Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing berusaha merayu Indonesia agar membeli pesawat tempur F-15EX. Salah satunya dengan menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%.

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. Hal ini khususnya pasca pandemi Covid yang menunjukkan lemahnya ketergantungan pada rantai pasok global.

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia. Boeing juga melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. Sektor ini dapat mendorong transfer keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung ekosistem kedirgantaraan lokal yang kompetitif.

    Adapun pada Agustus 2023 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Boeing terkait pembelian pesawat tempur tersebut.

    Keputusan ini menjadi pusat pembicaraan dunia karena RI menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang dapat memiliki pesawat itu. Penandatangan pembelian pesawat tempur ini dilakukan di The Boeing Company, St Louis, Missouri-AS.

    Executive Director, F-15 Business Development, Boeing Defense, Space & Security, Robert Novotny, mengatakan MoU tersebut menjadi bukti komitmen kerja sama kedua belah pihak. Proses pun akan dilanjutkan dengan kontrak pembelian. 

    “Kami menandatangani nota kesepahaman bahwa kami akan bekerja sama dan menuju ke pembentukan kontrak pembelian dan saya pikir kami semakin dekat, yang mana ini merupakan hal yang menggembirakan,” katanya.

    Dia menjelaskan pesawat ini tidak memerlukan pengembangan tambaan untuk siap digunakan. Begitu mendarat di Jakarta, F-15EX siap beroperasi. Ini adalah aset jangka panjang yang bisa digunakan hingga 20.000 jam terbang atau sekitar 30 tahun.

    Proses Pembelian Masih Berjalan

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan proses pembelian 24 pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat masih berjalan.

    “Kementerian Pertahanan sudah melakukan pengkajian dan juga sudah merekomendasikan, namun kembali lagi nanti keputusan itu ada di pemerintah pusat dan juga Kementerian Keuangan,” ujar Frega dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Kamis (17/4/2025) dilansir dari Antara.

    Frega menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan peserta webinar mengenai progres pembelian 24 pesawat tempur F-15EX asal AS, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian pesawat tempur F-15EX tersebut membutuhkan waktu selama 6-7 tahun.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian berlangsung lama karena belum ada kontrak yang ditandatangani.

    “Kami belum ada keterikatan untuk membeli, dan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, proses masih berjalan. Walaupun kalau dilihat dari pemberitaan, itu sempat ada juga penandatangan MoU [nota kesepahaman],” ujarnya.

  • KSPN Catat 23.000 Pekerja di-PHK pada Januari-Maret 2025

    KSPN Catat 23.000 Pekerja di-PHK pada Januari-Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada sekitar 23.000-an pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-awal April 2025.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan, total korban PHK itu berasal dari sekitar 18 perusahaan dan sebagian besar pekerja yang di PHK merupakan anggota KSPN.

    “Data dari KSPN sampai awal April, data kami sekitar 23.000-an ya [yang ter-PHK] itu memang mayoritas anggota kami saja yang mengalami PHK dari sekitar 18 perusahaan,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Ristadi mengungkap, kasus PHK paling banyak terjadi di sektor padat karya, utamanya di wilayah Jawa Tengah.

    Dia memperkirakan, tren PHK masih akan terus terjadi kedepannya, bahkan berpeluang memakan lebih banyak korban.

    Menurutnya, kondisi ini kian diperparah seiring adanya efek domino dari kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Dia menjelaskan, Indonesia perlu mewaspadai ‘muntahan’ produk impor berharga murah.

    “Ini yang sebetulnya akan lebih membahayakan, mengancam eksistensi industri produsen dalam negeri kita,” ujarnya.

    Jika kondisi ini tidak dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, Ristadi menyebut bahwa pengusaha mau tidak mau melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan PHK atau bahkan menutup pabrik lantaran tidak mampu bersaing.

    Proyeksinya tren PHK-nya akan tetap berjalan dan ya mungkin bisa kita lihat nanti 3-4 bulan ke depan lah,” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 18.610 orang menjadi korban PHK pada periode Januari-Februari 2025.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai, ada banyak faktor yang memicu peningkatan kasus PHK di Tanah Air. Salah satunya, yakni kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. 

    “Penyebabnya macam-macam, sama kayak kemarin. Lebih kepada kondisi global,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Merujuk data Kemnaker, total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang. 

    Kemudian kasus PHK di Daerah Khusus Jakarta mencapai 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang. Jumlah pekerja yang kena PHK pada Februari 2025 meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

  • Terungkap Alasan RI Masih Buka Keran Impor di Tengah Wacana Swasembada Pangan

    Terungkap Alasan RI Masih Buka Keran Impor di Tengah Wacana Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ungkap alasan mengapa pemerintah masih membuka keran impor untuk sejumlah komoditas pangan di tengah wacana swasembada pangan.

    Pengamat Pertanian dari AEPI Khudori menyampaikan, kegiatan importasi untuk sejumlah komoditas pangan memang perlu dilakukan lantaran kurangnya produksi dalam negeri ataupun produk tersebut tidak dapat dihasilkan oleh Indonesia.

    “Misal jagung, yang diimpor itu jagung pangan bukan untuk pakan. Bawang putih ya produksi lokal hanya 4%-5%, mau enggak mau ya impor,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Untuk komoditas pangan lainnya, Khudori melihat adanya peluang untuk mencapai swasembada. Misalnya untuk daging dan kedelai, Khudori melihat adanya peluang untuk mencapai swasembada, meski diakuinya tidak mudah. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kebijakan yang konsisten dan komprehensif. 

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan untuk memenuhi stok cadangan pangan tahun ini. Komoditas itu mulai dari beras khusus, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi.

    Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Maret 2025, pemerintah berencana mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 416.220 ton hingga Desember 2025.

    Namun, impor beras pada 2025 hanya untuk kebutuhan beras industri dan beras khusus. Mengingat, Indonesia tahun ini telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras umum atau cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Tidak ada impor beras umum atau CBP 2025, impor beras 2025 hanya merupakan impor beras industri dan beras khusus,” demikian bunyi Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diterima Bisnis dari Bapanas, Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, pemerintah hingga akhir 2025, juga berencana untuk mendatangkan 859.933 ton jagung dari luar negeri, 2,05 juta ton kedelai, 495 ton bawang merah, dan 587.277 ton bawang putih. 

    Kemudian, 485.031 ton daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi sebanyak 190.000 ton tahun ini.  

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas yang disusun pun, kata dia, tentunya selalu mengusung semangat melindungi petani dan peternak Indonesia. 

    “Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir,” jelas Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

  • Prabowo dan Pimpinan DPR Bahas Infrastruktur, Permukiman hingga Truk ODOL 4 jam yang lalu

    Prabowo dan Pimpinan DPR Bahas Infrastruktur, Permukiman hingga Truk ODOL

    4 jam yang lalu

  • Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo 2 jam yang lalu

    Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo

    2 jam yang lalu

  • Telekomunikasi 6 jam yang lalu Pemerintah Batasi Registrasi SIM Card, Satu NIK hanya 9 Nomor

    Telekomunikasi

    6 jam yang lalu

    Pemerintah Batasi Registrasi SIM Card, Satu NIK hanya 9 Nomor

  • Waspada! PPATK Ramal Perputaran Duit Judol 2025 Tembus Rp1.200 Triliun

    Waspada! PPATK Ramal Perputaran Duit Judol 2025 Tembus Rp1.200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judi daring alias judi online pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun. 

    Lembaga intelijen keuangan itu mencatat perputaran uang transaksi judi online itu akan naik dari nilai transaksi pada 2024, yakni Rp981 triliun. 

    Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada acara Peringatan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025). Dia mengakui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan judi online. 

    Tantangan baru yang dihadapi Indonesia, terangnya, juga bukan hanya judi online. Dia pun menyinggung teknologi dan alat transaksi baru untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang mengikuti zaman, seperti menggunakan aset kripto hingga platform online lainnya. 

    “23 tahun merupakan waktu yang tidak singkat. Ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan bersama ke depannya untuk menerapkan Rezim APUPPT-PPSPM,” katanya dikutip melalui siaran pers, Kamis (17/4/2025). 

    Kendati judi online tengah menjadi sorotan, Ivan melaporkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi tindak pidana terbesar dalam praktik pencucian uang. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga berasal dari korupsi masih mendominasi berdasarkan hasil National Risk Assesment (NRA) yang dilakukan PPATK. 

    “Negara harus memberikan fokus utama dalam memberantas tindak pidana tersebut,” kata Ivan. 

    Adapun berdasarkan Laporan Tahunan PPATK 2024, transaksi yang diidentifikasi berkaitan dengan tindak pidana selama Januari-Desember 2024 mencapai Rp1.459 triliun. Transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar yakni Rp984 triliun. 

    Kemudian, transaksi terbesar diikuti oleh tindak pidana perpajakan Rp301 triliun, perjudian Rp68 triliun, lalu narkotika Rp9,75 triliun. 

    Untuk diketahui, peringatan 23 Tahun Gerakan APU PPT-PPSPM di kantor PPATK itu turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. 

  • RI dan Arab Saudi Sepakati Kerja Sama Eksplorasi Sumber Daya Mineral

    RI dan Arab Saudi Sepakati Kerja Sama Eksplorasi Sumber Daya Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat menjalin kerja sama strategis di bidang sumber daya mineral untuk melanjutkan kemitraan yang telah terjalin selama ini. 

    Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (17/4/2025).

    MSP yang ditandatangani mencakup ruang lingkup kerja eksplorasi dan pemanfaatan mineral, pengembangan industri, hingga penerapan teknologi modern dalam kegiatan pertambangan. 

    Adapun kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari komitmen kedua negara untuk mempererat sinergi di sektor energi dan sumber daya mineral. Sebelumnya, Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani MSP di bidang energi pada 16 November 2022 di Bali, yang mulai berlaku sejak 16 Juni 2023.

    Selain penandatanganan MSP, kedua menteri juga menggelar pertemuan bilateral guna membahas arah kolaborasi jangka panjang di sektor pertambangan. 

    Bahlil menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara dalam pengelolaan mineral, terlebih di tengah dinamika geopolitik global saat ini. 

    “Mineral menjadi salah satu kunci masa depan energi. Karena itu, kolaborasi semacam ini sangat krusial,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

    Dia juga mengungkapkan sejumlah komoditas utama yang menjadi prioritas kerja sama, termasuk nikel. Apalagi, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

    Selain nikel, komoditas yang menjadi prioritas kerja sama adalah bauksit, timah, tembaga, emas-perak, dan besi. Menurut Bahlil, kerja sama ini diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan nilai tambah dan hilirisasi mineral nasional.

    Pihak Arab Saudi menyambut peluang kolaborasi ini. Dengan melihat pengalaman panjang Indonesia dalam pengembangan sumber daya mineral, Saudi berharap kerja sama ini juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik di sektor pertambangan.

    Menteri Bandar menyebutkan tiga prioritas utama Saudi dalam kerja sama ini. Pertama, peningkatan impor produk pertambangan untuk mendukung perdagangan dua arah. 

    Kedua, memperkuat rantai pasok industri mineral. Ketiga, menjalin kemitraan dalam perdagangan dan investasi, termasuk potensi kolaborasi antar BUMN kedua negara.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya Forum Mineral Masa Depan (Future Minerals Forum) yang diselenggarakan rutin oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, forum ini menjadi wadah berkumpulnya pemangku kepentingan global dari sektor mineral untuk menggali peluang kerja sama strategis. 

    Di samping itu, kerja sama ini sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, yang menempatkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama diversifikasi ekonomi pasca-minyak.

    Melalui Visi 2030, Arab Saudi berkomitmen mengembangkan industri pertambangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global, dengan fokus pada pemanfaatan potensi mineral seperti emas, fosfat, bauksit, dan logam tanah jarang.

    Bandar berharap strategi ini dapat menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, serta membangun rantai nilai domestik yang kuat.

  • Produk Beredar yang Tak Sesuai Ketentuan Capai Rp15 Miliar, Paling Banyak Elektronik

    Produk Beredar yang Tak Sesuai Ketentuan Capai Rp15 Miliar, Paling Banyak Elektronik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat ekspose berbagai barang yang tidak sesuai ketentuan mencapai Rp15 miliar. Ekspose ini merupakan hasil pengawasan barang beredar di Indonesia selama kuartal I/2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam mengawasi barang-barang yang ada di pasar lokal. 

    “Ekspose hasil pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan, kualitas, kepatuhan produk yang beredar di masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak konsumen,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, Kemendag wajib memastikan barang dan jasa yang beredar di pasar dalam negeri tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tapi juga sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Adapun, produk-produk yang tidak sesuai ketentuan ini berasal dari 10 perusahaan importir dan lokal. Barang-barang hasil pengawasan barang periode Januari-Maret 2025 tidak sesuai dengan parameter pengawasan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. 

    Beberapa di antaranya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) No. 25/2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

    Selain itu, melanggar ketentuan yang tercantum dalam Permendag No. 69/2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No.8/2024, serta Permendag No. 21/2023 tentang Perubahan atas Permendag No.26/2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

    Budi menuturkan, dari temuan tersebut, ketentuan yang dilanggar diantaranya tidak dilengkapinya Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), label berbahasa Indonesia, manual dan kartu garansi (MKG), serta tidak dimilikinya Nomor Registrasi Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L).

    Setidaknya ada lima kategori produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kategori produk tersebut yaitu elektronik dengan jumlah 297.781 unit.

    Produk-produk elektronik ini meliputi rice cooker sebanyak 3.506 unit, produk audio video (speaker aktif dan televisi) 4.518 unit, kipas angin 60.366 unit, fitting lampu 210.040 unit, luminer 480 unit, ketel listrik 1.140 unit, air fryer 1.894 unit, kabel listrik 87 rol, baterai primer 15.250 unit, gerinda listrik 500 unit. 

    Kategori produk selanjutnya yaitu mainan anak 297.522 unit, alas kaki 1.277 unit, seprai 100 unit, dan pelek kendaraan bermotor 905 unit.

    Terhadap para pelanggar, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha, peringatan tertulis sampai pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, penghentian pelayanan jasa, serta larangan memperdagangkan, penarikan barang dari distribusi, dan pemusnahan barang.

    Untuk itu, Budi mengajak semua pihak untuk menciptakan pasar domestik yang bersih dan terpercaya.

    “Segala bentuk pelanggaran akan dilanjutkan ke ranah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

  • Kejagung Sebut Djuyamto Titipkan Rp704 Juta ke Satpam PN Jaksel

    Kejagung Sebut Djuyamto Titipkan Rp704 Juta ke Satpam PN Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan uang titipan tersangka sekaligus Hakim Djuyamto ke satpam PN Jakarta Selatan mencapai Rp704 juta.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan uang tersebut dibagi menjadi pecahan rupiah sebesar Rp48,7 juta dan SGD 39.000 atau setara Rp656 juta (kurs Rp16.825). 

    “Ada uang dalam bentuk rupiah Rp. 48.750.000.- dan asing 39.000 SGD, cincin bermata hijau,” ujar Harli kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

    Adapun, kata Harli, tas itu dititipkan kepada satpam PN Jaksel sebelum Djuyamto ditahan atau ditetapkan menjadi tersangka.

    Sementara, petugas keamanan PN Jaksel itu menyerahkan titipan Djuyamto ke penyidik pada Rabu (17/4/2025).

    “Baru kemarin siang diserahkan oleh satpam yg ditutupi 2 hp dan uang dolar Singapura,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Djuyamto merupakan salah satu hakim yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.