Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KPK Baru Temukan Aset Sitaan Kasus PGN (PGAS) US Juta dari Total US Juta

    KPK Baru Temukan Aset Sitaan Kasus PGN (PGAS) US$1 Juta dari Total US$15 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengembalian aset dari penanganan kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE), baru mencapai US$1 juta. 

    Nilai itu setara dengan Rp16,8 miliar sesuai dengan kurs Jisdor Bank Indonesia (BI) Rp16.862 per dolar Amerika Serikat (AS). 

    Sementara itu, total kerugian keuangan negara pada kasus tersebut berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai US$15 juta (atau setara Rp252 miliar). 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menelusuri aset diduga hasil korupsi tersebut guna upaya pengembalian aset atau asset recovery kasus tersebut. 

    “Hasil perhitungan pengembalian keuangan negara yang sudah terbit ya, dari BPK itu jumlahnya US$15 juta. Sementara saat ini yang baru bisa kita temukan yang lumayan sita, itu baru US$1 juta. Masih ada sekitar US$14 juta. Ini sedang kami dalami,” jelas Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Salah satu saksi yang diperiksa oleh KPK terkait dengan pengembalian aset itu adalah Komisaris Utama PT IAE Arso Sadewo, hari ini, Selasa (22/4/2025). 

    Asep mengatakan, saksi Arso diperiksa oleh penyidik guna menemukan ke mana aliran dana uang korupsi US$14 juta itu. Pihak KPK lalu nantinya akan menyita aset-aset yang diduga hasim korupsi jual beli gas antara PGN dan IAE. 

    “Kemana nanti akan kita lakukan upaya paksa untuk mengembalikan aset-aset negara yang seharusnya itu menjadi milik negara, yang saat ini dikorupsi oleh para oknum  tersebut,” jelas perwira tinggi Polri bintang satu itu. 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yaitu Direktur Komersial PGN 2016-2019 Danny Praditya serta Komisaris PT IAE 2006-2023 Iswan Ibrahim. Keduanya sudah ditahan sejak 11 April 2025. 

    Kerugian keuangan negara sebesar US$15 juta itu adalah uang muka yang dibayarkan PGN kepada IAE untuk melakukan pembelian gas. PT Isargas, selalu induk PT IAE, namun menggunakan uang tersebut untuk membayar utang ke sejumlah pihak, alias di luar kebutuhan pasokan gas ke PGN. 

    Pasokan gas PT IAE yang dijual ke PGN berasal dari alokasi gas bumi Husky Cnooc Madura Ltd. (HCML). Rencana penyerapan gas PT IAE itu pada 2017 sebesar 10 million standard cubic feet per day (MMSCFD), 15 MMSCFD pada 2018 dan 40 MMSCFD pada 2019.

    Uang muka itu lalu tetap dibayarkan PGN ke PT Isargas, kendati Iswan mengetahui bahwa pasokan gas bumi PT IAE dari HCML tidak akan dapat memenuhi kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ditandatangani.

    Alhasil, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Transaksi Jual beli Gas antara PT PGN dan PT IAE tahun 2017-2021 dengan Nomor: 56/LHP/XXI/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024, terjadi kerugian negara sebesar US$15 juta.

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • LG Batal Investasi di RI, Prabowo Pede Dapat Investor Baru

    LG Batal Investasi di RI, Prabowo Pede Dapat Investor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar hengkangnya perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LG, dari proyek investasinya di Indonesia.

    Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak akan kekurangan mitra strategis karena potensi dan kekuatan ekonomi nasional masih sangat besar. 

    Saat ditanya wartawan apakah akan ada kerja sama pengganti dari perusahaan lain menyusul keluarnya LG, dirinya optimistis bisa menemukan rekan lain.

    “Ya pasti ada [kerja sama lain], tunggu saja. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah,” ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2025).

    Sekadar informasi, LG Energy Solution (LG) disebut batal menanamkan investasi pada proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah pun berencana menawarkan potensi kerja sama ini kepada Amerika Serikat (AS)

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo.

    “Kan kita udah sama CATL, tapi yang sama LG batal,” ujar Dilo ketika ditemui di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dilo tak secara spesifik menjelaskan alasan LG tidak melanjutkan rencana investasinya. Dia hanya menyebut, terdapat banyak faktor yang membuat negosiasi dengan LG tidak mencapai kesepakatan.

    Ini bukan pertama kalinya isu LG hengkang dari proyek baterai RI mencuat. Pada awal 2023 lalu, negosiasi dengan perusahaan asal Korea Selatan itu sempat mandek lantaran implementasi kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat (AS) yang mendiskreditkan produksi baterai yang didominasi investasi perusahaan China.

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco, sedangkan satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding.

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study).

    Dengan hengkangnya LG, Dilo mengungkapkan bahwa ada inisiatif untuk menawarkan investasi baterai kepada perusahaan AS. Hal ini sebagai bagian dari paket negosiasi dalam merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Indonesia diganjar tarif impor resiprokal sebesar 32% oleh Trump lantaran menjadi salah satu penyumbang defisit perdangangan dengan AS.   

    “Proyek Titan ni kan enggak jadi. Nah, sekarang salah satunya itu yang kita tawarin, sebagai bagian daripada advokasi regulasinya kita negosiasi sama Amerika, kalau mereka mau,” ungkap Dilo.

  • Prabowo Mengaku Belum Tahu Ada Isu Penggelapan Dana MBG: Nanti Saya Cek

    Prabowo Mengaku Belum Tahu Ada Isu Penggelapan Dana MBG: Nanti Saya Cek

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons singkat terkait dugaan penggelapan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan.

    Meskipun belum mengetahui detail kasus tersebut, tetapi Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan uang negara secara bertanggung jawab.

    Saat ditanya wartawan soal keterlibatan Polres Jaksel dalam pengusutan kasus dana MBG, Prabowo mengaku belum memperoleh informasi. 

    “Penggelapan? Nanti saya cek ya, saya belum tahu. Saya tidak tahu soal ini [penggelapan dana MBG],” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2025).

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan dan pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap penyalahgunaan keuangan negara. 

    “Belum. Tapi, pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” tegas Prabowo.

    Kasus dugaan penggelapan dana MBG saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Belum ada keterangan resmi terkait nilai kerugian maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Salah satu mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku dirugikan karena pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

    Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

    Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

    “Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya,” katanya.

    Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti dan kliennya mendaparkan hak-nya.

    Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

    “Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi,” ujarnya.

  • KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus CSR BI Dalam Waktu Dekat

    KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus CSR BI Dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bakal segera menetapkan pihak tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia (BI). 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah memulai proses penyidikan kasus tersebut pada 2025 lalu. Namun, berbeda dengan sebagian besar kasus-kasus yang ditangani KPK lainnya, penyidikan kasus CSR BI dimulai tanpa sudah menetapkan tersangka. 

    Kemarin, Senin (21/4/2025), KPK memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori. Politisi yang dulu menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada 2019–2024 telah diperiksa sebanyak tiga kali. 

    Saat ditanya mengenai status hukumnya, KPK tak memberikan respons lebih lanjut. Namun, lembaga itu memastikan tak lama lagi akan menetapkan tersangka pada kasus rasuah tersebut. 

    “Belum [berubah status hukum], sedang [proses]. Nanti sebentar lagi, sebentar lagi,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Asep menyebut seorang saksi bisa berkali-kali diperiksa untuk pendalaman suatu kasus. Dalam hal ini Satori, pria yang kini kembali menjabat sebagai anggota DPR 2024–2029 itu kemarin diperiksa KPK terkait dengan penggunaan dana CSR. 

    Adapun Asep mengungkap, Satori merupakan salah satu penerima dan pengguna dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) melalui yayasan yang dimilikinya. 

    “Jadi, beliau kan salah satu yang penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil ke sini, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR, terangnya. 

    Sementara itu, Satori bukan satu-satunya anggota DPR yang sudah pernah diperiksa KPK terkait dengan kasus tersebut. Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, yang juga kolega Satori di Komisi XI 2019–2024, sudah pernah diperiksa sebagai saksi. 

    Rumah Satori dan Heri pun telah digeledah penyidik KPK. Selain rumah keduanya, penyidik telah di antaranya menggeledah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo serta kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Asep menjelaskan, peran Heri dan Satori sama yakni sebagai pemilik yayasan yang menerima dan menggunakan dana CSR BI. Yayasan keduanya berbeda satu sama lain, dan berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi tersebut. Ke depan, penyidik KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan Heri. 

    “Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” terang perwira tinggi Polri bintang satu itu. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep. 

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Dibayangi ‘Perang Dingin’, Wamenkeu Nyatakan RI Tak Akan Condong ke AS atau China

    Dibayangi ‘Perang Dingin’, Wamenkeu Nyatakan RI Tak Akan Condong ke AS atau China

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan pemerintah tidak akan condong ke Amerika Serikat atau China, meski geoekonomi dibayangi polarisasi akibat perang dagang antara dua negara perekonomian terbesar di dunia itu.

    Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, mengakui bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke negara-negara mitra dagangnya meningkat resiko dan ketidakpastian prospek perekonomian global.

    Dia mencontohkan, sejumlah negara besar melakukan retaliasi dengan membalas tarif Trump tersebut. China menjadi yang paling mencolok.

    Akibatnya, kini China mematok tarif bea masuk 125% atas barang-barang asal AS. Sementara itu, AS menaikkan tarif impor barang-barang China menjadi 145%.

    Kendati demikian, Tommy menyatakan Indonesia tidak ingin terlibat dalam ‘perang dingin’ antara China-AS tersebut. Dia menegaskan Indonesia masih mengedepan diplomasi non-blok.

    “Indonesia sebagai negara ekonomi berkembang yang besar memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang erat dengan kedua negara tersebut,” ujar Tommy dalam acara HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan dalam lima tahun terakhir, China maupun AS selalu masuk ke dalam 5 besar investor di Indonesia.

    China, sambungnya, berfokus ke investasi mineral dan energi. Sementara itu, AS banyak berinvestasi ke sektor farmasi dan barang konsumsi.

    Oleh sebab itu, Tommy menegaskan pemerintah tidak akan memilih untuk condong ke salah satu negara melainkan tetap dekat dengan keduanya karena sama-sama penting untuk perkembangan ekonomi nasional.

    “Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus menjaga hubungan baik dengan kedua negara tersebut sebagaimana diamankan oleh konstitusi meskipun terjadi gejolak akibat perang tarif,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tommy mengungkapkan penerapan tarif Trump belakangan membuat terjadi pergeseran kerangka kerja sama antar negata.dari yang awalnya multilateral menjadi bilateral.

    Masalahnya, kerja sama bilateral jauh lebih sulit tercapai karena ada ketimpangan kekuatan antar dua negara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat.

    Hanya saja, dia menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik seperti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di angka 5,03% pada tahun lalu, inflasi yang rendah di angka 1,03% secara tahunan pada Maret 2025, hingga surplus perdagangan dalam 59 bulan belakangan.

    “Dalam jangka pendek, prospek Indonesia tetap positif, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan momentum kembalinya aktivitas manufaktur,” jelas Tommy.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan PMI Manufaktur mencatat angka sebesar 52,4 pada Maret 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak Juni 2024.

    Menurut Tommy, terjadi peningkatan produksi dan permintaan baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa produsen tetap optimis atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

    “Kita mengharapkan pertumbuhan output yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025,” ujarnya.

  • Sawit RI Kalah Kompetitif dari Malaysia, Gapki Minta Keringanan Beban Ekspor

    Sawit RI Kalah Kompetitif dari Malaysia, Gapki Minta Keringanan Beban Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk meringankan beban ekspor kelapa sawit agar produk sawit Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global. 

    Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, beban ekspor sawit di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Menurutnya, beban ekspor yang tinggi ini membuat langkah pengusaha sulit bersaing dengan negara lain, terutama untuk mengekspor ke Amerika Serikat (AS).

    “Ternyata dari hitungan yang kami lakukan di Gapki, ternyata beban ekspor untuk produk sawit kita itu tinggi, melebihi dari Malaysia. Jadi beban ekspor kita ada pungutan ekspor, ada lagi bea keluar, kemudian ada lagi DMO [domestic market obligation],” kata Mukti dalam acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Berdasarkan perhitungan Gapki, beban ekspor Indonesia mampu mencapai US$251 per ton. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia dengan beban ekspor sekitar US$140-an per ton.

    “Jadi kalau kami dari pengusaha, kalau kita mau bersaing, usulan kami adalah bagaimana agar beban ekspor ini bisa dikurangi, apakah dari PE [pungutan ekspor],” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan, beban ekspor sejatinya merupakan kebijakan yang telah dihitung secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

    Di samping itu, kata dia, kebijakan ini juga telah memperhatikan kebutuhan dalam negeri. “Karena kan, itu tadi kan untuk replanting dan sebagainya. Jadi, saya akan sampaikan ke pimpinan [terkait pengurangan beban ekspor],” ujar Punto saat ditemui Bisnis.

    Lebih lanjut, Punto menyampaikan bahwa umumnya pengenaan PE dikeluarkan berdasarkan harga sehingga sudah ada formula sebelum menetapkan PE.

    “Jadi PE yang dikenakan itu nanti berdasarkan harga dan sebagainya. Artinya sudah ada rumusannya sih,” pungkasnya.

  • 9 Makanan yang Mengandung Unsur Babi, Efek Sampingnya

    9 Makanan yang Mengandung Unsur Babi, Efek Sampingnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan unsur babi (porcine) dalam 11 batch dari sembilan produk pangan olahan, berdasarkan hasil uji laboratorium DNA dan peptida spesifik porcine.

    Temuan ini mencakup tujuh produk bersertifikat halal dan dua produk yang belum tersertifikasi.

    Dilansir dari situs resmi bpjph.halal.go.id, Selasa (22/4/2025) BPJPH telah menjatuhkan sanksi penarikan produk dari peredaran terhadap tujuh produk bersertifikat halal tersebut. Sanksi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

    Sementara itu, dua produk lainnya yang belum memiliki sertifikat halal dijatuhi sanksi oleh BPOM berupa peringatan dan instruksi penarikan produk. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

    Apa Saja Jenis Produk tersebut?

    Adapun sembilan produk yang terdeteksi mengandung unsur babi tersebut yaitu:

    Produk bersertifikat halal mengandung unsur babi:

    1. Corniche Fluffy Jelly Marshmallow – Aneka rasa (Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur)
    2. Corniche Apple Teddy Marshmallow
    3. ChompChomp Car Mallow
    4. ChompChomp Flower Mallow
    5. ChompChomp Mini Marshmallow
    6. Hakiki Gelatin
    7. Larbee – TYL Vanilla Marshmallow Filling

    Produk belum tersertifikasi halal:

    1. AAA Marshmallow Rasa Jeruk
    2. SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat

    Produk-produk ini umumnya diimpor dari Filipina dan China oleh beberapa perusahaan di Indonesia.

    Apa Efek Samping dari Makanan yang Mengandung Babi?

    Dilansir dari healthline.com, Selasa (22/04/2025) kandungan babi juga dapat menimbulkan risiko kesehatan. Beberapa efek samping yang dikaitkan dengan konsumsi babi antara lain Hepatitis E, multiple sclerosis (MS), kanker hati dan sirosis, serta infeksi bakteri Yersinia. 

    Hepatitis E, umum ditemukan pada hati babi dan dapat menyebabkan penyakit akut, bahkan kegagalan hati.Temuan ini menjadi perhatian bagi konsumen, khususnya yang mengutamakan kehalalan dan keamanan produk pangan yang dikonsumsi.

  • Prabowo dan Wakil PM Malaysia Bahas Kebijakan Tarif Trump hingga Gaza

    Prabowo dan Wakil PM Malaysia Bahas Kebijakan Tarif Trump hingga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, dalam pertemuan hangat yang berlangsung selama tiga jam di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku bahwa keduanya membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi global hingga kondisi kemanusiaan di Gaza. 

    Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang nostalgia dengan sahabat lamanya, sekaligus forum pertukaran pandangan soal perkembangan dunia saat ini.

    “Banyak ketawa kan? Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya, wakil perdana menteri malaysia kawan saya lama. Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi. Sahabat lama, jadi ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kami tukar menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Intinya itu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Selasa (21/4/2025).

    Meski nuansa pertemuan berlangsung akrab dan informal, diskusi antara keduanya juga mencakup topik-topik serius seperti tarif dagang yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta isu kemanusiaan di Gaza. 

    Terkait isu ekonomi, Prabowo mengonfirmasi bahwa kebijakan tarif Trump turut menjadi topik pembicaraan mereka.

    “Bagaimana [tarif trump] kami tidak dibahas. Ini kan lagi ramai . Sedunia lagi bahas. Kami bicara Gaza, bagaimana pun rakyat kita sebagian besar muslim,” tandas Prabowo.

    Di sisi lain, Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi juga turut menanggapi pernyataan Prabowo, terkait berbagai pembahasan itu sebagai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Malaysia.

    “Saya mengesahkan apa yang disampaikan Bapak Presiden,” pungkas Ahmad.

  • Bapanas Ungkap Alasan Beras SPHP dan Bansos Belum Digelontorkan

    Bapanas Ungkap Alasan Beras SPHP dan Bansos Belum Digelontorkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pemerintah belum menggelontorkan beras baik untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan sosial (bansos), meski stok dalam negeri melimpah.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, program SPHP akan dijalankan ketika harga beras dalam negeri melonjak. Mengingat, tujuan program SPHP adalah sebagai stabilisasi pasokan dan harga.

    “Kalau misalnya harga beras naik, ya kita [gelontorkan beras] SPHP,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Sama halnya dengan bansos. Arief mengatakan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan berupa beras ketika harga beras dalam negeri melonjak. 

    Mengenai kekhawatiran penurunan kualitas beras, Arief menyebut bahwa beras yang ada di gudang Bulog akan dijaga kualitasnya oleh Perum Bulog.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya memperkirakan, stok beras dalam negeri dapat mencapai 4 juta ton pada musim panen Mei 2025.

    Amran mengatakan, perkiraan tersebut datang dari stok beras yang ada saat ini, yang telah mencapai sekitar 3,3 juta ton dan juga perkiraan stok pada awal Mei 2025 sekitar 3,5 juta ton – 3,7 juta ton.

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025).

    Menurutnya, perkiraan stok tersebut merupakan yang tertinggi dalam 20-30 tahun. Kondisi ini, lanjut dia, bahkan tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka.

    “Itu tidak pernah terjadi selama [Indonesia] merdeka. Ini kerja keras kita semua,” ujarnya.

    Adapun, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP. 

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

  • Kejagung Sebut Direktur Jak TV Terima Uang Perintangan Rp478 Juta

    Kejagung Sebut Direktur Jak TV Terima Uang Perintangan Rp478 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan total uang perintangan sejumlah perkara korupsi ke Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) mencapai Rp478,5 juta.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan uang tersebut berasal dari tersangka advokat Marcella Santoso (MS) dan advokat sekaligus dosen Junaidi Saibih (JS).

    “Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478,5 juta yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

    Kemudian, dia menjelaskan skema perintangan tersebut dilakukan dengan cara membuat berita dengan narasi negatif yang menyudutkan korps Adhyaksa. 

    Narasi negatif itu dipublikasikan di sejumlah platform media milik Jak TV. Bahkan, Junaidi dan Marcella sempat membiayai aksi demonstrasi untuk mengganggu penyidikan, penuntutan hingga pembuktian dalam persidangan oleh jaksa.

    Aksi demonstrasi itu kemudian diunggah dengan sejumlah narasi yang seolah-olah penanganan perkara oleh kejaksaan kurang baik dan merugikan terdakwa atau tersangka pada sejumlah kasus rasuah.

    “Tersangka TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang Kejaksaan,” pungkas Harli.

    Sekadar informasi, tiga perkara yang baru terungkap dirintangi oleh para tersangka yakni kasus tata niaga timah di IUP PT Timah, importasi gula Tom Lembong, dan kasus ekspor minyak goreng korporasi.