Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Xi Jinping Serukan Persatuan ‘Keluarga Asia’ saat Trump Batasi Hubungan dengan China

    Xi Jinping Serukan Persatuan ‘Keluarga Asia’ saat Trump Batasi Hubungan dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping mempromosikan gagasan “keluarga Asia” dan menyerukan persatuan regional selama tur ke Asia Tenggara, dalam upaya nyata untuk melawan tekanan Amerika Serikat pada negara-negara untuk membatasi hubungan perdagangan dengan China.

    Pemimpin China ini menekankan solidaritas dalam pidatonya pada jamuan makan malam kenegaraan di Malaysia sehari sebelumnya, ketika kedua negara menandatangani kesepakatan yang luas sebagai tanda untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Xi saat bertamu ke ibukota administratif Malaysia, Putrajaya, dirinya menegaskan bahwa China dan Malaysia akan berdiri bersama negara-negara di kawasan ini untuk memerangi arus bawah konfrontasi geopolitik dan konfrontasi berbasis blok. 

    “Bersama-sama kita akan menjaga prospek cerah keluarga Asia kita,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, pada Kamis (17/5/2025).

    Dorongan diplomatik ini diperkuat oleh pernyataan bersama yang dirilis pada hari Kamis, di mana China dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di bidang industri, rantai pasokan, data, dan talenta. 

    Mereka berkomitmen untuk mengimplementasikan Program Lima Tahun untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan dan membangun high-level strategic Malaysia-China community. 

    Dalam sebuah sindiran lain yang terselubung terhadap AS, Xi Jinping menegaskan kembali seruannya untuk melawan unilateralisme dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Kamis di media Kamboja menjelang kedatangannya di ibukota.

    “Bersama-sama kita harus melawan hegemonisme, politik kekuasaan dengan tegas menentang segala upaya kekuatan eksternal untuk mencampuri urusan internal kita, dan menabur perselisihan,” tullisnya. 

    Komentar Xi muncul ketika Beijing menghadapi perang dagang yang meningkat dengan AS.

    Bloomberg News telah melaporkan bahwa Washington sedang bersiap untuk meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk membatasi kekuatan manufaktur China, termasuk memberlakukan apa yang disebut tarif sekunder pada barang-barang China, sebagai imbalan atas konsesi tarif.

    Baik China maupun AS tampaknya sedang bersitegang setelah Trump menaikkan pungutan atas barang-barang China hingga 145% dan Beijing membalas dengan tarif sekitar 125% atas impor AS.

    Xi menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini, karena ia berusaha untuk mencegah negara-negara tersebut memotong kesepakatan dengan AS dengan mengorbankan negaranya. 

    Meskipun ada penangguhan selama 90 hari, ancaman kenaikan tarif Trump yang drastis telah memaksa banyak pemerintah di kawasan ini untuk berjalan di garis yang semakin tipis di antara kedua negara.

    Dalam sebuah pertunjukan keberhasilan diplomatik awal Xi, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan pernyataan bahwa pihaknya mendapat dukungan penuh dari Malaysia.

    Perdana Menteri Anwar Ibrahim memuji Xi sebagai “pemimpin yang luar biasa” dan menyatakan penentangannya terhadap kemerdekaan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Anwar juga mengatakan bahwa anggota Asean tidak akan mendukung tarif perdagangan unilateral, karena negaranya memegang keketuaan bergilir di blok tersebut, menurut pernyataan China.

    Lawatan regional Xi dimulai di Vietnam pada hari Senin, ketika para pemimpin Vietnam memberikan sambutan hangat kepada Xi dan menandatangani 45 kesepakatan untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Hanoi merilis sebuah pernyataan bersama yang mengatakan bahwa kedua belah pihak “menentang unilateralisme” dan segala tindakan yang membahayakan perdamaian dan stabilitas regional—sebagian besar tetap menggunakan bahasa yang telah digunakan di masa lalu.

  • Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi kebijakan penghapusan kuota impor yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menuturkan, Kepala Negara ingin agar kegiatan ekspor dan impor dapat menguntungkan masyarakat. Inilah alasan mengapa Presiden berencana untuk memudahkan kegiatan ekspor dan impor.

    “Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia apapun modelnya, mau impor, mau ekspor, mana yang menguntungkan rakyat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Dia mencontohkan, ketika harga kelapa di tingkat global sedang bagus, pemerintah akan memudahkan ekspor komoditas tersebut. Sebaliknya, ketika sejumlah pihak membutuhkan bahan baku, pihaknya akan memudahkan proses importasi.

    “Jadi ini harus diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun [untuk] kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan oknum, apapun kita permudah,” ujarnya.

    Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

  • Soal Djuyamto Cs jadi Tersangka, Hasto: Kebenaran Terungkap Sendirinya

    Soal Djuyamto Cs jadi Tersangka, Hasto: Kebenaran Terungkap Sendirinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait dengan penetapan tersangka Hakim Djuyamto dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dalam kasus suap ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng yang menyeret beberapa korporasi.

    Respons Hasto itu tertuang dalam tulisan pada selembar kertas yang kemudian dibacakan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    Dia menyampaikan Hasto telah mengingatkan bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ungkapan itu sebagai respons atas penetapan tersangka terhadap Djuyamto.

    “Sekjen DPP PDIP mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Djuyamto,” ujarnya di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2025).

    Adapun, Djuyamto merupakan hakim tunggal pada PN Jaksel yang telah menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasto atas penetapan tersangka di KPK.

    “[Djuyamto] bertindak tidak adil pada praperadilan Hasto Kristiyanto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap ya dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Setyameva Jayanti bahwa kebenaran itu akan menang,” pungkasnya 

    Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor CPO atau minyak goreng korporasi.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan selama enam bulan. Dia menuturkan pemerintahan saat ini masih mencari pola komunikasi yang tepat.

    “Belum setengah tahun berjalan, sehingga pola komunikasi masih masih terus menyesuaikan dan mencari bentuk. Kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang ada beberapa penyimpangan besar yang disampaikan,” tutur Muzani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). 

    Sebab demikian, pihaknya menuturkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara terus menerus, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan tradisi pemerintahan yang dibangun oleh Prabowo. 

    “Ya, akan terus diperbaiki dan akan terus disempurnakan pada masa-masa yang akan datang dan apa yang menjadi pandangan dan bahkan kritik dari masyarakat oleh Pak Prabowo diperhatikan dan mencari solusi,” ucap Ketua MPR RI tersebut. 

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya yang dinilai kurang sejak beberapa pekan lalu atas berbagai isu yang berkembang. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Prabowo mengevaluasi bahwa pemerintahannya harus lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi Indonesia terkini.  

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

  • TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI

    TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) berharap pemerintah merelaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengoptimalkan penetrasi 5G, khususnya saat bekerja sama dengan berbagai negara termasuk India. 

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan, India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan adopsi 5G tercepat di dunia. Hal ini menjadikan India sebagai mitra potensial bagi Indonesia dalam mendorong kemajuan infrastruktur digital nasional.

    Berdasarkan data Ookla, ketersediaan 5G di India menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2023, dimulai dari 28,1% pada Q1 2023 dan naik menjadi 52,0% pada Q4 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,9 poin persentase dalam setahun.

    Di sisi lain, Zulfadly menyebut salah satu isu yang kerap menjadi sorotan dalam pengembangan teknologi di Indonesia adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendorong industri lokal, kerap disebut sebagai faktor yang menghambat akselerasi adopsi teknologi baru.

    Namun, dalam konteks kerja sama internasional, termasuk dengan negara seperti India yang memiliki ekosistem 5G yang sudah matang, kebijakan TKDN dinilai dapat lebih fleksibel.

    “Ketika kita berbicara dengan negara-negara mitra seperti India, fleksibilitas terhadap kebijakan TKDN mungkin bisa memberikan ruang akselerasi yang lebih besar,” ucapnya.

    Di sisi lain, lambatnya akselerasi teknologi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, lautan luas, dan wilayah pegunungan yang menantang. 

    Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang ada untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan arah pengembangan teknologi nasional.

    “Pemerintah harus melihat bagaimana regulasi-regulasi yang ada juga mendukung arah pengembangan tersebut,” ujar Zulfadly.

    Namun, Zulfadly menekankan bahwa keberhasilan implementasi 5G bukan semata-mata soal jaringan yang cepat atau luas jangkauannya, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya.

    Dirinya menambahkan bahwa kerja sama internasional dalam hal teknologi sebaiknya tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.

    “Artinya disisi masyarakat pun perlu literasi pemberdayaan setelah 5G masuk ke dalam lingkungannya,” tuturnya.

  • Hakim Djuyamto Titipkan HP dan Uang ke Satpam PN Jaksel Sebelum Ditahan

    Hakim Djuyamto Titipkan HP dan Uang ke Satpam PN Jaksel Sebelum Ditahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan tersangka sekaligus Hakim Djuyamto sempat menitipkan uang pecahan dolar Singapura ke satpam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan uang pecahan dolar Singapura itu kemudian diserahkan kepada penyidik pada Rabu (17/4/2025).

    “Benar baru kemarin siang diserahkan [ke penyidik] oleh satpam PN Jaksel,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).

    Selain uang, dia menambahkan bahwa dalam titipan itu ada juga dua ponsel. Kedua titipan Djuyamto itu dimasukkan ke dalam tas dan dititipkan ke satpam PN Jaksel sehari sebelum dilakukan penahanan.

    “Ditutupi 2 HP dan uang dolar Singapura 37 lembar kalau tidak salah,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Menlu Sugiono Bilang ke Menlu AS soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Sejalan Keinginan Trump?

    Menlu Sugiono Bilang ke Menlu AS soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Sejalan Keinginan Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI kembali menegaskan komitmennya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang berada di Jalur Gaza. 

    Keinginan permintah mengevakuasi warga Gaza sejatinya sejalan dengan keinginan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang pernah mengungkapkan akan merelokasi warga Gaza ke Indonesia. 

    Bedanya pada waktu itu Indonesia sempat menolak. Namun demikian, ide mengenai rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Gaza itu terungkap ketika kunjungan Presiden Prabowo Subianto, ke sejumlah negara pasca diancam Trump kena tarif 30%.

    Adapun komitmen tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Marco Rubio di Kementerian Luar Negeri AS Washington D.C pada Rabu (16/4/2025). 

    Sugiono menjelaskan bahwa nantinya 1.000 warga Palestina yang berada di jalur Gaza akan kembali dipulangkan ke Gaza. Mereka menekankan bahwa Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari Tanah Airnya. 

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza,” tuturnya dalam keterangannya. 

    Sebagai informasi, menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C. 

    Selain membahas soal Gaza, kedua negara saling bertemu untuk membahas soal perluasan kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan dan juga investasi. 

    Dilaporkan, bahwa Sugiono juga menyampaikan berbagai prioritas dan program Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

    Mereka juga membahas soal penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

    Lebih lanjut, Menlu AS menuturkan bahwa pertemuan ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global. Kedua menlu juga membahas soal isu-isu regional dan global, seperti China Selatan dan Palestina. 

    Kemudian, kedua negara juga menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

  • Sidang Hasto Diwarnai Pengusiran Pengunjung, PDIP Tuding Ada Penyusup

    Sidang Hasto Diwarnai Pengusiran Pengunjung, PDIP Tuding Ada Penyusup

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengusir sejumlah orang yang dituding penyusup di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    Pengusiran itu terjadi menjelang sidang lanjutan perkara suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristoyanto dimulai hari ini, Kamis (17/4/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kala itu, politisi PDIP Guntur Romli dan simpatisan Hasto yang ikut menunggu persidangan mengusir setidaknya empat orang di ruang persidangan.

    Menurut Guntur, pengusiran itu dilakukan karena sejumlah orang itu mengenakan kaos yang provokatif. Sebagai pencegahan, kubu PDIP mengusir beberapa orang yang diduga penyusup itu.

    “Menurut kami itu tindakan yang tidak benar karena bisa memancing, bisa memprovokasi karena juga di dalam banyak massa dari PDIP, dari satgas,” ujar Guntur di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Adapun, Guntur juga mengatakan bahwa pengusiran itu sudah dikoordinasikan dengan pihak keamanan baik itu Pamdal PN Jakpus hingga kepolisian.

    “Ini adalah sidang terbuka tapi tolong jangan pakai cara-cara yang bisa memancing keributan. Kalau mau datang baik-baik silahkan. Kita tidak pernah melarang siapapun,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi, yakni eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Hanya saja, jaksa menyebut bahwa hanya dua saksi yang terkonfirmasi hadir. Pasalnya, saksi Agustiani Tio sejauh ini tidak mengkonfirmasi kehadirannya.

    “Sedianya tiga orang saksi yang akan kami hadirkan, namun sampai dengan saat ini, yang sudah terkonfirmasi hadir itu dua orang. Yang satu belum konfirmasi kehadiran,” tutur jaksa.

  • DPR Buka Masa Sidang ke-17, Bahas 8 RUU Prioritas

    DPR Buka Masa Sidang ke-17, Bahas 8 RUU Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR kembali membuka sidang ke-17 masa persidangan III 2024-2025 dengan rapat paripurna. Adapun pembukaan ini dihadiri oleh 292 legislator.

    Sebagai informasi, rapat paripurna ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir juga Wakil Ketua DPR lain yakni Saan Mustopa dan Adies Kadir.

    “Hari ini telah ditandatangani oleh 292 anggota dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI dengan demikian forum telah tercapai,” kata Dasco pada Kamis (17/4/2025). 

    Dalam sambutannya, Dasco menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan mudik dan perayaan Idulfitri yang berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. Ia juga menyoroti kondisi perekonomian global yang dinilainya tengah bergejolak akibat perang tarif perdagangan, konflik geopolitik, serta dinamika global lainnya.

    Menurutnya, situasi tersebut dapat berdampak pada kondisi dalam negeri, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan perekonomian nasional dan memastikan pembangunan tetap berjalan.

    Dasco menambahkan, dalam masa persidangan ini DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.

    “Terdiri dari tiga rancangan undang-undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah, dan dua rancangan undang-undang kumulatif terbuka,” tuturnya. 

    Menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, Dasco mengakui bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Namun, ia menegaskan bahwa DPR tetap berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Marilah kita DPR RI pada masa persidangan tiga ini dapat memasukkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat, menyediakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta membangun ketahuan dunia yang lebih baik,” pungkasnya. 

  • Saksi Kasus Harun Masiku Gugat Perdata Penyidik KPK, Ada Apa?

    Saksi Kasus Harun Masiku Gugat Perdata Penyidik KPK, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustina Tio Fridelina, yang merupakan saksi dari kasus suap Harun Masiku, menggugat Kasatgas Penyidikan KPK AKBP Rossa Purbo Bekti secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Jawa Barat. 

    Gugatan perdata itu terdaftar dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2025/PN.Bgr dan sudah memasuki agenda sidang lanjutan. Pada hari ini, Rabu (16/4/2025), agenda sidang yakni mediasi antara pihak Agustina selaku Penggugat dan pihak Rossa selaku Tergugat. Hakim Mediator yang hadir yaitu Setyawaty. 

    Agustina tidak hadir secara langsung karena sedang menjalani istirahat total (bed rest) usai berobat di RS Mitra Keluarga Depok, sedangkan pihak Rossa hadir secara langsung. 

    “Dalam proses mediasi, kami telah menyampaikan kronologi peristiwa yang tertuang dalam posita gugatan hingga petitum, serta menegaskan bahwa gugatan ini dilayangkan karena bentuk kekecewaan mendalam klien kami terhadap tindakan Tergugat selaku Kasatgas, yang berdampak serius terhadap kesehatan dan hak hidup klien kami—termasuk pencekalan yang menghambat kelanjutan pengobatan klien ke China,” terang penasihat hukum Agustina, Army Mulyanto melalui siaran pers, Rabu (16/4//2025). 

    Untuk diketahui, Agustina telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK lantaran dibutuhkan untuk proses penyidikan kasus Harun Masiku yang masih bergulir. Agustina juga sebelumnya adalah mantan terpidana kasus tersebut yang sudah selesai menjalani masa kurungannya. 

    Menurut Army, pencegahan ke luar negeri itu mengakibatkan kliennya tidak bisa berobat ke China atas sakit yang diderita olehnya saat ini.

    Untuk itu, dia menggugat Rossa selaku Kasatgas Penyidikan KPK yang menangani kasus Harun Masiku untuk bertanggung jawab karena kondisi kesehatan Agustina semakin memburuk.   

    Di sisi lain, pihak Agustina menyayangkan bahwa pimpinan KPK hingga saat ini belum merespons permohonan dispensasi pengobatan ke luar negeri yang diajukan. Army menyebut permohonan itu didukung oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. 

    “Kami menyayangkan tidak adanya respons tersebut, mengingat hal ini menyangkut Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup sehat, serta hak atas pengobatan yang layak bagi klien kami,” tuturnya. 

    Adapun, agenda mediasi akan masih berlanjut dalam kurun waktu maksimal 40 hari. Sesi mediasi berikutnya direncanakan berlangsung minggu depan dengan catatan Agustina sudah pulih. 

    Sidang gugatan terhadap Rossa itu menyita perhatian sejumlah mantan pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka tergabung ke kelompok IM57+.

    Pada sidang 9 April 2025 lalu, para tokoh IM57+ pun ikut memberikan pendampingan dan advokasi terhadap Rossa. Pihak KPK pun melalui Biro Hukum juga ikut memberikan pendampingan sebagai kuasa hukum. 

    “Jadi harapan kita untuk sidang berikutnya dari Biro Hukum bisa bersama-sama kuasa hukum dari IM57+ mendampingi penyidik saudara RPB di persidangan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

    Dewan Pembina IM57+, yang juga mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan menyatakan prihatin bahwa ada penegak hukum yang digugat secara perdata. Dia menilai gugatan terhadap mantan koleganya itu adalah serangan balik kepada perseorangan yang tengah melakukan upaya pemberantasan korupsi. 

    Untuk itu, dia menilai perlu hadir dalam sidang tersebut guna memberikan dukungan kepada Rossa. Menurutnya, apabila ada kesalahan dalam proses penegakan hukum, maka seharusnya ada mekanisme yang bisa dilakukan selain perdata. 

    “Dalam konteks ini saya melihat ini sudah kebangetan. Tentunya gugatan ini saya tentunya berkepentingan juga ingin melihat dan memperhatikan prosesnya. Tentunya kita khawatir, walaupun saya yakin tidak mungkin terjadi, tapi kekhawatiran itu perlu. Jangan sampai terjadi peradian sesat,” terangnya di PN Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). 

    Kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku sudah ditangani KPK sejak awal 2020. Kasus itu berawal dari OTT.

    Kemudian, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka termasuk Harun yang merupakan caleg PDI Perjuangan (PDIP) 2019-2024, anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina serta kader PDIP Saeful Bahri. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum hingga saat ini. 

    Kemudian, pada 2024, KPK menetapkan tersangka baru yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah.