Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Jaksa Agung Mutasi 6 Kajati Baru, Ada Eks Dirdik Jampidsus Kuntadi

    Jaksa Agung Mutasi 6 Kajati Baru, Ada Eks Dirdik Jampidsus Kuntadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) Burhanuddin telah mengangkat 6 jaksa untuk menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan salah satu jaksa yang mendapatkan promosi yaitu Kuntadi selaku Kejati Lampung menjadi Kajati Jawa Timur.

    “Salah satunya, dulu Pak Kuntadi yang direktur penyidikan dan sekarang Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ujarnya di Kejagung, dikutip Kamis (17/4/2025).

    Selain Kuntadi, Harli menyampaikan bahwa JA juga telah menunjuk lima Kajati baru lainnya mulai dari Aceh, Bengkulu, Yogyakarta hingga Kalimantan Barat.

    Di samping itu, menurutnya, promosi atau mutasi ini merupakan hal yang wajar di lingkungan kejaksaan, karena sebagai bentuk penyegaran organisasi.

    “Jadi, beberapa waktu yang lalu, beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi tentu harus ada pergantian,” pungkasnya.

    Berikut 6 kajati baru yang ditunjuk JA Burhanuddin:

    1. Kajati Kalimantan Barat, Ahelya Abustam 

    2. Kajati D.I Yogyakarta, Riono Budisantoso

    3. Kajati Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar

    4. Kajati Aceh, Yudi Triadi 

    5. Kajati Jawa Timur, Kuntadi

    6. Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo

  • Update 10 Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2025: Ada Aceh hingga Bali

    Update 10 Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2025: Ada Aceh hingga Bali

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutihan pajak kendaraan tahun 2025 mulai diberikan untuk masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Aturan pemutihan pajak kendaraan ini berbeda-beda untuk tiap wilayahnya. Adapun program ini diberikan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban dikenakan denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya.

    Program ini juga diberikan agar masyarakat mendapat promo gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Berikut ini daftar wilayah di Indonesia yang menggelar pemutihan pajak kendaaraan bermotor pada 2025.

    Daftar Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025

    1. Jawa Tengah

    Aturan pemutihan pajak kendaraan 2025 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diberlakukan mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.

    Nantinya, masyarakat diberikan kesempatan untuk bebas dari pokok, denda, serta tunggakan Jasa Raharja dari 2024.

    2. Jawa Barat

    Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat dibuka pada 20 Maret hingga 20 Juni 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan program penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan dari tahun 2024 dan sebelumnya.

    Masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun berjalan atau tahun ini (2025).

    3. Banten

    Pemutihan pajak kendaraan juga berlaku di wilayah Banten mulai 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

    Pemberlakuan pemutihan ini dilakukan agar masyarakat bebas tunggakan dan denda dari tahun 2024 dan sebelumnya (tanpa batasan tahun).

    Berdasarkan Pergub Banten Nomor 170 Tahun 2025, pemutihan pajak kendaraandiberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dengan ketentuan yaitu pembebasan pokok dan sanksi PKB diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mulai dari tahun 2024 dan sebelum tahun 2024, dan wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan masa pajak 2025 sampai dengan 2026.

    Selain itu, pembebasan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada wajib pajak untuk tahun pajak 2025.

    Terhadap pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dikecualikan bagi wajib pajak yang melakukan mutasi keluar Provinsi Banten.

    4. Kalimantan Timur

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk periode 8 April-30 Juni 2025.

    Pemberikan keringanan pemutihan pajak kendaraan tersebut harus memenuhi syarat yakni:

    Merupakan kendaraan pribadi/sosial/keagamaan
    Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antar Provinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar
    Tidak termasuk biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

    5. Kalimantan Selatan

    Melansir Antara, Kalimantan Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan mulai 5 Januari hingga 28 Juni 2025.

    Masyarakat dapat menikmati insentif pajak yang didiskon (untuk plat hitam/putih dan kuning). Kemudian ada penurunan denda dari 25% menjadi 1% per bulan.

    Pemutihan pajak kendaraan juga menggratiskan biaya BBN-II.

  • Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang”merayu” langsung Presiden AS Donald Trump untuk negosiasi tarif resiprokal 32% untuk RI. Ini dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden China Xi Jinping ke sejumlah negara di Asia Tenggara, namun tidak ke Indonesia.

    Delegasi Indonesia akan memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC pada hari ini, Rabu (16/4/2025). Pemerintah setidaknya akan menawarkan empat poin untuk menegosiasikan tarif resiprokal 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia.

    Delegasi itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Selama sepekan, 16—23 April 2025, mereka diagendakan temui perwakilan dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga investasi di sektor riil maupun keuangan.

    Sementara ketika dikonfirmasi apakah salah satu target negosiasi untuk memastikan semua barang-barang ekspor Indonesia ke AS dibebaskan tarif alias bea masuk 0%, pemerintah tidak menampik.

    “Itu nanti yang akan dibahas di sana,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Adapun Indonesia menawarkan 4 poin kesepakatan ke AS untu negosiasi Tarif Trump. Pertama, pemerintah siap membeli barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    Kedua, pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

    “Selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika,” ujar Airlangga.

    Ketiga, pemerintah ingin merelaksasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga kuota impor karena sejumlah kebijakan hambatan perdagangan tersebut menjadi persoalan pemerintah AS.

    “Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding],” jelas Airlangga.

    Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya ingin melakukan penyesuaian PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, ada penyesuaian tarif bea masuk semua produk impor asal AS yang termasuk most favored nation (MFN), dari yang awalnya 5%—10% menjadi 0%—5%.

    Xi Jinping Tak ke RI

    Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tengah perang dagang.

    Dilansir dari Reuters, Xi memulai lawatan ke tiga negara di Asia Tenggara pada pekan ini dengan 3 negara tujuan yakni Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Lawan luar negeri tersebut merupakan yang pertama dilakukan Xi pada tahun ini.

    China dan Vietnam diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 perjanjian, termasuk beberapa perjanjian mengenai jalur kereta api.

    Sementara itu, kunjungan ke Malaysia dan Kamboja tidak secara spesifik dijelaskan tujuannya, tetapi yang jelas kunjungan tersebut guna meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

    Kendati tidak memasukan Indonesia dalam tujuan lawatan kenegaraan China, tetapi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto dan Xi telah berkomunikasi langsung melalu saluran telepon.

    Komunikasi tersebut dijalan ketika tepat memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.

  • Kalang Kabut Pengusaha Nikel kala Tarif Royalti Naik

    Kalang Kabut Pengusaha Nikel kala Tarif Royalti Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha nikel masih keberatan dengan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) yang dinilai akan makin menekan kinerja industri.

    Adapun, pemerintah resmi menerbitkan ketentuan tarif baru royalti minerba melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM.

    Beleid yang menggantikan PP No. 26/2022 itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025. Penerapan aturan tarif royalti baru ini mulai berlaku 15 hari terhitung setelah tanggal diundangkan atau pada 26 April 2025.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin mengatakan, kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir.

    “Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” ujar Meidy, Rabu (16/4/2025).

    Kekhawatiran APNI bukan tanpa alasan. Pasalnya, kenaikan tarif royalti nikel cukup signifikan, seperti bijih nikel naik dari 10% menjadi 14%-19%. Lalu, feronikel dari 2% menjadi 4%-6% dan nickel pig iron dari 5% menjadi 5%-7%.

    Sementara di sisi lain, harga nikel global terus mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, kata Meidy, beban royalti yang meningkat akan makin menggerus margin usaha yang sudah tipis.

    Apalagi, pengusaha nikel juga tengah dihadapkan pada biaya operasional yang melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum, penerapan PPN 12%, dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) 100% selama 12 bulan.

    “Kenaikan royalti berpotensi mengurangi minat investasi di sektor hulu-hilir nikel, menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global dan memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja,” kata Meidy.

    Tak hanya itu, kenaikan royalti diperkirakan juga akan memaksa penambang meningkatkan cut off grade. Alhasil, volume cadangan nikel berpotensi menyusut signifikan.

    “Dengan cadangan yang menyusut, tingkat produksi dan life of mine akan berkurang sehingga secara long-term penerimaan negara justru akan berkurang,” tuturnya.

    Meidy menambahkan, pada dasarnya APNI memahami bahwa kebijakan kenaikan royalti minerba telah resmi diundangkan. Namun, pihaknya berharap pemerintah masih membuka ruang dialog untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk potensi penundaan implementasi atau penerapan secara bertahap guna memitigasi dampak negatif terhadap keberlangsungan industri.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia juga sempat mengatakan, kenaikan royalti akan memberi dampak terhadap 700 hingga 800 perusahaan mineral.

    Perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan akan menempuh jalan efisiensi untuk biaya produksi dan menghitung ulang biaya-biaya operasional imbas kenaikan royalti.

    “Untuk menyiasati dampak kenaikan tarif royalti atau biaya-biaya, setiap orang atau perusahaan tentu akan melakukan efisiensi,” kata Hendra.

    Terbuka Masukan

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemerintah masih akan melakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem terkait kenaikan tarif royalti minerba.

    Tarif baru royalti minerba itu akan berlaku efektif pada 26 April. Yuliot pun memastikan pihaknya tetap terbuka terhadap masukan.

    “Untuk masa transisi 15 hari ini kita menyesuaikan sistem, kita sosialisasi. Jadi ya menunggu dan sekitar tanggal 26 itu sudah bisa kita implementasikan,” kata Yuliot di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya akan bertemu para pengusaha nikel untuk membahas penyesuaian tarif royalti minerba. Hal ini merespon keberatan yang disampaikan para pengusaha nikel.

    Tri menyebut, pertemuan dengan para pengusaha nikel itu akan berlangsung pada Kamis (17/4/2025).

    “Yang jelas kami ada diskusi besok hari Kamis, kira-kira begitu lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (14/4/2025) malam.

    Dia mengatakan, pertemuan akan membahas jalan tengah agar margin pengusaha tetap baik meski tarif royalti naik. Tri juga berjanji akan mendengar masukan dari para pengusaha nikel.

    “Minggu ini mau diskusi gimana cara ini [tetap adil], gitu-gitulah. Apakah ongkosnya kita [sesuaikan], gimana caranya supaya margin mereka [pengusaha] tetap bagus, tapi royalti naik,” jelas Tri.

    Dia juga mengatakan kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pihaknya menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini.  

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun. 

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya. 

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

  • Prabowo Tetapkan 11 Program untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

    Prabowo Tetapkan 11 Program untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam beleid tersebut, disebutkan setidaknya sebelas program untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem. 

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Prabowo pun menyebutkan setidaknya sebelas program. Pertama, program sekolah rakyat, yang mana hampir seluruh K/L ditugaskan untuk kawal program tersebut.

    Kedua, program Kartu Indonesia Pintar, yang ditugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Agama.

    Ketiga, program padat karya di tingkat desa, yang ditugaskan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keempat, program pelatihan vokasi, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan. 

    Kelima, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan.

    Keenam, program perhutanan sosial, yang ditugaskan ke Menteri Kehutanan. Ketujuh, program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang ditugaskan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Kedelapan, program padat karya sektor perhubungan di kantong-kantong kemiskinan, yang ditugaskan ke Menteri Perhubungan. Kesembilan, program transmigrasi, yang ditugaskan ke Menteri Transmigrasi.

    Kesepuluh, program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Kesebelas, program pemenuhan gizi masyarakat, yang ditugaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional.

    “Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029,” jelas Diktum Ketujuh Inpres 8/2025.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku usai pada tanggal dikeluarkan.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Sementara itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029, sementara persentase penduduk miskin turun ke 4,5% pada 2029.

  • Klarifikasi TNI AD usai Aparat Makin Rajin Sambangi Kampus

    Klarifikasi TNI AD usai Aparat Makin Rajin Sambangi Kampus

    Bisnis.com, Jakarta — TNI Angkatan Darat akhirnya angkat bicara ihwal TNI masuk ke sejumlah kampus di Indonesia hingga viral di media sosial.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan TNI masuk kampus itu bukan upaya dari TNI AD untuk membungkam para mahasiswa yang belakangan berdemo terkait RUU TNI.

    Bahkan, menurut Wahyu, TNI AD sangat menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat yang sering dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia.

    “Tidak pernah ada sedikitpun niat dari TNI AD yang berusaha untuk meredam atau membungkam dinamika-dinamika atau kebebasan pendapat yang dimunculkan rekan-rekan mahasiswa. Tidak ada,” tutur Wahyu di Kantor Mabes AD Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Dia menjelaskan terkait kehadiran TNI AD di Universitas Cendrawasih Marauke Papua, itu merupakan kegiatan rutin yang seringkali dilakukan TNI AD dengan pihak rektorat. 

    “Jadi kegiatannya ini berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan membina sebagai bentuk bela negara,” katanya.

    Sementara, kehadiran TNI AD di Universitas Udayana Bali, Wahyu menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan dunia pendidikan. Pasalnya, TNI AD hanya menjadi tamu undangan dari diskusi yang tidak ada kaitan dengan dunia pendidikan.

    “Lalu di Unsoed, kenapa ada Dandim dan beberapa perwira datang ke Rektorat, itu bukan karena suatu tindakan intimidasi atau melaksanakan hal tertentu. Tidak. Awalnya adalah mencoba menyampaikan kepada Bapak Rektor bahwa demonstrasi yang dilaksanakan mahasiswa kemarin di depan Kodim, itu ada hal yang kurang patut yang mengganggu kenyamanan masyarakat, yaitu melemparkan kotoran sapi di jalan,” ujarnya.

  • Kejagung Vs Bareskrim, Kasus Pagar Laut Pidana Biasa atau Korupsi?

    Kejagung Vs Bareskrim, Kasus Pagar Laut Pidana Biasa atau Korupsi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) lagi-lagi mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut Tangerang. Jaksa penuntut umum mengendus ada dugaan korupsi dari tingkat desa hingga kementerian dalam kasus tersebut.

    Pendapat jaksa itu bertentangan dengan versi Bareskrim yang menganggap kasus pagar laut Tangerang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

    Adapun Kejagung bahkan telah meminta supaya kasus pagar laut di Tangerang diambil alih Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

    Direktur A Jampidum Kejagung RI, Nanang Ibrahim Soleh mengatakan pihaknya telah mengembalikan kembali berkas perka ke Bareskrim Polri.

    Setelah dikembalikan, Kejagung meminta agar Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk meneruskan berkas yang dikembalikan ke Kortastipidkor.

    “Jadi intinya kita kembalikan untuk diteruskan ke Kortastipikor. Ke Kortastipikor. Apalagi Kortastipikor disampaikan kan bahwa dia sedang menangani,” ujarnya di Kejagung, Rabu (16/4/2025).

    Dia menambahkan, jaksa penuntut umum juga meminta agar kasus pagar laut Tangerang yang ditangani oleh Dirtipidum Bareskrim agar digabung dengan perkara di Kortastipidkor.

    Adapun, sesuai Pasal 25 UU Tipikor No.31/1999 menjelaskan bahwa apabila ada perkara umum dan ditemukan unsur pidana khusus maka harus didahulukan penanganannya.

    “Ya, apabila sudah menangani kan minimal bisa dijadikan satu. Jadi Kortastipikor bisa koordinasi dengan dalam hal ini dengan pidana khusus,” pungkasnya.

    Di samping itu, Koordinator Ketua Tim Peneliti Jaksa P16 Jampidum, Sunarwan menilai bahwa kasus pemalsuan dokumen pada area Pagar Laut Tangerang memiliki unsur tindak pidana korupsi.

    Misalnya, berkaitan dengan kerugian negara. Jaksa menilai bahwa kerugian negara itu didukung oleh alat bukti yang mengungkap adanya area laut yang berubah statusnya menjadi milik perorangan dan perusahaan.

    “Sehingga lepaslah kepemilikan negara atas laut tersebut. Nah, itulah yang merupakan titik poin kita, kenapa kita menyampaikan bahwa itu ada perbuatan melawan hukum berubahnya status itu,” ujar Sunarwan.

    Dia menambahkan, ada juga tindak perbuatan penyalahgunaan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara dari tingkat desa hingga kementerian.

    “Dilakukan oleh siapa? Penyelenggaran negara. Sejak tingkat kepala desa sampai dengan proses keluarnya SHGB. Di situ ada perbuatan dan semua dilakukan oleh penyelenggara negara,” tegasnya.

    Versi Bareskrim 

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan tetap mengirim berkas perkara terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan sikapnya itu lantaran berkas perkara kasus pemalsuan dokumen itu dinilai sudah lengkap secara materil dan formil.

    “Menurut penyidik, yang berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formil maupun materil. Artinya kita sudah hari ini kita kembalikan,” ujarnya di Bareskrim, Kamis (10/4/2025).

    Kemudian, dia juga merincikan sejumlah alasan lainnya terkait pengembalian berkas perkara itu. Misalnya, perkara pemalsuan dokumen di Tangerang yang ditangani itu tidak memenuhi unsur korupsi. 

    Informasi itu, kata Djuhandhani, diperoleh setelah pihaknya melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli terkait.

    Kemudian, berkaitan dengan ketentuan UU Tipikor telah mengatur secara eksplisit menyatakan bahwa kasus yang dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar UU Tipikor. 

    Sementara itu, tersangka pada kasus ini, yakni Kades Kohod Arsin Cs dikenakan pasal Pidana Umum dengan jeratan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

    Adapun, berdasarkan asas hukum lex consumen derogat legi consumte menyatakan bahwa dalam sebuah perkara, penyidik melihat fakta dominan. Alhasil, dari kasus pemalsuan ini tidak menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara.

    “Karena kerugian yang ada saat ini yang didapatkan penyidik adalah kerugian yang oleh para nelayan dengan adanya pemagaran itu dan lain sebagainya. Jadi kita masih melihat itu sebagai tindak pidana pemalsuan,” imbuh Djuhandhani.

    Di samping itu, menurut Djuhandhani, unsur rasuah dalam perkara pagar laut di Tangerang itu saat ini tengah ditangani oleh Kortastipidkor Polri.

    “Terdapatnya indikasi pemberian suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohod, ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri,” pungkasnya.

  • Wall Street Ditutup Jeblok Imbas Komentar Bos The Fed soal Ekonomi AS

    Wall Street Ditutup Jeblok Imbas Komentar Bos The Fed soal Ekonomi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Amerika Serikat (AS) berakhir turun tajam pada perdagangan Rabu (16/4/2025) waktu setempat seiring dengan komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang mengatakan pertumbuhan ekonomi AS tampaknya melambat. 

    Melansir Reuters pada Kamis (17/4/2025), indeks S&P 500 ditutup turun 120,84 poin atau 2,24% pada level 5.275,79 poin, sementara Nasdaq Composite turun 513,57 poin atau 3,05% menjadi 16.309,60. Kemudian, indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 695,17 poin atau 1,72% menjadi 39.673,79.

    Powell, dalam sambutannya untuk Economic Club of Chicago, mengatakan tarif yang lebih besar kemungkinan berarti inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat. 

    Namun, dia mencatat bahwa ekonomi AS masih dalam posisi yang solid dan The Fed sedang menunggu kejelasan yang lebih besar sebelum mempertimbangkan perubahan kebijakan.

    Pasar saham melanjutkan penurunannya setelah kemunculan komentar Powell, dengan Nvidia dan saham pembuat chip lainnya di antara yang mengalami penurunan terbesar.

    “Powell mengonfirmasi apa yang dikhawatirkan investor dan itu adalah kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang lebih membandel sebagai akibat dari tarif,” kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research.

    Nvidia mengatakan bahwa mereka akan mengambil biaya sebesar US$5,5 miliar setelah pemerintah AS membatasi ekspor chip kecerdasan buatan H20 ke China, pasar utama untuk salah satu chip terpopulernya.

    Sementara itu, AS dan China telah terlibat dalam perang tarif selama beberapa minggu terakhir. Pada hari Rabu, raksasa pembuat chip asal Belanda ASML memperingatkan bahwa tarif tersebut telah menyebabkan meningkatnya ketidakpastian tentang prospek usahanya.

  • 7 Kode Redeem ML Valid untuk Ditukarkan Hadiah Terbaru Hari Ini, Kamis 17 April 2025

    7 Kode Redeem ML Valid untuk Ditukarkan Hadiah Terbaru Hari Ini, Kamis 17 April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Kamis (17/4/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

    Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

    Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

    Cara Klaim Kode Redeem ML

    1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

    2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

    3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

    4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

    Kode Redeem ML Hari Ini, Kamis 17 April 2025

    HOLAMLBB (Aktif untuk player baru)
    678s1uorg
    oojms4okc  
    ac433y29w8bw235hr
    6BS7N94FKTPB233NF
    unad8cf4fe2s2367n
    ny2pzck6bsdx233zt

  • Seluruh Segmen jadi Prioritas XLSmart

    Seluruh Segmen jadi Prioritas XLSmart

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) nama baru entitas hasil merger dengan Smartfren (FREN) akan berfokus menjaga pertumbuhan di seluruh segmen pelanggan mulai dari anak muda hingga kelas menengah atas.

    Perusahaan ingin rerata yang dibukukan per pelanggan atau ARPU dalam kondisi prima. Pascamerger dengan FREN, EXCL bakal mengelola tiga merek berbeda yakni XL, Axis, dan Smartfren.  

    Direktur EXCL David Arcelus Oses mengatakan setiap merek akan difokuskan pada segmen pelanggan tertentu, termasuk dalam hal proposisi nilai, saluran distribusi, dan strategi go to market. 

    “Sebagai contoh, saat XL dan Axis bergabung di masa lalu, Axis difokuskan pada segmen anak muda, sementara XL menargetkan keluarga kelas menengah atas,” ujarnya beberapa waktu lalu saat ditanya mengenai masa depan ARPU.

    Pada 2024, EXCL mencatatkan kenaikan pelanggan sebanyak 1,3 juta pelanggan menjadi 58,8 juta pada 2024.

    Selain itu, XL juga mengalami kenaikan ARPU. EXCL  berhasil mendapatkan ARPU gabungan sebesar Rp43.00 pada 2024. Angka ini naik Rp2.000 dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya menembus angka Rp41.000.

    ARPU EXCL sebesar Rp43.000 pada 2024 merupakan campuran dari pengguna prabayar dan pascabayar. Dalam laporan tersebut, pelanggan prabayar XL menyumbang Rp41.000 dan pelanggan pascabayar menyumbang Rp91.000.

    Pelanggan XL Axiata di gerai

    Sementara itu pada Januari 2025, CEO Smartfren Andrijanto Muljono mengatakan nantinya produk XL dan Smartfren akan berjalan bersamaan. Tidak ada produk yang ditutup setelah merger terlaksana. 

    Secara merek, XL Axiata dan Smartfren akan menggarap seluruh segmen pasar. Namun, spesifik untuk produk layanannya akan memiliki pembagian segmen dengan besaran kuota yang ditentukan bersama. 

    Sebagai contoh, untuk produk seharga Rp50.000 per bulan, XL dan Smartfren masing-masing akan mengeluarkan produk tetapi dengan besar giga yang telah disepakati agar tidak saling merugikan atau menghindari ‘kanibalisme’ di mana dua produk perusahaan saling ‘memakan’ di pasar yang sama. 

     “Kalau produk yang satu toxic atau murah sekali maka akan rugi dan semuanya turun. Tetapi bahwa mereka akan pindah dari Rp50.000 menjadi Rp100.000, itu tidak apa-apa,” kata Andrijanto kepada Bisnis.

    Diketahui, pada akhir September 2024, jumlah pelanggan XL Axiata mencapai 58,6 juta, sedangkan Smartfren mencapai 34,7 juta. Jika digabungkan, jumlah pelanggan kedua perusahaan ini mencapai 93,3 juta. Jutaan pelanggan tersebut diraih dari masing-masing produk anggalan keduanya. 

    CEO Smartfren Adrijanto Muljono

    Andrijanto mengatakan secara produk, rerata pendapatan per pelanggan yang dibukukan (ARPU) Smartfren hakikatnya sangat besar karena jaringan Smartfren tidak ada di semua tempat. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, perusahaan sangat kuat. 

    “Jika kami hanya mengukur di Jawa Tengah, ARPU kami tinggi,” kata Andrijanto. 

    Andrijanto mengatakan bagi pelanggan Smartfren merger kedua perusahaan memberi angin segar karena jaringan makin luas. Penggabungan layanan membuat para pelanggan dapat terhubung dengan jaringan Smartfren di manapun mereka berada. 

    Cakupan layanan yang makin luas dan ketersediaan jaringan internet yang makin lebar menjamin konektivitas yang mereka terima tetap prima. 

    “Pelanggan Smartfren menikmati, sementara itu untuk pelanggan XL Axiata agar tetap optimal,  bisa disiasati dengan menambah kapasitas karena ada 30% jaringan kami yang redundansi. Jaringan yang redundansi akan dialihkan untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas,” kata Andrijanto. 

    3 Juta Pelanggan per Bulan

    Andrijanto menambahkan perusahaan baru juga akan mesin pemasaran Smartfren yang militan, yang bernama Smartfren Gadget Specialist (SGS). Jumlah SGS saat ini sebanyak 4.000 orang yang bertugas untuk melayani dan mengalihkan masyarakat menjadi pelanggan Smartfren, baik itu berasal dari pelanggan operator lain maupun masyarakat yang baru pertama kali membeli gawai. 

    SGS ditempatkan di konter-konter smartphone besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Andrijanto menilai SGS cukup efektif dalam menarik pelanggan baru. Dia mengeklaim dalam 1 bulan, SGS dapat merangkul 3 juta pelanggan baru dengan target harian yaitu 100.000 pengguna baru. 

    “Aktivitas di jalur online tidak sampai 1% setiap tahunnya. Masyarakat kita 99% sudah punya nomor, mereka datang untuk top up. Ketika dilayani, petugas SGS ini kemudian mengadvokasi dan mencoba untuk mengalihkan. Kami sebut ini AFA Strategy ( availability feasibility dan advocacy). 1 bulan kita bisa 3 juta,” kata Andrijanto. 

    Andrijanto menuturkan alasan Smartfren hanya memanfaatkan 4.000 petugas SGS disebabkan jumlah outlet yang mungkin untuk dipasangkan SGS hanya 4.000 outlet. Smartfren tidak menempatkan SGS di outlet-outlet kecil karena ongkos yang akan dikeluarkan akan lebih besar dan kurang menguntungkan secara bisnis.