Author: Bisnis.com

  • Bangun Hunian Tetap Buat Warga Terdampak Bencana, Ara Bertolak ke Sumut

    Bangun Hunian Tetap Buat Warga Terdampak Bencana, Ara Bertolak ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan segera bertolak ke Sumatra Utara untuk melaksanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa rangkaian pembangunan hunian tetap akan dimulai besok, berlokasi di Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatra Utara.

    “Besok saya ke Tapanuli Tengah dan Sibolga bersama Menteri PU, Kepolisian, BNPB, untuk mulai besok kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita,” jelasnya di Banten, Sabtu (20/12/2025).

    Ara menjelaskan, pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan bencana dapat dilakukan secepat-cepatnya.

    “Besok pagi kita ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak [Prabowo] ingin bekerja sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun sebelumnya, Ara sempat mengungkap bahwa pihaknya bersama jajaran swasta hendak membangun hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.

    Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatra Utara pada pekan ini.

    Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.

  • Kronologi Kajari-Kasi Intel Hulu Sungai Utara Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

    Kronologi Kajari-Kasi Intel Hulu Sungai Utara Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan agar laporan yang diadukan ke Kejari tidak ditangani.

    Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu APN dan ASB untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

    Asep menjelaskan Tri Taruna belum ditahan karena keberadaannya masih dicari tim lembaga antirasuah. Asep menyampaikan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

    “Bahwa penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” ucap Asep.

    Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

    Asep menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

    Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asus menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

    Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

    Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta.

    KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

  • Modal Asing Masuk Indonesia, Investor Beli SRBI dan Saham

    Modal Asing Masuk Indonesia, Investor Beli SRBI dan Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Rp240 miliar modal asing masuk dari pasar keuangan Tanah Air pada 15—18 Desember 2025 atau selama hari kerja pekan ini.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham. Kendati demikian, juga terhadap penjualan neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

    “Berdasarkan data transaksi 15—18 Desember 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp0,24 triliun [Rp240 miliar]; terdiri dari beli neto sebesar Rp0,60 triliun [Rp600 miliar] di pasar saham, dan Rp0,26 triliun [Rp260 miliar] di SRBI, serta jual neto sebesar Rp0,62 triliun [Rp620 miliar] di pasar SBN,” rinci Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Sementara itu, selama tahun berjalan atau 1 Januari—18 Desember 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp139,43 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp25,04 triliun di pasar saham, Rp112,39 triliun di SRBI, dan Rp2 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 69,80 basis poin (bps) per 18 Desember, turun dibandingkan 71,22 bps pada 12 Desember.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun tipis di 6,12% pada Jumat (19/12/2025) dari level 6,14% pada Kamis (18/12/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,122% pada Kamis (27/11/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka stabil di posisi Rp16.710 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/12/2025) dari posisi yang sama Rp16.710 per dolar AS pada penutupan Kamis (18/12/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara usai Bank Indonesia (BI) menyebut transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN berencana menyurati BI guna meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah.

    “Itu yang saya juga mau suratin BI. Apakah kita tidak menerima relaksasi kalau memang dari awal program pemerintah yang kita jalani. Kecuali pemerintah menurunkan bunganya,” kata Nixon saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (20/12/2025).

    Nixon menuturkan, sekitar 60% portofolio kredit perseroan merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan suku bunga tetap 5%, sesuai dengan program pemerintah. 

    Selain KPR subsidi, lanjut dia, BTN juga telah menurunkan suku bunga KPR non subsidi melalui program bunga 2,65%. Nixon mengatakan, program tersebut bahkan telah dilakukan perseroan jauh sebelum isu lambatnya transmisi suku bunga mencuat.

    Namun, Nixon menyebut bahwa penurunan tersebut belum memberikan dampak signifikan lantaran permintaan atau booking rate KPR non subsidi sedikit menurun.

    Dia menuturkan, rendahnya permintaan membuat efek penurunan bunga tidak terlalu terlihat, meski secara kebijakan BTN telah melakukan penyesuaian. Kondisi ini juga tercermin pada imbal hasil atau yield kredit perseroan yang saat ini sudah berada di level rendah.

    Atas dasar itu, BTN berencana menyurati BI untuk meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah. Nixon menilai, penurunan lebih lanjut baru memungkinkan jika pemerintah menyesuaikan suku bunga KPR subsidi.

    “5% itu sudah rendah menurut saya. Dan nggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu,” ujarnya.

    BI sebelumnya melaporkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

    Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

    Adapun pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

    Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

    Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” pungkasnya.

  • Kementerian PU Pastikan Jalan Nasional Cirebon Layak Dilintasi Selama Nataru

    Kementerian PU Pastikan Jalan Nasional Cirebon Layak Dilintasi Selama Nataru

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan jalur jalan nasional di wilayah Cirebon, Jawa Barat, berada dalam kondisi aman dan layak dilintasi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

    Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan pengecekan langsung di lapangan, menyusul meningkatnya mobilitas kendaraan menjelang akhir tahun.

    Dody mengatakan, secara umum kondisi jalan nasional di Cirebon telah memenuhi standar pelayanan minimal. Dari hasil pemantauan terkini, tidak ditemukan lubang aktif yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

    “Tingkat kemantapan jalan nasional di wilayah ini disebut telah berada pada kisaran 96–97%,” kata Dody, Sabtu (20/12/2025).

    Meski demikian, Kementerian PU tidak mengendurkan pengawasan. Faktor cuaca menjadi perhatian utama, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Jawa Barat. 

    Hujan berkepanjangan dinilai berpotensi memicu kerusakan jalan dalam waktu singkat, terutama pada ruas yang memiliki lalu lintas padat kendaraan berat.

    Untuk mengantisipasi risiko tersebut, kata Dody, Kementerian PU memberlakukan inspeksi harian di seluruh ruas jalan nasional. Tim lapangan disiagakan untuk memantau kondisi jalan secara berkala dengan jarak pengawasan beberapa kilometer. 

    “Setiap indikasi kerusakan, termasuk lubang kecil sekalipun, akan langsung ditangani melalui penambalan agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih luas,” ujarnya.

    Selain memastikan kualitas permukaan jalan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan non-teknis.

    Berdasarkan pemetaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat, terdapat puluhan titik rawan yang berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas selama periode libur panjang.

    Di wilayah kerja BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, tercatat sebanyak 57 titik rawan banjir yang berisiko menyebabkan genangan pada badan jalan. Selain itu, terdapat 70 titik rawan longsor yang umumnya berada di ruas perbukitan dan lereng dengan kondisi tanah labil. 

    Pemerintah menyiapkan alat berat serta material darurat di lokasi-lokasi tersebut guna mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.

    Dari sisi kelancaran lalu lintas, terdapat 128 titik rawan kemacetan yang berpotensi mengalami kepadatan signifikan selama Nataru. Titik-titik ini umumnya berada di simpang besar, akses kawasan ekonomi, jalur wisata, serta ruas jalan yang mengalami penyempitan. 

    Sementara itu, sebanyak 51 titik rawan kecelakaan juga masuk dalam peta pengawasan, terutama pada ruas dengan tikungan tajam, turunan panjang, dan minim penerangan.

    Kementerian PU menegaskan, seluruh data tersebut menjadi dasar penempatan personel, peralatan, dan material siaga di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian juga dilakukan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan lalu lintas maupun bencana alam.

  • BPS Rilis KBLI 2025 Sesuai Dinamika Perkembangan Ekonomi

    BPS Rilis KBLI 2025 Sesuai Dinamika Perkembangan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mampu menangkap aktivitas ekonomi baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

    KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang beragam berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. KBLI digunakan antara lain untuk analisis ekonomi, identifikasi aktivitas ekonomi, perumusan kebijakan dan menghasilkan berbagai statistik ekonomi.

    Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi di antaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

    “Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang telah merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

    Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali.  Selama proses penyusunan KBLI 2025, BPS menerima 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga yang menunjukkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan ini.

    KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru di antaranya jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti podcast, game dan streaming, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan.

    BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.

    Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

    Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia. Dalam aspek perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.  

    KBLI 2025 diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang dapat diunduh pada tautan s.bps.go.id/perbanKBLI2025

  • Tahun Rekor, Induk TikTok Diproyeksikan Raup Laba US Miliar pada 2025

    Tahun Rekor, Induk TikTok Diproyeksikan Raup Laba US$50 Miliar pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Induk media sosial TikTok, ByteDance Ltd. diproyeksikan meraup laba sekitar US$50 miliar pada 2025, menandai tahun rekor di tengah ekspansi agresif ke e-commerce dan pasar global.

    Menurut sumber yang dilansir dari Bloomberg pada Sabtu (20/12/2025), perusahaan yang berbasis di Beijing tersebut berada di jalur pencapaian tersebut setelah mengantongi laba bersih sekitar US$40 miliar sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. 

    Sumber itu juga mengatakan, capaian tersebut bahkan telah melampaui target internal ByteDance untuk 2025.

    Dengan proyeksi tersebut, laba ByteDance mendekati kinerja pesaingnya asal Amerika Serikat, Meta Platforms Inc., yang diperkirakan meraih laba sekitar US$60 miliar tahun ini.

    Namun, belum diketahui secara pasti seberapa besar pertumbuhan pendapatan ByteDance sepanjang tahun ini. Perusahaan sebelumnya menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 20% pada 2025 menjadi US$186 miliar.

    Pencapaian tersebut menandai puncak dari pertumbuhan dua digit selama bertahun-tahun bagi ByteDance, perusahaan yang didirikan Zhang Yiming pada 2012. 

    ByteDance mengembangkan sejumlah layanan digital paling populer di China, termasuk Toutiao dan Douyin—versi TikTok untuk pasar domestik. 

    Perusahaan juga bersaing dengan pemain besar seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Tencent Holdings Ltd. di bidang kecerdasan buatan, melalui pengembangan large language model, chatbot, dan layanan berbasis AI lainnya.

    Jika target pendapatan tercapai, posisi ByteDance akan sedikit di bawah proyeksi pendapatan Meta yang diperkirakan mencapai sekitar US$200 miliar tahun ini. ByteDance mengklaim memiliki lebih dari 4 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh portofolio aplikasinya, angka yang berada di kisaran serupa dengan Meta.

    Adapun, hingga saat ini juru bicara ByteDance belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

    Kesuksesan TikTok belakangan berada di bawah sorotan setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mendorong upaya pelarangan aplikasi berbagi video tersebut di Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. 

    Menyikapi hal itu, ByteDance dikabarkan hampir merampungkan rencana pemisahan (spin-off) operasi TikTok di AS, yang bertujuan memastikan kelangsungan platform sekaligus mengurangi kendali perusahaan China tersebut.

    CEO TikTok Shou Chew, dalam memo internal yang dikutip Bloomberg, menyampaikan kepada karyawan bahwa ByteDance telah menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki investor Amerika Serikat, termasuk Oracle Corp. Namun, regulator China hingga kini belum menyatakan persetujuannya, yang menjadi syarat krusial agar transaksi dapat dilanjutkan.

    Di tengah pengawasan ketat Washington, TikTok tetap mencatat ekspansi global yang pesat, termasuk di AS. Perusahaan mendorong pertumbuhan agresif di segmen e-commerce dan livestream shopping, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi besar seperti Amazon.com Inc.

    Terkait valuasi, Vision Fund milik SoftBank Group Corp. merevaluasi ByteDance ke level di atas US$400 miliar tahun lalu, antara lain didorong ekspansinya di bidang generative AI. Fidelity Investments dan T. Rowe Price Group Inc. juga menaikkan valuasi ByteDance masing-masing menjadi di atas US$410 miliar dan US$450 miliar.

    Terbaru, sebuah perusahaan investasi China membeli sebagian saham ByteDance pada valuasi US$480 miliar, jauh di atas level sebelumnya, mencerminkan tingginya minat investor terhadap perusahaan tersebut. 

    Sebagai perbandingan, valuasi Meta saat ini sekitar US$1,7 triliun, menempati posisi keenam tertinggi di dunia hingga penutupan pasar AS pada Kamis.

    Meski demikian, laju pertumbuhan ByteDance diperkirakan melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Douyin sebagai mesin pendapatan utama perusahaan menghadapi tekanan akibat melemahnya konsumsi dan belanja iklan di China. 

    Sementara itu, TikTok—yang memiliki model serupa—kian menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan ByteDance secara global.

  • Menuju Sensus Ekonomi 2026: Peran Strategis KBLI 2025

    Menuju Sensus Ekonomi 2026: Peran Strategis KBLI 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya menjadi pembaruan klasifikasi lapangan usaha, tetapi juga berperan sebagai fondasi penting bagi berbagai kegiatan statistik ke depan. Salah satu yang paling strategis adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di mana seluruh pencatatan dan pengelompokan aktivitas ekonomi akan mengacu pada klasifikasi terbaru ini.

    Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan sistem klasifikasi yang mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi secara tepat dan akurat. Melalui pembaruan ini, KBLI 2025 diharapkan dapat menggambarkan struktur aktivitas ekonomi di Indonesia secara lebih utuh, dengan merekam mencatat aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat yang sebelumnya belum tercatat secara memadai.

    BPS akan mengimplementasikan KBLI 2025 secara operasional dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan membantu meningkatkan ketepatan pengelompokan. “Dengan menggunakan teknologi AI, pengklasifikasian aktivitas ekonomi di masyarakat berdasarkan KBLI 2025 akan tercatat secara lebih akurat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

    Selain digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026, KBLI 2025 juga menjadi dasar pemutakhiran Statistical Business Register serta dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai statistik resmi BPS.

    Statistik ekonomi yang akurat menjadi kunci dalam analisis dan perumusan berbagai kebijakan. Pemerintah memerlukan gambaran yang jelas mengenai struktur perekonomian, lapangan kerja, dan potensi ekonomi nasional untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan tercatat melalui Sensus Ekonomi 2026.

    Dengan diluncurkannya KBLI 2025, peranan BPS menjadi sangat penting dalam menyiapkan fondasi statistik yang kuat untuk memberikan arah pembangunan perekonomian nasional melalui Sensus Ekonomi 2026.

  • Aktivitas Ekonomi Baru Kini Tercakup Dalam KBLI 2025

    Aktivitas Ekonomi Baru Kini Tercakup Dalam KBLI 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru. Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

    Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12),  berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

    Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

    KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

    Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryles goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

    Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

    “Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

  • Prabowo Gelar Akad Massal 50.030 Unit Rumah Subsidi

    Prabowo Gelar Akad Massal 50.030 Unit Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana, total rumah yang disalurkan pada akad kali ini mencapai 50.030 unit.

    Prabowo menjelaskan, lewat penyaluran rumah ini, masyarakat diharapkan dapat tinggal dan berlindung di rumah yang layak.

    “Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang membanggakan tetapi masih jauh dari usaha yang harus kita capai,” jelasnya dalam agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).

    Adapun, akad massal 50.030 unit rumah subsidi ini digelar di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten. Di mana, acara akad massal ini digelar secara hybrid. 

    Sebanyak 300 akad akan dilakukan di lokasi acara diikuti oleh 11 Bank Penyalur, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya akan berlangsung secara online diikuti oleh 39 Bank Penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kab/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Sementara itu, data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk periode 19 Desember 2025 tercatat berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 Bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang. 

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa Penyerahan FLPP tersebut menunjukkan tren positif lantaran melampaui capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

    “Data tersebut memperlihatkan bahwa KPR subsidi terbukti laris manis menjelang akhir tahun. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah [MBR] yang menyatakan minatnya untuk memperoleh KPR subsidi tersebut. Data tersebut sekaligus menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2010,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP tercatat hanya sebesar 109.253 unit di 2020. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Terakhir, pada 2024 penyaluran rumah subsidi dilaporkan tembus 200.300 unit.