Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghapus kemiskinan ekstrem dari wilayah Indonesia, usai menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2025. Ekonom pun mengingatkan beleid tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperi tidak bisa makan, tidak punya pakaian, dan tempat tinggal.

    Sementara itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintah mengidentifikasi individu yang masuk kategori kemiskinan ekstrem apabila daya beli paritasnya (purchasing power parity) di bawah US$2,15 atau sekitar Rp36.216 (kurs JISDOR 16 April 2025 Rp16.845 per dolar AS) per hari.

    “Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, mutlak dibutuhkan sumber pendapatan yang mencukupi, yang bersumber dari pekerjaan atau dari bantuan sosial yang berkesinambungan,” ujar Piter kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, tiga strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem seperti yang diterapkan dalam Instruksi Presiden No. 8/2025 sudah tepat.

    Tiga strategi itu adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Hanya saja, strategi-strategi harus diikuti dengan eksekusi yang tepat.

    “Prabowo akan berhasil menghilangkan kemiskinan ekstrim apabila tiga strategi tersebut benar-benar dapat menciptakan lapangan kerja yang mencukupi atau pemerintah bisa memberikan bansos yang tepat sasaran secara berkesinambungan,” jelas Piter.

    Sebagai informasi, dalam Instruksi Presiden No. 8/2025, Prabowo mengatur setidaknya sebelas program untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Pertama, program sekolah rakyat, yang mana hampir seluruh K/L ditugaskan untuk kawal program tersebut.

    Kedua, program Kartu Indonesia Pintar, yang ditugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Agama.

    Ketiga, program padat karya di tingkat desa, yang ditugaskan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keempat, program pelatihan vokasi, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan. 

    Kelima, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan.

    Keenam, program perhutanan sosial, yang ditugaskan ke Menteri Kehutanan. Ketujuh, program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang ditugaskan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Kedelapan, program padat karya sektor perhubungan di kantong-kantong kemiskinan, yang ditugaskan ke Menteri Perhubungan. Kesembilan, program transmigrasi, yang ditugaskan ke Menteri Transmigrasi.

    Kesepuluh, program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Kesebelas, program pembunuhan gizi masyarakat, yang ditugaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional.

    “Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029,” jelas Diktum Ketujuh Inpres 8/2025.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku usai pada tanggal dikeluarkan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Sementara itu dalam dokumen RPJMN 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029, sementara persentase penduduk miskin turun ke 4,5% pada 2029.

  • Uni Eropa Ungkap Isu-Isu yang Belum Disepakati dalam Perundingan IEU-CEPA

    Uni Eropa Ungkap Isu-Isu yang Belum Disepakati dalam Perundingan IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa mengungkap beberapa poin pembahasan yang masih dirundingkan dalam negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Ketua Komite Perdagangan Internasional Komisi Eropa atau European Parliament’s Committee on International Trade (INTA), Bernd Lange, memaparkan perundingan I-EU CEPA saat ini telah memasuki putaran ke-19 dan masih terus berlangsung. 

    Lange menyebut, progres perundingan tersebut telah mencapai sekitar 80% seiring dengan pemahaman bersama yang dicapai kedua pihak dalam berbagai bidang.

    “Saya katakan sekitar 80% dari semua masalah telah terpecahkan. Kami juga memiliki banyak pemahaman bersama mengenai investasi dalam layanan, dalam pengakuan standar, dan penurunan tarif,” jelas Lange dalam sesi media briefing di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

    Lange mengakui masih ada beberapa topik yang belum terselesaikan terkait kesepakatan I-EU CEPA. Dia menuturkan, pihak Indonesia saat ini masih memiliki pertanyaan terkait pemberlakuan standar pada sektor otomotif.

    Dia memaparkan, Uni Eropa menggunakan regulasi teknis dan keamanan kendaraan yang mengacu pada United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

    Adapun, poin lain yang masih terus dibahas pada perundingan ini adalah berkaitan dengan situasi ekspor dan perizinannya. Lange menuturkan, Uni Eropa juga masih membahas poin-poin terkait transparansi seperti pengadaan publik (public procurement).

    Lange berharap, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan pada paruh pertama 2025 mendatang. Dia mengatakan, setelah kesepakatan tercapai, perjanjian tersebut kemudian akan diratifikasi terlebih dahulu oleh Parlemen Eropa.

    Dia juga berharap kesepakatan itu dapat diterapkan sesegera mungkin. Meski demikian, Lange tidak memperinci secara detail terkait target pemberlakuan I-EU CEPA. Lange menambahkan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan hal penting bagi Uni Eropa yang ingin membangun hubungan berdasarkan manfaat bagi kedua pihak.

    “Mengacu pada kesepakatan dagang yang telah kami sepakati, anda melihat bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak, mulai dari lapangan kerja tambahan, pertumbuhan tambahan, dan kemungkinan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Karena itu, saya cukup optimistis bahwa kita dapat segera menyelesaikan perjanjian ini,” pungkasnya.

  • Kejagung Yakin Kasus Pagar Laut Sarat Korupsi, Berkas Dikembalikan ke Bareskrim

    Kejagung Yakin Kasus Pagar Laut Sarat Korupsi, Berkas Dikembalikan ke Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan berkas perkara pagar laut Tangerang dikembalikan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Direktur A Jampidum Kejagung RI, Nanang Ibrahim mengatakan alasan pengembalian itu karena perkara yang ditangani oleh Bareskrim itu dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

    “Mengapa kita kembalikan? Karena sesuai dengan petunjuk kita ini, saya didampingi tim kita, ada Pak Sunarwan selaku ketua tim, beserta teman-teman semua di belakang ini, bahwa petunjuk kita bahwa perkara tersebut adalah perkara tindak pidana korupsi,” ujarnya di Kejagung, Rabu (16/4/2025).

    Di samping itu, Koordinator Ketua Tim Peneliti Jaksa P16 Jampidum Sunarwan menyatakan bahwa Bareskrim tidak mengembalikan sesuai dengan petunjuk jaksa pada (10/4/2025).

    “Jadi petunjuk kita belum ada yang dipenuhi satu pun,” ujar Sunarwan.

    Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah potensi kerugian negara dalam perkara ini. Sebab, berdasarkan analisis pihaknya, bukti yang dilampirkan penyidik Bareskrim sangat mendukung adanya unsur korupsi.

    “Karena ada fakta yang didukung dengan alat bukti adanya laut yang kemudian berubah statusnya menjadi milik perorangan dan kemudian menjadi milik perusahaan. Sehingga lepaslah kepemilikan negara atas laut tersebut. Nah, itulah yang merupakan titik poin kita,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berkas perkara pagar laut telah diterima Kejagung pada 13 Maret lalu. Namun, setelah diteliti Kejagung, berkas itu dikembalikan kepada Bareskrim Polri karena tidak mencantumkan unsur pidana korupsi.

    Pengembalian berkas perkara dari Kejagung dilakukan pada 25 Maret lalu. Adapun, Bareskrim kembali melimpahkan kembali berkas perkara itu ke Kejagung pada 10 April 2025.

    Dalam hal ini, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan bahwa Bareskrim menilai kasus pemalsuan dokumen itu tidak memiliki unsur korupsi.

    “Menurut penyidik yang berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formil maupun materil. Artinya kami sudah hari ini, kami kembalikan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan,” tutur Djuhandhani di Bareskrim, Kamis (10/4/2025).

  • Rusia Perkuat Kerja Sama Digital, Bahas 5G hingga Internet Murah

    Rusia Perkuat Kerja Sama Digital, Bahas 5G hingga Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memperkuat kerja sama strategis bidang teknologi komunikasi dan digital dengan pemerintah Rusia, salah satunya terkait penguatan teknologi 5G. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan kerja sama itu mencakup pengembangan jaringan teknologi seluler 5G, pita lebar, ekosistem digital, e-commerce, layanan pos dan teknologi digital terkini.

    “Kami membuka sejumlah kemungkinan kerja sama yang bisa kita tingkatkan, antara lain telekomunikasi, digital ecosystem, e-commerce, layanan pos dan emerging technologies,” kata Nezar melansir dari laman Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Nezar mengatakan, Indonesia berminat untuk memperluas konektivitas internasional yang mencakup bandwidth untuk internet internasional dan transmisi data. 

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan internet cepat dengan biaya yang murah seperti di Rusia di mana pengguna bisa mendapat kecepatan 100 mbps dengan biaya kurang dari US$4 atau dibawah Rp100.000

    “Jadi menurut saya ini adalah inisiatif yang sangat bagus dan mudah-mudahan kita dapat menciptakan kolaborasi untuk menindaklanjuti inisiatif ini,” jelasnya.

    Sebelumnya, Indonesia dan Rusia telah melakukan kolaborasi pelatihan talenta digital untuk ASN serta kuliah umum di kampus yang ada di Indonesia. 

    Ke depan, Nezar Patria juga menyatakan keinginan untuk memperluas kerja sama industri media untuk diseminasi informasi antara Rusia dengan Indonesia dan pembangunan keterampilan digital.

    “Kami berharap dalam pertemuan ini ada inisiatif untuk membuat semacam MoU antara Indonesia dan Rusia untuk menegaskan komitmen di pembangunan digital dan juga media,” tuturnya.

    Wakil Menteri Rusia, Andrey Zarenin menegaskan kesiapan Rusia memperkuat sinergi dengan Indonesia dalam bidang transformasi digital. 

    Menurutnya, hal itu dilakukan dengan pertukaran teknologi dan best practices, serta pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Rusia untuk Teknologi Informasi dan Masyarakat Digital.

    Andey Zarenin mengungkapkan peluang kerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka dari Rusia berkaitan dengan solusi infrastruktur backbone fiber optik dan teknologi WDM (Wavelength Division Multiplexing).

    “Saya juga yakin bahwa kita akan memulai perjanjian-perjanjian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan media di tingkat negara dan juga di tingkat perusahaan,” ungkapnya.

  • Ericsson Ungkap Manfaat RI Tiru India Dalam Pengembangan 5G

    Ericsson Ungkap Manfaat RI Tiru India Dalam Pengembangan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson, perusahaan penyedia perangkat telekomunikasi, menilai pendekatan yang diterapkan India dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mewujudkan akselerasi jaringan 5G.

    SVP and Head of Ericsson South East Asia Oceania and India, Andres Vicente menyebut pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah India yang mendorong kolaborasi strategis antara regulator, operator, penyedia teknologi, dan industri. 

    Pemerintah India diketahui memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekosistem lokal, melalui pelatihan talenta digital, insentif untuk pengembangan use case yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta kebijakan spektrum yang mendukung perluasan layanan.

    Andres menyebut, strategi sukses India dapat dijadikan rujukan, terutama dalam hal orkestrasi kebijakan, kesiapan ekosistem digital, dan pemanfaatan teknologi secara inklusif.

    “Jika Indonesia ingin mengikuti pendekatan serupa, tentu peluangnya sangat besar. Kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta menjadi kunci,” kata Andres kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Andreas mengatakan India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan jaringan 5G tercepat di dunia sejak peluncuran komersialnya pada Oktober 2022. 

    Menurut data Ookla, ketersediaan jaringan 5G di India meningkat signifikan sepanjang tahun 2023, dari 28,1% pada kuartal pertama menjadi 52,02% pada kuartal keempat. 

    Ini mencerminkan pertumbuhan yang pesat dalam waktu relatif singkat. Bahkan, Ericsson Mobility Report memperkirakan langganan 5G di India akan mencapai 970 juta pada 2030—setara dengan 74% dari total pelanggan seluler.

    Andres menilai saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia untuk mempercepat 5G. Antara lain keterbatasan spektrum frekuensi, belum jelasnya jadwal lelang spektrum, dan tingginya biaya investasi yang harus ditanggung operator. 

    Selain itu, persoalan pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kebutuhan akan model bisnis dan monetisasi yang sesuai dengan karakter pasar lokal juga dianggap sebagai hambatan utama.

    Meskipun demikian, Andres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan jaringan 5G. 

    Andres melanjut, sebagai pemimpin global di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Ericsson telah menjadi mitra berbagai negara dalam implementasi jaringan 5G. 

    Perusahaan asal Swedia ini menyatakan siap mendukung upaya percepatan digitalisasi nasional melalui solusi teknologi mutakhir.

    “Ericsson siap menjadi mitra teknologi yang mendukung Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital berbasis 5G,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk menjajaki kerja sama dengan India untuk mempercepat akselerasi 5G di Tanah Air.

    India merupakan salah satu negara dengan penetrasi jaringan 5G tercepat di dunia sejak diluncurkan secara komersial pada Oktober 2022 menurut Economic Times. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi 5G tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Pertama, kita coba cari solusi di luar APBN. Salah satunya adalah kerja sama dengan India yang teknologinya di bidang 5G sudah sangat maju,” kata Meutya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).

    Meutya menyebut, untuk meningkatkan penetrasi 5G di Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya diversifikasi teknologi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan China. 

    India dipandang sebagai mitra strategis baru yang bisa memberikan alternatif teknologi 5G yang kompetitif dan terbukti efektif.

  • Kemenlu Bantah Rencana Rusia Bangun Pangkalan Militer di Papua

    Kemenlu Bantah Rencana Rusia Bangun Pangkalan Militer di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) angkat bicara terkait kabar rencana Rusia untuk membuka pangkalan militer di Papua, Indonesia. 

    Juru bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat mengatakan pihaknya belum pernah mendengar permintaan semacam itu dari Rusia.

    Dia juga mengatakan, kabar tersebut dapat dikonfirmasi lebih lanjut pada kementerian atau instansi terkait. 

    “Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menuturkan sejauh ini, kebijakan luar negeri RI tidak memberikan adanya penempatan aset-aset militer asing di Indonesia. Arif menegaskan, kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga menyebut Indonesia tidak bergabung dalam blok militer manapun. 

    “Politik luar negeri kita kan jelas, bebas aktif. Kalau kerja sama militer atau latihan bersama itu banyak,” dalam diskusi CSIS “70th Anniversary of the Asian-African Conference di Jakarta pada Rabu (16/4/2025). 

    Sebagai informasi, media pertahanan internasional, Janes, melaporkan bahwa Rusia secara resmi mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk menempatkan pesawat jarak jauhnya milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua.

    Disebutkan bahwa permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu. Adapun, isu ini juga turut menjadi pembahasan di media The Sydney Morning Herald.

  • Tarif Baru Royalti Minerba Berlaku 26 April, ESDM Siapkan Sistem & Sosialisasi

    Tarif Baru Royalti Minerba Berlaku 26 April, ESDM Siapkan Sistem & Sosialisasi

    Bisnis.com, JAMBI — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemerintah masih akan melakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem terkait kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba).

    Tarif baru royalti minerba itu akan berlaku efektif pada 26 April. Yuliot pun memastikan pihaknya tetap terbuka terhadap masukan.

    Adapun, ketentuan terkait tarif royalti baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM.

    Yuliot mengatakan, kedua beleid itu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025. Adapun, penerapan aturan tarif royalti baru ini mulai berlaku 15 hari terhitung setelah tanggal diundangkan atau pada 26 April 2025.

    “Untuk masa transisi 15 hari ini kita menyesuaikan sistem, kita sosialisasi. Jadi ya menunggu dan sekitar tanggal 26 itu sudah bisa kita implementasikan,” kata Yuliot di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya akan bertemu para pengusaha nikel untuk membahas penyesuaian tarif royalti minerba. Hal ini merespon keberatan yang disampaikan para pengusaha nikel.

    Tri menyebut, pertemuan dengan para pengusaha nikel itu akan berlangsung pada Kamis (17/4/2025) mendatang.

    “Yang jelas kami ada diskusi besok hari Kamis, kira-kira begitu lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (14/4/2025) malam.

    Dia mengatakan, pertemuan akan membahas jalan tengah agar margin pengusaha tetap baik meski tarif royalti naik. Tri juga berjanji akan mendengar masukan dari para pengusaha nikel.

    “Minggu ini mau diskusi gimana cara ini [tetap adil], gitu-gitulah. Apakah ongkosnya kita [sesuaikan], gimana caranya supaya margin mereka [pengusaha] tetap bagus, tapi royalti naik,” jelas Tri.

    Dia juga mengatakan kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP. Pihaknya menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini.  

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun. 

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya. 

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

  • Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mempertanyakan urgensi dana tambahan Rp1,2 triliun untuk melatih pengawas Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Dana tersebut terlalu besar untuk dikeluarkan bagi sesuatu hal yang tidak mendesak.

    Untuk diketahui, tambahan anggaran jumbo yang diminta Kemenkop itu untuk melakukan pelatihan terhadap 240.000 pengawas 80.000 KopDes Merah Putih. Pelatihan ini berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan menilai Kemenkop semestinya lebih mengoptimalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang saat ini mencapai 1.325 orang.

    “Berdasarkan pertimbangan saya saat ini belum perlu sekali [untuk meminta tambahan anggaran]. Karena pengawasan masa pendirian ada baiknya menggoptimalkan tenaga PPKL yang saat ini sudah ada,” kata Rully kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, PPKL hingga alumnus Ikopin (Universitas Koperasi Indonesia) sebaiknya terpilih menjadi pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Sehingga, pelatihan dasar pengawasan berbasis manajemen risiko untuk KopDes Merah Putih tidak dimulai dari nol.

    “Pelatihan yg dimaksud sebaiknya tidak mulai dari nol opitmalkan tenaga pengawas fungsional, PPKL, dan alumnus Ikopin. Serta, pemegang sertifikasi LSP [lembaga sertifikasi profesi] pengawas koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Rully menilai langkah efektif di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran adalah dengan mengoptimalkan tenaga fungsional yang ada di pusat dan daerah.

    “Intinya jangan khianati komitmen Presiden untuk melakukan langkah efisiensi dengan mengajukan anggaran baru yang kurang rasional. Nanti jadi bahan kritikan bagi Presiden,” tuturnya.

    Di sisi lain, dalam hal mencegah fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih, Rully memandang perlu dilakukan penyusunan sistem dengan melibatkan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari perencanaan yang terintegrasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Rencananya, pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Dia memperkirakan, setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Dengan kata lain, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih  240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

    “Tetapi sesaat setelah terbentuk [80.000 KopDes Merah Putih] bulan Juli, kita akan ada anggaran tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] dan juga disampaikan ke media bahwa kita membutuhkan anggaran tambahan,” ungkapnya.

    Herbert menjelaskan tambahan anggaran ini akan diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme penambahan perubahan anggaran yang biasa dilakukan setiap tahun.

    Meski begitu, hingga saat ini anggaran tambahan sekitar Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih belum diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Namun yang pasti, tambahan anggaran jumbo ini hanya untuk sebatas pelatihan terhadap 240.000 pengawas KopDes Merah Putih, alias belum termasuk dari Deputi Kemenkop lain.

    “Kayaknya lebih sih [dari Rp1,2 triliun]. Saya nggak tahu, kalian pikirkan deh. Soalnya kan di sini Deputi kan ada berapa Deputi, enggak tahu yang lain mau bikin apa, yang lain kan juga mempunyai program-program dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Ini untuk di pengawasan aja, saya karena pegang pengawasannya,” tandasnya.

  • Wamenlu Bicara Peluang Peningkatan Kerja Sama Negara Nonblok saat Geopolitik Memanas

    Wamenlu Bicara Peluang Peningkatan Kerja Sama Negara Nonblok saat Geopolitik Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan kerja sama antaranegara non blok dapat ditingkatkan pada berbagai bidang di tengah kondisi geopolitik yang terfragmentasi.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan, gerakan non blok yang dilahirkan dari Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 70 tahun lalu bahkan semakin relevan di tengah situasi geopolitik saat ini. 

    Dia menjelaskan, gerakan non blok dilahirkan di tengah kondisi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang bertujuan agar negara-negara anggotanya tidak berpihak pada salah satu pihak yang berseteru. 

    Arif menuturkan, fragmentasi geopolitik yang terjadi saat ini adalah kondisi yang serupa dengan Perang Dingin, di mana negara-negara terkadang dipaksa untuk memilih satu sisi dalam konflik yang berbeda. 

    “Jadi itu membuatnya lebih relevan bagi negara-negara dalam gerakan non blok untuk bergerak maju secara strategis dengan lebih mandiri. Menurut saya negara-negara non blok memiliki lebih banyak daya tawar dalam berdiskusi dengan negara-negara besar yang berbeda,” kata Arif dalam diskusi CSIS “70th Anniversary of the Asian-African Conference di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

    Di sisi lain, dia mengatakan gerakan ini perlu ditindaklanjuti dengan beragam kerja sama yang saling menguntungkan untuk negara-negara non blok ataupun negara global south.

    Salah satu bidang potensial yang dapat dikerja samakan antara negara non blok adalah mineral kritis (critical mineral). Arif menyebut, beberapa negara non blok memiliki kekayaan mineral kritis, seperti Indonesia, Afrika Selatan, Chile, dan lainnya.

    Arif menjelaskan, hingga saat ini negara-negara non blok belum pernah melakukan diskusi secara komprehensif. Padahal, mineral kritis memiliki peran krusial pada teknologi-teknologi terkini yang dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara.

    “Karena mineral kritis yang sedang kita bicarakan relevan untuk teknologi baru. Kita dapat saling belajar tentang cara mengelola mineral kritis masing-masing,” jelasnya.

    Bidang lain yang potensial untuk dikembangkan untuk negara-negara non blok adalah iklim, terutama dari sisi pendanaan. Arif memaparkan, dalam Perjanjian Paris, negara-negara Barat telah menjanjikan US$100 miliar kepada negara-negara berkembang untuk pendanaan iklim (climate financing). 

    Namun, melihat kondisi geopolitik yang kurang optimal, hal ini kemungkinan tidak terwujud. Dia menuturkan, negara-negara non blok perlu bekerja sama untuk melihat apa saja alternatif dari pendanaan iklim. 

    Selanjutnya, negara-negara non-blok juga dapat bekerja sama pada sisi penentuan harga emisi gas rumah kaca atau carbon pricing. Menurut Arif, negara-negara tersebut perlu duduk bersama untuk membahas metode penentuan carbon pricing yang tepat.

    Dia menilai, metode penetapan harga karbon, belum disetujui atau bahkan belum dipahami oleh banyak negara nonblok. Oleh karena itu, penyeragaman metode penghitungan carbon pricing menjadi vital karena hal itu dapat membantu dalam pembiayaan iklim hingga pembangunan negara-negara tersebut.

  • Kemenkop Gandeng Aspenda Jamin 80.000 Kopdes Merah Putih

    Kemenkop Gandeng Aspenda Jamin 80.000 Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menjajaki peluang kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) untuk menjamin pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian menuturkan penjajakan kerja sama antara Kemenkop dengan Aspenda ini untuk memastikan lembaga penjaminan daerah dilibatkan dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Menurut Herbert, keberadaan lembaga penjaminan mempunyai peran besar dalam ekosistem usaha perkoperasian, terutama dalam usaha simpan pinjam (KSP). Hal ini mengingat KSP masuk ke dalam risiko yang sangat besar (high risk business).

    Terlebih, keberadaan lembaga penjamin dapat meminimalisir risiko yang timbul dari aktivitas bisnis seperti pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF). 

    Untuk itu, dia berharap, dengan sinergi yang akan dilakukan ini dapat meningkatkan aspek kesehatan bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari Kopdes Merah Putih. 

    “Dalam pengembangan usaha koperasi khususnya KSP masih banyak yang belum menunjukkan kinerja yang maksimal karena kurang melibatkan lembaga penjamin,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Dia mengungkap, salah satu rencana kerja sama yang tengah dijajaki adalah terkait dengan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Dalam hal ini, lembaga penjaminan daerah akan masuk di dalam ekosistem terutama pada unit bisnis KSP di setiap desa.

    Langkah ini, sambung dia, dilakukan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan kinerja Kopdes setelah nanti terbentuk pada Juli 2025.

    Menurutnya, dengan potensi kebutuhan pembiayaan Kopdes Merah Putih di setiap desa mencapai Rp5 miliar, maka sudah semestinya lembaga penjamin dilibatkan di dalam ekosistem bisnis koperasi.

    “80.000 Koperasi Desa Merah Putih ini segmen pasarnya sangat besar, apakah dalam rangka penyaluran kredit melalui gerai KSP nanti akan dijaminkan, maka inilah yang akan kita jajaki bersama untuk kerja samanya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar sekaligus Ketua Umum Aspenda Agus Subrata menyebut Kopdes akan menjadi peluang baru bagi perusahaan penjamin di daerah untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. 

    Di samping itu, kata dia, keberadaan Kopdes Merah Putih juga akan menjadi peluang bagi perusahaan penjamin di daerah untuk terlibat dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian di desa ketika nantinya lembaga penjamin di daerah tergabung dalam ekosistem Kopdes Merah Putih.

    “Kami memiliki corporate guarantee sehingga aktivitas penjaminan kami bisa dipertanggungjawabkan karena pemegang saham kami adalah Pemda,” tutupnya.