Prabowo dan Pimpinan DPR Bahas Infrastruktur, Permukiman hingga Truk ODOL
4 jam yang lalu
Author: Bisnis.com
-
Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo 2 jam yang lalu
Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo
2 jam yang lalu
-
Telekomunikasi 6 jam yang lalu Pemerintah Batasi Registrasi SIM Card, Satu NIK hanya 9 Nomor
Telekomunikasi
6 jam yang lalu
Pemerintah Batasi Registrasi SIM Card, Satu NIK hanya 9 Nomor
-
Waspada! PPATK Ramal Perputaran Duit Judol 2025 Tembus Rp1.200 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judi daring alias judi online pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.
Lembaga intelijen keuangan itu mencatat perputaran uang transaksi judi online itu akan naik dari nilai transaksi pada 2024, yakni Rp981 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada acara Peringatan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025). Dia mengakui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan judi online.
Tantangan baru yang dihadapi Indonesia, terangnya, juga bukan hanya judi online. Dia pun menyinggung teknologi dan alat transaksi baru untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang mengikuti zaman, seperti menggunakan aset kripto hingga platform online lainnya.
“23 tahun merupakan waktu yang tidak singkat. Ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan bersama ke depannya untuk menerapkan Rezim APUPPT-PPSPM,” katanya dikutip melalui siaran pers, Kamis (17/4/2025).
Kendati judi online tengah menjadi sorotan, Ivan melaporkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi tindak pidana terbesar dalam praktik pencucian uang. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga berasal dari korupsi masih mendominasi berdasarkan hasil National Risk Assesment (NRA) yang dilakukan PPATK.
“Negara harus memberikan fokus utama dalam memberantas tindak pidana tersebut,” kata Ivan.
Adapun berdasarkan Laporan Tahunan PPATK 2024, transaksi yang diidentifikasi berkaitan dengan tindak pidana selama Januari-Desember 2024 mencapai Rp1.459 triliun. Transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar yakni Rp984 triliun.
Kemudian, transaksi terbesar diikuti oleh tindak pidana perpajakan Rp301 triliun, perjudian Rp68 triliun, lalu narkotika Rp9,75 triliun.
Untuk diketahui, peringatan 23 Tahun Gerakan APU PPT-PPSPM di kantor PPATK itu turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom.
-
RI dan Arab Saudi Sepakati Kerja Sama Eksplorasi Sumber Daya Mineral
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat menjalin kerja sama strategis di bidang sumber daya mineral untuk melanjutkan kemitraan yang telah terjalin selama ini.
Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (17/4/2025).
MSP yang ditandatangani mencakup ruang lingkup kerja eksplorasi dan pemanfaatan mineral, pengembangan industri, hingga penerapan teknologi modern dalam kegiatan pertambangan.
Adapun kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari komitmen kedua negara untuk mempererat sinergi di sektor energi dan sumber daya mineral. Sebelumnya, Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani MSP di bidang energi pada 16 November 2022 di Bali, yang mulai berlaku sejak 16 Juni 2023.
Selain penandatanganan MSP, kedua menteri juga menggelar pertemuan bilateral guna membahas arah kolaborasi jangka panjang di sektor pertambangan.
Bahlil menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara dalam pengelolaan mineral, terlebih di tengah dinamika geopolitik global saat ini.
“Mineral menjadi salah satu kunci masa depan energi. Karena itu, kolaborasi semacam ini sangat krusial,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.
Dia juga mengungkapkan sejumlah komoditas utama yang menjadi prioritas kerja sama, termasuk nikel. Apalagi, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Selain nikel, komoditas yang menjadi prioritas kerja sama adalah bauksit, timah, tembaga, emas-perak, dan besi. Menurut Bahlil, kerja sama ini diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan nilai tambah dan hilirisasi mineral nasional.
Pihak Arab Saudi menyambut peluang kolaborasi ini. Dengan melihat pengalaman panjang Indonesia dalam pengembangan sumber daya mineral, Saudi berharap kerja sama ini juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik di sektor pertambangan.
Menteri Bandar menyebutkan tiga prioritas utama Saudi dalam kerja sama ini. Pertama, peningkatan impor produk pertambangan untuk mendukung perdagangan dua arah.
Kedua, memperkuat rantai pasok industri mineral. Ketiga, menjalin kemitraan dalam perdagangan dan investasi, termasuk potensi kolaborasi antar BUMN kedua negara.
Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya Forum Mineral Masa Depan (Future Minerals Forum) yang diselenggarakan rutin oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, forum ini menjadi wadah berkumpulnya pemangku kepentingan global dari sektor mineral untuk menggali peluang kerja sama strategis.
Di samping itu, kerja sama ini sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, yang menempatkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama diversifikasi ekonomi pasca-minyak.
Melalui Visi 2030, Arab Saudi berkomitmen mengembangkan industri pertambangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global, dengan fokus pada pemanfaatan potensi mineral seperti emas, fosfat, bauksit, dan logam tanah jarang.
Bandar berharap strategi ini dapat menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, serta membangun rantai nilai domestik yang kuat.
-
Produk Beredar yang Tak Sesuai Ketentuan Capai Rp15 Miliar, Paling Banyak Elektronik
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat ekspose berbagai barang yang tidak sesuai ketentuan mencapai Rp15 miliar. Ekspose ini merupakan hasil pengawasan barang beredar di Indonesia selama kuartal I/2025.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam mengawasi barang-barang yang ada di pasar lokal.
“Ekspose hasil pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan, kualitas, kepatuhan produk yang beredar di masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak konsumen,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Menurutnya, Kemendag wajib memastikan barang dan jasa yang beredar di pasar dalam negeri tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tapi juga sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun, produk-produk yang tidak sesuai ketentuan ini berasal dari 10 perusahaan importir dan lokal. Barang-barang hasil pengawasan barang periode Januari-Maret 2025 tidak sesuai dengan parameter pengawasan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan.
Beberapa di antaranya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) No. 25/2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.
Selain itu, melanggar ketentuan yang tercantum dalam Permendag No. 69/2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No.8/2024, serta Permendag No. 21/2023 tentang Perubahan atas Permendag No.26/2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
Budi menuturkan, dari temuan tersebut, ketentuan yang dilanggar diantaranya tidak dilengkapinya Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), label berbahasa Indonesia, manual dan kartu garansi (MKG), serta tidak dimilikinya Nomor Registrasi Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L).
Setidaknya ada lima kategori produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kategori produk tersebut yaitu elektronik dengan jumlah 297.781 unit.
Produk-produk elektronik ini meliputi rice cooker sebanyak 3.506 unit, produk audio video (speaker aktif dan televisi) 4.518 unit, kipas angin 60.366 unit, fitting lampu 210.040 unit, luminer 480 unit, ketel listrik 1.140 unit, air fryer 1.894 unit, kabel listrik 87 rol, baterai primer 15.250 unit, gerinda listrik 500 unit.
Kategori produk selanjutnya yaitu mainan anak 297.522 unit, alas kaki 1.277 unit, seprai 100 unit, dan pelek kendaraan bermotor 905 unit.
Terhadap para pelanggar, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha, peringatan tertulis sampai pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, penghentian pelayanan jasa, serta larangan memperdagangkan, penarikan barang dari distribusi, dan pemusnahan barang.
Untuk itu, Budi mengajak semua pihak untuk menciptakan pasar domestik yang bersih dan terpercaya.
“Segala bentuk pelanggaran akan dilanjutkan ke ranah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
-
Kejagung Sebut Djuyamto Titipkan Rp704 Juta ke Satpam PN Jaksel
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan uang titipan tersangka sekaligus Hakim Djuyamto ke satpam PN Jakarta Selatan mencapai Rp704 juta.
Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan uang tersebut dibagi menjadi pecahan rupiah sebesar Rp48,7 juta dan SGD 39.000 atau setara Rp656 juta (kurs Rp16.825).
“Ada uang dalam bentuk rupiah Rp. 48.750.000.- dan asing 39.000 SGD, cincin bermata hijau,” ujar Harli kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Adapun, kata Harli, tas itu dititipkan kepada satpam PN Jaksel sebelum Djuyamto ditahan atau ditetapkan menjadi tersangka.
Sementara, petugas keamanan PN Jaksel itu menyerahkan titipan Djuyamto ke penyidik pada Rabu (17/4/2025).
“Baru kemarin siang diserahkan oleh satpam yg ditutupi 2 hp dan uang dolar Singapura,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.
Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.
Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.
Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.
Namun, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.
-
Golkar Ungkap Kriteria Sosok yang Cocok jadi Dubes RI di AS
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ikut menanggapi soal kekosongan kekosongan posisi Duta Besar (dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, saat ini Prabowo juga sedang dalam rangka memilih-milih calon dubes untuk mengisi yang kosong. Adapun, lanjutnya, dubes-dubes yang baru saja dilantik pada 24 Maret lalu adalah usulan dari pemerintahan sebelumnya.
“Otomatis kan setelah itu baru ada pemilihan lagi. Jadi kan Pak Presiden Prabowo hanya melanjutkan yang kemarin [era Jokowi]. Nah, baru saat ini dilihat oh yang kosong ternyata ini, akan segera diisi,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/4/2025).
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Golkar ini berpandangan bahwa kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi dubes RI untuk AS adalah seseorang yang memahani betul soal Amerika dan Indonesia, karena nantinya berperan dalam menjembatani pemerintahan RI dan AS.
“Bukan hanya sebagai diplomasi antara Indonesia dan Amerika, tapi perannya sangat penting. Yang pastikan bisa menjembatani antara pemerintahan Amerika dan juga pemerintahan Republik Indonesia, itu saja,” bebernya.
Selain itu, imbuhnya, calon dubes ini harus bisa menyatukan hubungan RI dan AS supaya bisa terus membangun kerja sama yang lebih baik di berbagai sektor.
“Baik itu politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi harus memang dipilih orang yang sudah mumpuni dan berpengalaman,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P. Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu.
Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan.
“Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).
-
Prabowo Evakuasi Warga Gaza, Pakar HI: RI Ingin jadi Perantara AS?
Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) menilai rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia merupakan langkah yang tidak tepat.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan rencana itu bisa jadi ditafsirkan bahwa Indonesia sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat (AS).
Dengan demikian, hal ini bakal menurunkan penilaian publik soal posisi Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan warga Palestina di Gaza.
“Ya tentu tidak bagus ya karena akan dipersepsikan seolah-olah Indonesia adalah kepanjangan tangan AS atau Israel untuk mengosongkan Gaza,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (17/4/2025).
Kemudian, dia menyarankan kepada Prabowo atau pemerintahan terkait agar lebih memilih untuk meningkatkan pengiriman pasokan seperti obat-obatan atau makanan ke Gaza.
Di samping itu, Hikmahanto juga berpendapat bahwa Prabowo sebaiknya bisa mengirimkan satuan kesehatan dan membuka fasilitas kesehatan ke Gaza.
“Kirim satuan kesehatan TNI ke perbatasan Gaza dan gelar lebih besar RS sementara,” tambahnya.
Sebab, pengiriman bantuan maupun pasokan logistik itu lebih baik dibandingkan dengan langkah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
“Karena rakyat Palestina tidak akan mau kehilangan tanahnya di Gaza dan dimasuki oleh Israel,” pungkas Hikmahanto.
Sebagai informasi, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia itu diungkapkan Prabowo sebelum dirinya memulai lawatan ke 5 negara di Timur Tengah, di Lanud Halim Perdanakusuma Rabu (9/4/2025).
Dalam tahap pertama, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia siap menampung hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu yang terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.
“Pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka,” tutur Prabowo.
-
XLSmart Targetkan Integrasi Jaringan XL-Smartfren Rampung dalam 2 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) menargetkan proses integrasi jaringan antara XL Axiata dan Smartfren rampung dalam 2 tahun mendatang.
Presiden Direktur dan CEO XLSmart, Rajeev Sethi mengatakan integrasi ini bukan sekadar penggabungan teknis, melainkan sebuah transformasi menyeluruh untuk mempersiapkan jaringan yang siap menghadapi masa depan.
Dia menyebut bahwa proyek transformasi jaringan ini telah mulai berjalan dan ditargetkan selesai dalam dua tahun ke depan.
“Beberapa bagian dari proses ini telah dimulai. Dan kami berharap ini akan selesai dalam dua tahun ke depan. Jadi, itulah garis waktu yang kami miliki,” kata Rajeev dalam konferensi pers, Kamis (17/4/2025).
Rajeev menegaskan bahwa selama fase transformasi ini, XLSmart memastikan pelayanan bagi pelanggan tetap menjadi prioritas utama.
Dia menambahkan seiring berjalannya waktu, pelanggan akan merasakan peningkatan kualitas layanan dari adanya integrasi jaringan ini.
“Kami akan memiliki lebih banyak spektrum, sehingga kami akan dapat menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan seiring berjalannya waktu,” ucapnya.
Kemudian, dari sisi merek, Rajeev menyebut pihaknya akan tetap mempertahankan tiga brand utama yaitu XL, AXIS, dan Smartfren yang akan terus beroperasi secara terpisah dengan fokus pada segmen pasar yang berbeda.
Hal ini dilakukan untuk menjangkau keragaman pasar Indonesia yang sangat luas dan beragam.
“Dan seperti yang Anda ketahui, Indonesia, dan Anda semua mengenal Indonesia jauh lebih baik daripada saya, ini adalah negara yang besar, negara yang sangat beragam, segmen yang sangat berbeda,” ujar Rajeev.
Di tempat yang sama, Direktur & Chief Financial Officer XLSmart Antony Susilo menyebut pihaknya memang tengah mempersiapkan proses integrasi besar-besaran yang mencakup berbagai aspek operasional strategis, mulai dari jaringan, sistem IT, hingga pengembangan bisnis.
Jaringan menjadi prioritas utama dengan rencana peningkatan (upgrade) serta ekspansi skala besar guna meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan.
Selain jaringan, Antony menuturkan sistem IT dan platform teknologi juga menjadi bagian penting dalam roadmap integrasi yang bakal dilakukan oleh XLSmart.
“Nah ini semua integrasi proses di network, di IT, di enterprise, dan di home business, itu masih dalam perencanaan, kita masih bahas,” tutur Antony.