Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAMBI — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan nasib lelang pembangunan pipa gas bumi Dumai ke Sei Mangkei.

    Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) tersebut akan mengintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada rencana pasti kapan lelang pipa Dusem dimulai. Menurutnya, pemerintah masih berfokus pada pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cisem tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandanghaur Timur).

    “Belum tahu ya, karena sekarang kita mau menyelesaikan yang dari Cisem itu tahap II,” kata Djoko di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, setelah proyek Cisem Tahap II rampung, pihaknya baru akan fokus pada proyek Dusem. Dia menuturkan, hal ini dilakukan karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbatas.

    “Setelah itu [Cisem tahap II] selesai, baru kita anggarkan lagi yang dari Dumai – Sei Mangkei. Bertahap lah, karena keuangan itu kan terbatas ya APBN,” ucap Djoko.

    Lelang proyek pembangunan pipa gas bumi Dumai mulanya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal II/2025. Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh 
    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman.

    Laode mengatakan, pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN. 

    “Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insyaallah 2025 awal, kuartal II,” kata Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024) lalu. 

    Saat itu, Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjangnya masih belum dipastikan. 

    “Jadi panjangnya itu belum fix tapi lima ratusan ke atas,” ujarnya.

  • Bertemu Menkomdigi, XLSmart Bahas Nasib Pelanggan hingga Pekerja

    Bertemu Menkomdigi, XLSmart Bahas Nasib Pelanggan hingga Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Arsjad Rasjid mendatangi kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis (17/4/2025) sore. Nasib pelanggan hingga pekerja menjadi topik yang dibahas.

    Arsjad menuturkan kedatangannya untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid guna memberi penjelasan mengenai komitmen perusahaan pasca melakukan merger.

    Salah satu yang dibicarakan mengenai pelanggan. Dimana, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah agar pelanggan tidak boleh terganggu dari adanya merger ini.

    Dalam pertemuan tersebut, mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ini menyebut pihaknya memberikan informasi bahwa brand yang dimiliki perusahaan berjalan sesuai dengan rencana perusahan.

    “Jadi dengan ini Insya Allah semuanya tidak akan terganggu dan sudah bisa bersatu. Itu satu hal,” kata Arsjad usai bertemu dengan Menkomdigi, Kamis (17/4/2025).

    Tidak hanya itu, Arsjad juga menyebut dalam pertemuan sore tadi pihaknya membahas mengenai nasib pekerja dari kedua perusahaan.

    Arsjad memastikan kepada pemerintah dalam hal ini Komdigi bahwa pasca merger tidak akan ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    “Karena itu penting sekali dengan keadaan situasi-kondisi yang ada pada saat ini. Itu dipastikan bahwa komitmen dari itu,” ucapnya.

    Di tempat yang sama, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Smart Merza Fachys mengatakan bahwa merger antara Smartfren dan XL Axiata, bukanlah sekadar langkah bisnis untuk menggabungkan dua entitas. 

    Lebih dari itu, merger ini disebut sebagai sebuah transformasi besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi Indonesia dan seluruh masyarakat.

    “Dengan demikian, merger ini akan merupakan satu lompatan besar yang akan membuat industri dan Indonesia akan menjadi lebih bekembang, lebih maju. Transformasi digital akan terdorong dengan adanya merger ini,” tutur Merza.

  • Stok Beras Diramal 3,3 Juta Ton Mei 2025, Mentan: Tertinggi dalam 20 Tahun

    Stok Beras Diramal 3,3 Juta Ton Mei 2025, Mentan: Tertinggi dalam 20 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan, stok beras yang ada di gudang Perum Bulog dapat mencapai 3,3 juta ton pada musim panen Mei 2025. 

    Amran mengatakan, perkiraan stok beras yang dikuasai Perum Bulog kemungkinan merupakan yang tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

    “Menurut laporan yang kami terima, kami kunjungan kemarin itu 3,3 juta ton lebih [perkiraannya]. Dan ini mungkin tertinggi 10-20 tahun stok kita di gudang,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Kementan itu mengungkap, saat ini stok beras di gudang-gudang Bulog per 17 April 2025 mencapai 2,8 juta ton. Dia menyebut, stok tersebut cukup banyak.

    Adapun, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP.

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret.

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal.

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino.

    Melihat kondisi tahun ini, Khudori optimistis produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu. 

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. 

    Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir. 

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021.

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ujarnya.

  • Segini Utang Indonesia ke AS vs China, Lebih Banyak Mana?

    Segini Utang Indonesia ke AS vs China, Lebih Banyak Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat dan China termasuk dua dari tiga negara pemberi utang alias kreditur terbesar kepada Indonesia. 

    Per Februari 2025, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia senilai US$427,2 miliar atau setara dengan setara dengan Rp7.054,4 triliun bila menggunakan asumsi kurs JISDOR per 28 Februari 2025, yakni Rp16.513,15 per dolar AS. 

    Bank Indonesia (BI) menekankan bahwa peran ULN—yang totalnya hampir dua kali lipat dari anggaran belanja 2025 senilai Rp3.621,3 triliun—akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. 

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Kepala Departmene Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, Kamis (17/4/2025). 

    Lantas, seberapa besar peran AS dan China dalam meminjamkan uangnya kepada Indonesia? 

    Mengutip dari laporan bulanan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi April 2025, AS merupakan kreditur terbesar kedua dengan posisi ULN senilai US$27,68 miliar (6,48% dari total ULN). Setara dengan Rp457,03 triliun.

    Di mana US$414 juta merupakan utang pemerintah ke AS, dan sisanya merupakan utang pihak swasta. 

    Sementara ULN Indonesia ke China, tercatat senilai US$23,29 miliar (5,45% dari total ULN) atau setara Rp384,54 triliun atau berada di posisi ketiga terbesar negara pemberi utang kepada Indonesia. 

    Meski secara umum utang Indonesia ke China sedikit lebih rendah dari AS, namun ULN pemerintah ke China jauh lebih besar. 

    Hingga akhir Februari 2025, posisi ULN pemerintah menurut negara kreditur China, tercatat senilai US$1,36 miliar atau setara Rp22,5 triliun. Sementara sisanya merupakan utang pihak swasta. 

    Adapun, posisi pertama negara pemberi utang ke Indonesia bukanlah kedua negara yang tengah bersitegang tersebut. 

    Singapura merupakan negara kreditur utama bagi Indonesia. Per akhir Februari 2025, posisi ULN Indonesia dari Singapura senilai US$55,45 miliar. 

  • Xi Jinping Serukan Persatuan ‘Keluarga Asia’ saat Trump Batasi Hubungan dengan China

    Xi Jinping Serukan Persatuan ‘Keluarga Asia’ saat Trump Batasi Hubungan dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping mempromosikan gagasan “keluarga Asia” dan menyerukan persatuan regional selama tur ke Asia Tenggara, dalam upaya nyata untuk melawan tekanan Amerika Serikat pada negara-negara untuk membatasi hubungan perdagangan dengan China.

    Pemimpin China ini menekankan solidaritas dalam pidatonya pada jamuan makan malam kenegaraan di Malaysia sehari sebelumnya, ketika kedua negara menandatangani kesepakatan yang luas sebagai tanda untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Xi saat bertamu ke ibukota administratif Malaysia, Putrajaya, dirinya menegaskan bahwa China dan Malaysia akan berdiri bersama negara-negara di kawasan ini untuk memerangi arus bawah konfrontasi geopolitik dan konfrontasi berbasis blok. 

    “Bersama-sama kita akan menjaga prospek cerah keluarga Asia kita,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, pada Kamis (17/5/2025).

    Dorongan diplomatik ini diperkuat oleh pernyataan bersama yang dirilis pada hari Kamis, di mana China dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di bidang industri, rantai pasokan, data, dan talenta. 

    Mereka berkomitmen untuk mengimplementasikan Program Lima Tahun untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan dan membangun high-level strategic Malaysia-China community. 

    Dalam sebuah sindiran lain yang terselubung terhadap AS, Xi Jinping menegaskan kembali seruannya untuk melawan unilateralisme dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Kamis di media Kamboja menjelang kedatangannya di ibukota.

    “Bersama-sama kita harus melawan hegemonisme, politik kekuasaan dengan tegas menentang segala upaya kekuatan eksternal untuk mencampuri urusan internal kita, dan menabur perselisihan,” tullisnya. 

    Komentar Xi muncul ketika Beijing menghadapi perang dagang yang meningkat dengan AS.

    Bloomberg News telah melaporkan bahwa Washington sedang bersiap untuk meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk membatasi kekuatan manufaktur China, termasuk memberlakukan apa yang disebut tarif sekunder pada barang-barang China, sebagai imbalan atas konsesi tarif.

    Baik China maupun AS tampaknya sedang bersitegang setelah Trump menaikkan pungutan atas barang-barang China hingga 145% dan Beijing membalas dengan tarif sekitar 125% atas impor AS.

    Xi menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini, karena ia berusaha untuk mencegah negara-negara tersebut memotong kesepakatan dengan AS dengan mengorbankan negaranya. 

    Meskipun ada penangguhan selama 90 hari, ancaman kenaikan tarif Trump yang drastis telah memaksa banyak pemerintah di kawasan ini untuk berjalan di garis yang semakin tipis di antara kedua negara.

    Dalam sebuah pertunjukan keberhasilan diplomatik awal Xi, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan pernyataan bahwa pihaknya mendapat dukungan penuh dari Malaysia.

    Perdana Menteri Anwar Ibrahim memuji Xi sebagai “pemimpin yang luar biasa” dan menyatakan penentangannya terhadap kemerdekaan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Anwar juga mengatakan bahwa anggota Asean tidak akan mendukung tarif perdagangan unilateral, karena negaranya memegang keketuaan bergilir di blok tersebut, menurut pernyataan China.

    Lawatan regional Xi dimulai di Vietnam pada hari Senin, ketika para pemimpin Vietnam memberikan sambutan hangat kepada Xi dan menandatangani 45 kesepakatan untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Hanoi merilis sebuah pernyataan bersama yang mengatakan bahwa kedua belah pihak “menentang unilateralisme” dan segala tindakan yang membahayakan perdamaian dan stabilitas regional—sebagian besar tetap menggunakan bahasa yang telah digunakan di masa lalu.

  • Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi kebijakan penghapusan kuota impor yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menuturkan, Kepala Negara ingin agar kegiatan ekspor dan impor dapat menguntungkan masyarakat. Inilah alasan mengapa Presiden berencana untuk memudahkan kegiatan ekspor dan impor.

    “Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia apapun modelnya, mau impor, mau ekspor, mana yang menguntungkan rakyat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Dia mencontohkan, ketika harga kelapa di tingkat global sedang bagus, pemerintah akan memudahkan ekspor komoditas tersebut. Sebaliknya, ketika sejumlah pihak membutuhkan bahan baku, pihaknya akan memudahkan proses importasi.

    “Jadi ini harus diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun [untuk] kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan oknum, apapun kita permudah,” ujarnya.

    Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

  • Soal Djuyamto Cs jadi Tersangka, Hasto: Kebenaran Terungkap Sendirinya

    Soal Djuyamto Cs jadi Tersangka, Hasto: Kebenaran Terungkap Sendirinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait dengan penetapan tersangka Hakim Djuyamto dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta dalam kasus suap ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng yang menyeret beberapa korporasi.

    Respons Hasto itu tertuang dalam tulisan pada selembar kertas yang kemudian dibacakan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    Dia menyampaikan Hasto telah mengingatkan bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ungkapan itu sebagai respons atas penetapan tersangka terhadap Djuyamto.

    “Sekjen DPP PDIP mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Djuyamto,” ujarnya di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2025).

    Adapun, Djuyamto merupakan hakim tunggal pada PN Jaksel yang telah menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasto atas penetapan tersangka di KPK.

    “[Djuyamto] bertindak tidak adil pada praperadilan Hasto Kristiyanto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap ya dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Setyameva Jayanti bahwa kebenaran itu akan menang,” pungkasnya 

    Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor CPO atau minyak goreng korporasi.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan selama enam bulan. Dia menuturkan pemerintahan saat ini masih mencari pola komunikasi yang tepat.

    “Belum setengah tahun berjalan, sehingga pola komunikasi masih masih terus menyesuaikan dan mencari bentuk. Kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang ada beberapa penyimpangan besar yang disampaikan,” tutur Muzani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). 

    Sebab demikian, pihaknya menuturkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara terus menerus, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan tradisi pemerintahan yang dibangun oleh Prabowo. 

    “Ya, akan terus diperbaiki dan akan terus disempurnakan pada masa-masa yang akan datang dan apa yang menjadi pandangan dan bahkan kritik dari masyarakat oleh Pak Prabowo diperhatikan dan mencari solusi,” ucap Ketua MPR RI tersebut. 

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya yang dinilai kurang sejak beberapa pekan lalu atas berbagai isu yang berkembang. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Prabowo mengevaluasi bahwa pemerintahannya harus lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi Indonesia terkini.  

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

  • TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI

    TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) berharap pemerintah merelaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengoptimalkan penetrasi 5G, khususnya saat bekerja sama dengan berbagai negara termasuk India. 

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan, India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan adopsi 5G tercepat di dunia. Hal ini menjadikan India sebagai mitra potensial bagi Indonesia dalam mendorong kemajuan infrastruktur digital nasional.

    Berdasarkan data Ookla, ketersediaan 5G di India menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2023, dimulai dari 28,1% pada Q1 2023 dan naik menjadi 52,0% pada Q4 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,9 poin persentase dalam setahun.

    Di sisi lain, Zulfadly menyebut salah satu isu yang kerap menjadi sorotan dalam pengembangan teknologi di Indonesia adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendorong industri lokal, kerap disebut sebagai faktor yang menghambat akselerasi adopsi teknologi baru.

    Namun, dalam konteks kerja sama internasional, termasuk dengan negara seperti India yang memiliki ekosistem 5G yang sudah matang, kebijakan TKDN dinilai dapat lebih fleksibel.

    “Ketika kita berbicara dengan negara-negara mitra seperti India, fleksibilitas terhadap kebijakan TKDN mungkin bisa memberikan ruang akselerasi yang lebih besar,” ucapnya.

    Di sisi lain, lambatnya akselerasi teknologi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, lautan luas, dan wilayah pegunungan yang menantang. 

    Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang ada untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan arah pengembangan teknologi nasional.

    “Pemerintah harus melihat bagaimana regulasi-regulasi yang ada juga mendukung arah pengembangan tersebut,” ujar Zulfadly.

    Namun, Zulfadly menekankan bahwa keberhasilan implementasi 5G bukan semata-mata soal jaringan yang cepat atau luas jangkauannya, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya.

    Dirinya menambahkan bahwa kerja sama internasional dalam hal teknologi sebaiknya tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.

    “Artinya disisi masyarakat pun perlu literasi pemberdayaan setelah 5G masuk ke dalam lingkungannya,” tuturnya.

  • Hakim Djuyamto Titipkan HP dan Uang ke Satpam PN Jaksel Sebelum Ditahan

    Hakim Djuyamto Titipkan HP dan Uang ke Satpam PN Jaksel Sebelum Ditahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan tersangka sekaligus Hakim Djuyamto sempat menitipkan uang pecahan dolar Singapura ke satpam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan uang pecahan dolar Singapura itu kemudian diserahkan kepada penyidik pada Rabu (17/4/2025).

    “Benar baru kemarin siang diserahkan [ke penyidik] oleh satpam PN Jaksel,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).

    Selain uang, dia menambahkan bahwa dalam titipan itu ada juga dua ponsel. Kedua titipan Djuyamto itu dimasukkan ke dalam tas dan dititipkan ke satpam PN Jaksel sehari sebelum dilakukan penahanan.

    “Ditutupi 2 HP dan uang dolar Singapura 37 lembar kalau tidak salah,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.