Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Menteri Ara Wanti-wanti Pengembang Tak Alih Fungsi Sawah Jadi Perumahan

    Menteri Ara Wanti-wanti Pengembang Tak Alih Fungsi Sawah Jadi Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

    Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang  jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

    “Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dia menyebut, masalah lahan memang menjadi tantangan utama dalam pembangunan 3 juta rumah. Sejalan dengan hal itu, Ara berkomitmen untuk merumuskan sejumlah solusi bersama stakeholder terkait mengenai hal tersebut.

    “Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif itulah sikap kami sebagai negara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat 5.600 hektare lahan sawah yang beralih fungsi selama periode 2021 hingga 15 Februari 2025. 

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan alih fungsi lahan sawah seluas 5.600 hektare itu terjadi lantaran tanah tersebut belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B).

    Namun demikian, pada saat yang sama Nusron menegaskan bahwa temuan alih fungsi lahan sawah itu menurun drastis seiring dengan adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diteken sejak 2021.

    “LSD ternyata efektif, dari tahun 2021 Sampai Februari tanggal 15 Tahun 2025 lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Selasa (18/3/2025). 

    Sementara bila dibandingkan dengan periode sebelum pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, tren alih fungsi lahan sawah per tahun dilaporkan mencapai 66.000 hektare.

  • Macet Horor di Tanjung Priok, Pengusaha Truk Minta Ganti Rugi

    Macet Horor di Tanjung Priok, Pengusaha Truk Minta Ganti Rugi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menderita kerugian dari kemacetan horor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman barang truk logistik.

    Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, pihaknya akan menuntut ganti rugi terhadap pengelola pelabuhan, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. 

    “Ya, kami mungkin akan menuntut ganti rugi ini. Terkait dengan nilai kerugiannya kami masih menghitung,” ujar Gemilang kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, ada dua hal yang menjadi penyebab utama kemacetan horor di Pelabuhan Tanjung Priok. Pertama, karena adanya pembatasan operasional truk selama 16 hari pada periode Lebaran 2025.

    Sebagai pengingat, para pengusaha truk dikenakan pembatasan angkutan barang Lebaran 2025 selama 16 hari mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025, baik di ruas jalan tol maupun non-tol.

    “Penyebab kedua, sekarang ini kan ada kebijakan Trump. Dalam waktu 90 hari ke depan, kan mereka menaikkan tarif. Jadi eksportir buru-buru mengejar itu, supaya bisa kirim ke sana tidak kena tarif AS,” katanya.

    Perlu diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda sementara selama 90 hari atas tarif resiprokal ke-56 negara, termasuk Indonesia. Kecuali, China yang justru mengalami peningkatan tarif secara signifikan hingga 125%. 

    “Jadi eksportir mengejar supaya bisa kirim ke sana tidak kena tarif. Sehingga pelabuhan tidak mampu menampung semua truk yang kami jalankan, jadinya menumpuk semua di pelabuhan,” pungkasnya.

    Pelindo Minta Maaf

    PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo angkat bicara soal kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga menyebabkan pengiriman barang truk logistik terhambat.

    Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Menurutnya, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4).

    Alhasil, Pelindo berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi peningkatan volume logistik.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Dia mengatakan, kemacetan panjang terjadi pada hari ini akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    Salah satu titik kemacetan yaitu pada Terminal NPCT 1 dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery peti kemas.

    Data menunjukan peningkatan hampir 100% jumlah truk yang masuk kedalam terminal, secara rata–rata jumlah yang masuk kurang dari 2.500 truk namun hari ini mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1. Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala.

  • Kelakar Hasto Usai Sidang di PN Tipikor : Maaf Baru Belajar jadi Terdakwa

    Kelakar Hasto Usai Sidang di PN Tipikor : Maaf Baru Belajar jadi Terdakwa

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berkelakar soal dirinya masih belajar menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Hasto memang kerap diingatkan oleh hakim ketika diberikan kesempatan bicara setelah pemeriksaan saksi.

    Misalnya, saat sesi Hasto diberikan kesempatan untuk menyanggah keterangan dari saksi yang dihadirkan, yakni Wahyu Setiawan dan Arief Budiman. Namun, Hasto juga menyampaikan tanggapannya pada sesi tersebut.

    “Jadi ini pertama, masih belajar sebagai terdakwa hahaha,” ujar Hasto usai menjalani sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dia menambahkan bahwa persidangan dalam agenda perdana pemeriksaan saksi itu berjalan dengan baik. Sebab, seluruh pihak baik itu jaksa, penasihat hukum hingga saksi diberikan untuk menyampaikan keterangannya.

    “Jadi, mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dri jpu maupun PJ dan juga saya, selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi, yakni eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Hanya saja, jaksa menyebut bahwa hanya dua saksi yang terkonfirmasi hadir. Pasalnya, saksi Agustiani Tio ini tidak mengkonfirmasi kehadirannya.

    “Sedianya tiga orang saksi yang akan kami hadirkan, namun sampai dengan saat ini, yang sudah terkonfirmasi hadir itu dua orang. Yang satu belum konfirmasi kehadiran,” tutur jaksa.

  • Microsoft Resmi Berinvestasi Rp27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia

    Microsoft Resmi Berinvestasi Rp27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft resmi membenamkan investasi senilai Rp27 triliun untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. 

    Investasi ini bakal difokuskan pada penguatan infrastruktur cloud dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), serta menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan digital di kawasan Asia Tenggara.

    “Transformasi digital adalah arahan langsung Presiden, dan kami mendukungnya dengan kebijakan yang membuat Indonesia lebih kompetitif,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam keteranganya, Kamis (17/4/2025).

    Meutya juga menekankan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat tentang AI, tidak hanya dari sisi popularitas, tetapi juga dari sisi manfaat konkret.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan menambahkan bahwa kesiapan regulasi menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekosistem digital nasional. 

    “Kami membangun sistem pengelolaan data yang kuat melalui Government Cloud, yang meski tidak sepenuhnya dimiliki pemerintah, dikembangkan dalam kerangka kategorisasi dan tata kelola data nasional,” jelasnya.

    Sementara itu, President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menyampaikan bahwa investasi ini merupakan bagian dari komitmen Microsoft yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

    Investasi ini akan digunakan untuk peluncuran cloud region Indonesia. Infrastruktur ini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga akan mendukung perusahaan global yang beroperasi di Indonesia.

    “Peluncuran cloud region akan menjadi bagian dari AI Tour, acara global Microsoft, yang akan digelar di Jakarta pada 27 Mei. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kesiapan Indonesia menjadi pemain besar dalam ekosistem AI global,” ujar Dharma.

    Sebelumnya, CEO Microsoft Satya Nadella berjanji akan membawa infrastruktur AI terbaru ke Indonesia dengan menggelontorkan US$1,7 miliar atau Rp27,65 triliun (kurs Rp16.267).

    “Kami mengumumkan bahwa pusat data kami akan segera hadir di Indonesia. Itu sangat menggembirakan. Bahkan, hal yang benar-benar membuat saya bersemangat untuk diumumkan hari ini adalah perluasan investasi pusat data. Jadi US$1,7 miliar untuk membawa infrastruktur AI terbaru dan terhebat ke Indonesia,” ungkap Nadella dalam acara Microsoft Build: AI Day di Jakarta Convention Center, Selasa (30/4/2024).

    Nadella menjelaskan bahwa pihaknya akan memiliki infrastruktur pelatihan inferensi kelas dunia, baik itu Nvidia, AMD, atau chip Maya milik Microsoft sendiri akan menjadi bagian dari infrastruktur pusat data.

    “Memungkinkan setiap pengembang dapat melatih model mereka, melakukan inferensi terbaik dari model mereka melalui seluruh infrastruktur,” ujarnya. 

  • Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing berusaha merayu Indonesia agar membeli pesawat tempur F-15EX. Salah satunya dengan menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%.

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. Hal ini khususnya pasca pandemi Covid yang menunjukkan lemahnya ketergantungan pada rantai pasok global.

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia. Boeing juga melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. Sektor ini dapat mendorong transfer keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung ekosistem kedirgantaraan lokal yang kompetitif.

    Adapun pada Agustus 2023 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Boeing terkait pembelian pesawat tempur tersebut.

    Keputusan ini menjadi pusat pembicaraan dunia karena RI menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang dapat memiliki pesawat itu. Penandatangan pembelian pesawat tempur ini dilakukan di The Boeing Company, St Louis, Missouri-AS.

    Executive Director, F-15 Business Development, Boeing Defense, Space & Security, Robert Novotny, mengatakan MoU tersebut menjadi bukti komitmen kerja sama kedua belah pihak. Proses pun akan dilanjutkan dengan kontrak pembelian. 

    “Kami menandatangani nota kesepahaman bahwa kami akan bekerja sama dan menuju ke pembentukan kontrak pembelian dan saya pikir kami semakin dekat, yang mana ini merupakan hal yang menggembirakan,” katanya.

    Dia menjelaskan pesawat ini tidak memerlukan pengembangan tambaan untuk siap digunakan. Begitu mendarat di Jakarta, F-15EX siap beroperasi. Ini adalah aset jangka panjang yang bisa digunakan hingga 20.000 jam terbang atau sekitar 30 tahun.

    Proses Pembelian Masih Berjalan

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan proses pembelian 24 pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat masih berjalan.

    “Kementerian Pertahanan sudah melakukan pengkajian dan juga sudah merekomendasikan, namun kembali lagi nanti keputusan itu ada di pemerintah pusat dan juga Kementerian Keuangan,” ujar Frega dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Kamis (17/4/2025) dilansir dari Antara.

    Frega menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan peserta webinar mengenai progres pembelian 24 pesawat tempur F-15EX asal AS, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian pesawat tempur F-15EX tersebut membutuhkan waktu selama 6-7 tahun.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian berlangsung lama karena belum ada kontrak yang ditandatangani.

    “Kami belum ada keterikatan untuk membeli, dan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, proses masih berjalan. Walaupun kalau dilihat dari pemberitaan, itu sempat ada juga penandatangan MoU [nota kesepahaman],” ujarnya.

  • KSPN Catat 23.000 Pekerja di-PHK pada Januari-Maret 2025

    KSPN Catat 23.000 Pekerja di-PHK pada Januari-Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada sekitar 23.000-an pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-awal April 2025.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan, total korban PHK itu berasal dari sekitar 18 perusahaan dan sebagian besar pekerja yang di PHK merupakan anggota KSPN.

    “Data dari KSPN sampai awal April, data kami sekitar 23.000-an ya [yang ter-PHK] itu memang mayoritas anggota kami saja yang mengalami PHK dari sekitar 18 perusahaan,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Ristadi mengungkap, kasus PHK paling banyak terjadi di sektor padat karya, utamanya di wilayah Jawa Tengah.

    Dia memperkirakan, tren PHK masih akan terus terjadi kedepannya, bahkan berpeluang memakan lebih banyak korban.

    Menurutnya, kondisi ini kian diperparah seiring adanya efek domino dari kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Dia menjelaskan, Indonesia perlu mewaspadai ‘muntahan’ produk impor berharga murah.

    “Ini yang sebetulnya akan lebih membahayakan, mengancam eksistensi industri produsen dalam negeri kita,” ujarnya.

    Jika kondisi ini tidak dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, Ristadi menyebut bahwa pengusaha mau tidak mau melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan PHK atau bahkan menutup pabrik lantaran tidak mampu bersaing.

    Proyeksinya tren PHK-nya akan tetap berjalan dan ya mungkin bisa kita lihat nanti 3-4 bulan ke depan lah,” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 18.610 orang menjadi korban PHK pada periode Januari-Februari 2025.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai, ada banyak faktor yang memicu peningkatan kasus PHK di Tanah Air. Salah satunya, yakni kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. 

    “Penyebabnya macam-macam, sama kayak kemarin. Lebih kepada kondisi global,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Merujuk data Kemnaker, total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang. 

    Kemudian kasus PHK di Daerah Khusus Jakarta mencapai 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang. Jumlah pekerja yang kena PHK pada Februari 2025 meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

  • Terungkap Alasan RI Masih Buka Keran Impor di Tengah Wacana Swasembada Pangan

    Terungkap Alasan RI Masih Buka Keran Impor di Tengah Wacana Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ungkap alasan mengapa pemerintah masih membuka keran impor untuk sejumlah komoditas pangan di tengah wacana swasembada pangan.

    Pengamat Pertanian dari AEPI Khudori menyampaikan, kegiatan importasi untuk sejumlah komoditas pangan memang perlu dilakukan lantaran kurangnya produksi dalam negeri ataupun produk tersebut tidak dapat dihasilkan oleh Indonesia.

    “Misal jagung, yang diimpor itu jagung pangan bukan untuk pakan. Bawang putih ya produksi lokal hanya 4%-5%, mau enggak mau ya impor,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Untuk komoditas pangan lainnya, Khudori melihat adanya peluang untuk mencapai swasembada. Misalnya untuk daging dan kedelai, Khudori melihat adanya peluang untuk mencapai swasembada, meski diakuinya tidak mudah. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kebijakan yang konsisten dan komprehensif. 

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan untuk memenuhi stok cadangan pangan tahun ini. Komoditas itu mulai dari beras khusus, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi.

    Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Maret 2025, pemerintah berencana mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 416.220 ton hingga Desember 2025.

    Namun, impor beras pada 2025 hanya untuk kebutuhan beras industri dan beras khusus. Mengingat, Indonesia tahun ini telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras umum atau cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Tidak ada impor beras umum atau CBP 2025, impor beras 2025 hanya merupakan impor beras industri dan beras khusus,” demikian bunyi Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diterima Bisnis dari Bapanas, Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, pemerintah hingga akhir 2025, juga berencana untuk mendatangkan 859.933 ton jagung dari luar negeri, 2,05 juta ton kedelai, 495 ton bawang merah, dan 587.277 ton bawang putih. 

    Kemudian, 485.031 ton daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi sebanyak 190.000 ton tahun ini.  

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas yang disusun pun, kata dia, tentunya selalu mengusung semangat melindungi petani dan peternak Indonesia. 

    “Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir,” jelas Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

  • Prabowo dan Pimpinan DPR Bahas Infrastruktur, Permukiman hingga Truk ODOL 4 jam yang lalu

    Prabowo dan Pimpinan DPR Bahas Infrastruktur, Permukiman hingga Truk ODOL

    4 jam yang lalu

  • Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo 2 jam yang lalu

    Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo

    2 jam yang lalu

  • Telekomunikasi 6 jam yang lalu Pemerintah Batasi Registrasi SIM Card, Satu NIK hanya 9 Nomor

    Telekomunikasi

    6 jam yang lalu

    Pemerintah Batasi Registrasi SIM Card, Satu NIK hanya 9 Nomor