Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Industri Tekstil Lirik Jepang hingga Jerman jadi Pasar Ekspor Alternatif

    Industri Tekstil Lirik Jepang hingga Jerman jadi Pasar Ekspor Alternatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mulai mencari potensi pasar ekspor baru seiring dengan rencana pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% atas produk asal Indonesia. Negara-negara seperti Jepang, Jerman hingga Arab menjadi pasar potensial. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan, pelaku usaha industri tekstil melihat peluang ekspor ke negara-negara potensial di luar AS yang trennya menunjukkan peningkatan secara konsisten. 

    “Beberapa negara yang kini menjadi tujuan ekspor potensial antara lain Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah karena pertumbuhan sektor ritel dan permintaan produk tekstil yang semakin tinggi,” ujar David kepada Bisnis, Senin (21/4/2025). 

    Tak hanya itu, Jerman dan negara-negara Eropa Timur lainnya juga mencari alternatif pemasok produk tekstil dan garmen selain dari China dan India. Dia pun melihat pasar ini prospektif bagi Indonesia. 

    Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan juga memiliki peluang untuk peningkatan ekspor pasalnya kedua pasar tersebut memiliki preferensi terhadap produk tekstil berkualitas tinggi dari negara berkembang.

    “Australia dan Kanada yang juga menunjukkan ketertarikan terhadap produk dengan nilai tambah seperti produk ramah lingkungan atau fashion modest,” tuturnya. 

    David menuturkan bahwa industri saat ini mulai lebih berhati-hati dalam menjaga neraca dagang dengan AS agar tetap seimbang dan tidak menimbulkan ketergantungan yang berisiko. 

    “Saat ini, dengan ketidakpastian kebijakan tarif, pelaku usaha mencoba menyeimbangkan ekspor ke AS dengan diversifikasi pasar,” imbuhnya. 

    Sebab, potensi surplus perdagangan dari sektor pakaian ke AS bisa mengalami penurunan jika tarif diberlakukan lebih tinggi atau jika akses pasar semakin terbatas. 

    Namun, David meyakini selama produk Indonesia tetap kompetitif dari sisi harga dan kualitas, peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan surplus tetap ada, terutama untuk produk niche atau dengan desain khusus.

    Dalam rangka pengalihan pasar ekspor, pihaknya melihat Indonesia perlu memperbaiki beberapa aspek untuk memperluas pasar ekspor, seperti peningkatan kualitas dan inovasi produk, termasuk desain, bahan ramah lingkungan, dan diversifikasi produk jadi.

    Kemudian, penguatan branding dan promosi agar produk tekstil Indonesia lebih dikenal di pasar global dan peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur, untuk menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing.

    “Pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas [FTA] dengan negara-negara non-AS, seperti RCEP, Uni Eropa, atau Afrika,” tambahnya. 

    Lebih lanjut, API mendorong penguatan kemitraan dagang dan promosi melalui pameran internasional, penyesuaian produk dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal dari negara tujuan baru dan mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk go global dengan pelatihan dan fasilitasi ekspor.

  • Driver Ojol Ogah Masuk Kategori UMKM, Wamenaker Bilang Begini

    Driver Ojol Ogah Masuk Kategori UMKM, Wamenaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan buka suara terkait rencana Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memasukkan pengemudi transportasi online ke dalam kategori UMKM, melalui revisi UU No.20/2008 tentang UMKM.

    Meski tidak berkomentar banyak mengenai rencana tersebut, Noel, sapaan akrabnya, menilai bahwa ada kepentingan Kementerian UMKM untuk menyelamatkan pengemudi transportasi online.

    “Mungkin ada kepentingan kawan-kawan Kementerian UMKM untuk menyelamatkan driver ojek online. Jadi saya melihatnya ada hal yang positif ya,” kata Noel saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Senin (21/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, masuknya para pengemudi ini dalam revisi UU UMKM bertujuan agar memiliki payung hukum yang jelas. 

    “Sampai hari ini aspirasinya kan sebetulnya bagaimana dengan status secara hukum teman-teman kita yang ada di ojol ini, inilah nanti akan kita siapkan,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).  

    Kendati begitu, Maman menyebut bahwa pihaknya perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk melakukan pengajuan revisi UU UMKM. Nantinya, ojol bisa mendapatkan beraneka macam alokasi subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).  

    “Nah, kalau memang ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

    Adapun, rencana ini mendapat penolakan kerja dari asosiasi pengemudi transportasi online. Diberitakan Bisnis sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak ojek online (ojol), taksi online, dan kurir masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati menegaskan, para pekerja ini masuk dalam kategori pekerja tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  

    “SPAI menolak ojol dikategorikan sebagai UMKM,” tegas Lily dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025). 

    Merujuk UU No.13/2003, Lily menuturkan bahwa para pengemudi ojol, taksi online, dan kurir ini masuk dalam kategori pekerja lantaran hubungan antara perusahaan platform dengan pengemudi ojol merupakan hubungan kerja yang di dalamnya mencakup tiga unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah.

    Menanggapi penolakan ini, Noel sekali lagi meyakini bahwa ada niat baik dari Kementerian UMKM mengenai rencananya memasukan pengemudi transportasi online dalam kategori UMKM.

    “Walaupun ada penolakan dari kawan-kawan driver, tapi sekali lagi saya yakin sekali Kementerian UMKM pasti punya niat baik,” pungkas Noel. 

  • Prabowo Beri Pesan Duka untuk Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan Panutan

    Prabowo Beri Pesan Duka untuk Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan Panutan

    Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, pada usia 88 tahun, Senin (21/4/2025) pukul 07.35 pagi waktu setempat.

    Ucapan duka disampaikan Prabowo melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun media sosial resminya @prabowo, seraya menekankan pentingnya solidaritas kemanusiaan lintas negara dan agama.

    “Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Paus Fransiskus.

    Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan,”tulis Prabowo, Senin (21/4/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengenang pertemuannya dengan Paus Fransiskus saat ketibaannya di Indonesia pada tahun lalu saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

    “Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberikan kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik namun di hati seluruh rakyat Indonesia.

    Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua.

    Selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga Bhineka Tunggal Ika akan selalu membekas di hati,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pertama dari Amerika Latin, meninggal dunia pada Senin (21/4/2025). 

    Kabar duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus tersebut disampaikan Vatikan dalam sebuah pernyataan video. 

    Paus asal Argentina yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio meninggal dunia di usia 88 tahun setelah berjuang dari serangan pneumonia ganda yang serius.

    “Saudara-saudari yang terkasih, dengan kesedihan yang mendalam saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci Fransiskus,” kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan dikutip dari Reuters, Senin (21/4/2025).

    Vatikan mengatakan Uskup Roma, Paus Fransiskus, telah kembali ke rumah Bapa pada Senin pagi pukul 07.35 waktu setempat. 

    Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013. Pemilihan tersebut mengejutkan banyak pengamat Gereja yang telah melihat ulama Argentina, yang dikenal karena kepeduliannya terhadap orang miskin, sebagai orang luar.

    Dia berusaha untuk memproyeksikan kesederhanaan ke dalam peran agung dan tidak pernah memiliki apartemen kepausan yang penuh hiasan di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi “kesehatan psikologisnya”.

    Seiring perkembangan kepemimpinannya, Fransiskus menghadapi kritik keras dari kaum konservatif, yang menuduhnya membuang tradisi gereja.

    Dia juga menarik kemarahan kaum progresif yang merasa bahwa dia seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk membentuk kembali Gereja yang telah berusia 2.000 tahun tersebut.

    Di saat dia berjuang dengan perbedaan pendapat internal, Paus Fransiskus menjadi sorotan global, menarik banyak orang dalam banyak perjalanan luar negeri yang dijalani tanpa lelah untuk mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian.

    Papa Fransiskus juga berpihak pada mereka yang terpinggirkan, seperti para migran dan kaum miskin di berbagai belahan dunia.

  • Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyerahkan skema pembiayaan untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Hal itu disampaikan Menkop Budi Arie saat meluncurkan situs resmi KopDes Merah Putih di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sumber dana lainnya adalah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain.

    Adapun, pembentukan KopDes Merah Putih membutuhkan dana Rp3 miliar—Rp5 miliar per desa atau per koperasi. Sehingga, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp400 triliun untuk membangun 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Soal skema pembiayaan nanti kita serahkan sesuai Inpres ke Menteri Keuangan [Sri Mulyani] dan Menteri BUMN [Erick Thohir], tanya ke mereka saja soal pembiayaan [80.000 KopDes Merah Putih],” kata Budi.

    Di sisi lain, Budi juga mengakui Kemenkop memerlukan tambahan anggaran untuk mendukung KopDes Merah Putih, mengingat pihaknya juga harus melatih pengawas KopDes Merah Putih. Namun, dia menekankan anggaran ini masih dirumuskan.

    “Pasti perlu [tambahan anggaran], konsekuensi. Untuk memperkuat ini kita perlu dukungan anggaran. Memang melatih orang tidak perlu biaya? Lapangan? Ya kan pasti. Kita sedang merumuskan secara baik-baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menegaskan bahwa Kemenkop tengah melakukan diskusi secara intensif secara internal agar permintaan untuk menambah anggaran tepat sasaran, efektif, dan efisien.

    “Menurut kamu tugas begini berat perlu anggaran tambahan enggak? Ya, gini, itu konsekuensi penambahan tugas ini memerlukan tenaga tambahan, jumlah [tambahan anggaran] nanti dirumuskan,” pungkasnya.

    Anggaran Koperasi Merah Putih

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan mengelola enam jenis gerai usaha, mulai dari sembako, apotek, klinik, cold storage/logistik, simpan pinjam, dan kantor koperasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko. Pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Herbert memperkirakan bahwa setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Ini artinya, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih 240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

  • Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Senin (21/4/2025). 

    Pemeriksaan hari ini bukan pertama kalinya dijalani oleh Satori pada kasus tersebut. Dia telah beberapa kali diperiksa oleh KPK. 

    “Saya datang menghadiri undangan dan tadi pemeriksaannya juga sudah saya jelaskan semua ke penyidik,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    Satori lalu ditanya apabila ada pertanyaan baru yang ditanyakan penyidik kepadanya, mengingat ini bukan pertama kali dia diperiksa dalam kasus CSR BI. Dia mengaku tak ada hal baru yang ditanyakan kepadanya. 

    “Masih, masih [sama, red] enggak ada. Belum ada,” kata pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR 2024-2029. 

    Untuk diketahui, Satori diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi XI atau Komisi Keuangan periode 2019-2024.

    Komisi tersebut merupakan mitra kerja dari sejumlah lembaga seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kolega Satori, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, juga pernah beberapa kali dipanggil dan telah diperiksa KPK juga dalam kasus yang sama.

    Keduanya pada periode lalu menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR. 

    Rumah keduanya pernah digeledah oleh KPK pada 2025 ketik kasus tersebut naik penyidikan. 

    Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah, yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK, dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara.

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Umat Katolik Bisa Beri Penghormatan kepada Paus Fransiskus di Basilika

    Umat Katolik Bisa Beri Penghormatan kepada Paus Fransiskus di Basilika

    Bisnis.com, JAKARTA — Umat Katolik dari berbagai penjuru dunia akan diberikan kesempatan memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Paus Fransiskus pada Rabu (23/4/2025) pagi di Basilika Santo Petrus, Vatikan.

    Berdasarkan keterangan resmi Kantor Pers Takhta Suci, jenazah Paus Fransiskus akan dipindahkan dari Casa Santa Marta ke Basilika untuk memberikan kesempatan kepada umat melakukan penghormatan.

    “Pemindahan jenazah Bapa Suci ke Basilika Vatikan, demi penghormatan penuh dari seluruh umat beriman, akan dilaksanakan pada Rabu pagi, 23 April 2025, sesuai dengan pengaturan yang akan ditentukan dan dikomunikasikan besok, setelah Kongregasi pertama para Kardinal,” kata Kepala Kantor Pers Takhta Suci, Matteo Bruni dikutip dari Vatikannews Senin (21/4/2025).

    Adapun upacara upacara pemindahan dan penempatan jenazah mendiang Paus Fransiskus ke dalam peti akan dilaksanakan malam ini pukul 20.00 waktu Roma, Italia.

    Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Gereja Roma Suci, akan memimpin upacara di Kapel Casa Santa Marta Vatikan.

    Meninggal pada Senin Paskah

    Paus Fransiskus meninggal dalam usia 88 tahun pada Senin pagi atau tepat sehari setelah tampil dalam kebaktian Minggu Paskah.

    Kabar duka cita itu langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehari sebelum berpulang, Paus Fransiskus sempat memberikan pesan Urbi et Orbi dalam perayaan ekaristi Minggu Paskah di lapangan Santo Basilika, Vatikan.

    “Kristus, harapanku, telah bangkit. Cinta telah menang atas kebencian, cahaya atas kegelapan, dan kebenaran atas kepalsuan. Pengampunan telah menang atas balas dendam. Kejahatan belum lenyap dari sejarah; kejahatan akan tetap ada sampai akhir, tetapi kejahatan tidak lagi berkuasa; kejahatan tidak lagi berkuasa atas mereka yang menerima rahmat hari ini,” pesan Paus pada Minggu Paskah.

    Paus asal benua Amerika Selatan pertama dalam sejarah gereja Katolik itu dikenal memiliki kepedulian terhadap kaum miskin dan bersikap tegas dalam menolak perang.

    Dalam sejumlah pesan perdamaian yang pernah disampaikan, Paus Fransiskus berbicara tentang Tanah Suci, yang terluka oleh konflik dan menjadi rumah bagi “ledakan kekerasan yang tak berkesudahan”.

    Dia menyampaikan kedekatannya, khususnya dengan masyarakat Gaza dan komunitas Kristen di wilayah tersebut, tempat konflik yang disebutnya cukup mengerikan dan terus menyebabkan kematian, kehancuran serta menciptakan situasi kemanusiaan yang dramatis dan menyedihkan.

    “Saya mohon sekali lagi,” katanya, “untuk segera dilakukan gencatan senjata di Jalur Gaza, pembebasan para sandera dan akses terhadap bantuan kemanusiaan.”

    Kata-katanya sekali lagi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bertindak dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kelaparan yang mendambakan masa depan yang damai.

    Doa Paus juga ditujukan kepada komunitas Kristen di Lebanon dan Suriah, yang saat ini sedang mengalami transisi yang sulit dalam sejarahnya serta mendesak seluruh Gereja untuk senantiasa mendoakan umat Kristen di kawasan Timur Tengah.

    Kemudian doa Paus juga diberikan untuk Yaman yang mengalami salah satu krisis kemanusiaan paling serius dan berkepanjangan di dunia karena perang. Paus Fransiskus mengundang semua pihak yang terlibat untuk menemukan solusi melalui dialog yang konstruktif.

  • Produsen Sepatu Butuh Stimulus Tembus Pasar Ekspor Potensial Selain AS

    Produsen Sepatu Butuh Stimulus Tembus Pasar Ekspor Potensial Selain AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).  

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pengusaha alas kaki yang berorienstasi ekspor saat ini sangat mendukung penyelesaian perjanjian dagang yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). 

    “IEU-CEPA sebagai FTA [free trade agreement] yang didorong teman-teman asosiasi saat pertemuan Kemenko untuk dapat segera dirampungkan agar Eropa menjadi akses alternatif pasar bagi Indonesia,” kata Billie kepada Bisnis, dikutip Senin (21/4/2025). 

    Selain itu, pihaknya tetap berharap selama pengenaan tarif tinggi bea masuk ke AS ditunda 90 hari, pihaknya mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi sebagai jalan yang dipilih agar tarif yang dikenakan terhadap barang asal Indonesia tidak tinggi.

    Untuk diketahui, pada 2 April 2025, pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% atas produk asal Indonesia. Tarif tersebut akan menjadi tarif tambahan dari tarif dasar 10% sehingaa menjadi 42%. 

    Sebelumnya, Aprisindo juga tengah berupaya mencari pasar ekspor yang potensial lainnya selain Eropa, seperti Timur Tengah, Asia, dan lainnya. Pengusaha juga akan memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia dengan berbagai negara. 

    Hingga saat ini, AS merupakan pangsa pasar ekspor utama bagi industri alas kaki nasional. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki (HS 64) ke AS pada kuartal I/2025 memberikan pangsa sebesar 34,16% sebanyak 33.370 ton. 

    Selanjutnya, ekspor alas kaki ke Belanda mengambil andil 8,40% atau sebanyak 8.180 ton, disusul ke Belgia sebanyak 6.950 ton atau berkontribusi 7,14%, kemudian ke Jepang 5.750 ton atau 5,90% dan ke China sebanyak 5.470 ton atau 5,61%.  

    Adapun, nilai ekspor alas kaki ke AS pada Januari-Maret 2025 naik 16,62% menjadi US$657,90 juta dari periode yang sama tahun lalu seniai US$564,13 juta. 

  • Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengusulkan solusi dan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dari keresahan Amerika Serikat akan implementasi QRIS. 

    Bagi Amerika Serikat (AS)—selaku rumah bagi raksasa fintech seperti PayPal, Stripe, dan Visa—kebijakan Indonesia dianggap menghambat ekspansi bisnis mereka. Namun, Indonesia harus memprioritaskan kepentingan 277 juta warganya. 

    Protes AS mirip dengan reaksi mereka terhadap kebijakan data lokal (data localization) di Uni Eropa melalui GDPR. 

    “Jika Indonesia menyerah pada tekanan ini, bisa jadi ini menjadi preseden buruk di mana kebijakan publik ditentukan oleh lobi korporasi, bukan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025). 

    Achmad menjelaskan bahwa liberalisasi sistem pembayaran tanpa penyaringan bisa mematikan startup fintech lokal yang belum siap bersaing dengan perusahaan multinasional. 

    Sebagai contoh di Afrika, dominasi M-Pesa (sejenis mobile banking) justru mempersempit ruang bagi pengembang lokal untuk menciptakan solusi yang lebih kontekstual, meski sukses meningkatkan inklusi keuangan.

    Selain itu, tuntutan AS agar Bank Indonesia (BI) “lebih transparan” dalam penyusunan kebijakan perlu dikritisi. Padahal, setiap negara berdaulat dan berhak merumuskan regulasi sesuai kebutuhan nasionalnya tanpa intervensi asing.

    Untuk itu, hal pertama yang dapat dilakukan oleh BI dan pemerintah dalam negosiasai soal QRIS dengan AS, yakni pertama, BI dapat membuka ruang konsultasi terbatas dengan perusahaan asing tanpa mengorbankan prinsip kebijakan. 

    Misalnya, mengizinkan partisipasi asing dalam pengembangan teknologi QRIS dengan syarat transfer pengetahuan dan penggunaan server lokal.

    Kedua, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menjelaskan bahwa QRIS bukan hambatan, tetapi peluang kolaborasi. 

    Standar QRIS bisa dipromosikan sebagai model bagi negara berkembang lain, sehingga perusahaan AS yang ingin ekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi dengannya.

    Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan “interoperabilitas bertahap”. 

    Misalnya, memastikan QRIS kompatibel dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) atau PromptPay (Thailand) terlebih dahulu, sebelum melangkah ke integrasi global. 

    “Langkah ini akan mengurangi kekhawatiran AS sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional,” tuturnya. 

    Adapun, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti enggan memberikan penjelasan terkait keluhan AS akan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). 

    Dirinya hanya menekankan bahwa pada dasarnya, implementasi QRIS antarnegara tergantung kesiapan masing-masing negara. Destry pun tidak menutup peluang kerja sama Indonesia melalui QRIS dengan AS. 

    “Tapi intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya kerja sama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?” ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (21/4/2025). 

    Destry juga menegaskan bahwa sistem pembayaran asal AS, yakni Visa maupun Mastercard masih mendominasi pembayaran di Indonesia, meski Indonesia memiliki QRIS maupun GPN

    “Sekarang pun kartu kredit yang selalu diributin, Visa, Mastercard, masih dominan, jadi itu nggak ada masalah sebenarnya,” tuturnya. 

  • Wamenaker Bakal Jembatani Driver Ojol & Grab Perkara GrabBike Hemat

    Wamenaker Bakal Jembatani Driver Ojol & Grab Perkara GrabBike Hemat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk membangun komunikasi antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, menyusul adanya penolakan program GrabBike Hemat yang dinilai merugikan para mitranya. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menanggapi rencana aksi demo serikat pengemudi ojek online (ojol) untuk menolak dan berharap program layanan GrabBike Hemat dihapus.

    “Kita lagi coba membangun komunikasi antara driver dan aplikatornya ya karena sekali lagi, ini kan menjadi penolakan kawan-kawan driver paket hemat ini,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (21/4/2025).

    Noel menilai perusahaan transportasi online salah menafsirkan definisi kemitraan. Pasalnya, kata dia, prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, bukan saling merugikan.

    Dengan adanya keberatan dari para mitra terhadap program tersebut, dia melihat bahwa perusahaan tidak melibatkan para mitra dalam membuat sebuah keputusan.

    “Makanya jangan-jangan, maaf nih saya sampaikan sekali lagi, aplikator jangan memanipulatif definisi soal mitra itu, ada penyimpangan soal kemitraan,” ujarnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, kalangan serikat pengemudi ojol berencana melakukan aksi demo terhadap layanan orderan hemat yang dinilai merugikan. 

    Serikat driver ojol tersebut antara lain, Koalisi Ojol Nasional (KON), Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI), dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). 

    Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto mengatakan, aksi demo dilakukan untuk menolak dan berharap program Layanan Grab Hemat untuk dihapus. 

    “[Aksi demo] ini dilakukan ketika usaha maksimal yang dilakukan mitra pengemudi tidak sepadan atau bahkan berbanding terbalik dengan hasil,” katanya dalam siaran pers, Minggu (20/4/2025).

    Dia menuturkan, layanan Grab Hemat ini muncul dengan skema berbayar dengan nominal variatif antara lain yakni 1-2 trip dengan potongan Rp3.000, lalu 3-4 trip potongan Rp8.500, berikutnya 5-6 trip potongan Rp13.600, lalu 7-9 trip potongan Rp18.000 dan 10 trip ke atas potongan hingga mencapai Rp20.000. 

    Andi menambahkan potongan tersebut di luar potongan 15% plus 5% yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan pada 2022 sebesar 15% untuk biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5% sebagai biaya penunjang dukungan kesejahteraan bagi Mitra driver. 

    Ketua FKDOI Rahman juga sedang mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes layanan Grab Hemat. 

    “Kami sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak,” ujarnya.

  • Gereja Katedral Gelar Misa Arwah Paus Fransiskus pada Kamis (24/4)

    Gereja Katedral Gelar Misa Arwah Paus Fransiskus pada Kamis (24/4)

    Bisnis.com, JAKARTA — Gereja Katedral bakal menggelar Misa Requiem atau Misa Arwah atas meninggalnya pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus pada Kamis (24/4/2025).

    Uskup Agung Indonesia Kardinal Ignatius Suharyo berharap agar seluruh Keuskupan Agung Jakarta bisa mengadakan misa di wilayahnya masing-masing.

    “Besok kami sore akan ada Misa arwah di Gereja Katedral jam 6 sore,” ujarnya di Gereja Katedral, Senin (21/4/2025).

    Selain itu, Suharyo juga mengemukakan bahwa Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia bakal menggelar acara bela sungkawa bagi masyarakat besok Selasa (22/4/2025).

    “Sementara itu, besok pagi Kedutaan Besar Vatikan akan memulai membuka Kedutaan bagi saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan belasungkawa atas kepergian Paus,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pertama dari Amerika Latin, meninggal dunia pada Senin (21/4/2025) sekitar 07.35 waktu setempat di Vatikan.

    Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, dari Casa Santa Marta.

    “Saudara-saudari terkasih, dengan dukacita yang mendalam saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci kita, Fransiskus. Pada pukul 7.35 pagi ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa,” ujar Kevin.