Dia menuturkan, negara-negara non blok perlu bekerja sama untuk melihat apa saja alternatif dari pendanaan iklim. 

    Selanjutnya, negara-negara non-blok juga dapat bekerja sama pada sisi penentuan harga emisi gas rumah kaca atau carbon pricing. Menurut Arif, negara-negara tersebut perlu duduk bersama untuk membahas metode penentuan carbon pricing yang tepat.

    Dia menilai, metode penetapan harga karbon, belum disetujui atau bahkan belum dipahami oleh banyak negara nonblok. Oleh karena itu, penyeragaman metode penghitungan carbon pricing menjadi vital karena hal itu dapat membantu dalam pembiayaan iklim hingga pembangunan negara-negara tersebut.

  • Kemenkop Gandeng Aspenda Jamin 80.000 Kopdes Merah Putih

    Kemenkop Gandeng Aspenda Jamin 80.000 Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menjajaki peluang kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) untuk menjamin pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian menuturkan penjajakan kerja sama antara Kemenkop dengan Aspenda ini untuk memastikan lembaga penjaminan daerah dilibatkan dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Menurut Herbert, keberadaan lembaga penjaminan mempunyai peran besar dalam ekosistem usaha perkoperasian, terutama dalam usaha simpan pinjam (KSP). Hal ini mengingat KSP masuk ke dalam risiko yang sangat besar (high risk business).

    Terlebih, keberadaan lembaga penjamin dapat meminimalisir risiko yang timbul dari aktivitas bisnis seperti pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF). 

    Untuk itu, dia berharap, dengan sinergi yang akan dilakukan ini dapat meningkatkan aspek kesehatan bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari Kopdes Merah Putih. 

    “Dalam pengembangan usaha koperasi khususnya KSP masih banyak yang belum menunjukkan kinerja yang maksimal karena kurang melibatkan lembaga penjamin,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Dia mengungkap, salah satu rencana kerja sama yang tengah dijajaki adalah terkait dengan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Dalam hal ini, lembaga penjaminan daerah akan masuk di dalam ekosistem terutama pada unit bisnis KSP di setiap desa.

    Langkah ini, sambung dia, dilakukan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan kinerja Kopdes setelah nanti terbentuk pada Juli 2025.

    Menurutnya, dengan potensi kebutuhan pembiayaan Kopdes Merah Putih di setiap desa mencapai Rp5 miliar, maka sudah semestinya lembaga penjamin dilibatkan di dalam ekosistem bisnis koperasi.

    “80.000 Koperasi Desa Merah Putih ini segmen pasarnya sangat besar, apakah dalam rangka penyaluran kredit melalui gerai KSP nanti akan dijaminkan, maka inilah yang akan kita jajaki bersama untuk kerja samanya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar sekaligus Ketua Umum Aspenda Agus Subrata menyebut Kopdes akan menjadi peluang baru bagi perusahaan penjamin di daerah untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. 

    Di samping itu, kata dia, keberadaan Kopdes Merah Putih juga akan menjadi peluang bagi perusahaan penjamin di daerah untuk terlibat dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian di desa ketika nantinya lembaga penjamin di daerah tergabung dalam ekosistem Kopdes Merah Putih.

    “Kami memiliki corporate guarantee sehingga aktivitas penjaminan kami bisa dipertanggungjawabkan karena pemegang saham kami adalah Pemda,” tutupnya.

  • Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengaku prihatin atas terbitnya aturan baru terkait kebijakan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba). Pelaku usaha meminta pemerintah mengevaluasi ulang dan mengusulkan revisi formula harga patokan mineral (HPM). 

    Adapun, aturan baru tarif royalti minerba tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM. 

    Beleid tersebut diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 dan mulai berlaku efektif 15 hari sejak tanggal pengundangan.

    Sekjen APNI Meidy Katrin mengatakan, pemerintah menaikkan tarif royalti nikel di momen yang tidak tepat. Pasalnya, harga nikel global saat ini turun drastis imbas ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. 

    “Kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir, dan berisiko mengurangi daya saing serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Meidy dalam siaran persnya, Rabu (16/4/2025). 

    Bukan tanpa alasan, APNI mengaku keberatan sebab kenaikan tarif royalti tersebut dinilai tidak realistis dan progresif. Adapun, tarif royalti untuk bijih nikel naik ke kisaran 14-19% dan produk olahan feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI) menjadi 5-7%. 

    Menurut dia, angka tersebut tidak mempertimbangkan kondisi riil industri. Saat ini, harga nikel global terus mengalami penurunan sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis.  

    Tak hanya itu, biaya operasional melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR +6.5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan.  

    Dia juga menyoroti dari sisi investasi smelter yang padat modal dan resiko tinggi dengan biaya pembangunan mencapai US$1,5-2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (global minimum tax 15%).  

    “Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” jelasnya. 

    Meidy menegaskan bahwa saat ini industri pertambangan menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pascatambang dan rehabilitasi DAS.  

    Oleh karena itu, APNI mengusulkan agar pemerintah untuk merevisi formula HPM bijih nikel, feronikel, dan NPI. 

    “Saat ini, formula HPM dinilai terlalu rendah dibandingkan indeks harga pasar seperti Shanghai Metals Market (SMM) sehingga dalam 2 tahun terakhir berpotensi menyebabkan kerugian nilai pasar hingga US$6,3 miliar,” terangnya. 

    Pihaknya menilai formula HPM perlu diperbarui dengan memasukkan nilai keekonomian dari kandungan besi pada bijih saprolit dan kobalt pada bijih limonit, yang selama ini belum dimonetisasi. 

    Dalam perhitungannya menunjukkan bahwa penyesuaian ini dapat meningkatkan HPM hingga lebih dari 100%, tergantung karakteristik bijih dan efisiensi ekstraksi.

    Meidy juga menerangkan sejumlah dampak positif dari revisi formula HPM, seperti peningkatan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif royalti, meningkatnya margin usaha bagi perusahaan tambang untuk eksplorasi dan pengelolaan lingkungan.

    Selain itu, peningkatan cadangan akibat penurunan cut-off grade, kenaikan nilai ekspor produk hilir seperti NPI dan feronikel, serta insentif pengembangan teknologi ekstraksi dan hilirisasi mineral ikutan seperti besi dan kobalt.

    “APNI juga mengusulkan evaluasi atas corrective factor [CF] HPM untuk feronikell yang kini tidak lagi relevan, serta penyesuaian satuan transaksi dari US$/dmt ke US$/ton nikel murni atau US$/nikel unit sesuai praktik pasar internasional,” tuturnya. 

    Dalam hal ini pihaknya juga tetap akan mendukung agenda hilirisasi nasional dan mendorong agar kebijakan fiskal di sektor minerba dapat diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Diharapkan, pemerintah bersedia membuka ruang pembahasan lebih lanjut agar implementasi kebijakan PP No. 19 Tahun 2025 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif,” pungkasnya. 

  • Ikuti Jejak Direktur Penyelidikan, Kini Deputi Penindakan KPK Dimutasi Jadi Kapolda

    Ikuti Jejak Direktur Penyelidikan, Kini Deputi Penindakan KPK Dimutasi Jadi Kapolda

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua perwira tinggi Polri yang bertugas sebagai pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini resmi diangkat ataupun dimutasi menjadi Kepala Kepolisian Daerah alias Kapolda.

    Teranyar, Irjen Pol Rudi Setiawan yang merupakan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada akhir pekan lalu resmi dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Kapolda Jawa Barat (Jabar). Hal itu tertuang pada Surat Telegram Kapolri No.ST/688/IV/KEP/2025 tanggal 13 April 2025.

    “Irjen Pol Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H NRP 68110456 Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada KPK) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jabar,” demikian dikutip dari Surat Telegram Kapolri itu, Rabu (16/4/2025).

    Adapun Rudi resmi dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK pada November 2023 lalu. Saat itu, dia masih sempat dilantik oleh Ketua KPK Firli Bahuri sebelum pengunduran dirinya di tengah kasus pemerasan.

    Saat ini, KPK menyebut belum ada sosok pengganti Rudi yang akan menjadi Deputi Penindakan KPK secara definitif. Setelah terbitnya Surat Telegram Kapolri itu, maka lembaga antirasuah akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

    “Akan ditunjuk Pelaksana Tugas setelah adanya pelepasan/pengembalian Bapak Rudi Setiawan ke Mabes Polri,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Selasa (15/4/2025).

    Sebelum Rudi, pejabat struktural KPK lainnya yang turut berpindah jabatan yakni Endar Priantoro. Dia sebelumnya menjabat Direktur Penyelidikan KPK.

    Pada 30 Maret 2025 lalu, Kapolri memimpin langsung upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Perwira Tinggu (Pati) Polri. Pada saat itu, Endar yang sebelumnya berpangkat Brigjen diangkat menjadi Irjen dengan penugasan sebagai Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim).

    Saat ini, posisi Direktur Penyelidikan dijabat sementara oleh Jaksa Ronald Worotikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    “Plt. Ronald Worotikan. Jaksa,” kata Tessa secara terpisah melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Dalam catatan Bisnis, posisi pejabat di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi biasanya diisi oleh polisi dan jaksa. Posisi Deputi Penindakan biasanya diisi oleh Pati Polri bintang dua berpangkat Irjen.

    Sebelum Rudi, posisi tersebut pernah diisi oleh Karyoto, yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya, dan Firli Bahuri yang akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK 2019-2023.

  • Melawat ke Malaysia, Xi Jinping Bahas Kerja Sama di Bidang Kereta Api hingga AI

    Melawat ke Malaysia, Xi Jinping Bahas Kerja Sama di Bidang Kereta Api hingga AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Xi Jinping mendorong perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi dan memulai bisnis di Malaysia. Hal tersebut merupakan upayanya untuk mempererat hubungan di Asia Tenggara di tengah tekanan perang dagang dari AS. 

    Melansir Kantor Berita Xinhua pada Rabu (16/4/2025), Xi Jinping bertemu dengan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar dan mengatakan Beijing menyambut lebih banyak produk pertanian Malaysia.

    Xi juga meminta kedua negara untuk memajukan proyek-proyek besar seperti East Coast Rail Link pada sektor perkeretaapian dan program Two Countries, Twin Parks. Selain itu, Xi juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), ekonomi digital, dan pembangunan hijau.

    “China dan Malaysia harus memperdalam sinergi strategi pembangunan, memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk saling menguntungkan dan mencapai hasil yang saling menguntungkan, serta bersama-sama mengejar modernisasi,” jelas Xi.

    Dia melanjutkan, China juga mendukung Malaysia dalam perannya sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean.

    Xi menuturkan, China siap bekerja sama dengan Malaysia untuk melaksanakan Prakarsa Pembangunan Global (Global Development Initiative), Prakarsa Keamanan Global (Global Security Initiative), dan Prakarsa Peradaban Global (Global Civilization Initiative).

    China juga siap mendorong upaya negara-negara Selatan untuk mencapai kemajuan kolektif yang didorong oleh solidaritas dan pembangunan bersama.

    Sementara itu, melansir Bloomberg, Kunjungan Xi ke Malaysia menandai persinggahan keduanya di kawasan tersebut saat Beijing berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada ekspor yang terguncang oleh perang dagang Presiden Donald Trump yang semakin memanas. 

    Perjalanan tersebut dilakukan saat negara-negara berupaya mencapai kesepakatan mereka sendiri dengan Washington setelah Trump memukul mitra dagang dengan tarif timbal balik. Trump kemudian mengumumkan jeda selama 90 hari. Malaysia, khususnya, berupaya menurunkan tarif 24% dan mengamankan beberapa pengecualian ekspor.

    Dalam unggahan di laman Facebook resminya, Sultan Ibrahim mengatakan dia yakin Malaysia dan China akan terus memperkuat kerja sama meskipun terdapat berbagai kesenjangan geopolitik di seluruh dunia.

    “Ada potensi besar bagi perusahaan dan investor China untuk mengeksplorasi peluang di Malaysia karena sejalan dengan pentingnya konektivitas regional dan pembangunan berkualitas tinggi di bawah program Belt and Road China,” katanya.

    Adapun, Xi mendarat di Malaysia pada Selasa (15/4/2025) malam setelah mengakhiri kunjungan dua hari ke Vietnam dan disambut oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menjelang kedatangannya, pemimpin China tersebut mengatakan dirinya melihat perjalanannya sebagai kesempatan untuk lebih mempererat hubungan bilateral dan memperkuat rasa saling percaya politik. 

    Setelah dari Malaysia, Xi akan singgah ke Kamboja yang menjadi tujuan terakhirnya dalam kunjungan kali ini mulai Kamis (17/6/2025) besok.

    Tur regionalnya menggarisbawahi posisi sulit yang dialami negara-negara Asia Tenggara. Sejak Trump mengenakan tarif tinggi pada China selama masa jabatan pertamanya, banyak dari negara-negara ini telah menjadi rute utama bagi ekspor China untuk mencapai AS. 

    Kini, AS menekan mereka untuk memutus jalur bisnis yang menguntungkan itu dengan mitra dagang terbesar mereka atau menghadapi tarif AS yang melumpuhkan.

    Malaysia menganggap China dan AS sebagai salah satu mitra dagang terbesarnya, dan telah mempertahankan hubungan terbuka dengan kedua negara tersebut. 

    Namun, sebagai negara yang bergantung pada perdagangan, negara ini merasakan tekanan. Pemerintah sedang meninjau perkiraan pertumbuhannya untuk tahun ini karena perang dagang yang meningkat.

    Kunjungan kenegaraan terakhir Xi ke Malaysia adalah pada 2013, ketika kedua negara meningkatkan hubungan mereka menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. Tahun lalu, mereka merayakan ulang tahun ke-50 pembentukan hubungan diplomatik, yang menyoroti kerja sama yang berkembang selama beberapa dekade.

  • Gibran, Eks CEO eFishery Bersuara Soal Tuduhan Manipulasi Laporan Keuangan

    Gibran, Eks CEO eFishery Bersuara Soal Tuduhan Manipulasi Laporan Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan CEO eFishery Gibran Huzaifah mengungkapkan awal mula dirinya memalsukan laporan keuangan startup agritech tersebut hingga akhirnya semua terbongkar.

    Dalam wawancara dengan Bloomberg News, Gibran mengakui aksinya tersebut dimulai pada 2018. Saat itu, startup yang ia dirikan dari prototipe alat pemberi makan ikan hingga menjadi perusahaan rintisan dengan 100 pegawai kesulitan pendanaan dan hanya menyisakan tiga bulan sebelum cadangan mereka benar-benar habis.

    Dia kemudian mulai memasukkan angka fiktif ke laporan keuangan kemudian mengirimnya ke investor. Para investor terkesan dengan perkembangan bisnisnya. Mereka menambah suntikan modal, tanpa sadar bahwa angka-angka tersebut palsu.

    Pada akhir 2018, Gibran mulai mengembangkan fondasi manipulasi tersebut, yang kelak ambruk dan akhirnya merugikan investor kelas dunia hingga ratusan juta dolar.

    “Ketika Anda bercermin dan menyadari kesalahan, Anda tahu itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Saya melakukannya untuk bertahan hidup,” ujar Gibran seperti dilansir Bloomberg, Rabu (16/4/2025).

    Awal Mula Segalanya

    Cerita Gibran dalam dunia startup bermula ketika dia mengikuti berbagai kompetisi startup di Jakarta pada 2012. Dari sini dia belajar cepat mengenai membuat presentasi bisnis, menyusun strategi, dan menyelaraskan visi dengan angka yang menarik bagi investor.

    Sebuah video YouTube dari Oktober 2013 memperlihatkan Gibran muda mempresentasikan gagasan andalannya: proses pemberian makan adalah biaya terbesar dalam akuakultur, dan alatnya bisa membuatnya jauh lebih efisien.

    Pada 2015, Aqua-Spark, investor asal Belanda yang fokus pada akuakultur berkelanjutan, setuju mengucurkan dana awal sebesar $750.000.

    Tantangan utama eFishery saat itu adalah harga alatnya yang tinggi dibanding margin tipis para petani ikan kecil. Harga satu unit bisa berkisar antara US$400 sampai US$600, tergantung ukuran dan diskon.

    Jumlah yang tak terjangkau bagi banyak petani di Indonesia, di mana sekitar 10% dari 280 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan biaya tenaga kerja murah.

    Gibran lalu mengubah model bisnis. Dia menyewakan alat kepada petani dan berharap cara ini bisa memperluas pasar lebih cepat dan menutup biaya produksi dalam beberapa tahun. Tapi karena harus menanggung biaya produksi di awal, ia cepat kehabisan dana.

    Ia berusaha menarik perhatian investor ventura di kawasan Asia Tenggara, namun ditolak berulang kali. Pada Desember 2017, laporan keuangan di Singapura mencatat eFishery hanya memiliki kas US$8.142.

    Namun Aqua-Spark masih tertarik. Pada Mei 2018, mereka sepakat ikut pendanaan Seri A senilai US$1,5 juta, dibagi dalam tiga tahap. Tahap terakhir sebesar US$500.000 baru akan diberikan jika ada investor lain yang ikut.

    Amy Novogratz yang merupakan salah satu pendiri Aqua-Spark membantah ada tanggungan pribadi dalam perjanjian.

    Nyaris putus asa, kemudian ia bertanya ke pendiri startup lain. Jawabannya hanya kode “dipoles,” “growth hack.” Bagi Gibran, maknanya jelas. Manipulasi angka sudah jadi rahasia umum.

    “Saya tahu itu salah. Tapi ketika semua melakukannya dan tak satu pun terkena, kamu mulai bertanya: apakah ini benar-benar salah?,” ungkapnya kepada Bloomberg.

    Ia menilai dilema ini layaknya teka-teki moral: jujur tapi gagal, atau berbohong demi kelangsungan hidup banyak pihak.

    “Kompas moral saya cenderung rasional — selama manfaat sosial yang dihasilkan lebih besar dari risikonya, saya anggap itu masih positif.”

    Pergantian arah sentimen investor terjadi cepat usai Gibran mengirimkan pembaruan laporan keuangan. Putaran pendanaan Seri A sukses menarik perhatian Wavemaker Partners dari Singapura dan 500 Global dari San Francisco. Total dana yang dihimpun mencapai US$4 juta, termasuk kontribusi lanjutan dari Aqua-Spark.

    Untuk menopang angka yang ia sajikan dalam spreadsheet, Gibran merancang sistem pertama yang tampak sederhana namun penuh tipu daya.

    Petambak yang memang sudah rutin membeli pakan dan menjual ikan diajak “mengalihkan” aktivitas mereka ke platform eFishery, dengan imbalan komisi 2–3%. Meski kenyataan di lapangan tak berubah, pencatatan keuangan perusahaan memperlihatkan lonjakan signifikan.

    “Ini hanya penyesuaian 20–30%. Tapi cukup untuk menunjukkan tren pertumbuhan—permulaan dari kurva hockey stick,” kata Gibran.

    Langkah yang lebih berisiko adalah program pembiayaan Kabayan, yang diklaim menggunakan data budidaya eFishery untuk menilai kelayakan kredit petani. Nyatanya, perusahaan menanggung langsung risiko kredit—dan tingkat gagal bayar sangat tinggi.

    Di atas kertas, eFishery tampak bersinar. Pendapatan melonjak 50 kali lipat dari US$185.405 pada 2018 menjadi US$10 juta pada 2019. Laba kotor tercatat positif, membuka jalan bagi ekspansi besar: aplikasi beli ikan langsung dari petambak, hingga titik distribusi pakan di pulau-pulau terpencil.

    Dampak riil tetap terasa. Suganda, petambak di Cirebon, adalah pengguna awal mesin eFeeder. Teknologi ini tak hanya memberi efisiensi, tapi juga membebaskannya dari rutinitas—memberinya kehidupan sosial. Ia dan kelompok petambaknya mendapat akses pinjaman hingga US$150.000, menambah kolam dari 10 menjadi 70 unit, dan meningkatkan penghasilan hingga 20%.

    eFishery menjadi startup yang menjawab momentum. Ketika tren investasi bergeser ke arah ESG dan dampak sosial, dana-dana besar membanjiri sektor ini. Pada 2020, dana berkelanjutan global naik 67% ke hampir US$1,7 triliun. Dengan narasi dari nol hingga sukses dan laporan keuangan yang “menggoda”, eFishery mencuri perhatian.

    Gibran kemudian meraih pendanaan Seri B sebesar US$20 juta dari Northstar Group dan Go-Ventures (kini Argor Capital). Lalu pada 2021, Gibran menerima kabar bahwa Masayoshi Son dari SoftBank ingin berbicara langsung. Dalam satu jam di tengah pandemi, kesepakatan hampir tercapai. SoftBank mengajukan valuasi US$200 juta.

    Tak lama, Sequoia India (Peak XV) dan Temasek ikut berlomba. Valuasi pun melonjak ke $300 juta lebih. Gibran bahkan menerima pesan WhatsApp langsung dari CEO Temasek, Dilhan Pillay—yang semula ia kira spam.

    Namun di tengah kegembiraan itu, Gibran dihantui kenyataan. Laporan kepada investor menyebut pendapatan Rp1,6 triliun dan laba sebelum pajak Rp142 miliar, padahal kenyataannya, pendapatan hanya Rp958 miliar dan kerugian sebelum pajak mencapai Rp164 miliar.

    Ia merasa bersalah, namun kembali teringat pada dilema etis ala “trolley problem”. Ia percaya eFishery memberi dampak. Tapi tekanan untuk terus tumbuh membuatnya menunda memperbaiki pembukuan.

    Akhirnya, SoftBank, Temasek, dan Sequoia India menyepakati investasi sebesar US$90 juta, mengerek valuasi eFishery ke US$410 juta—lompatan luar biasa dari valuasi US$12 juta hanya tiga tahun sebelumnya.

  • RUU Koperasi Ditargetkan Sah Bulan Ini, KSP Bisa Dijamin Jamkrida Cs

    RUU Koperasi Ditargetkan Sah Bulan Ini, KSP Bisa Dijamin Jamkrida Cs

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan disahkan menjadi UU pada April 2025.

    Nantinya, lembaga pembiayaan maupun lembaga perkreditan, seperti Jamkrida Cs bisa mendukung pengembangan usaha koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada lagi isu yang menjadi perdebatan dalam penyelesaian RUU Perkoperasian.

    “Semuanya sudah disepakati sejauh ini, tetapi kita sedang mencari waktu antara pemerintah dengan DPR untuk kita bisa bertemu dan menunggu juga dari DPR untuk mereka melakukan jadwal paripurnanya,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Apalagi, Herbert menjelaskan bahwa biasanya, ada banyak RUU yang tengah menunggu giliran untuk segera diparipurnakan oleh DPR.

    “Jadi kami tinggal menunggu [paripurna], mudah-mudahan bulan ini bisa diselesaikan [RUU Perkoperasian menjadi UU], tetapi tidak ada lagi isu-isu yang menjadi perdebatan sejauh ini,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa RUU Perkoperasian sudah siap untuk diundangkan menjadi UU dan kini tinggal selangkah dibawa ke paripurna.

    “Mungkin juga karena ada banyak Undang-Undang yang nanti akan diparipurnakan bersama dengan UU Perkoperasian,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meminta agar dalam pengembangan usaha koperasi, khususnya usaha simpan pinjam (KSP), mendapatkan dukungan dari lembaga pembiayaan atau lembaga perkreditan.

    Terlebih, KSP memiliki risiko yang sangat besar atau tergolong dalam high risk business. Hal ini mengingat ada beberapa koperasi yang masih dalam proses revitalisasi imbas masalah gagal bayar, seperti KSP Indosurya Cipta.

    Herbert menyebut, banyaknya koperasi bermasalah di Tanah Air disebabkan mereka belum maksimal mengikutsertakan lembaga penjaminan ke dalam kegiatan usaha simpan pinjam.

    “Peran lembaga penjamin simpanan itu nanti akan diformulasikan dalam rancangan Undang-Undang Perkoperasian, sehingga nanti aktivitas usaha koperasi itu akan didukung oleh lembaga penjamin simpanan,” ungkapnya.

    Untuk itu, Kemenkop berharap lembaga penjaminan daerah melalui Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) bisa mendukung kegiatan koperasi yang mempunyai risiko sangat besar, terutama KSP.

  • Operasional PDN Tertunda Akibat Kurang Tenaga Bersertifikasi

    Operasional PDN Tertunda Akibat Kurang Tenaga Bersertifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap operasional Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang masih dalam evaluasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah membutuhkan lebih banyak tenaga bersertifikasi untuk menjalankan sistem tersebut.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan sampai saat ini proses finalisasi PDN yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang masih berproses oleh BSSN.

    Pada bulan April ini, Nezar menyebut sedang dilakukan evaluasi terhadap arsitektur keamanan PDN dan ada beberapa proses-proses tertentu yang membutuhkan waktu.

    Salah satunya, kata Nezar pihaknya masih membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus untuk menjalankan PDN yang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

    “Kita membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus gitu ya untuk menjalankan beberapa fitur yang ada di PDN. Dan ini lagi direview oleh BSSN gitu,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Terkait kemungkinan PDN Cikarang bakal beroperasi saat kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, Nezar menyebut hal tersebut bisa saja terjadi.

    Apalagi, pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun.

    Orang nomor satu di Prancis ini rencananya akan berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025 atau pada bulan depan.

    “Bisa jadi (menunggu Macron) dan sebetulnya ya secara perlahan-lahan tes terhadap PDN ini sudah berjalan untuk beberapa layanan-layanan gitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nezar pun membantah bahwa ada kemunduran dalam jadwal pengoperasionalan PDN Cikarang.

    Dirinya menyebut bahwa pendekatan yang digunakan memang bersifat gradual atau bertahap, bukan tertunda.

    “Sebenernya ga mundur tapi gradual (bertahap),” tutur Nezar.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang ditarget akan beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Proyek Gas Jadestone Senilai Rp2 Triliun di Jambi Resmi Beroperasi

    Proyek Gas Jadestone Senilai Rp2 Triliun di Jambi Resmi Beroperasi

    Bisnis.com, JAMBI — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meresmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) milik Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada Rabu (16/4/2025).

    Yuliot menyebut, investasi pada proyek yang berada di Wilayah Kerja Lemang tersebut mencapai US$130 juta atau setara Rp2,18 triliun (asumsi kurs Rp16.837 per US$).
     
    “Jadi nilai ini kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek yang sejenis, ini adalah proyek yang relatif efisien,” kata Yuliot.

    Jadestone Energy plc adalah perusahaan hulu migas independen yang berfokus di kawasan Asia-Pasifik. Perusahaan ini memiliki portofolio aset yang sudah berproduksi dan terdiversifikasi di Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

    Yuliot menyebut, proyek AGFP itu bisa menghasilkan gas pipa, LPG, dan kondensat. Dia pun berharap fasilitas tersebut dapat menekan impor LPG.

    Apalagi, 80% kebutuhan LPG dalam negeri saat ini masih berasal dari impor. Yuliot menuturkan, nilai impor LPG tersebut mencapai Rp500 triliun per tahun.

    “Jadi dengan adanya proyek Akatara yang akan menghasilkan gas, menghasilkan penyangga besar, yang berarti ini juga akan meningkatkan ketersediaan energi dalam negeri,” imbuh Yuliot.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memerinci, Akatara Gas Plant itu akan menjual gas pipa sebanyak 20,5 BButd kepada PT PLN Batam.

    Adapun, gas pipa itu akan dihargai US$5,6 per MMBtu. Lalu, fasilitas itu juga akan menjual LPG sebanyak 72 ton per hari kepada PT Pertamina Patra Niaga dan kepada PT Kimia Yasa sebanyak 108 ton per hari.

    Sementara itu, untuk kondensat akan dijual kepada PT Laban Raya Samodra sebanyak 1.000 bpd. 

    “Produksi LPG ini sangat kami syukuri karena dapat memperkuat produksi LPG dalam negeri, mengurangi impor, serta LPG dari lapangan ini dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Penyaluran dilakukan setiap hari,” imbuh Djoko.

    Dia juga menyampaikan, proyek ini dilaksanakan dengan jumlah pekerja mencapai 63 orang. Namun, pada saat konstruksi, proyek menyerap tenaga kerja hingga 1.600.

    “Dari TKDN [tingkat komponen dalam negeri] alhamdulillah mencapai 52%,” kata Djoko.