Author: Bisnis.com

  • Mensesneg Bantah Isu Prabowo Reshuffle Hasan Nasbi dari PCO

    Mensesneg Bantah Isu Prabowo Reshuffle Hasan Nasbi dari PCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Hasan Nasbi telah dicopot atau di-reshuffle dari posisinya di Presidential Communication Office (PCO).

    Menurutnya, tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan PCO, terutama status Hasan Nasbi di Kabinet Prabowo Subianto. 

    Isu reshuffle muncul seiring penunjukan sejumlah tokoh untuk membantu fungsi komunikasi kepresidenan, termasuk peran aktif Mensesneg sendiri dalam menyampaikan informasi kinerja pemerintah.

    “Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dirinya bersama para menteri teknis lainnya diberi mandat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut menyampaikan capaian dan program-program yang dijalankan pemerintah.

    Dengan pernyataan ini, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi maupun reshuffle di tubuh PCO yang melibatkan Hasan Nasbi, dan tugas komunikasi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. 

    “Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-Menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • RUU Polri dan Kejaksaan Bakal Dibahas DPR Tahun Ini, Simak Bocorannya

    RUU Polri dan Kejaksaan Bakal Dibahas DPR Tahun Ini, Simak Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dipastikan tetap masuk dalam agenda pembahasan legislatif tahun 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa isi dari kedua RUU tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

    “Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

    Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU Polri akan memberikan kewenangan berlebih hingga menjadikan institusi kepolisian “super power”, Prasetyo menilai anggapan tersebut terlalu dini karena pembahasan substansi belum dimulai.

     “Super power-nya di mana? isinya belum kita bahas kok,” ujarnya ketika ditanya apakah RUU tersebut berpotensi memperkuat posisi Polri secara berlebihan. 

    Namun, dia memastikan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan tetap akan digulirkan tahun ini. 

    “Sesuai dengan agenda seperti itu,” katanya.

    Selain membahas RUU Polri dan Kejaksaan, Prasetyo juga menyinggung soal UU TNI yang telah diteken oleh Presiden. Dia memastikan bahwa dokumen tersebut sudah masuk dalam proses administrasi resmi.

     “InsyaAllah hari ini sudah,” ujarnya terkait apakah UU TNI sudah diundangkan. 

    Menanggapi pertanyaan mengapa dokumen belum langsung dipublikasikan setelah diteken Presiden, dia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administrasi, termasuk pengarsipan dan pengecekan sebelum masuk ke dalam lembaran negara. 

    “Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya,” pungkas Prasetyo.

  • Masa Berkabung Wafatnya Paus Fransiskus Berlangsung 9 Hari

    Masa Berkabung Wafatnya Paus Fransiskus Berlangsung 9 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengungkap bahwa masa berkabung atas meninggalnya Paus Fransiskus berlangsung selama 9 hari.

    Suharyo menuturkan bahwa setelah masa berkabung selesai, Paus akan segera dimakamkan.

    “Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman,” ujarnya di Gereja Katedral, Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).

    Dia menambahkan, masa berkabung di Indonesia akan bergantung pada inisiatif dari konferensi-konferensi wali gereja setempat.

    Namun yang pasti, Kedubes Vatikan untuk Indonesia bakal menggelar acara bela sungkawa bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kesan untuk Paus Fransiskus.

    Acara itu bakal berlangsung hari ini Selasa (22/4/2025) dari pagi sampai dengan sore hari.

    “Yang pasti karena Kedutaan Besar Vatikan itu ada di Jakarta, beliau akan membuka kedutaan besarnya supaya tamu-tamu yang ingin mengucapkan bela sungkawa, bela duka, itu bisa masuk dan menuliskan kesan-kesan di dalam buku tamu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pertama dari Amerika Latin, meninggal dunia pada Senin (21/4/2025) sekitar 07.35 waktu setempat di Vatikan.

    Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, dari Casa Santa Marta.

    “Saudara-saudari terkasih, dengan dukacita yang mendalam saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci kita, Fransiskus. Pada pukul 7.35 pagi ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa,” ujar Kevin.

  • Bantah Isu Kabinet Prabowo Gonjang-ganjing, Mensesneg: Semua Solid

    Bantah Isu Kabinet Prabowo Gonjang-ganjing, Mensesneg: Semua Solid

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

     “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

  • Menteri Nusron Soal Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan: Menteri Harus Kompak

    Menteri Nusron Soal Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan: Menteri Harus Kompak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

    Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menganggap ajakan Prabowo itu tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet.

    Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh orang nomor satu di Indonesia itu guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

  • Ahmad Sahroni: Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Gak Perlu Diunggah, Kurang Pas

    Ahmad Sahroni: Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Gak Perlu Diunggah, Kurang Pas

    Bisnis.com, JAKARTA — Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni ikut menanggapi soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Secara pribadi, Sahroni menilai hal tersebut sah-sah saja, asalkan momen pertemuan itu tidak diunggah sama sekali ke publik.

    “Ini pribadi ya, kurang pas. Karena sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden. Kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine.” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Sebab itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini berpandangan bahwa publik dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda karena momen pertemuan itu pun telah tersebar di publik.

    “Kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post power syndrome? Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik, baik sekali ya Pak. Tapi enggak usah di-upload lah,” tegasnya.

    Meski demikian, dia menepis hal tersebut memunculkan adanya dualisme kepala negara alias matahari kembar. Namun, dia kembali menegaskan bahwa sebaiknya memang pertemuan itu jangan terunggah di publik.

    “Kalau terbuka, nanti kan anggapannya oh ini tuh sekelas mantan Presiden kok masih panggil-panggil orang gitu,” ucap legislator NasDem tersebut.

    Adapun, Komisi III DPR menurut Sahroni berpandangan bahwa sebaiknya para peserta didik Sespimmen Lemdiklat Polri datang ramai-ramai dengan mengenakan  baju biasa tanpa pakaian dinas.

    “Tapi kalau udah pakai baju biasa, dia harus izin sama komandannya. Teman-teman tolong tanyain, komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga tanya lagi, udah izin lagi belum sama Pak Kapolri? Nah, itu aja,” tutupnya.

  • Amazon Kaji Ulang Sewa Data Center Imbas Ketidakpastian Perekonomian Global

    Amazon Kaji Ulang Sewa Data Center Imbas Ketidakpastian Perekonomian Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Amazon, perusahaan teknologi raksasa yang berfokus pada layanan digital, e-commerce dan komputasi awan, telah menunda beberapa pembicaraan sewa pusat data untuk divisi komputasi awannya, terutama di pasar luar negeri, yang mengindikasikan perlambatan jangka pendek dalam penyewaan fasilitas skala besar.

    Analis Wells Fargo mengatakan langkah yang diambil perusahaan cloud terbesar di AS ini sebagai tanda terbaru bahwa meningkatnya ketidakpastian ekonomi, yang memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali bagaimana mereka membelanjakan miliaran dolar yang telah mereka alokasikan untuk infrastruktur AI, termasuk chip Nvidia.

    Analis Wells Fargo mengatakan besarnya penundaan Amazon tidak jelas, tetapi serupa dengan penarikan diri Microsoft baru-baru ini.

    Alih-alih membatalkan kesepakatan yang telah ditandatangani, Amazon “mencerna kembali kesepakatan sewa agresif baru-baru ini,” kata para analis.

    “Tampaknya perusahaan hyperscale (perusahaan cloud besar) menjadi lebih selektif dalam menyewa kluster daya besar, dan memperketat jendela pra-sewa untuk kapasitas yang akan dikirim sebelum akhir tahun 2026,” kata mereka dalam sebuah catatan, dikutip dari Reuters, Selasa (22/4/2025).

    Adapun penghentian dilakukan di tengah langkah kompetitor seperti Meta, Google milik Alphabet, dan Oracle tetap aktif dalam penyewaan.

    Amazon mengecilkan catatan tersebut. “Ini adalah manajemen kapasitas rutin, dan tidak ada perubahan mendasar baru-baru ini dalam rencana ekspansi kami,” kata Kevin Miller, wakil presiden Amazon Web Services Global Data Centers dalam sebuah posting di LinkedIn.

    Meski melakukan penundaan pusat data, Amazon tetap agresif dalam membangun kecerdasan buatan.  

    Belum lama, Amazon meluncurkan model kecerdasan buatan (AI) generatif terbaru mereka, Nova Sonic. Model ini dirancang untuk memproses suara secara native dan menghasilkan ucapan yang terdengar alami. 

    Melansir dari Techcruch, Rabu (9/4/2025), Nova Sonic hadir sebagai jawaban Amazon terhadap model suara AI terbaru yang dinilai lebih alami dibandingkan model-model suara awal seperti Amazon Alexa. 

    Terobosan teknologi ini menjadikan asisten digital lama, termasuk Alexa dan Siri dari Apple terasa kaku jika dibandingkan dengan model baru ini.

    Model suara Nova Sonic dapat diakses melalui Bedrock, platform pengembang Amazon untuk aplikasi AI perusahaan, melalui API streaming dua arah yang baru. 

    Dalam siaran pers, Amazon menyebut, Nova Sonic sebagai model suara AI yang paling hemat biaya di pasaran, dengan biaya sekitar 80% lebih rendah dibandingkan GPT-4o OpenAI.

    Senior Vice President dan Kepala Ilmuwan AGI Amazon Rohit Prasad mengatakan bahwa komponen Nova Sonic telah terintegrasi dengan Alexa+, versi yang lebih canggih dari asisten suara digital Amazon. 

  • KBRI Vatikan: Selamat Jalan Bapa Suci, Paus dari Pinggiran

    KBRI Vatikan: Selamat Jalan Bapa Suci, Paus dari Pinggiran

    Bisnis.com, JAKARTA — Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika lonceng duka berdentang di Vatikan. Senin (21/4) pagi, pukul 07.35 waktu Roma, dunia menyaksikan akhir dari satu babak sejarah dalam Gereja Katolik.

    “Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia, wafat dalam usia 88 tahun di kediamannya yang sederhana, Apartemen Santa Marta.”

    Duka menyelimuti Vatikan, tetapi juga sebuah refleksi mendalam atas warisan kasih, keberanian, dan kerendahan hati yang ditinggalkan oleh Paus dari pinggiran dunia itu.

    Lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, 17 Desember 1936, Paus Fransiskus adalah banyak hal dalam satu pribadi. 

    Dia Paus pertama dari Amerika Latin, Paus pertama dari Serikat Yesus, Paus pertama yang memilih nama Fransiskus—dari santo pelindung kaum miskin, Fransiskus dari Asisi. Tapi di atas semua itu, dia adalah Paus pertama yang mengubah wajah kepemimpinan Gereja dengan napas belas kasih yang menyentuh hingga ke sudut-sudut dunia yang terlupakan.

    Sejak terpilih sebagai Paus ke-266 pada 13 Maret 2013, Paus Fransiskus memilih jalur berbeda. 

    Paus menolak tinggal di Istana Apostolik dan lebih memilih kamar kecil di Santa Marta. Dia tidak hanya berkhotbah soal kemiskinan, tapi hidup dalam kesederhanaan. Bagi Fransiskus, belas kasih bukan sekadar konsep teologis—dia adalah “udara yang kita hirup”, bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang mencari Tuhan dalam realitas keseharian.

    “Mereka yang menderita, yang diabaikan dunia, mereka adalah pusat dari pelayanan saya,” ungkapnya dalam satu kesempatan.

    Sakit dan Akhir Perjalanan

    Kesehatan Paus Fransiskus memang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2025, dia dirawat di Rumah Sakit Gemelli karena pneumonia bilateral. Meski sempat pulih, kondisi fisiknya terus menurun. Wafatnya diumumkan oleh Kardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo Vatikan, pada pukul 09.45.

    “Seluruh hidupnya dibaktikan untuk melayani Tuhan dan Gereja-Nya. Ia mengajarkan kita kasih yang universal, setia hingga akhir kepada mereka yang termiskin dan terpinggirkan,” kata Farrell dalam pernyataan resmi, Selasa (22/4/2025).

    Kepergian Fransiskus menandai dimulainya masa Papal Interregnum, sebuah masa transisi menuju pemilihan Paus baru. Namun bahkan dalam kematiannya, Paus Fransiskus tetap mengajarkan kerendahan hati. 

    Dia tidak memilih Basilika Santo Petrus—tempat pemakaman mayoritas Paus terdahulu—melainkan Basilika Santa Maria Maggiore, tempat dia biasa berdoa sebelum dan sesudah perjalanan.

    Pada 2024, dia bahkan menyederhanakan tata cara pemakaman paus. Tidak ada peti tiga lapis atau prosesi megah. Hanya peti sederhana, liturgi yang hening, dan doa dari umat.

    “Pemakaman Paus Roma adalah pemakaman seorang gembala, bukan pemakaman penguasa dunia,” kata Monsignor Diego Ravelli, mengutip liturgi baru yang disetujui sendiri oleh Fransiskus.

    Paus dari Pinggiran Dunia

    Dijuluki “Paus Pinggiran”, Fransiskus membawa Gereja keluar dari tembok Vatikan menuju realitas umat di garis depan penderitaan: dari Rohingya hingga Yaman, dari Palestina hingga Sudan Selatan. Salah satu momen yang menggambarkan kedalaman belas kasihnya adalah ketika dia mencium kaki para pemimpin Sudan Selatan pada 2019, mendesak mereka untuk menghentikan perang saudara.

    Dalam kepausannya, dia menjangkau lebih dari 59 negara, termasuk perjalanan bersejarah ke Irak, Uni Emirat Arab, Mongolia, dan Myanmar. Di Indonesia, dia menandatangani Deklarasi Istiqlal bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar—sebuah simbol kerukunan dan persaudaraan antarumat beragama.

    Paus Fransiskus dikenal karena suara lantangnya terhadap isu global: kemiskinan, pengungsi, krisis iklim, dan tentu saja—perang. Dalam pesan terakhirnya sebelum wafat, dia kembali menyerukan perdamaian di Timur Tengah, Ukraina, Myanmar, hingga Sudan.

    “Senjata perdamaian adalah yang membangun masa depan. Gunakanlah sumber daya untuk membantu yang membutuhkan, bukan untuk menabur kematian,” katanya dalam pesan Urbi et Orbi terakhirnya.

    Melalui ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus menegaskan bahwa semua manusia adalah saudara, terhubung oleh kemanusiaan yang sama. 

    Lewat Laudato Si, dia mendesak dunia untuk menjaga bumi, rumah bersama yang rapuh. Dua dokumen yang mencerminkan dua pusat gravitasi pelayanan Fransiskus: solidaritas manusia dan tanggung jawab ekologis.

    Selamat Jalan, Bapak Suci

    Masa duka sembilan hari, Novendiales, telah dimulai. Dunia menanti misa pemakaman yang akan menjadi momen hening dan penghormatan terakhir kepada seorang Paus yang hidup sebagai gembala sejati, menolak kekuasaan demi kedekatan, menolak kemewahan demi pelayanan, dan menyerahkan seluruh hidupnya bagi belas kasih.

    Paus Fransiskus, pria yang “datang dari ujung dunia”, kini kembali kepada Bapa. Tapi warisan kasihnya—seperti udara yang ia katakan penting untuk hidup—akan terus dihirup oleh Gereja dan dunia.

    “Semua adalah saudara,” katanya. Dan hari ini, dunia menangis bersama saudara tua yang telah berpulang.

  • Kejagung Tahan Dosen dan Direktur TV Swasta, Ini Perannya

    Kejagung Tahan Dosen dan Direktur TV Swasta, Ini Perannya

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar dan dosen Junaidi Saibih. Keduanya adalah tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara suap hakim perkara ekspor CPO.

    Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan bahwa kedua tersangka itu langsung ditahan 20 hari ke depan mulai hari ini Senin 21 April 2025 di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. 

    Sementara itu, kata Qohar, untuk tersangka Advokat Marcella Santoso sudah ditahan lebih dulu terkait dengan perkara suap atau gratifikasi hakim PN Jakarta Pusat.

    Sesuai KUHAP, penahanan terhadap para tersangka dilakukan oleh penyidik agar tersangka tidak melarikan diri, pengaruhi saksi dan menghilangkan barang bukti yang bisa menggangu proses penyidikan.

    “Jadi untuk dua tersangka ini langsung kami tahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan di rutan Salemba cabang Kejagung,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (22/4/2025) dini hari pagi.

    Dia menjelaskan ketiga tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah ke Nomor 2 Tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

    “Ketiganya telah melakukan pemufakatan jahat untuk merintangi penyidikan hingga penuntutan dengan mempengaruhi opini publik,” katanya.

    Penetapan Tersangka

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengemukakan ketiga tersangka itu adalah Direktur Pemberitaan media Jak TV Tian Bahtiar, lalu Advokat Marcella Santoso dan Dosen Junaidi Saibih.

    Dia juga mengemukakan ketiga tersangka itu bermufakat jahat untuk membentuk opini publik mulai dari penyidikan dan penuntutan terkait kasus korupsi timah, gula dan minyak goreng (CPO).

    “Tersangka MS (Marcella Santoso) dan JS (Junaidi Saibih) ini mengorder tersangka TB (Tian Bahtiar) untuk membuat berita dan konten negatif yang menyudutkan pihak kejaksaan dalam menangani kasus korupsi,” tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (22/4) dini hari pagi.

    Qohar juga menjelaskan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar tersebut menerima uang dari dua tersangka lainnya sebesar Rp478.500.000 untuk merintangi dan menghalangi proses penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

    “Tersangka menggunakan uang itu untuk menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar, podcast dan roadshow benerapa media online dengan pemberitaan negatif untuk pengaruhi persidangan, termasuk di media tiktok dan youtube,” katanya.

  • AS Kenakan Bea Masuk Baru untuk Solar Panel dari 4 Negara Asean

    AS Kenakan Bea Masuk Baru untuk Solar Panel dari 4 Negara Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menerapkan bea masuk baru untuk solar panel yang berasal dari empat negara Asia Tenggara (Asean).

    Dilansir Bloomberg pada Selasa (22/4/2025), kebijakan tersebut menjadi angin segar untuk produsen domestik di saat pengembangan sumber energi terbarukan di AS mengalami sejumlah tantangan.

    Bea masuk baru itu diumumkan pada Senin kemarin usai penyelidikan dalam waktu satu tahun menemukan bukti bahwa produsen solar panel di Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Thailand mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah dan menjual ke AS dengan Harga lebih rendah dari biaya produksi.

    Penyelidikan tersebut diminta oleh produsen solar panel dalam negeri AS dan dimulai sejak pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Bea masuk nasional ditetapkan setinggi 3.521% untuk Kamboja, yang mencerminkan keputusan negara tersebut untuk berhenti berpartisipasi dalam penyelidikan, menurut Departemen Perdagangan.

    Perusahaan yang tidak disebutkan namanya di Vietnam dikenakan bea masuk sebesar 395,9% dan Thailand ditetapkan sebesar 375,2%. Tarif nasional untuk Malaysia ditetapkan sebesar 34,4%.

    Jinko Solar dinilai bea masuk sekitar 245% untuk ekspor dari Vietnam dan 40% untuk ekspor dari Malaysia. Trina Solar di Thailand dikenakan pungutan sebesar 375% dan lebih dari 200% dari Vietnam. Modul JA Solar dari Vietnam dapat bea masuk sekitar 120%.

    Meskipun bea masuk itu disebut menguntungkan produsen dalam negeri, tetapi ada risiko merugikan pengembang energi terbarukan AS yang telah lama bergantung pada pasokan asing yang murah, sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi sektor yang terombang-ambing oleh perubahan politik dan kebijakan di Washington.

    Pemungutan bea masuk tersebut akan menjadi tambahan bagi bea masuk baru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang telah menganggu rantai pasokan dan pasar global.

    Bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan, sebagaimana dikenal, dirancang untuk mengimbangi nilai subsidi dan penetapan harga yang diduga tidak adil, sebagaimana dihitung oleh Departemen Perdagangan AS.

    Keputusan departemen tersebut merupakan kemenangan bagi manufaktur dalam negeri yang telah coba digalakkan oleh Trump dan Biden. Penerima manfaat potensial termasuk Hanwha Q Cells dan First Solar Inc.

    Meskipun janji subsidi dan permintaan yang dipicu oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden telah membantu mendorong gelombang minat dan investasi di pabrik panel surya domestik baru di seluruh AS, produsen memperingatkan bahwa pabrik-pabrik tersebut terancam oleh pesaing asing yang menjual peralatan mereka dengan harga di bawah harga pasar.

    “Ini adalah kemenangan yang menentukan bagi manufaktur Amerika,” kata Tim Brightbill, wakil ketua praktik perdagangan internasional Wiley dan penasihat hukum utama untuk koalisi perusahaan tenaga surya yang menangani kasus tersebut.

    Adapun, menurut BloombergNEF, AS mengimpor peralatan surya senilai US$12,9 miliar pada tahun lalu dari empat negara yang akan dikenai bea masuk baru. Jumlah tersebut mewakili sekitar 77% dari total impor modul.