Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kemenhan Belum Terima Instruksi Prabowo untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Kemenhan Belum Terima Instruksi Prabowo untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum memberikan instruksi apapun ke Menteri Pertahanan terkait rencana evakuasi 1.000 orang warga Gaza Palestina ke Indonesia.

    Kepala Biro Info Pertahanan pada Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut.

    Menurutnya, Kementerian Pertahanan siap untuk melakukan evakuasi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi ke Kementerian Pertahanan.

    “Sejauh ini, saya belum monitor instruksi itu. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu ya, bahwa apapun perintah dari Presiden kepada Kementerian Pertahanan ataupun kepada TNI, kita sudah siap mengeksekusi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/4).

    Frega menjelaskan jika proses evakuasi itu ingin dilakukan pemerintah, maka harus ada  proses negosiasi dengan sejumlah negara di Timur Tengah agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

    “Jadi itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sehingga keputusan itu kan tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia saja,” katanya.

    Menurutnya, proses negosiasi ke sejumlah negara di Timur Tengah itu seharusnya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang akan bertugas menjadi leading sector proses evakuasi ribuan warga Gaza ke Indonesia, sementara pihak Kementerian Pertahanan bertugas sebagai pelaksananya

    “Tentunya ini nanti yang menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Luar Negeri yang memang nanti melakukan komunikasi secara intensif. Itu mungkin kan yang lebih paham teman-teman yang di Kementerian Luar Negeri, prosesnya nanti bagaimana,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. 

    Ditentang MUI

    Bahkan, kritik itu di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap AS yaitumengosongkan wilayah Gaza. 

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel. 

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel. 

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya. 

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut. 

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut. 

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • Hakim Larang Live Streaming Sidang Hasto, Pengunjung Tak Boleh Rekam!

    Hakim Larang Live Streaming Sidang Hasto, Pengunjung Tak Boleh Rekam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat melarang sidang kasus suap dan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP Hasto untuk disiarkan secara langsung.

    Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto mengatakan larangan itu karena agenda sidang lanjutan saat ini merupakan pemeriksaan saksi.

    “Karena ini acaranya saksi, mungkin kepada rekan pers silakan merekam, tapi tidak ada live streaming. Ya jadi sekadar untuk peliputan, silakan,” kata Rios di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dia juga meminta kepada pengunjung persidangan agar tidak merekam jalannya persidangan, karena dikhawatirkan bakal disalahgunakan.

    Di samping itu, Rios juga menyatakan bahwa di ruang sidang sudah dilengkapi alat rekaman yang cukup akurat, sehingga fakta persidangan bakal tersimpan dengan baik.

    “Dan kepada pengunjung agar tidak merekam. Karena dikhawatirkan nanti dapat disalahgunakan. Dalam persidangan ini juga sudah terekam oleh alat, sehingga insyaallah akurat dan selama persidangan sudah cukup,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam sidang ini menghadirkan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Hanya saja, jaksa menyebut bahwa hanya dua saksi yang terkonfirmasi hadir. Pasalnya, saksi Agustiani Tio sejauh ini tidak mengkonfirmasi kehadirannya.

    “Sedianya tiga orang saksi yang akan kami hadirkan, namun sampai dengan saat ini, yang sudah terkonfirmasi hadir itu dua orang. Yang satu belum konfirmasi kehadiran,” tutur jaksa.

  • Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menepis adanya “matahari kembar” di Kabinet Merah Putih. Dia menyebut Presiden RI hanyalah satu, yaitu Prabowo Subianto. 

    Hal itu dia sampaikan guna merespons soal silaturahmi menteri Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Juga terlebih ada menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos”-nya.

    “Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar. Matahari kembar apa? Kan gak mungkin karena presiden kita satu, jelas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, Adies meminta silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi jangan diperdebatkan lagi. Menurutnya pun silaturahmi merupakan hal biasa yang lumrah terjadi pada momen Lebaran.

    Dia pun meyakini para menteri Prabowo juga datang ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani juga menganggap pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Marwah Hakim Runtuh Gara-gara Skandal Suap Ekspor CPO

    Marwah Hakim Runtuh Gara-gara Skandal Suap Ekspor CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Bak jamur di musim hujan, kasus korupsi di Indonesia seakan tumbuh tak ada habisnya. Setelah rentetan kasus korupsi yang menjerat BUMN dan kepala daerah, kini marwah para hakim runtuh akibat kasus suap perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh orang hakim dan perangkat peradilan sebagai tersangka di pusaran kasus tersebut. Teranyar, Korps Adhyaksa juga mengumumkan tersangka teranyar ini berasal pihak swasta, yakni Muhammad Syafei (MSY) selaku Head of Social Security and License atau Kepala Legal Wilmar Group.

    Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Syafei berperan sebagai penyedia uang suap agar kasus minyak goreng korporasi mendapat vonis lepas atau onstlag dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

    Uang pelicin tersebut, kata Abdul Qohar, diberikan oleh korporasi kepada Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN).

    Mulanya, Syafei hanya menyediakan Rp20 miliar. Namun, Arif Nuryanta meminta uang itu dikalikan tiga atau menjadi Rp60 miliar.

    “Lalu Tersangka MS menghubungi Sdr. MSY dan Sdr. MSY menyanggupi akan menyiapkan permintaan tersebut dalam mata uang asing [SGD atau USD],” ujar Qohar di Kejagung, Selasa (15/4/2025).

    Singkatnya, uang itu diterima Arif dan kemudian diduga didistribusikan kepada tiga hakim yang terlibat dalam kasus tersebut. Mulai dari Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Adapun, total uang suap yang diberikan MSY untuk ketiga hakim sebesar Rp22,5 miliar. 

    Dari uang tersebut juga, Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara mendapatkan jatah USD50.000 atas jasanya yang menghubungkan Arif dengan pengacara sekaligus tersangka Ariyanto.

    Kemudian, Arif mengatur hakim yang akan mengurus perkara minyak goreng korporasi itu dengan menunjuk Ketua Majelis Hakim Djuyamto dan Agam Syarif Baharudin (ASB), Ali Muhtarom (AM) sebagai Hakim Anggota.

    Sebagai langkah awal, Arif memanggil Djuyamto dan Agam agar berkas perkara kasus minyak goreng itu diatensi dengan “pelicin” Rp4,5 miliar.

    “Uang Rp4,5 miliar tersebut dimasukkan ke dalam goodie bag yang dibawa oleh ASB, kemudian dibagi 3 kepada ASB, AL dan DJU,” ujar Qohar.

    Selanjutnya, Arif kembali menyerahkan uang Rp18 miliar kepada Djuyamto Cs sebesar Rp18 miliar pada September atau Oktober 2024.

    Uang belasan miliar itu kemudian dibagi 3 di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan perincian untuk Agam Rp4,5 miliar, Ali Rp5 miliar dan Djuyamto Rp6 miliar.

    Sementara itu, Djuyamto membagikan dari jatahnya itu sebesar Rp300 juta untuk Wahyu Gunawan. Adapun, total uang yang dibagikan terhadap tiga hakim ini mencapai Rp22,5 miliar.

    “Bahwa ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang tersebut agar perkara tersebut diputus Onslag dan pada 19 Maret 2025 perkara tersebut diputus Onslag,” pungkas Qohar.

    Atas penetapan Syafei ini, total tersangka kasus suap CPO korporasi genap menjadi 8 orang. Berikut perinciannya:

    1. Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN)

    2. Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG)

    3. Pengacara Ariyanto (AR)

    4. Pengacara Marcella Santoso (MS)

    5. Hakim Djuyamto (DJU)

    6. Hakim Agam Syarif Baharudin (ASB)

    7. Hakim Ali Muhtarom (AM)

    8. Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei (MSY).

    Berawal dari Kasus Ronald Tannur 

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan kasus suap ketua PN Jaksel tersebut terungkap dari temuan penyidik dari barang bukti atas perkara vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya.

    Dalam barang bukti itu, kata Harli, telah ditemukan bahwa nama tersangka sekaligus advokat Marcella Santoso (MS) disinggung dalam barang bukti elektronik.

    “Ketika dalam penanganan perkara di Surabaya, ada juga informasi soal itu. Soal nama MS itu dari barang bukti elektronik,” ujarnya di Kejagung, Sabtu (12/4/2025) malam.

    Kemudian, bukti itu berkembang sampai pada akhirnya penyidik menemukan bukti terkait dengan kepengurusan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng kepada tiga perusahaan. 

    Tiga grup korporasi minyak goreng, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, Musim Mas Group. Vonis ketiganya berlangsung pada (19/3/2025).

    Pada intinya, kata dia, hakim telah memberikan putusan lepas atau onslag pada perkara tersebut. Artinya, meskipun terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer, namun hakim menyatakan bahwa perbuatan itu tidak masuk dalam perbuatan pidana.

    Dengan demikian, tiga group korporasi itu dibebaskan dari tuntutan jaksa yang meminta agar ketiganya dibebankan uang pengganti dan denda pada kasus korupsi dan suap perusahaan migor tersebut.

    “Kan penyidik setelah putusan onslag ya tentu menduga ada indikasi tidak baik, ada dugaan tidak murni onslag itu,” pungkas Harli.

    Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka terkait perkara pengurusan vonis lepas dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi. Dok Kejagung

    Reformasi Peradilan

    Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mendorong adanya reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh.

    Hal ini dia ungkapkan guna merespons kasus dugaan suap mencapai Rp60 miliar yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dalam kasus ekspor minyak goreng tiga korporasi.

    “Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, legislator NasDem ini juga mendesak agar semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Komisi III DPR, katanya, akan mendukung instansi penegak hukum dalam memberantas mafia peradilan.

    “Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh,” tegasnya.

    Sahroni, sapaan akrabnya, mengaku miris dengan kasus suap tersebut. Menurutnya, kasus ini sangatlah merusak lembaga peradilan.

    Lebih jauh, dia meminta supaya Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal dengan maksud untuk menindak hakim-hakim nakal.

    “Buat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antar hakim. Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” terangnya.

    Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan tindakan Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (MAN) yang diduga menerima suap mencapai Rp60 miliar dalam kasus ekspor minyak goreng tiga korporasi.

    Ketua Fraksi PKB di DPR itu menyebut kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum Indonesia dan tentu juga mencoreng hakim yang masih memiliki integritas.

    “Ini menampar wajah para hakim yang selama ini punya integritas. Ini juga menampar institusi pengadilan yang selama ini sedang berbenah. Oleh sebab itu kami berharap dalam waktu yang cepat melakukan koreksi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di lembaga pengadilan kita,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

    Padahal DPR, imbuhnya, siap memberikan dukungan penuh kepada para aparat penegak hukum, terutama lembaga pengadilan untuk melakukan reformasi karena pemerintahan sedang giat membangun dan meningkatkan kepercayaan publik.

    Bahkan, Jazilul sampai mengatakan tindakan PN Jaksel tersebut menjadi bertolak belakang dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran. Terlebih, Prabowo telah memberi kenaikan gaji terhadap para hakim.

    “Ini berat kan sih, kemudian itu siklus dengan begini-begini dengan kasus-kasus seperti ini. Karena apa? Tidak ada artinya efisiensi dengan integritas moral yang terjadi di lembaga pengadilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya,” tambah Jazilul.

  • Pabrikan EV China Xpeng Punya Chip Sendiri, Digunakan Massal Kuartal 2/2025

    Pabrikan EV China Xpeng Punya Chip Sendiri, Digunakan Massal Kuartal 2/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan otomotif asal China terus berekspansi di tengah memanasnya perang dagang yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Pengembangan kendaraan listrik yang memadukan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) bahkan melaju cukup pesat meninggalkan kompetitornya.

    AI menjadi komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik di China. Lewat AI, pabrikan asal negeri tirai bambu berinovasi untuk membuat kendaraan yang tidak hanya digunakan untuk saat ini, tetapi juga masa depan supaya lebih efisien.

    Xpeng adalah salah satu pabrikan otomotif asal China yang cukup agresif dalam memproduksi kendaraan listrik berbasis AI. Mereka mengklaim telah mengembangkan chip yakni Turing AI Chip, yang mampu menghasilkan daya komputasi tiga kali lipat dibandingkan dengan chip lainnya. Turing AI Chip, versi Xpeng, bahkan akan digunakan secara massal pada 2/2025.

    “Terobosan ini akan diterapkan di seluruh kendaraan bertenaga AI, mobil terbang, dan robotika, yang memungkinkan integrasi teknologi lintas domain,” kata CEO He Xiaopeng, dalam acara Xpeng’s Global Brand Night, yang berlangsung di Hong Kong, China, Selasa (15/4/2025) malam kemarin.

    Dalam catatan Bisnis, perkembangan teknologi, termasuk kendaraan berbasis AI di China, memicu peningkatan permintaan chip, yang sebagian berasal dari Amerika Serikat (AS). Namun demikian, kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump, telah memicu kekhawatiran terganggunya rantai pasok atau supply chain global

    Apalagi, Trump juga telah mewajibkan produsen chip AS untuk memperoleh lisensi khusus kalau mau ekspor ke China dan Hong Kong. Salah satu produsen chip AS terkemuka, NVIDIA misalnya, disebut berpotensi rugi hingga puluhan triliun triliun akibat kebijakan baru pemerintahan Trump. 

    Namun demikian, langkah AS yang pernah mengobarkan perang chip pada tahun 2023 lalu, kemungkinan besar tidak terlalu berdampak. Apalagi, pabrikan China, terutama yang berbasis teknologi seperti Xpeng, terus mengembangkan chip untuk memenuhi kebutuhan produksi kendaraan listrik berbasis AI-nya. Chip buatan Xpeng bahkan diklaim lebih andal dibandingkan milik NVIDIA. 

    Xpeng Turing AI Chip merevolusi cara mobilitas pada masa depan. Chip ini telah dirancang untuk kendaraan AI, robot dan mobil terbang. Pemakaian chip buatan Xpeng salah satunya digunakan untuk mendukung pengembangan
    autonomous mobility dan memperkuat kemampuan sistem bantuan kepada pengemudi canggihnya alias ADAS.

    CEO Xpeng, He Xiaopeng, secara terbuka bahkan mengemukakan bahwa chip Xpeng, akan mampu mengatasi keterbatasan chip generik yang sering membuang sumber daya komputasi saat  memenuhi tuntutan model AI. “XPENG mengembangkan chip AI Turing miliknya untuk memaksimalkan efisiensi. Chip ini memiliki prosesor 40-inti yang mampu menjalankan model 30 miliar parameter secara lokal.”

    “Pada kendaraan AI mendatang, XPENG akan menggunakan beberapa chip AI Turing, dengan produksi massal dan integrasi kendaraan di daratan China pada kuartal ini.”

    Luncurkan X9

    Xpeng sendiri telah resmi memperkenalkan Xpeng X9 untuk segmen MPV kepada publik global dalam acara Xpeng’s Global Brand Night, yang berlangsung di Hong Kong, China, Selasa (15/4/2025) malam kemarin.

    CEO Xpeng, He Xiaopeng mengemukakan bahwa X9 menggunakan autonomous driving software yang menavigasi pengendara dari tempat parkir ke tempat parkir tanpa gangguan. Selain itu, X9 memiliki kemampuan pengisian daya yang sangat cepat, menambah jarak tempuh 405 km hanya dalam 10 menit. 

    Penggunaan Baterai AI 5C memungkinkan penambahan jarak tempuh 1 km hanya dengan pengisian daya selama satu detik. Proses pengisian baterai bahkan bisa mencapai 80% hanya dalam waktu 12 menit atau lebih cepat daripada mengisi daya ponsel pintar. 

    XPeng X9 memiliki desain futuristik dan elegan layaknya MPV mewah yang mampu menampung hingga 7 penumpang (7-seater). Secara performa XPeng X9 dibekali oleh sistem listrik XPower 800V dengan tenaga maksimal 370 kW dan torsi 640 Nm, mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam 5,7 detik.

    Sementara itu, bicara soal jarak tempuh, XPeng X9 diklaim mampu menembus hingga 702 kilometer berdasarkan pengujian China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC). Energi efisiensinya sebesar 16,2 kWh per 100 Km.

    Xpeng X9 juga diklaim sebagai MPV yang menerima skor tertinggi dalam  uji tabrak keselamatan dengan 14 fitur keselamatan canggih, termasuk pengereman darurat otomatis. Fitur-fitur ini secara signifikan meningkatkan profil keselamatan X9, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrem.

    Adapun, untuk per unitnya, Xpeng X9 dibanderol dengan harga yang bervariasi dimulai dari 359.800 Yuan (RMB) untuk kelas long range max 650 km, 379.800 Yuan (RMB) untuk kelas ultra long range max 740 km, 399.800 Yuan (RMB) untuk kelas AWD performance max 702 KM, dan Starship Edition 702 km senilai 419.800 Yuan (RMB).

    Penetrasi Xpeng di Pasar Global 

    Sekadar catatan, dalam laman resmi perusahaan, Xpeng adalah salah satu produsen kendaraan listrik asal China. Pada Maret 2025 lalu Xpeng mampu mengirimkan 33.205 Smart EV atau naik 268% dari year on year. Angka ini juga melampaui 30.000 unit selama lima bulan berturut-turut.

    Sementara itu, untuk kuartal pertama tahun 2025, XPENG mengirimkan 94.008 Smart EV, mewakili peningkatan 331% year on year. Pada saat yang sama, XPENG memperluas kehadiran globalnya dengan memasuki pasar Indonesia.

    XPENG didirikan pada tahun 2014 
    untuk mengubah mobilitas masa depan dengan memanfaatkan teknologi AI.  Hingga akhir tahun 2024, volume pengiriman kumulatif XPENG telah melampaui 600.000 kendaraan, dengan lebih dari 140.000 kendaraan baru dikirimkan pada tahun 2023 saja. 

    XPENG juga telah memperluas kehadirannya ke lebih dari 30 negara dan wilayah, menjadi merek kendaraan energi baru China teratas untuk ekspor. China telah menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan dan inovasi EV global. Tingkat penetrasi negara tersebut untuk kendaraan energi baru (NEV) telah mencapai titik balik dan terus naik signifikan.

    Deretan Mobil China Terlaris di Indonesia 

    Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat deretan merek mobil asal China berlomba mencatatkan penjualan terlaris di Indonesia sepanjang kuartal I/2025.

    Xpeng belum tercatat dalam data tersebut, karena belum secara resmi memasarkan produknya di Indonesia, kendati telah mengenalkan Xpeng G6 dan X9 pada Februari 2025 lalu.

    BYD Motor Indonesia kini menduduki peringkat pertama mobil China terlaris, menggeser dominasi Wuling hingga Chery di Tanah Air.

    Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD mencatat penjualan sebanyak 5.718 unit pada pada 3 bulan pertama 2025, melibas Wuling yang meraih angka penjualan 4.795 unit.

    Sejauh ini, model BYD yang dipasarkan di Indonesia yakni BYD Sealion 7, BYD M6, BYD Atto 3, BYD Seal dan BYD Dolphin. 

    Sementara itu, untuk model Wuling di segmen BEV, ada Wuling Air EV, Wuling Binguo EV, dan Wuling Cloud EV, sedangkan di segmen hybrid, yaitu Wuling Almaz Hybrid.

    Kemudian, di peringkat ketiga mobil China terlaris ada Chery yang membukukan penjualan sebanyak 4.399 unit pada kuartal I. Sederet model Chery, di antaranya Chery J6, Chery Omoda E5 EV, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 dan Tiggo 8.

    Adapun, sub-merek premium BYD yakni Denza menorehkan penjualan wholesales sebanyak 2.524 unit pada Januari-Maret 2025, meski baru diluncurkan pada awal 2025. Model pertama yang diluncurkan yaitu MPV listrik premium, Denza D9 seharga Rp950 juta.

    Beberapa merek mobil China terlaris lainnya yakni Aion sebanyak 1.201 unit, Morris Garage (MG) milik SAIC Group yang terjual sebanyak 545 unit, DFSK 243 unit, Geely 242 unit, Tank 226 unit, dan Neta 198 unit.

    Secara keseluruhan, sepanjang kuartal I/2025, penjualan mobil wholesales turun 4,7% menjadi 205.160 unit, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 215.250 unit.

    Penjualan mobil secara ritel pun anjlok 8,9% menjadi 210.483 unit, dibandingkan 3 bulan pertama 2024 sebanyak 231.027 unit.

  • Ganjar dan Djarot Hadiri Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Ganjar dan Djarot Hadiri Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo hingga Djarot Saiful Hidayat hadir di sidang kasus Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dalam kehadirannya itu, Ganjar menyatakan bahwa dirinya ingin memberikan dukungan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada sidang lanjutan perkara suap dan perintangan penyidikan.

    “Kita selalu dukung, semangat untuk Mas Hasto bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar,” kata Ganjar di ruang sidang.

    Di samping itu, Ganjar juga ditemani oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Mereka duduk berdampingan saat sidang Hasto itu berjalan.

    Sebelumya, dalam sidang ini menghadirkan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Sebelumnya, Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024. Perkara ini juga menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatannya itu, di Kantor DPP PDIP, Jakarta. Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pada penanganan perkara tersebut.

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024. 

  • Temu dan Shein Pangkas Iklan Digital ke AS, Bisnis OTT Meta

    Temu dan Shein Pangkas Iklan Digital ke AS, Bisnis OTT Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua raksasa e-commerce asal China, Temu dan Shein, dilaporkan memangkas tajam belanja iklan digital mereka di Amerika Serikat.

    Melansir dari Reuters, Kamis (17/4/2025) pemangkasan ini menyusul kebijakan tarif baru dari pemerintah AS yang mengancam model bisnis pengiriman barang murah langsung dari China ke konsumen Amerika.

    Langkah kedua perusahaan ini menandai pukulan tersendiri bagi platform teknologi besar seperti Facebook milik Meta, YouTube milik Google, serta aplikasi lain seperti TikTok, Snapchat, dan X (dulu Twitter), yang sebelumnya mendapat manfaat besar dari gencarnya iklan Temu dan Shein.

    Perubahan mendadak ini dipicu oleh perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump yang menghapus pengecualian tarif untuk barang impor bernilai di bawah US$800 dari China dan Hong Kong, berlaku mulai 2 Mei 2025. 

    Aturan ini mengakhiri situasi yang selama ini menjadi celah hukum yang memungkinkan Temu dan Shein mengirimkan produk murah tanpa beban tarif.

    Dampaknya, kedua perusahaan dikabarkan akan menaikkan harga produk mulai pekan depan untuk menyesuaikan dengan meningkatnya biaya impor. 

    Di sisi lain, mereka juga memangkas pengeluaran iklan sebagai respons terhadap potensi penurunan permintaan.

    Data dari Sensor Tower menunjukkan bahwa rata-rata belanja iklan harian Temu di AS turun sebesar 31% dalam dua minggu terakhir atau pada periode 31 Maret–13 April, dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya. 

    Shein juga menunjukkan hal yang sama yaitu penurunan sebesar 19% pada periode yang sama di platform serupa, termasuk Pinterest.

    Mark Ballard, Direktur Riset Pemasaran Digital di Tinuiti, menambahkan bahwa Temu telah secara signifikan memangkas iklan di Google Shopping sejak 12 April, padahal sebelumnya mengalami lonjakan selama kuartal pertama tahun ini.

    Sementara itu, pihak Meta menolak berkomentar, dan perwakilan Google, Shein, serta Temu belum memberikan tanggapan resmi.

  • AS Batasi Ekspor Chip ke China, Nvidia Prediksi Alami Kerugian Rp92,4 Triliun

    AS Batasi Ekspor Chip ke China, Nvidia Prediksi Alami Kerugian Rp92,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia memperkirakan adanya penurunan pendapatan sebesar US$5,5 miliar atau Rp92,4 triliun setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa perusahaan chip tersebut kini memerlukan lisensi untuk menjual chip H20 ke China.

    Melansir dari EuroNews, Kamis (17/4/2025) pengumuman ini memicu kekhawatiran baru mengenai prospek bisnis Nvidia di tengah ketegangan teknologi antara AS dan China. 

    Dalam pengajuan peraturan, Nvidia menyebut bahwa pembatasan baru ini akan berlaku untuk masa depan yang tidak terbatas.

    Pemerintah AS menyatakan kontrol tersebut diberlakukan karena kekhawatiran bahwa chip H20 bisa digunakan atau dialihkan ke superkomputer di China.

    Hal tersebut dikhawatirkan akan menambah lapisan hambatan ekspor di tengah persaingan ketat dalam pengembangan kecerdasan buatan global.

    Kekhawatiran ini diperburuk oleh kemunculan DeepSeek, chatbot AI asal China yang dirilis pada Januari lalu, yang dianggap sebagai contoh bagaimana China dapat memanfaatkan teknologi chip canggih untuk memperkuat kemampuan AI-nya.

    Chip H20 sendiri awalnya dirancang Nvidia agar sesuai dengan peraturan ekspor sebelumnya yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden, menyusul larangan penjualan GPU AI kelas atas ke China. Meskipun dirancang lebih lemah, chip tersebut kini juga terkena pembatasan baru.

    Dengan adanya kebijakan ini, pada penutupan perdagangan hari lalu, saham milik Nvidia anjlok lebih dari 5%. Hal serupa juga dirasakan AMD, saingan utamanya, sama mereka turun sekitar 5,9% setelah pasar tutup. 

    Efek domino juga terjadi di Asia, dengan saham perusahaan pengujian chip asal Jepang, Advantest, anjlok 6,6%, Disco Corp. turun 8%, dan raksasa semikonduktor Taiwan TSMC turun 2,5%.

    Diketahui, penurunan saham ini datang hanya dua hari setelah Nvidia mengumumkan akan memproduksi superkomputer AI-nya di dalam negeri untuk pertama kalinya. 

    Perusahaan mengatakan telah mengalokasikan lebih dari satu juta kaki persegi fasilitas manufaktur di Arizona untuk memproduksi chip Blackwell, dan fasilitas di Texas untuk superkomputer AI.

    Langkah ini juga mengikuti pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump mengenai tarif baru terhadap China. Trump telah mengenakan tarif hingga 145% terhadap produk impor dari China.

    Meskipun, beberapa barang elektronik sempat mendapat pengecualian, Trump menyebut bahwa pengecualian tersebut hanya bersifat sementara.

  • Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) bakal menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint). 

    Setiap transaksi pendaftaran terjadi, operator seluler akan mengeluarkan biaya Rp1.500 untuk face recognition. 

    Registrasi pelanggan yang dilakukan melalui verifikasi data biometrik dengan pengenalan wajah dan/atau sidik jari ini mampu mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Dalam catatan bisnis, awalnya untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, operator seluler harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit. 

    Sementara itu untuk biometrik sidik jari sebesar Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit.

    Namun, biaya tersebut mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50% dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tenntang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam pasal 3 Permen tersebut, dijelaskan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Pada Pasal 3 huruf a, dikatakan bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

    “Dan operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 3 huruf b pada beleid tersebut.

    Dengan adanya Permendagri ini, operator selelur hanya perlu membayar Rp1.000 untuk mengakses biometrik sidik jari dan Rp1.500 untuk mengakses biometrik face recognition di Dukcapil.

    Komdigi Gandeng BSSN dan Dukcapil

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Dukcapil dalam registrasi eSIM dengan biometrik.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas data kependudukan yang digunakan dalam sistem biometrik.

    “Karena Dukcapil otomatis dia bekerja sama dengan BSSN untuk mencegah kebocoran data dan lain-lain,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meluncurkan aturan terkait pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

    Aturan mengenain eSIM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    “Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan eSIM,” kata Meutya dalam Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pada 2025, perangkat yang mendukung eSIM secara global diperkirakan mencapai 3,4 miliar unit. 

    Politikus partai Golkar ini menyebut saat ini di Indonesia ada 350 juta nomor SIM card yang beredar, namun populasi yang ada hanya 280 juta.

    “Melalui Permen nomor 7 ini adalah untuk nomor baru maka diwajibkan ada pendaftaran untuk ESIM sehingga datanya nanti bisa lebih baik, lebih aman, karena juga dilakukan secara biometrik,” tuturnya.

  • KPK Hadirkan Eks Ketua KPU hingga Wahyu Setiawan di Sidang Hasto Hari Ini

    KPK Hadirkan Eks Ketua KPU hingga Wahyu Setiawan di Sidang Hasto Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman bakal menjadi saksi dalam perkara suap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Adapun, informasi ketiga saksi itu telah dikonfirmasi oleh Tim Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy. “Betul hari ini 3 saksi dari KPK,” ujar Ronny saat dihubungi, Kamis (17/4/2025).

    Nantinya, Arief Budiman hingga Wahyu Setiawan itu bakal dikonfirmasi atas keterkaitan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Sebelumnya, Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024. Perkara ini juga menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatannya itu, di Kantor DPP PDIP, Jakarta. Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pada penanganan perkara tersebut.

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. 

    Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024. 

    Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, Hasto diduga memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. Uang suap itu diberikan bersama-sama dengan tiga kader PDIP yaitu Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri serta Harun Masiku. 

    Uang suap itu berjumlah SGD57.350 serta Rp600 juta. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun Masiku.