Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kadin Sebut Jakarta Masih Jadi Magnet Urbanisasi

    Kadin Sebut Jakarta Masih Jadi Magnet Urbanisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan arus urbanisasi masyarakat ke Jakarta masih akan tinggi untuk mencari peluang kerja di berbagai sektor 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri di Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan masih banyak warga dari berbagai daerah kembali ke ibu kota untuk mencari peluang kerja, baik di sektor rumah tangga maupun industri. 

    Menurutnya kawasan seperti Bekasi, Karawang, hingga Tangerang masih menjadi kantong industri aktif yang terus menyerap tenaga kerja.

    Namun sejumlah tantangan juga hadir. Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta yang relatif tinggi membuat industri padat karya mulai bergeser ke wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Sumatra, di mana biaya operasional jauh lebih rendah. 

    “Kalau untuk pabrik padat karya seperti garmen, lebih cocok ke daerah dengan UMR lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (18/4/2025).

    Dengan meningkatnya biaya tenaga kerja dan lahan, Bobby memproyeksikan Jakarta ke depan akan lebih berfokus pada sektor jasa, perdagangan, dan keuangan. Sektor-sektor ini dinilai lebih sesuai dengan karakter Jakarta yang memiliki infrastruktur matang dan jaringan bisnis yang luas.

    Namun demikian, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung. 

    Penyediaan hunian vertikal dan transportasi publik yang terintegrasi menjadi kunci menghindari kemacetan dan penurunan kualitas hidup. 

    “Harus ada integrasi transportasi. Kalau tidak, semua orang pakai kendaraan sendiri dan macet makin parah,” jelasnya.

    Di sisi lain, tantangan global seperti perang, kontraksi ekonomi, dan digitalisasi mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi. Ini termasuk pemangkasan jam kerja hingga adopsi teknologi robotik.

    “Trennya mulai bergeser, dari tenaga kerja manual ke sistem otomatis dan kerja jarak jauh. Jakarta akan mengalami pergeseran itu lebih cepat,” imbuhnya.

    Meski demikian, optimisme tetap tumbuh. Bobby menyebut jika pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di angka 5%, arus tenaga kerja ke Jakarta dan sekitarnya akan tetap tinggi, terutama untuk sektor jasa dan perdagangan. 

  • Imbas Tarif Trump, The Fed Beri Kode Tahan Suku Bunga hingga Akhir Tahun

    Imbas Tarif Trump, The Fed Beri Kode Tahan Suku Bunga hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly mengatakan bank sentral AS kemungkinan besar menahan suku bunga lebih lama hingga akhir tahun karena risiko peningkatan inflasi akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump.

    Dilansir dari Bloomberg pada Sabtu (19/4/2025), Daly mengungkapkan risiko peningkatan inflasi pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Konsekuensinya, The Fed harus mempertahankan kebijakan ketat lebih lama daripada yang diperkirakan.

    “Namun, itu tidak berarti kebijakan ketat selamanya karena, pada akhirnya, inflasi akan turun,” ujar Daly pada sebuah acara di Universitas California, Berkeley pada Jumat (18/4/2025).

    Dia mengaku masih merasa nyaman dengan perkiraan median dalam Ringkasan Proyeksi Ekonomi Fed pada Maret, yang menunjukkan dua kali penurunan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin sepanjang sisa tahun ini.

    Daly mengungkapkan jika inflasi akhirnya menurun maka The Fed harus melakukan penurunan suku bunga secara bertahap untuk menstimulus perekonomian. Kendati demikian, kepala The Fed San Francisco itu menekankan pihaknya tidak perlu terburu-buru.

    “Kita punya banyak waktu, dan kita berada di posisi yang baik untuk menunggu sebentar,” jelasnya.

    Dia meyakini bank sentral berada di posisi yang solid untuk memutuskan kebijakan moneter yang ketat untuk terus menekan inflasi.

    Daly menambahkan semua perusahaan yang dihubunginya memilih untuk tak banyak ambil risiko sehingga membatasi investasi dan memangkas proyeksi pembukaan lapangan kerja.

    “Sejauh ini kami belum banyak mendengar tentang PHK. Kami belum banyak mendengar tentang menarik diri dan berdiam diri,” katanya.

    Sejak awal 2025, The Fed telah menahan kebijakannya sebagai respons terhadap inflasi yang tinggi dan yang terbaru kebijakan perdagangan agresif Trump, yang ingin menaikkan tarif kepada hampir semua barang impor secara drastis.

    Sebagian besar ekonom memperkirakan bea masuk akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi, setidaknya dalam jangka pendek. 

    Sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell—dan sejumlah pejabat Fed lainnya—sudah mengatakan bahwa bank sentral akan fokus untuk memastikan bahwa kenaikan harga barang-barang karena penerapan tarif resiprokal tidak memicu kenaikan inflasi terus-menerus.

  • KAI Logistik Angkut 5,8 Juta Ton Sepanjang Kuartal I/2025

    KAI Logistik Angkut 5,8 Juta Ton Sepanjang Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengelola lebih dari 5,8 juta ton barang sepanjang Kuartal I/2025.

    Direktur Operasi KAI Logistik, Heri Siswanto mengatakan volume pengelolaan barang selama Januari hingga Maret 2025 menunjukkan tren yang cukup baik. 

    “Mengawali tiga bulan pertama di tahun 2025, KAI Logistik telah berhasil mengelola lebih dari 5,8 juta ton barang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).

    Capaian ini, lanjutnya, terdiri dari berbagai komoditas utama, di antaranya sekitar 4,5 juta ton berasal dari pengelolaan dan angkutan batu bara, 708.823 pengelolaan BBM/BBK, 534.762 ton dari angkutan kontainer, 109.560 ton dari angkutan semen, 2.826 ton dari angkutan limbah B3, serta 14.649 ton dari layanan angkutan kurir.

    Ia menambahkan bahwa capaian ini juga tidak terlepas dari momentum Ramadan dan Lebaran 2025.

    Selama periode tersebut, KAI Logistik turut mengambil bagian dalam mendukung kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat dengan mengelola pengiriman lebih dari 5.000 ton barang, atau meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan volume angkutan pada periode Lebaran tahun 2024.

    Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa pengangkutan batu bara masih menjadi kontribusi utama, dengan total mencapai 77% dari total volume angkutan yang dikelola KAI Logistik sepanjang Triwulan I 2025.

    Tingginya angka ini tak lepas dari langkah strategis KAI Logistik dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi nasional.

    Salah satu langkah inovatif yang dilakukan perusahaan di awal tahun ini adalah uji coba pengoperasian Angkutan KA Batu Bara sebagai bentuk perluasan layanan dari yang sebelumnya hanya menangani proses loading dan unloading.

    Uji coba angkutan KA Batu Bara ini telah kami lakukan sejak awal tahun 2025, untuk rute Muara Lawai Simpang, dengan menggunakan satu rangkaian KA (trainset) terdiri dari 60 gerbong datar berkapasitas 54 ton. 

    “Langkah ini merupakan upaya awal kami dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi distribusi energi nasional,” tambah Heri.

    Selain penguatan layanan angkutan batu bara, KAI Logistik juga mencatat pencapaian penting melalui pengoperasian KALOG 3 yang mulai berjalan sejak Maret 2025.

    KALOG 3 hadir sebagai solusi logistik multimoda yang didesain untuk melayani kawasan industri utama dan sektor Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Dengan kapasitas angkut hingga 30 gerbong datar (setara 60 TEUs atau sekitar 1.080 ton), layanan ini melayani rute strategis Sungai Lagoa – Klari – Kalimas.

    Di sisi lain, pada segmen KALOG Express, KAI Logistik telah memangkas waktu distribusi barang dari Bandung – Surabaya menjadi satu hari melalui pengelolaan KA ONS lintas Selatan. Melalui strategi ini, KAI Logistik berhasil meningkatkan kapasitas harian sebesar 160 ton untuk perjalanan pulang pergi. 

    KAI Logistik juga terus mengembangkan layanan pra-purna, salah satunya layanan distribusi BBM dan BBK yang kini melayani volume rata-rata mencapai 240.734 kiloliter per bulan. 

  • Hipmi Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional, Tapi…

    Hipmi Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional, Tapi…

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi menilai Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi posisinya mulai goyah oleh wilayah penyangga lainnya.

    Sekjen Hipmi Anggawira menjelaskan meskipun infrastruktur, jaringan bisnis, dan peluang kerja menjadi keunggulan Jakarta, tetapi masalah klasik seperti kemacetan, biaya hidup tinggi, dan tekanan urbanisasi perlahan menggerus daya tariknya.

    Anggawira menyebut kota-kota penyangga seperti Bumi Serpong Damai atau BSD, Karawang, dan rencana besar Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilirik sebagai alternatif baru.

    Sejauh ini, Jakarta memang masih mampu menyerap tenaga kerja, terutama di sektor jasa, teknologi, kreatif, dan informal. Namun, dengan kompetisi yang kian ketat. 

    Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan lama ditinggalkan, sementara keahlian baru belum dimiliki sebagian besar angkatan kerja.

    “Jakarta masih bisa menampung tenaga kerja tapi tidak semua bisa langsung terserap. Butuh peningkatan skill, adaptasi cepat, dan kesiapan mental menghadapi industri yang terus berubah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Anggawira melihat sektor digital, startup, logistik, dan industri kreatif masih tumbuh dan membuka peluang besar. Namun, sektor padat karya seperti manufaktur mulai bergeser dari Jakarta ke wilayah lain dengan biaya operasional lebih rendah.

    Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian atau mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja yang ada.

    Selain itu, dia juga membenarkan bahwa perusahaan-perusahaan masih melakukan efisiensi, terutama pasca pandemi. Digitalisasi mempercepat otomatisasi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa lini.

    “Namun, HIPMI menilai ini bukan sekadar ancaman, tapi juga peluang. Justru di sinilah pentingnya reskilling dan dorongan untuk kewirausahaan,” imbuhnya.

    Untuk meningkatkan peluang kerja, Hipmi mengusulkan langkah konkret seperti mendorong pertumbuhan UMKM dan startup, memberikan insentif bagi perusahaan pencipta lapangan kerja, serta menyederhanakan regulasi agar usaha makin mudah tumbuh.

    Selanjutnya pendidikan vokasi dan pelatihan ulang juga perlu dipercepat agar SDM bisa mengikuti perubahan industri.

    Tak hanya itu, Anggawira juga mengatakan membangun pusat ekonomi baru di luar Jakarta bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. 

    Kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga IKN harus dilengkapi dengan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang kuat agar mampu menyerap pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu di Jakarta.

    Oleh karena itu, agar dunia usaha kembali ekspansif dan membuka lapangan kerja, dia menekankan menekankan perlunya kepastian hukum, regulasi yang ramah bisnis, stabilitas ekonomi-politik, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. 

  • Indonesia Jadi Penyelamat Boeing di Tengah Pusaran Perang Dagang AS-China?

    Indonesia Jadi Penyelamat Boeing di Tengah Pusaran Perang Dagang AS-China?

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis Boeing memasuki babak baru, terutama setelah China memboikot para maskapainya membeli jet dan suku cadang keluaran manufaktur pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu beberapa waktu lalu. 

    Sebaliknya, kabar dari Indonesia seakan jadi angin segar buat produsen pesawat terbang asal Negeri Paman Sam tersebut. 

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Jumat (18/4/2025) malam, boikot China telah menjadi kenyataan, seiring pengembalian pesawat Boeing 737 Max dari pusat perakitan akhir Boeing di Zhoushan, China, di mana sebelumnya merupakan pesanan Xiamen Airlines. 

    Menurut data dari FlightRadar24, pesawat itu sebelumnya terbang menuju Zhoushan dari Seattle, Washington, AS via Hawai dan Guam pada bulan lalu. Kini, pesawat itu diterbangkan kembali ke Guam. 

    Sementara itu, data Aviation Flights Group menyebut masih ada dua pesawat Boeing di Zhoushan yang berstatus dalam proses pengiriman ke pelanggan, tapi turut berpotensi dikembalikan akibat dampak perang dagang AS-China.

    Menurut penyedia data penerbangan Cirium, sebelum Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor resiprokal, Boeing telah mengirimkan 13 pesawat 737 Max dan 3 pesawat 787 ke China selama 2025. 

    Lantas, masih ada 28 pesawat 737 Max dan satu pesawat 787 dijadwalkan untuk sisa tahun ini. 

    Namun, analisis dari RBC Capital Markets LLC yang dipimpin oleh Ken Herbert melihat bahwa gertakan Beijing bisa jadi hanya taktik negosiasi, mengingat pentingnya suku cadang Boeing untuk para maskapai pengguna eksisting di China.

    “Pembatasan impor suku cadang pesawat baru dari China sulit dipertahankan dalam jangka waktu lama, karena diperlukan untuk mendukung armada yang ada,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Sabtu (19/4/2025).

    Terlebih, pabrikan pesawat pelat merah China, Commercial Aircraft Corp of China Ltd. alias Comac, masih bergantung dengan suku cadang dari AS untuk membangun pesawatnya.

    Sumber Bloomberg menyebut Comac sebenarnya telah melakukan langkah strategis dengan menimbun mesin dan suku cadang untuk merampungkan lusinan pesawatnya pada tahun ini dari maskapai Hong Kong, Timur Tengah, dan Vietnam.  

    Bahkan, salah satu pejabat China mempertimbangkan meminta Airbus untuk memasok mesin jet baru buat Comac, atau tetap mengakses komponen pesawat asal pabrikan AS melalui negara lain yang telah menjadi bagian dari rantai pasok. 

    Sebagai contoh, pesawat C919 yang dirancang Comac memiliki kapasitas untuk 158 hingga 192 penumpang menggunakan mesin CFM International LEAP-1C, perusahaan patungan antara GE dan Safran SA dari Prancis, serta avionik dari Honeywell International Inc. dan Rockwell Collins.

    Jet yang dipatok untuk bisa bersaing dengan keluarga Airbus A320 dan Boeing 737 itu pun masih mengandalkan sistem hidrolik untuk roda pendaratannya berasal dari Parker Aerospace di AS, sementara beberapa sistem kabinnya berasal dari Eaton Corp. yang berkantor pusat di Dublin.

    C919 belum diberi lampu hijau oleh regulator keselamatan penerbangan lainnya untuk terbang di luar Tiongkok atau Hong Kong, yang berarti pesawat ini hanya digunakan oleh maskapai penerbangan Tiongkok di dalam negeri.

    Pesawat Comac yang telah mulai dikenal dunia internasional hanya ARJ21 atau C909 yang mampu mengangkut hingga 97 penumpang. TransNusa Airlines dari Indonesia dan Lao Airlines dari Laos tercatat menjadi pengguna awal pesawat ini. 

    Angin Segar dari Negosiasi Indonesia

    Sebelumnya, Boeing sempat diterpa krisis secara bertubi-tubi dari mulai isu keselamatan, dampak pandemi, mogok kerja para karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Pada akhirnya, Boeing mencatatkan kerugian US$11,83 miliar atau sekitar Rp192 triliun sepanjang 2024. Kerugian ini bahkan tercatat lebih besar dari rugi tahunan era pandemi Covid-19 alias periode 2020.

    Terkini, Indonesia sedang mempertimbangkan akan memboyong alutsista asal AS sebagai salah satu langkah negosiasi menekan efek dampak tarif Presiden Donald Trump, termasuk pembelian jet tempur F-15EX besutan Boeing.

    Boeing bahkan sempat menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%. 

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. 

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025). 

    Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia, serta melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. 

    Terlebih, ketika Presiden Prabowo sudah memiliki kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    Namun, komitmen ini dinilai sulit terealisasi karena biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$8 miliar, atau hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia periode 2024. Terlebih, Prabowo pun masih gencar melakukan program efisiensi anggaran. 

    Selain itu, dalam konteks belanja alutsista, Indonesia masih memiliki komitmen pembelian 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation SA yang notabene telah dipatok sebagai prioritas. 

  • SPAI Desak Skema Orderan Hemat di Aplikasi Ojol Dihapus

    SPAI Desak Skema Orderan Hemat di Aplikasi Ojol Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – serikat pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak penghapusan skema orderan diskriminatif yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojek online (ojol) seperti Grab dan Gojek.

    Ketua SPAI Lily Pujiati menilai bahwa skema ini dinilai menciptakan ketimpangan karena hanya menguntungkan sebagian kecil pengemudi yang ikut dalam program tertentu, sementara merugikan mayoritas pengemudi lainnya.

    Menurutnya, menyatakan bahwa skema-skema seperti GrabBike Hemat atau Akses Hemat merupakan bentuk diskriminasi karena memprioritaskan pengemudi yang mendaftar program tersebut agar mendapatkan lebih banyak orderan (gacor), sedangkan pengemudi lain menjadi sepi orderan (anyep).

    “Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menuntut dihapuskannya program atau skema orderan diskriminatif yang dipraktekkan perusahaan platform,” tegas Lily lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Lily menjelaskan, skema GrabBike Hemat yang mulai diterapkan sejak Februari 2025 telah memotong pendapatan pengemudi secara bertahap. Pada tahap awal, pemotongan dilakukan sebesar Rp 2.000 untuk 2–5 orderan dan naik menjadi Rp 3.000 untuk lebih dari 6 orderan.

    Namun, pada April 2025, potongan melonjak tajam hingga Rp 20.000 bagi pengemudi yang menyelesaikan 10 orderan atau lebih. Menurutnya, program ini telah memicu gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, hingga Kupang.

    Tak hanya Grab, Gojek juga menerapkan kebijakan serupa melalui skema slot dan aceng (argo goceng). Dalam skema ini, pengemudi dikenakan potongan hingga Rp3.300 per orderan.

    Lily mencontohkan, untuk layanan antar makanan, pengemudi hanya menerima Rp 5.000 dari total tarif sebesar Rp 8.800 setelah dipotong skema aceng.

    Selain skema-skema tersebut, beban pengemudi ojol makin berat karena masih ada potongan platform berkisar 30% hingga 50% dari setiap orderan. Mereka juga harus menanggung berbagai biaya operasional seperti bensin, parkir, pulsa, data internet, cicilan kendaraan dan atribut, hingga biaya perawatan kendaraan.

    Melihat kondisi tersebut, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaa untuk bersikap tegas terhadap perusahaan platform dan segera menghapus skema-skema diskriminatif yang merugikan pekerja.

    Minta Pengakuan Status Pekerja Tetap

    Lebih lanjut, Lily menekankan bahwa pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap adalah langkah mendesak yang harus segera direalisasikan agar hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    “Dengan adanya pengakuan status pekerja tetap, maka otomatis skema diskriminatif seperti skema slot, aceng, akses hemat akan hilang. Bahkan potongan platform akan menjadi 0% karena pendapatan pengemudi ojol sudah dijamin dengan adanya hak upah minimum (UMP) setiap bulan, upah lembur, cuti haid, melahirkan dan keguguran yang dibayar,” ujar Lily.

    Pengakuan status pekerja tetap juga dinilai akan menjamin perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya.

    SPAI menegaskan bahwa keadilan dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol, taksi online, serta kurir berbasis aplikasi merupakan hal mendesak yang tak bisa lagi ditunda.

    Skema-skema eksploitasi yang hanya menguntungkan perusahaan harus segera dihapus dan digantikan dengan sistem kerja yang manusiawi dan sesuai hukum.

    “Selain itu pengemudi ojol dengan berstatus pekerja tetap, akan mendapatkan perlakuan yang adil  dengan dijaminnya persamaan hak dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan pekerjaan yang diperintahkan,” pungkas Lily.

  • Catatan MTI Soal Kemacetan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

    Catatan MTI Soal Kemacetan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan parah sepanjang delapan kilometer yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025) menjadi sorotan serius kalangan pengamat transportasi.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemerintah harus segera membenahi tata kelola kawasan pelabuhan secara menyeluruh, termasuk infrastruktur darat dan kebijakan tarif parkir yang dinilai memberatkan pengemudi truk.

    Dia menyebut antrean kendaraan dari kawasan Sungai Bambu hingga gerbang Pelabuhan Tanjung Priok tersebut sebagai salah satu kemacetan terparah yang pernah terjadi di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

    “Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok hanya mengandalkan jalan raya. Sementara akses jalan rel sudah tidak begitu diminati, selain mahal juga tidak praktis,” ujarnya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut Djoko, penyebab kemacetan bukan semata volume kendaraan, tetapi juga karena ketidakseimbangan pembangunan sisi laut dan sisi darat pelabuhan. Kapasitas sisi laut diperbesar, sementara sisi darat tidak mengalami pengembangan berarti, termasuk ketersediaan parkir truk, toilet, dan fasilitas dasar lainnya.

    Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu juga menyoroti pilihan moda transportasi yang selama ini lebih mengandalkan jalan raya. Akses rel, yang di masa Hindia Belanda pernah menghubungkan langsung pelabuhan dengan kawasan industri, kini nyaris tak difungsikan. Padahal, secara ekonomi, angkutan berbasis rel lebih efisien untuk jarak menengah 500–1.500 kilometer.

    “Menggunakan jalan rel, lebih mahal ketimbang jalan raya. Menggunakan jalan rel, mahal, disebabkan menggunakan BBM nonsubsidi, masih dikenakan PPN 11 persen dan dikenakan track access charge (TAC),” jelas Djoko.

    Dia juga menyoroti hilangnya buffer zone—area penyangga antara pelabuhan dengan pemukiman—yang dahulu diatur dengan jarak minimal satu kilometer. Kini, kawasan itu dipenuhi bangunan komersial dan hunian, mempersempit ruang gerak truk dan logistik.

    Tak hanya itu, Djoko menilai pungutan Rp17.500 untuk parkir satu kali masuk pelabuhan sangat memberatkan pengemudi. Biaya ini, kata dia, dibebankan dari uang jalan yang diberikan ke sopir, padahal tidak jelas peruntukannya.

    “Perparkiran adalah konsesi dari pemerintah. Biaya-biaya semacam ini selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost), juga tidak jelas manfaatnya. Penarikan biaya pada ranah publik harus jelas peruntukan dan manfaatnya,” tegasnya.

    Menurutnya, layanan publik seperti pelabuhan semestinya tidak berorientasi profit, tetapi hanya sekadar cost recovery. Jika tidak, maka biaya logistik di Indonesia akan terus mahal, dan daya saing nasional kian melemah dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    “Biaya produksi barang di Indonesia jauh lebih tinggi. Selain cost logistic, juga karena perizinan yang ruwet dan mahal. Ditambah lagi beban dari oknum aparat dan preman yang marak,” ujar Djoko.

    Kemacetan di Tanjung Priok, lanjut Djoko, juga dipicu kebijakan pemerintah yang terlalu lama membatasi operasional logistik selama musim mudik Lebaran, hingga 16 hari. Akibatnya, terjadi penumpukan kontainer dan hambatan distribusi barang.

    “Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Untuk jangka panjang, Djoko mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali jalur rel yang dahulu menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Belawan, Teluk Bayur, Panjang, Tanjung Emas, Juwana, hingga Tanjung Perak. Ia juga mendesak agar area penyangga dikembalikan fungsinya sebagai zona bebas bangunan.

    “Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan lagi akibat kesalahan kebijakan dan pada akhirnya juga negara merugi, karena pertumbuhan ekonominya tidak tercapai,” pungkas Djoko.

  • Bandara Kertajati Diusulkan Jadi Titik Pemberangkatan Haji Jemaah Jabar dan Sebagian Jateng

    Bandara Kertajati Diusulkan Jadi Titik Pemberangkatan Haji Jemaah Jabar dan Sebagian Jateng

    Bisnis.com, MAJALENGKA – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Maman Imanulhaq mengusulkan agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melayani keberangkatan jemaah haji asal Jawa Barat dan daerah perbatasan Jawa Tengah seperti Brebes dan Tegal. 

    Tujuannya, agar titik pemberangkatan jemaah tidak terus-menerus terpusat di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan tersebar merata guna meningkatkan efisiensi dan keadilan layanan haji nasional.

    Maman menyebutkan, tahun ini erjadi penurunan jumlah kelompok terbang (kloter) haji dari Bandara Kertajati. Padahal, tahun sebelumnya, pihaknya telah mendorong agar Kertajati bisa melayani hingga 60 kloter. Namun, justru realisasi tahun ini turun drastis menjadi hanya 28 kloter.

    “Tahun lalu, kami mendorong agar Kertajati bisa menangani 60 kloter. Tapi realisasinya tahun ini justru berkurang. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Maman di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut Maman, Bandara Kertajati memiliki potensi besar sebagai pintu utama pemberangkatan haji untuk wilayah Jawa Barat. Selain letaknya yang strategis, Kertajati juga dinilai mampu mengurai kepadatan yang selama ini terpusat di Bandara Soekarno-Hatta.

    Ia menambahkan, optimalisasi Kertajati bukan semata persoalan efisiensi jarak, tetapi juga bagian dari upaya mendekatkan layanan ibadah haji kepada masyarakat. Terlebih, banyak jemaah asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Tegal yang secara geografis lebih dekat ke Kertajati daripada ke Jakarta.

    “Pemerataan layanan haji adalah bentuk keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi ini menyangkut pelayanan ibadah yang sangat sensitif,” tegas Maman.

    Selain soal titik pemberangkatan, Maman juga menyoroti aspek teknis lain yang tak kalah penting, yakni kesiapan tenaga medis yang mendampingi jemaah.

    Ia menilai, tahun ini terjadi kekurangan tenaga kesehatan haji akibat ketentuan baru dari Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan sertifikasi khusus bagi tenaga medis yang bertugas selama musim haji.

    “Kita perlu lebih serius dalam menyiapkan sumber daya manusia, terutama tenaga medis. Jangan sampai kekurangan ini berujung pada gangguan pelayanan terhadap jemaah, apalagi banyak yang sudah lansia dan punya riwayat penyakit,” tuturnya.

    Ia berharap Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa lebih solid dalam mempersiapkan kebutuhan tenaga kesehatan haji, termasuk dalam hal pelatihan dan sertifikasi sesuai standar internasional. 

    Maman juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Lebih lanjut, kata Maman, pemerintah saat ini tengah merancang penguatan ekosistem haji dan umrah secara nasional. Salah satu pilar utama dari penguatan tersebut adalah menjadikan Bandara Kertajati sebagai hub strategis pemberangkatan haji dan umrah untuk kawasan barat Indonesia.

    “Ekosistem haji tidak hanya soal administrasi dan pelayanan jemaah. Kita juga bicara tentang integrasi transportasi, teknologi, serta tata kelola kelembagaan yang lebih modern,” jelasnya.

    Maman pun menyebut bahwa Badan Pengelola Haji (BPH) yang kini tengah dalam proses awal pembentukan, akan memegang peranan penting dalam transformasi ekosistem haji Indonesia. 

    Meski saat ini lembaga tersebut masih mengadopsi sistem kerja Kemenag, dalam waktu dekat BPH diharapkan bisa memiliki sistem sendiri yang lebih otonom dan profesional.

  • Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai diperlukan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara aksi yang lebih konkret. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina, The Group of Parliaments in Support of Palestine, yang berlangsung di Istanbul, Turki pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.

    “Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Deklarasi bersama itu menyerukan agar parlemen-parlemen dunia mendorong pemerintah mereka mengambil langkah konkret dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kelompok ini juga bertekad mengintegrasikan isu Palestina dalam kerja-kerja parlemen regional dan internasional.

    Lebih jauh, kelompok parlemen ini juga menyuarakan dukungan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan mendorong kontribusi politik, hukum, dan finansial dari negara-negara anggota.

    “Pada saat yang sama, kita harus mengambil langkah maju dan jelas yang memastikan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi di masing-masing parlemen,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.

    Deklarasi juga mendesak Israel menghormati hak-hak warga Palestina, menghentikan agresi di wilayah pendudukan termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Kelompok ini juga menuntut gencatan senjata permanen dan implementasi penuh atas perjanjian yang dideklarasikan pada 15 Januari 2025 dengan mediasi Mesir, Qatar, dan AS.

    Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ini menyerukan pelaksanaan tanggung jawab penuh atas perdamaian dan keamanan kawasan serta penerapan sanksi terhadap aktivitas ilegal Israel di wilayah pendudukan.

    “Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi,” tuturnya.

    Dalam forum itu pula, disepakati pembentukan Kelompok Parlemen Bela Palestina sebagai forum informal tanpa Sekretariat formal, guna memberi fleksibilitas gerak dan respons cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan. 

    “Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan Kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal. Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan,” tuturnya.

    Kelompok ini juga menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir, didukung Liga Arab dan OKI. Selain itu, forum juga menyerukan pengakuan penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB, serta mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini dengan berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini.

    “Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” lanjutnya.

    Mantan Menko PMK ini juga mengusulkan agar pertemuan selanjutnya fokus pada isu-isu tematik seperti pembangunan kapasitas Otoritas Palestina, kesehatan dan pendidikan warga Palestina, serta rekonstruksi Gaza. 

    “Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” tandas Puan.

  • Istana Klaim 85% Anggaran Makan Bergizi Gratis Terserap UMKM Lokal

    Istana Klaim 85% Anggaran Makan Bergizi Gratis Terserap UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat. 

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal. 

    Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

    “Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025). 

    Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

    Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi – Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

    Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

    Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

    Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.