Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kuota Program Magang 2025 Hampir Penuh, Serap Anggaran Rp64,5 Miliar

    Kuota Program Magang 2025 Hampir Penuh, Serap Anggaran Rp64,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Program magang untuk lulusan baru atau fresh graduates sampai dengan gelombang (batch) 3 mencapai 97.972 orang. Jumlah itu hampir mendekati batas kuota yang disediakan pemerintah tahun ini yaitu sebanyak 100.000 orang. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025). 

    Suahasil memaparkan bahwa pada batch 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang. Kemudian, sebanyak 59.512 orang terdaftar sebagai peserta magang batch 2 dan 24.908 orang sebagai peserta magang batch 3. Dengan demikian, total pendaftar mencapai 97.972 orang. 

    “Berarti untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan,” terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025). 

    Adapun pendaftaran peserta magang dibuka melalui situs resmi https://maganghub.kemnaker.go.id/. Program tersebut diluncurkan pemerintah sebagai salah satu program stimulus ekonomi akhir tahun. 

    Pemerintah menyiapkan pagu anggaran senilai Rp455,6 miliar untuk program tersebut. Sampai dengan 16 Desember 2025, realisasinya baru mencapai Rp64,5 miliar. Realisasi anggaran yang rendah itu, terang Suahasil, karena tinggal menunggu proses administrasi saja. 

    Peserta magang yang merupakan lulusan baru atau fresh graduates perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan itu mendapatkan sejumlah keuntungan. Salah satunya yakni uang saku setara UMP/UMK daerah masing-masing. 

    Kemudian, peserta magang juga mendapatkan pelatihan kerja dan sertifikat, didaftarkan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta durasi kerja maksimal enam bulan. 

  • BGN Klaim Salurkan 700.000 Porsi Makanan untuk Korban Banjir Sumatra

    BGN Klaim Salurkan 700.000 Porsi Makanan untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyalurkan lebih dari 700.000 porsi makanan bagi korban terdampak bencana di  wilayah Sumatra. Distribusi dilakukan melalui ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dialihfungsikan untuk melayani para pengungsi sejak hari pertama kejadian. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan khusus di Provinsi Aceh terdapat 109 SPPG yang saat ini menangani pengungsi dan menyiapkan sekitar 540.000 porsi makanan setiap hari.

    “Di Aceh sendiri ada 109 SPPG yang meng-handle pengungsi dan menyiapkan makanan 540.000-an porsi setiap hari,” ujar Dadan saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (21/12/2025). 

    Dadan menjelaskan total porsi yang telah disalurkan dihitung berdasarkan jumlah hari penanganan bencana, mengingat SPPG langsung beroperasi sejak hari kejadian. 

    “SPPG melayani mulai hari H kejadian karena siap operasi,” katanya. 

    Secara keseluruhan, Dadan menegaskan bahwa lebih dari 700.000 porsi makanan telah didistribusikan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana di wilayah terdampak.

    “Lebih dari 700.000 porsi didistribusikan untuk bencana Sumatra,” ujarnya.

    Jika mengacu pada kapasitas layanan di Aceh yang mencapai sekitar 540.000 porsi makanan per hari, maka dalam kalkulasi mandiri, apabila penanganan bencana telah berlangsung selama 25 hari yakni pada 26 November 2025, maka jumlah porsi yang disiapkan dan dibagikan diperkirakan mencapai sekitar 13,5 juta porsi. 

    Angka ini diperoleh dari akumulasi distribusi harian oleh 109 SPPG yang sejak hari pertama kejadian langsung beroperasi melayani pengungsi, dan belum termasuk kontribusi SPPG di Sumatra Utara serta Sumatera Barat, sehingga total porsi secara keseluruhan berpotensi lebih besar seiring lamanya masa tanggap darurat dan perluasan cakupan layanan.

    Sebelumnya, Dadan juga melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam laporan tersebut, Dadan menyebutkan bahwa total terdapat 323 SPPG yang dioperasikan di wilayah terdampak bencana. 

    “Di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Sumatra Utara ada 148 SPPG, di Sumatera Barat ada 66 SPPG. Total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, kemudian melayani pengungsi,” ujar Dadan.

    Dia menambahkan, BGN memastikan seluruh virtual account di daerah bencana selalu tersedia dananya agar operasional SPPG dapat berjalan tanpa hambatan dalam melayani pengungsi.

    “Totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323 dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi,” tandas Dadan. 

  • Kuota Mudik Gratis Kemenhub Masih Tersedia, Cek Rutenya!

    Kuota Mudik Gratis Kemenhub Masih Tersedia, Cek Rutenya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan total kuota 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, program mudik gratis ini diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor ke kendaraan umum.

    Menurut Dudy, mudik gratis menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong mudik yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat.

    “Kami harap masyarakat dapat segera memanfaatkan secara optimal kuota mudik gratis ini, baik melalui moda bus, kereta api maupun kapal laut,” kata Dudy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

    Untuk diketahui, mudik gratis Nataru 2025/2026 dengan total 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor ini terdiri atas moda darat, kereta api, dan laut. Adapun, informasi dan pendaftaran program mudik gratis ini dapat diakses melalui kanal nusantara.kemenhub.go.id. 

    Untuk moda darat, Kemenhub melayani keberangkatan dari Jakarta menuju sepuluh rute tujuan mudik, yaitu Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.

    Sementara itu, untuk mudik gratis sepeda motor melalui moda kereta api melayani lintas utara (Jakarta—Semarang) dan lintas tengah (Jakarta—Purwosari).

    Dudy menyampaikan, Kemenhub juga menyediakan mudik gratis dengan moda bus menyediakan kuota 3.080 penumpang dan 60 sepeda motor.

    Sementara mudik gratis motor melalui kereta api menyediakan 12.780 kuota penumpang dengan 5.568 sepeda motor. Selain itu, mudik gratis melalui kapal laut mencakup 55 rute pelayaran dengan kuota mencapai 17.239 penumpang.

  • Purbaya Sudah Bayar Subsidi Pupuk hingga dan Kompensasi ke Pertamina Cs Rp345,1 Triliun

    Purbaya Sudah Bayar Subsidi Pupuk hingga dan Kompensasi ke Pertamina Cs Rp345,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayar subsidi dan pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senilai Rp345,1 triliun sampai dengan 30 November 2025. 

    Realisasi pemberian subsidi dan kompensasi sampai dengan akhir November 2025 itu setara dengan 72,6% dari target APBN tahun ini. Anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu dibelanjakan untuk barang-barang bersubsidi seperti BBM, LPG 3 kilogram (kg)), listrik serta pupuk. 

    Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), pertumbuhan penyaluran barang-barang bersubsidi selalu meningkat lebih tinggi dari kurun waktu 2023-2025. 

    Pertama, penyaluran subsidi BBM sudah mencapai 15,6 juta kiloliter atau 80,4% dari target Rp19,4 juta kiloliter. Realisasinya pada 2024 tercatat sebesar 15,1 juta kiloliter.

    “Dari tahun 2023, 2024, 2025 terjadi peningkatan dari volume barang bersubsidi BBM ini,” terang Suahasil, dikutip Minggu (21/12/2025). 

    Kedua, penyaluran LPG 3 kilogram atau gas melon sudah mencapai 7,09 juta kilogram atau 86,8% dari target APBN yakni 8,17 juta kilogram. Realisasinya pada 2024 lalu mencapai 6,8 juta kilogram. 

    Ketiga, listrik bersubsidi atau yang berkapasitas 450 VA sampai dengan 900 VA hingga akhir November ini sudah tersalurkan kepada 42,6 juta pelanggan. Subsidi listrik menjadi satu-satunya yang sudah melampaui target APBN tahun ini yaitu 42,1 juta pelanggan atau 101,1% 

    “Ini juga meningkat terus setiap tahun, 2023 tumbuh 2,5%, 2024 tumbuh 4,3%, dan di 2025 ini juga masih tumbuh lagi 2,6 %,” papar Suahasil. 

    Keempat, pupuk bersubsidi sudah disalurkan 7,5 juta ton sampai dengan akhir November atau 84,3% dari target APBN yaitu 8,9 juta ton. 

    Secara umum, APBN 2025 sampai dengan akhir November membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun. 

    Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun. 

    Sementara itu, belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. 

    Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun. 

  • Bertolak ke Sumut dan Sulut Jelang Nataru, Ini Agenda Lengkap Gibran

    Bertolak ke Sumut dan Sulut Jelang Nataru, Ini Agenda Lengkap Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara dan Sulawesi Utara pada 21–23 Desember 2025.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan dasar, penanganan wilayah terdampak bencana, serta kehadiran negara dalam mendukung kelancaran perayaan Natal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wapres beserta rombongan bertolak dari Jakarta pada Minggu pagi (21/12/2025) sekitar pukul 06.30 WIB menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ85 menuju Sumatra Utara. Setelah menempuh penerbangan selama sekitar 2 jam 35 menit, Wapres tiba di Bandara Udara Binaka, Nias, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Mengawali agenda kunjungan, Wapres meninjau SMKN 1 Boronadu di Desa Sifalago Gomo, Kabupaten Nias Selatan, untuk melihat langsung rencana pembangunan jembatan guna meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat.

    Selanjutnya, Wapres Ke-14 RI itu meninjau pemasangan sambungan listrik baru bagi warga Desa Hilisebua, Kabupaten Nias, sebagai bagian dari pemerataan akses energi.

    Di wilayah Kepulauan Nias yang dikenal dengan tradisi lompat batu, Wapres juga mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Gunungsitoli untuk memastikan keandalan pasokan listrik.

    Selain itu, Gibran akan menyambangi Gereja BNKP Petrus Ombulata di Kota Gunungsitoli guna meninjau kesiapan perayaan Natal dan memastikan umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

    Pada hari kedua, Senin (22/12/2025), Wapres melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara. Ia meninjau lokasi terdampak bencana tanah longsor di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, sekaligus memastikan penanganan pengungsi dan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Di hari yang sama, Wapres juga mengunjungi Gereja GKPI Pearaja Tarutung untuk meninjau pelaksanaan perayaan Natal serta menyapa jemaat.

    Usai rangkaian agenda di Sumatra Utara, Wapres bertolak menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara, untuk menghadiri perayaan Natal bersama anak-anak dan masyarakat setempat di GOR Manembo-nembo.

    Kunjungan kerja dilanjutkan pada Selasa (23/12/2025) dengan peninjauan Pasar Bersehati di Kota Manado guna memastikan stabilitas pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

    Selain itu, Wapres menghadiri perayaan Natal bersama anak-anak di GPI Pusat Sam Ratulangi, Manado, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Setelah menyelesaikan seluruh agenda, Wapres kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

  • Beli LPG 3 Kg Bakal Diperketat, Perpres Segera Terbit

    Beli LPG 3 Kg Bakal Diperketat, Perpres Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan aturan mengenai pengetatan pembelian LPG 3 kg masuk tahap harmonisasi.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, aturan yang dimaksud bakal berbentuk peraturan presiden (Perpres).

    Menurutnya, beleid tersebut segera terbit dalam waktu dekat. Namun, usai Perpres itu terbit, penerapannya baru akan dimulai 6 bulan kemudian.

    “Jadi sekarang perpres ini sedang diharmonisasi dalam beberapa waktu ke depan harusnya sudah terbit. Jadi kita akan memperlakukan masa peralihan mungkin sekitar 6 bulan,” ucap Laode di Jakarta dikutip Minggu (21/12/2025).

    Dia menjelaskan, selama ini rantai distribusi untuk gas melon subsidi itu hanya sebatas tingkat pangkalan, sedangkan skema distribusi ke pengecer belum diatur secara utuh.

    Dengan begitu, setiap mata rantai memiliki dasar hukum yang jelas. Ini termasuk pengaturan keuntungan di masing-masing level distribusi.

    Di samping itu, Laode juga menyebut bahwa saat ini belum ada aturan yang menegaskan kriteria penerima LPG 3 kg. Dia mengatakan, pembatasan penerima secara spesifik juga bakal dibahas dalam beleid terbaru.

    “Nah, di Perpres baru ini kita nanti akan melihat misalnya desil 1 sampai 10, apakah nanti yang di atas misalnya 8, 9, 10 tidak termasuk [penerima subsidi], tapi ini masih contohnya ya seperti itu. Jadi akan kita lakukan pembatasan spesifik berdasarkan data,” jelas Laode.

    Laode menambahkan bahwa nantinya akan ada uji coba untuk menerapkan skema baru pembelian LPG 3 kg tersebut. Oleh karena itu, pemberlakuan pengetatan pembelian LPG bersubsidi tersebut akan dilakukan terbatas di suatu wilayah terlebih dahulu.

    “Pilotnya misalnya areanya di Jakarta Pusat dulu, jadi tidak langsung [di semua wilayah RI] karena kita mau lihat dulu dampaknya di area-area ini,” katanya.

  • Kepala BGN Buka-Bukaan soal MBG Tetap Beroperasi Selama Libur Nataru

    Kepala BGN Buka-Bukaan soal MBG Tetap Beroperasi Selama Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna memastikan pemenuhan gizi peserta didik serta kelompok rentan tidak terhenti.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan secara umum skema distribusi MBG selama libur sekolah tetap disesuaikan dengan karakter penerima manfaat.

    “Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita seperti biasa,” ujar Dadan saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (21/12/2025).

    Sementara untuk siswa sekolah, Dadan menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu melakukan inventarisasi jumlah serta frekuensi kehadiran siswa selama masa libur Nataru.

    “Untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan berapa sering anak-anak bersedia ke sekolah,” katanya.

    Pada awal masa libur sekolah, lanjut Dadan, siswa akan dibekali makanan siap santap untuk maksimal empat hari dengan menu berkualitas, seperti telur, buah, susu, serta abon atau dendeng. Adapun untuk sisa hari libur, distribusi MBG akan disesuaikan dengan kesiapan siswa.

    “Jika siswa bersedia datang ke sekolah, dibagikan di sekolah. Jika tidak, perlu mulai didata mekanisme delivery ke rumah-rumah atau diambil di SPPG,” jelasnya.

    Dadan menegaskan bahwa pembagian MBG selama libur Nataru tetap berjalan dan tidak dihentikan, kecuali pada hari libur resmi yang ditetapkan sebagai tanggal merah.

    “Tetap lanjut, kecuali di libur-libur resmi tanggal merah,” tegasnya.

    Kebijakan ini sejalan dengan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan bahwa alur distribusi MBG tetap berlanjut meski sekolah memasuki masa libur semester.

    Kelompok 3B—yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita—tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender libur sekolah. Sementara itu, siswa dan santri memperoleh paket MBG sesuai mekanisme libur sekolah pada satuan pendidikan atau pesantren yang bersedia hadir untuk pendistribusian.

    Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyampaikan bahwa keberlanjutan program ini menjadi prioritas pemerintah karena risiko gizi buruk cenderung meningkat pada masa liburan akibat pola makan yang tidak terpantau.

    “Kita ingin memastikan bahwa gizi anak-anak Indonesia tidak terputus hanya karena libur sekolah. Selama masa liburan, BGN tetap mendistribusikan paket MBG baik kepada siswa maupun kelompok rentan 3B. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan gizi,” ujar Khairul, Rabu (15/12/2025).

    Selama libur sekolah, BGN menerapkan sistem paket kombinasi yang terdiri dari satu menu siap santap yang dimasak langsung oleh SPPG dan dua paket MBG kemasan untuk dibawa pulang. Paket tersebut berisi roti, telur, susu, dan buah yang disesuaikan dengan kaidah gizi seimbang sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

    Menurut Khairul, kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga ketahanan gizi anak selama libur, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga penerima manfaat. 

    “Program MBG selama libur sekolah adalah bentuk kepedulian negara. Kami ingin memastikan keluarga tetap merasa tenang karena anak-anak dan kelompok rentan tetap mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” pungkasnya.

  • Kepala BGN Buka-Bukaan soal MBG Tetap Beroperasi Selama Libur Nataru

    Kepala BGN Buka-Bukaan soal MBG Tetap Jalan, Meski Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna memastikan pemenuhan gizi peserta didik serta kelompok rentan tidak terhenti.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan secara umum skema distribusi MBG selama libur sekolah tetap disesuaikan dengan karakter penerima manfaat.

    “Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita seperti biasa,” ujar Dadan saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (21/12/2025).

    Sementara untuk siswa sekolah, Dadan menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu melakukan inventarisasi jumlah serta frekuensi kehadiran siswa selama masa libur Nataru.

    “Untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan berapa sering anak-anak bersedia ke sekolah,” katanya.

    Pada awal masa libur sekolah, lanjut Dadan, siswa akan dibekali makanan siap santap untuk maksimal empat hari dengan menu berkualitas, seperti telur, buah, susu, serta abon atau dendeng. Adapun untuk sisa hari libur, distribusi MBG akan disesuaikan dengan kesiapan siswa.

    “Jika siswa bersedia datang ke sekolah, dibagikan di sekolah. Jika tidak, perlu mulai didata mekanisme delivery ke rumah-rumah atau diambil di SPPG,” jelasnya.

    Dadan menegaskan bahwa pembagian MBG selama libur Nataru tetap berjalan dan tidak dihentikan, kecuali pada hari libur resmi yang ditetapkan sebagai tanggal merah.

    “Tetap lanjut, kecuali di libur-libur resmi tanggal merah,” tegasnya.

    Kebijakan ini sejalan dengan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan bahwa alur distribusi MBG tetap berlanjut meski sekolah memasuki masa libur semester.

    Kelompok 3B—yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita—tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender libur sekolah. Sementara itu, siswa dan santri memperoleh paket MBG sesuai mekanisme libur sekolah pada satuan pendidikan atau pesantren yang bersedia hadir untuk pendistribusian.

    Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyampaikan bahwa keberlanjutan program ini menjadi prioritas pemerintah karena risiko gizi buruk cenderung meningkat pada masa liburan akibat pola makan yang tidak terpantau.

    “Kita ingin memastikan bahwa gizi anak-anak Indonesia tidak terputus hanya karena libur sekolah. Selama masa liburan, BGN tetap mendistribusikan paket MBG baik kepada siswa maupun kelompok rentan 3B. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan gizi,” ujar Khairul, Rabu (15/12/2025).

    Selama libur sekolah, BGN menerapkan sistem paket kombinasi yang terdiri dari satu menu siap santap yang dimasak langsung oleh SPPG dan dua paket MBG kemasan untuk dibawa pulang. Paket tersebut berisi roti, telur, susu, dan buah yang disesuaikan dengan kaidah gizi seimbang sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

    Menurut Khairul, kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga ketahanan gizi anak selama libur, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga penerima manfaat. 

    “Program MBG selama libur sekolah adalah bentuk kepedulian negara. Kami ingin memastikan keluarga tetap merasa tenang karena anak-anak dan kelompok rentan tetap mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” pungkasnya.

  • KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II Senilai Rp859 Miliar

    KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II Senilai Rp859 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan anggaran senilai Rp859 miliar di sejumlah pesisir Indonesia.

    Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan, pembangunan tahap dua ini melengkapi 65 kampung yang telah dibangun sebelumnya. Dengan demikian, total pembangunan KNMP tahun anggaran 2025 mencapai 100 lokasi.

    “Kami sudah berkontrak kemarin dan pembangunan bisa segera dilakukan di 35 lokasi tambahan. Jadi totalnya nanti ada 100 lokasi yang menggunakan anggaran negara tahun 2025,” kata Trian melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

    Trian menjelaskan pembangunan KNMP tahap dua itu menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi year contract/MYC) dengan target penyelesaian pada Mei 2026.

    Menurutnya, pelaksanaan pembangunan harus menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Di samping itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

    “Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

    Lebih lanjut, Trian menambahkan pembangunan KNMP berbasis sistem klaster untuk tahun anggaran 2026 saat ini masih dalam tahapan survei calon lokasi. Survei tersebut melibatkan ratusan surveyor yang terjun langsung ke lokasi pembangunan.

    Menurutnya, data hasil survei penting untuk mempercepat proses pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus sebagai basis data penetapan calon lokasi KNMP.

    Adapun, pembangunan KNMP tahap pertama di 65 lokasi saat ini telah mencapai progres rata-rata 60–80% dan diharapkan dapat rampung pada Januari 2026. “Sehingga fasilitas perikanan yang kami siapkan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, program KNMP sebagai motor penggerak produktivitas masyarakat pesisir.

    Dia menjelaskan, program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasana perikanan melainkan juga meningkatkan kompetensi masyarakat di wilayah itu, untuk menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan.

    Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga bahan bakar minyak untuk nelayan (SPBUN). 

    “Kami ingin menghadirkan penciptaan lapangan kerja dari program kampung nelayan, 700 orang dalam satu Kampung Nelayan sehingga target 2025 ini bisa menghadirkan 7.000 lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja baru,” ujar Mahrus dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program Kampung Nelayan Merah Putih terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional.

    Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

    Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

    Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

  • Relokasi Masyarakat dari Tesso Nilo Dimulai, Pemerintah Siapkan 633 Ha Lahan

    Relokasi Masyarakat dari Tesso Nilo Dimulai, Pemerintah Siapkan 633 Ha Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memulai proses relokasi masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dengan menyiapkan lahan seluas 633 hektare untuk tahap pertama. 

    Penyediaan lahan tersebut disalurkan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang menyasar 228 kepala keluarga (KK). Langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan fungsi kawasan konservasi sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga terdampak.

    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan bahwa skema relokasi ini merupakan solusi terbaik yang telah disepakati bersama masyarakat dan Kementerian Kehutanan.

    “Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi untuk menemukan solusi dan solusinya hari ini sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan [Raja Juli Antoni], yakni relokasi,” ujar Ossy melalui keterangan resmi, Minggu (21/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan data hasil verifikasi Satuan Tugas (Satgas) Garuda, tercatat terdapat 1.075 pemegang sertifikat yang lokasinya berada di dalam kawasan TNTN. Sebagai bentuk kesediaan, sejumlah warga mulai menyerahkan sertifikat mereka secara sukarela kepada negara untuk kemudian dipindahkan ke lokasi baru.

    Pada saat yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa masyarakat yang direlokasi akan difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan sebagai langkah awal. Nantinya, pemerintah berencana melakukan proses pelepasan kawasan tersebut menjadi tanah objek reforma agraria (TORA).

    “Insyaallah, nanti jika situasi sudah lebih baik, akan ada proses TORA. Kawasan tersebut akan kami keluarkan dari status kawasan hutan dan diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN untuk disertifikasi sebagai kebun masyarakat,” kata Raja Juli.

    Raja Juli menegaskan, langkah tersebut diambil dalam rangka menjaga kelestarian habitat satwa endemik seperti gajah, tapir, dan rusa, tanpa mengabaikan aspek sosial-ekonomi warga. Dengan relokasi ke luar kawasan TNTN, diharapkan fungsi hutan sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati tetap terjaga.

    “Tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di Tesso Nilo. Kemudian, kita relokasi ke tempat lain di luar Tesso Nilo, agar Taman Nasionalnya tetap terjaga. Kembali menjadi rumah aman yang nyaman bagi Domang Si Gajah, tapir, rusa, dan lain sebagainya,” pungkas Raja Juli.