Bisnis.com, JAKARTA — Hengkangnya LG Energy Solution (LG) dari proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat berimbas pada rencana hilirisasi Indonesia.
Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli mengatakan, langkah LG itu juga memunculkan tantangan bagi RI, seperti mencari investor baru secara lebih kompetitif.
“Mundurnya Konsorsium LG ini setidaknya akan berpengaruh kepada proyek hilirisasi di Indonesia, baik karena mundurnya waktu yang diperlukan untuk mencari investor baru serta kemungkinan kompetisi dengan negara lain yang lebih menguntungkan investor,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (21/4/2025).
Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco. Sedangkan, satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding.
Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan. Total komitmen investasi dari proyek itu adalah senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun.
Menurut Rizal, tak menutup kemungkinan LG akan memindahkan tujuan investasinya ke negara lain yang lebih kompetitif, kemudahan berinvestasi, dan jaminan berusaha yang lebih pasti.
Oleh karena itu, Rizal mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ini terutama minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara dalam negeri yang dapat digunakan untuk ketahanan energi nasional dan kebangkitan industrialisasi.
“Gunakan energi murah agar industri nasional dapat bersaing secara global,” imbuh Rizal.
Rizal juga menyoroti tantangan utama investasi di Indonesia, yakni birokrasi pemerintah yang belum efisien. Imbasnya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengurusan perizinan dalam berinvestasi dan biaya yang tidak pasti.
Rizal menyebut, integrasi perizinan cepat dan efisien yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum dapat diwujudkan. Karena itu, kementerian dan lembaga berjalan dengan caranya masing-masing.
Apalagi di daerah, banyak hal yang masih perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Walhasil, perizinan akan memakan waktu yang lama.
“Belum lagi masalah pengadaan tanah dan masalah sosial lainnya seperti gangguan dari ormas [organisasi masyarakat] yang dapat mengganggu lancarnya investasi,” kata Rizal.
Sementar itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai mundurnya LG dari proyek baterai membuat Indonesia, kehilangan peluang memanfaatkan momentum investasi. Apalagi, saat ini tengah terjadi gejolak perdagangan global akibat perang tarif.
“Tentu mundurnya LG kita kehilangan peluang memanfaatkan momentum investasi di tengah gejolak global trade akibat perang tarif,” kata Hendra.
Dia pun menduga LG hengkang lantaran ketidakpastian regulasi di Tanah Air. Pasalnya, dalam melakukan keputusan investasi, investor juga memperhitungkan aspek kepastian hukum atau regulasi di negara bersangkutan.
Oleh karena itu, perubahan regulasi yang berdampak terhadap perekonomian dari suatu rencana investasi. Hendra pun menuturkan dalam beberapa bulan terakhir ini muncul sejumlah regulasi yang semakin membebani pelaku usaha di sektor pertambangan.
“Antara lain B40, kenaikan PPN, beban biaya bunga akibat kebijakan DHE [devisa hasil ekspor], kemudian terakhir kenaikan tarif royalti. Faktor-faktor ini yang juga akhirnya menambah aspek ketidakpastian semakin tinggi,” jelas Hendra.
