Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pelindo Beri Kompensasi Imbas Kemacetan Tanjung Priok ke Pengemudi & Pemilik Kargo

    Pelindo Beri Kompensasi Imbas Kemacetan Tanjung Priok ke Pengemudi & Pemilik Kargo

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo memberikan kompensasi untuk pengendara dan pemilik kargo imbas kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu (16/4/2025) malam.

    Executive Director Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan tambahan biaya untuk penambahan waktu Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) atau yang bisa disebut tila. 

    Tila adalah surat yang dikeluarkan oleh operator pelabuhan untuk mengizinkan penyerahan peti kemas kepada pelanggan

    “Kita perpanjang waktu pembatasan dan tidak menarik cost seehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” katanya saat konferensi pers di Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).

    Selain itu, Pelindo juga tidak menarik biaya untuk bagi pengendara yang masuk pada tapping gate terminal bongkar muat.

    Lebih lanjut, tindakan cepat juga dilakukan terhadap kendaraan yang sempat terjebak di jalan arteri untuk masuk ke dalam tol. Hal ini dilakukan atas kerja sama dengan Kepolisian melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).

    “Sedari pagi, teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami bantu alihkan masuk ke tol. Biaya tolnya kami bantu bersama-sama dengan pihak Ditlantas dan Polres,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Drajat menyebut pihaknya juga menyediakan konsumsi bagi para sopir yang harus menunggu terurainya lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan,” ujar Drajat.

    Diberitakan sebelumnya, Polisi menjelaskan penyebab kemacetan parah di ruas Tol Wiyoto Wiyono disebabkan oleh aktivitas bongkar muat kontainer serentak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut sudah terjadi sejak Rabu (16/4/2025) malam.

    “Iya jadi itu sudah dari semalam ya, Nah, penyebabnya [macet parah] itu terjadi aktivitas bongkaran secara serentak di pelabuhan,” ujar Argo saat dihubungi, Kamis (17/4/2025).

    Dia menambahkan saat truk kontainer itu masuk secara bersamaan ke pelabuhan, wilayah penyangga di lokasi tidak dapat menampung seluruh kontener.

    “Nah, karena serentak, truk itu masuk bersamaan. Jadi tidak muat buffer zone-nya,” imbuhnya.

  • Indonesia Pertimbangkan Beli Alutsista AS untuk Redam Ancaman Tarif Trump

    Indonesia Pertimbangkan Beli Alutsista AS untuk Redam Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut sedang mempertimbangkan untuk membeli alat utama sistem persenjataan alias alutsista buatan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan dagang dari pengenaan tarif Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Pertahanan untuk mengidentifikasi jenis senjata yang bisa segera dibeli atau dipercepat pengadaannya. Arahan ini disampaikan dalam rapat tertutup yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 8 April lalu.

    Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menghidupkan kembali rencana pengadaan jet tempur F-15EX produksi Boeing. Prabowo sebelumnya telah menandatangani kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, kendati belum terealisasi.

    Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies mengatakan bahwa keberadaan alutsista itu diperlukan, tetapi menggarisbawahi kompleksitas pengadaannya 

    “Secara politik, kita membutuhkannya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan kita, terutama sekarang saat kita menghadapi ancaman tarif,” katanya, Jumat (18/4/2025).

    Namun demikian, dia menilai kendala utama dalam rencana ini adalah keterbatasan anggaran dan fokus pemerintah terhadap efisiensi belanja negara. Biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$8 miliar, hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia pada 2024.

    Sementara itu, Indonesia juga masih berkomitmen pada kontrak pembelian 42 jet Rafale buatan Dassault Aviation SA, yang ditandatangani pada 2022 dengan nilai US$8,1 miliar. Pembelian baru dari AS dinilai dapa mempengaruhi prioritas pengadaan yang telah ada.

    Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meredam dampak dari rencana pengenaan tarif sebesar 32% atas produk ekspor Indonesia ke AS yang diumumkan Presiden AS Donald Trump awal bulan ini. Meski penerapannya ditunda hingga Juli, tekanan terhadap neraca perdagangan tetap tinggi.

    Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kini berada di Washington untuk menegosiasikan pengurangan tarif terhadap 20 komoditas utama ekspor RI. Pemerintah juga menawarkan kerja sama di bidang mineral dan penyederhanaan impor hortikultura dari AS.

    Di sisi lain, Boeing menyatakan bahwa mereka kian dekat untuk mengamankan komitmen dari Indonesia terkait pembelian F-15EX. Raksasa aviasi AS ini menilai hal itu dapat menjadi bagian dari paket diplomasi ekonomi dan pertahanan yang lebih luas antara kedua negara.

    Langkah ini juga dinilai mencerminkan upaya Prabowo dalam menjaga posisi non-blok Indonesia, sekaligus memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk minatbya untuk ikut serta dalam proyek jet tempur dan kapal selam bersama Turki.

  • Bahlil Sebut Impor dari AS Tak Ganggu Kuota Energi Nasional: Hanya Ganti Sumber

    Bahlil Sebut Impor dari AS Tak Ganggu Kuota Energi Nasional: Hanya Ganti Sumber

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana peningkatan impor energi dari Amerika Serikat tidak akan membebani kuota impor nasional maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurutnya, langkah tersebut hanyalah pengalihan atau switch dari sumber negara lain ke Negara Paman Sam tersebut.

    “Sebenarnya ini kan kita sudah beli dari negara-negara di Middle East, di Afrika kemudian di negara di Asia Tenggara. Ini kita pindah, switch aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN adan dan juga tidak menambah ke kuota impor kita. enggak ada sebenarnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip pada Jumat (18/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kebijakan impor energi itu murni bagian dari strategi perdagangan dan tidak terikat dengan kewajiban mempertahankan porsi impor dari negara-negara mitra sebelumnya.

    “Ini kan persoalan dagang saja. Kita juga enggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa saja dagang,” katanya.

    Bahlil menjelaskan, saat ini sekitar 54% kebutuhan impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia dipenuhi dari Amerika Serikat. Ke depan, pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi sekitar 80%—85%.

    Sementara itu, untuk impor minyak mentah (crude oil), kontribusi dari Amerika masih berada di bawah 4%.

    “Ini kita naikkan menjadi 40% lebih,” kata Bahlil.

    Hal serupa juga akan diterapkan untuk impor bahan bakar minyak (BBM), meskipun saat ini volumenya dari Amerika masih sangat kecil.

    Mengenai tarif ekspor Amerika Serikat yang berpotensi naik di bawah pemerintahan Donald Trump, Bahlil mengatakan pemerintah Indonesia akan membuka ruang negosiasi untuk menjaga keseimbangan perdagangan.

    “Oh iya dong, ini kan bagian daripada bagaimana membangun keseimbangan kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang  bahkan mungkin bisa mereka surplus katakanlah kalau itu terjadi harapannya tarifnya diturunkan dong kalau enggak diturunkan untuk apa?” ujarnya.

    Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, Bahlil menegaskan Indonesia masih memiliki opsi untuk mencari sumber impor dari negara lain.

    “Kita pasti punya opsi lain dan nanti kita akan bicarakan dengan Bapak Presiden,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut, rincian teknis lebih lanjut mengenai volume dan strategi impor akan dibahas bersama tim teknis Kementerian ESDM dan Pertamina dalam waktu dekat.

    “Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis saya dan Pertamina,” pungkas Bahlil.

  • Australia Kecualikan YouTube dari Aturan Batas Usia Media Sosial, Pesaing Protes Keras

    Australia Kecualikan YouTube dari Aturan Batas Usia Media Sosial, Pesaing Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia memberikan jaminan kepada YouTube bahwa akan dikecualikan dari undang-undang baru yang melarang akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.

    Melansir Bloomberg, Jumat (18/4/2025), jaminan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Komunikasi Australia Michelle Rowland kepada CEO YouTube Neal Mohan.

    Bahkan, pengecualian ini dibahas sebelum proses konsultasi publik resmi dimulai. Informasi ini terungkap dari dokumen internal yang diperoleh melalui undang-undang kebebasan informasi.

    Surat bertanggal 9 Desember dari Rowland kepada Mohan menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mengecualikan YouTube dari regulasi ketat yang akan mulai berlaku akhir tahun ini, dengan syarat partai yang berkuasa kembali terpilih dalam pemilu Australia pada 3 Mei mendatang.

    Langkah ini memicu reaksi keras dari para pesaing, termasuk Meta Platforms Inc., Snap Inc., dan ByteDance Ltd., pemilik TikTok. TikTok bahkan menyebut pengecualian YouTube sebagai kesepakatan tidak logis, anti-persaingan, dan picik.

    Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Rowland menyatakan bahwa pengecualian terhadap YouTube—platform video milik Alphabet Inc.—dan sejumlah platform lainnya telah diumumkan sejak November 2024, dengan alasan manfaat kesehatan dan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak.

    “Keputusan ini mencerminkan harapan umum masyarakat Australia. Jika sentimen masyarakat berubah seiring waktu, undang-undang kita harus diperbarui untuk mencerminkan hal ini,” kata juru bicara tersebut. 

    Diketahui, Australia menyetujui larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Peraturan ini menargetkan perusahaan media sosial besar seperti TikTok, Facebook dan Instagram. 

    Undang-undang tersebut memaksa raksasa teknologi Meta, pemilik Instagram dan Facebook, serta TikTok untuk menghentikan anak di bawah umur masuk atau menghadapi denda hingga U$32 juta.

    Namun, hampir semua perusahaan media sosial terbesar termasuk TikTok, X, dan Meta menyatakan kekhawatiran tentang undang-undang yang baru disahkan bulan November lalu.

    TikTok milik ByteDance Ltd. berpendapat bahwa video berdurasi pendek YouTube hampir tidak bisa dibedakan dari videonya sendiri. 

    Mengecualikan YouTube dari aturan batas usia Australia, menurut TikTok, sama saja dengan melarang penjualan minuman ringan kepada anak di bawah umur tetapi mengecualikan Coca-Cola.

  • DPR Tunda Pembahasan RKUHAP, Janji Ada Transparansi dan Partisipasi Publik

    DPR Tunda Pembahasan RKUHAP, Janji Ada Transparansi dan Partisipasi Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias RKUHAP. Legislatif berjanji ada transparansi dan partisipasi publik.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa itu itu sekaligus membantah tudingan proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara tertutup.

    Dia mengaku dan berjanji bahwa pembahasan revisi itu selalu dilakukan secara transparan dengan menerima masukan-masukan publik.

    “Justru ini undang-undang yang paling partisipatif dan transparan. Kita lakukan rapat-rapat terbuka, bahkan live streaming,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/4/2025).

    Sebab itu, lanjutnya, Komisi III DPR telah menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi dan diskusi publik guna menjaring aspirasi publik terhadap RKUHAP.

    “Kami adakan webinar dengan 7.300 peserta, 8 kali penyerapan aspirasi, termasuk dengan MA, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan advokat,” jelasnya. 

    Lebih jauh, legislator Gerindra ini membeberkan sejumlah isu krusial yang jadi perhatian dalam RKUHAP. Misalnya penguatan hak tersangka, advokat, hingga kejelasan parameter penahanan.

    Menurutnya, saat ini hukum acara sangat rentan dijadikan alat kriminalisasi. Maka demikian, pihaknya ingin untuk ke depannya bagi siapapun yang menjalani proses hukum tetap bisa mendapat perlindungan hak dasar.

    “Contoh dalam draf terbaru, tersangka akan diberi hak untuk lebih cepat didampingi penasihat hukum, serta diberi akses menyampaikan keberatan jika mengalami intimidasi selama proses hukum berlangsung,” beber dia.

    DPR Tunda Pembahasan RKUHAP di Masa Sidang Saat Ini

    Di lain sisi, Komisi III DPR memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. 

    Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil lantaran masa sidang yang sedang berlangsung dinilai singkat, yakni hanya 1 bulan atau sekitar 25 hari kerja. 

    DPR bersepakat bahwa rancangan RUU KUHAP untuk sementara akan ditahan terlebih dahulu dan akan dibahas di sidang di masa yang akan datang.  

    “Kenapa? Idealnya pembahasan undang-undang itu kan paling lama paling lama diatur di tata tertib dua kali masa sidang. Masa sidang normal itu rata-rata hampir dua bulan setengah. Nah, ini masa sidang kali ini agak unik, cuma satu bulan,” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). 

  • RI-AS Negosiasi Tarif Trump, Apindo Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah

    RI-AS Negosiasi Tarif Trump, Apindo Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Hariyadi Sukamdani meyakini upaya negosiasi tarif resiprokal yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat meraih hasil positif.

    Terlebih, Hariyadi melihat hubungan bilateral dan perdagangan Indonesia dan AS selama ini berjalan baik tanpa banyak polemik. Pengusaha juga telah berkontribusi memberi masukkan dan pertimbangan penawaran untuk AS. 

    “Poinnya itu mereka mau balance [neraca perdagangan] ya kan, dia [AS] mau terima ekspor dari kita tapi mereka juga minta kita terima import dari mereka. Sekarang balance-nya tuh bagaimana? Ini yang perlu dilihat lagi,” kata Hariyadi saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/4/2025). 

    Sosok yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) itu juga menyoroti pentingnya pemilihan komoditas atau barang yang mutual saling menguntungkan perdagangan Indonesia dan AS. 

    Misalnya, Indonesia menawarkan untuk meningkatkan importasi produk agrikultur maupun pertanian yang selama ini menjadi komoditas unggulan dari AS. Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk mengimpor minyak dan LPG tambahan dari Negri Paman Sam itu. 

    “Hanya memang, ya yang challenge tuh, kalau misalnya mereka memaksakan gitu ya, [meminta] Indonesia mesti beli Boeing misalnya gitu kan. Nah, itu nanti nggak tau tuh nanti gimana, secara Boeing ini kan lagi jadi sorotan ya karena banyak masalah sebelumnya,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, dia pun mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam bernegosiasi terkait pertukaran perdagangan. Di sisi lain, dia melihat jika ekspor AS ditingkatkan ke Indonesia, hal tersebut tidak akan mengganggu industri. 

    “Sebetulnya, dengan Amerika kita nggak perlu terlalu khawatir karena harganya dia kan juga belum tentu kompetitif. Harganya kan relatif, belum tentu kompetitif kan, yang paling kompetitif kan barang dari China ya,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam lawatannya ke Amerika Serikat menyampaikan bahwa perundingan terkait negosiasi tarif Trump akan diselesaikan dalam 60 hari. 

    Airlangga menjelaskan bahwa dari penawaran konsensi yang telah disampaikan, Indonesia diterima dengan baik dan akan diberikan langkah lanjutan dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Comerce. 

    Adapun, Airlangga yang didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan konsesi kepada AS.

  • Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Bagaimana Penanganannya?

    Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Bagaimana Penanganannya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga instansi utama yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional Pelabuhan Tanjung Priok yakni KSOP Utama Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelindo Regional 2, memberikan penjelasan terkait kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam (16/4/2025). 

    Lonjakan volume aktivitas menjelang libur panjang 18–20 April 2025 disebut sebagai pemicu utama kemacetan di area pelabuhan terbesar di Indonesia.

    Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku menyampaikan bahwa kemacetan disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat yang mencapai lebih dari 4.000 TEUs dari tiga kapal besar yang bersandar di NPCT1. Angka ini jauh di atas rata-rata harian normal yang berkisar 2.000–2.500 TEUs.

    “Lonjakan signifikan ini membuat arus kendaraan logistik meningkat drastis, meskipun sistem di area common gate dan NPCT1 berjalan normal. Kami langsung mengambil langkah-langkah pengalihan arus kendaraan untuk mengurai kepadatan,” kata Takwim melalui rilisnya, Jumat (18/4/2025).

    Takwim menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi kepadatan adalah dengan mengalihkan kendaraan yang menuju NPCT1 ke dalam area pelabuhan. Selain itu, dilakukan pengalihan kendaraan dari arah Ancol ke buffer area di Inggom untuk menunggu kondisi lalu lintas membaik.

    Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, turut menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas disebabkan oleh banyaknya pengguna jasa yang berupaya mengambil barang lebih awal sebelum libur panjang. 

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran layanan dan memastikan seluruh aktivitas operasional tetap berjalan optimal,” tegas Adi.

    Dari sisi pengamanan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, AKBP Donni Bagus Wibisono, mengonfirmasi bahwa kepadatan terjadi di beberapa titik kritis seperti Pos 9 dan akses masuk ke NPCT1. 

    Dia mengimbau pengendara non-logistik untuk menggunakan jalur alternatif dan tetap berhati-hati. Seluruh pihak terus melakukan koordinasi intensif untuk mempercepat penguraian kemacetan dan memulihkan kelancaran lalu lintas di sekitar pelabuhan.

    “Langkah penanganan terus kami lakukan bersama KSOP dan Pelindo agar kemacetan segera terurai dan aktivitas bongkar muat dapat kembali lancar,” pungkas AKBP Donni.

    Nilai Kerugian

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengungkap estimasi kerugian yang ditanggung pengusaha truk akibat kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mencapai Rp120 miliar.

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan estimasi kerugian tersebut terhitung selama dua hari atau sejak 16 April sampai dengan 17 April 2025. “Rp120 miliar [estimasi kerugian] dari tanggal 16 sampai 17 [April],” kata Gemilang kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

    Dengan adanya estimasi angka kerugian ini, Gemilang menyebut pihaknya meminta adanya uang ganti rugi dari pihak operator yakni PT New Priok Container Terminal One (NPCT1).

    “Kita tuntut ganti rugi pelabuhan, ke NPCT1,” ucapnya.

    Gemilang mengatakan ada dua hal yang menjadi penyebab utama kemacetan horor di Pelabuhan Tanjung Priok. Pertama, karena adanya pembatasan operasional truk selama 16 hari pada periode Lebaran 2025.

    Untuk diketahui, para pengusaha truk dikenakan pembatasan angkutan barang Lebaran 2025 selama 16 hari mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025, baik di ruas jalan tol maupun non-tol.

    “Penyebab kedua, sekarang ini kan ada kebijakan Trump. Dalam waktu 90 hari ke depan, kan mereka menaikkan tarif. Jadi eksportir buru-buru mengejar itu, supaya bisa kirim ke sana tidak kena tarif AS,” katanya.

  • Pelindo Batasi Jumlah Kontainer Buntut Macet Parah Tanjung Priok

    Pelindo Batasi Jumlah Kontainer Buntut Macet Parah Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo menargetkan aktifitas di New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Pelabuhan Tanjung Priok akan kembali normal pada, Minggu (20/4/2025).

    Executive Director Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo mengatakan, pihaknya melakukan pembatasan beberapa trafik bongkar muat kontainer pada hari ini sampai dengan besok.

    Hal ini dikakukan sebagai upaya pengendalian arus lalu lintas barang guna mengurai kepadatan yang terjadi, dengan harapan proses normalisasi dapat selesai sepenuhnya pada akhir pekan ini.

    “Mudah-mudahan Minggu nanti ini sudah benar-benar clear semua, tidak ada sisa lagi. Senin kita mulai aktivitas untuk minggu selanjutnya,” kata Drajat saat konferensi pers di Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).

    Drajat menyampaikan hari ini fokus diarahkan pada penyelesaian sisa trafik bongkar muat dari malam sebelumnya. Sementara untuk trafik bongkar muat baru, pihak manajemen telah mulai melakukan pembukaan secara selektif.

    “Karena hari ini kita habiskan sisa yang semalam, dan kita mulai buka untuk yang baru,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Drajat menyebut kepadatan di terminal NPCT 1 dipicu oleh keterlambatan kedatangan sejumlah kapal yang seharusnya tiba lebih awal sesuai jadwal.

    Tercatat tiga kapal yang sandar secara bersamaan di NPCT-1. Dua di antaranya seharusnya telah tiba pada minggu lalu, sementara satu kapal lainnya dijadwalkan datang 24 jam sebelum waktu kedatangan aktual.

    “Karena ada delay, volume menumpuk di waktu yang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact dari keterlambatan kapal,” ujar Drajat.

    Pelindo Minta Maaf

    PT Pelindo angkat bicara soal kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga menyebabkan pengiriman barang truk logistik terhambat.

    Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Menurutnya, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4).

    Alhasil, Pelindo berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi peningkatan volume logistik.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

  • Pemerintah Perlu Kasih Paham Amerika soal Manfaat QRIS dan GPN saat Nego Tarif Trump

    Pemerintah Perlu Kasih Paham Amerika soal Manfaat QRIS dan GPN saat Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong pemerintah agar menjelaskan manfaat Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS maupun sistem Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN kepada Amerika Serikat, sebagai upaya negosiasi soal tarif Trump. 

    Pasalnya, dua hal tersebut ternyata menjadi sorotan US Trade Representative (USTR) dalam penetapan tarif resiprokalnya kepada Indonesia. 

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang percaya, apabila pemerintah melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, Indonesia dapat menjelaskan manfaat dan tujuan dari implementasi QRIS dan GPN kepada mitra internasional.

    “Hal ini dapat membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan sistem pembayaran yang inklusif dan efisien, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

    Dengan demikian, perhatian dari Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pembayaran digitalnya, meningkatkan transparansi, dan mendorong inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. 

    Bank Indonesia pun saat ini tengah memperluas akseptasi QRIS di sejumlah negara, termasuk ke China, Jepang, dan Arab Saudi. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan yang dikeluhkan AS tersebut. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025). 

    Meskipun demikian, dirinya belum menjelaskan secara perinci hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump. 

    Dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025—yang terbit pada akhir Maret 2025, hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal—tercantum deretan aturan Bank Indonesia yang AS sebut sebagai “trade barriers”. 

    Salah satunya, AS menyoroti Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

    Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

    Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit bank milik pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. 

    “Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE. 

  • Pelabuhan Tanjung Priok Macet, INSA Buka Suara

    Pelabuhan Tanjung Priok Macet, INSA Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyebut kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan sinyal positif dari kegiatan ekspor Tanah Air.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan peningkatan kegiatan ekspor di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika menjadi berkah tersendiri.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan ke depan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” kata Carmelita dalam keterangannya, Jumat (18/04/2025).

    INSA, lanjutnya, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Dia menuturkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurutnya, para pelaku usaha juga memahami, bahwa Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan terulang kembali. Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Namun, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik ke depan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Sebelumnya, Pelindo menargetkan aktivitas di New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Pelabuhan Tanjung Priok akan kembali normal pada, Minggu (20/4/2025).

    Executive Director Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo telah melakukan pembatasan beberapa trafik bongkar muat kontainer pada hari ini sampai dengan besok.

    Hal ini dikakukan sebagai upaya pengendalian arus lalu lintas barang guna mengurai kepadatan yang terjadi, dengan harapan proses normalisasi dapat selesai sepenuhnya pada akhir pekan ini.

    “Mudah-mudahan Minggu nanti ini sudah benar-benar clear semua, tidak ada sisa lagi. Senin kita mulai aktivitas untuk minggu selanjutnya,” kata Drajat saat konferensi pers di Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).

    Drajat menyampaikan hari ini fokus diarahkan pada penyelesaian sisa trafik bongkar muat dari malam sebelumnya. Sementara untuk trafik bongkar muat baru, pihak manajemen telah mulai melakukan pembukaan secara selektif.

    Lebih lanjut, Drajat menyebut kepadatan di terminal NPCT 1 dipicu oleh keterlambatan kedatangan sejumlah kapal yang seharusnya tiba lebih awal sesuai jadwal.