Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Google Hentikan Prompt untuk Cookie Pihak Ketiga, Bisnis Iklan Digital Terpukul?

    Google Hentikan Prompt untuk Cookie Pihak Ketiga, Bisnis Iklan Digital Terpukul?

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Google menegaskan tidak akan mengeluarkan prompt baru untuk cookie pihak ketiga dan tetap mengandalkan paket-paket kecil. Langkah ini berisiko berdampak pada bisnis iklan digital.

    Reuters melaporkan Google akan mempertahankan paket-paket kecil kode prompt di peramban Chrome miliknya.

    Wakil Presiden Inisiatif Privacy Sandbox Google Anthony Chavez mengatakan Google akan memperkenalkan pengalaman baru di Chrome untuk memungkinkan pengguna membuat pilihan yang terinformasi yang berlaku di seluruh penjelajahan web mereka.

    Pengumuman ini muncul ketika Alphabet menghadapi tekanan hukum, setelah seorang hakim AS memutuskan bahwa Google melakukan monopoli ilegal dalam teknologi periklanan daring — sebuah keputusan yang berpotensi menyebabkan pemecahan bisnis teknologi periklanannya oleh pengadilan.

    Tahun lalu, raksasa teknologi itu membatalkan rencana jangka panjang untuk menghapus cookie pihak ketiga, paket-paket kecil kode yang melacak aktivitas pengguna di seluruh internet, dari Chrome setelah para pengiklan menyampaikan kekhawatiran bahwa penghapusan tersebut akan membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi untuk mempersonalisasi iklan, membuat mereka bergantung pada basis data pengguna milik Google sendiri.

    “Seiring kami berinteraksi dengan ekosistem … tetap jelas bahwa ada perspektif yang berbeda mengenai pembuatan perubahan yang dapat memengaruhi ketersediaan cookie pihak ketiga. Pengguna dapat terus memilih opsi terbaik untuk diri mereka sendiri di Setelan Privasi dan Keamanan Chrome,” kata Chavez dikutip, Rabu (23/4/2025).

    Sejak 2019, unit Alphabet ini telah mengerjakan inisiatif Privacy Sandbox yang bertujuan untuk meningkatkan privasi daring sambil mendukung bisnis digital, dengan tujuan utama penghapusan bertahap cookie pihak ketiga. Chavez menambahkan bahwa Google berencana untuk terus mengerjakan API Privacy Sandbox.

    Secara keseluruhan, keputusan Google untuk tidak meluncurkan prompt mandiri baru untuk cookie pihak ketiga adalah langkah yang penting dalam upaya untuk meningkatkan privasi pengguna di web dan menciptakan ekosistem web yang lebih aman dan berkelanjutan. 

    Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan ini berarti pengguna akan terus memiliki pilihan untuk menonaktifkan atau mengizinkan cookie pihak ketiga di Chrome, tetapi Google tidak akan lagi memaksa pengguna untuk membuat pilihan tersebut melalui prompt baru.

  • Direktur JakTV jadi Tersangka, Kejagung: Kami Tak AntiKritik Media

    Direktur JakTV jadi Tersangka, Kejagung: Kami Tak AntiKritik Media

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) meluruskan anggapan terkait dengan membuat konten negatif di media massa bisa langsung dijerat pidana.

    Anggapan itu muncul saat korps Adhyaksa menetapkan Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar menjadi tersangka perintangan proses hukum untuk kasus korupsi crude palm oil (CPO) yang menyeret beberapa korporasi. 

    Tian jadi tersangka atas perannya menyebarluaskan konten framing yang menyudutkan sehingga membuat opini publik menjadi negatif terkait kinerja Kejaksaan.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah antikritik terhadap setiap komentar yang dilayangkan oleh publik, khususnya di media massa. 

    “Jadi itu tadi yang saya sampaikan Kejaksaan tidak pernah anti kritik Itu harus digaris bawah itu. Bahkan kita selalu menjadikan media menjadi tempat kita untuk bertanya dan merefleksi diri,” ujar Harli di Kejagung, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Namun demikian, Harli menekankan bahwa penetapan tersangka Tian Bahtiar ini harus dilihat sesuai kontekstual. Sebab, kata dia, yang diusut penyidik itu terkait dengan permufakatan jahat yang disepakati tiga tersangka.

    Pemufakatan jahat itu, kata Harli, telah membuat framing bahwa seolah-olah setiap pengusutan perkara yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung itu salah.

    “Pemufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar, dikemas [untuk] mempengaruhi opini publik,” imbuhnya.

    Dia juga menekankan bahwa perbuatan Tian Bahtiar itu lebih kepada personal. Oleh karena itu, Kejagung tidak mempersoalkan terkait dengan pemberitaan di media.

    “Bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal, yang tidak terkait dengan media. Itu tegas,” pungkasnya.

  • Pangsa Pasar Smartphone Kuartal I/2025: Apple – Vivo Gerus Oppo

    Pangsa Pasar Smartphone Kuartal I/2025: Apple – Vivo Gerus Oppo

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen smartphone Apple dan Vivo mencatatkan peningkatan pangsa pasar di global pada kuartal I/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu Oppo dan Samsung tergerus.

    Berdasarkan data International Data Corporation (IDC), dikutip Rabu (23/4/2025) total pengiriman smartphone di dunia atau secara global pada kuartal I/2025 tercatat sebanyak 304,9 juta unit pengiriman. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,5% secara tahunan dibandingkan dengan kuartal I/2024 yang mencapai 300,3 juta unit.

    Jika dilihat berdasarkan pangsa pasar, Samsung masih memimpin dengan menguasai 19,9% pada kuartal I/2025. Namun, pasar Samsung menurun 200 basis points (bps) dari periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 20,1%.

    Sementara itu Apple mengikuti di posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 19%, naik 1500 bps dibandingkan dengan kuartal I/2024 yang sebesar 17,5%. Peningkatan Apple adalah yang tertinggi pada periode ini dibandingkan dengan produsen smartphone lainnya.

    Peningkatan pasar juga terjadi di Xiaomi dan Vivo. Pangsa pasar Xiaomi naik 100 bps dari 13,6% menjadi 13,7% pada kuartal I/2025. Sementara itu Vivo tumbuh dari 7,1% menjadi 7,4% secara tahunan.

    Vivo dan Xiaomi menggerus pasar Oppo yang mengalami koreksi sebesar 700 bps dari 8,4% menjadi 7,7%.

    Pasar smartphone

    Sementara itu, jika dilihat berdasarkan merek, menurut laporan DataIndonesia, Samsung menjadi merek smartphone dengan jumlah pengiriman unit terbanyak di dunia pada kuartal I/2024 dan kuartal I/2025. 

    Pengiriman smartphone Samsung pada kuartal I/2025 mencapai 60,6 juta unit. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,6% dari kuartal I/2024 yang sebanyak 60,2 juta unit. 

    Hal ini didorong oleh keberhasilan Samsung dalam smartphone Galaxy S25 dan seri Galaxy A untuk kelas menengah, khususnya Galaxy A36 dan A56 yang menawarkan teknologi AI dengan harga lebih terjangkau. Namun, pangsa pasar Samsung sedikit menurun dari 20,1% menjadi 19,9%.

    Di posisi kedua, terdapat Apple dengan jumlah pengiriman smartphone sebanyak 57,9 juta unit pada kuartal I/2025. Jumlah tersebut meningkat sebesar 10% dibandingkan kuartal I/2024 yang sebanyak 52,6 juta unit. 

    Ini menjadikan Apple sebagai merek dengan pertumbuhan tahunan tertinggi dibandingkan merek lainnya.

    Adapun Apple mencatat kuartal I terbaik dalam jumlah pengiriman unit smartphone, didorong oleh penimbunan stok untuk menghindari tarif AS dan potensi gangguan rantai pasok. Namun, kinerjanya di China menurun karena model pro tidak mendapat subsidi dari pemerintah setempat.

    Sementara itu, Xiaomi menempati posisi ketiga dengan jumlah pengiriman smartphone sebesar 41,8 juta unit pada kuartal I/2025, meningkat 2,5% secara tahunan dari 40,8 juta unit pada kuartal I/2024.

    Kemudian, Oppo menempati posisi keempat dengan jumlah pengiriman smartphone sebesar 23,5 juta unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6,8% dari kuartal I/2024 yang mencapai 25,2 juta unit. 

    Lalu, Vivo berada di posisi kelima dengan jumlah pengiriman 22,7 juta unit, naik sebesar 6,3% dibandingkan kuartal I/2024 yang sebanyak 21,3 juta unit. 

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • IMF Ramal Ekonomi dan Perdagangan Dunia Turun Lebih Dalam, Efek Tarif Trump

    IMF Ramal Ekonomi dan Perdagangan Dunia Turun Lebih Dalam, Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,8% untuk keseluruhan tahun 2025, akibat implementasi tarif resiprokal Trump. 

    Hal itu tercantum dalam dokumen World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025 yang baru saja terbit pada Selasa (22/4/2025). 

    Director Research Department IMF Pierre‑Olivier Gourinchas menekankan bahwa tanpa tarif Trump, pihaknya telah merevisi sedikit penurunan ke level 3,2%. Melalui pengenaan tarif dan pemberian jeda dengan tarif 10% kepada semua negara, ekonomi bakal turun lebih dalam. 

    “Jeda ini, bahkan jika diperpanjang secara permanen, memberikan prospek pertumbuhan yang sama dengan perkiraan referensi, 2,8%, bahkan jika beberapa negara dengan tarif tinggi dapat diuntungkan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Rabu (23/4/2025). 

    Pierre menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan global masih berada di atas level resesi, semua wilayah terkena dampak negatif tahun ini dan tahun depan. 

    Proses disinflasi global terus berlanjut, tetapi dengan laju yang lebih lambat dengan inflasi yang direvisi naik 0,1 poin persentase di kedua tahun tersebut. 

    Dirinya melihat ketegangan perdagangan ini akan sangat berdampak pada perdagangan global. IMF pun memprediksikan bahwa pertumbuhan perdagangan global akan terpangkas lebih dari setengahnya dari 3,8% tahun lalu menjadi 1,7% tahun ini. 

    Untuk Amerika Serikat sendiri, tarif mewakili guncangan pasokan yang mengurangi produktivitas dan output secara permanen dan meningkatkan tekanan harga untuk sementara. 

    “Hal ini menambah prospek yang sudah melemah dan membuat kami merevisi pertumbuhan turun 0,9% menjadi 1,8%, dengan penurunan 0,4% dari tarif saja. Sementara inflasi direvisi naik,” ujarnya. 

    Adapun, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju 1,4% pada tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi AS turun menjadi 1,8% dari sebelumnya 2,7%. 

    Melihat negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan menjadi 3,7%, dengan penurunan terbesar di negara-negara terdampak tarif Trump—terutama China.

    Di sisi lain bagi mitra dagang, tarif sebagian besar bertindak sebagai guncangan permintaan eksternal yang negatif. Melemahkan aktivitas dan harga, meskipun beberapa negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan perdagangan. 

    Hal tersebut menjadi alasan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan China tahun ini menjadi 4% dari 5% pada tahun sebelumnya, sementara inflasi direvisi turun 0,8%, meningkatkan tekanan deflasi. 

    “Semua negara terkena dampak negatif dari lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, karena bisnis memangkas pembelian dan investasi, sementara lembaga keuangan menilai kembali eksposur peminjam mereka,” tuturnya. 

    Terlebih, ketidakpastian juga meningkat karena gangguan sektoral yang kompleks akibat tarif yang dapat menyebabkan naik turunnya rantai pasokan, seperti yang kita lihat selama pandemi.

    Berlakunya tarif Trump menjadi variabel besar dalam perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya tarif yang tinggi, ketidakpastian dalam pelaksanaannya pun berisiko memperburuk aktivitas ekonomi.

    Laporan IMF itu menyajikan proyeksi acuan (reference forecast) berdasarkan informasi hingga 4 April 2025, termasuk tarif resiprokal yang berlaku 2 April 2025 dan berbagai respons awalnya. Proyeksi IMF juga disertai dengan berbagai skenario mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi global, berdasarkan asumsi kebijakan perdagangan yang berbeda.

  • IMF Sebut Keuntungan dari AI Hanya Dinikmati Segelintir Negara

    IMF Sebut Keuntungan dari AI Hanya Dinikmati Segelintir Negara

    Bisnis.com, JAKARTA —  Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) menyebut keuntungan yang dihasilkan dari teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak akan terbagi secara merata ke seluruh dunia. Beberapa negara saja yang akan menikmati kue AI secara maksimal.

    Dalam laporannya, IMF memperkirakan AI akan meningkatkan output ekonomi global sekitar 0,5 persen per tahun antara 2025 dan 2030. Peningkatan ini lebih tinggi dari biaya peningkatan emisi karbon dari pusat data yang dibutuhkan untuk menjalankan model-model AI.

    Namun, IMF menegaskan keuntungan output tersebut tidak akan terbagi secara merata di seluruh dunia, dan menyerukan kepada para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis untuk meminimalkan biaya bagi masyarakat luas.

    “Meskipun ada tantangan terkait dengan harga listrik yang lebih tinggi dan emisi gas rumah kaca, keuntungan terhadap PDB global dari AI kemungkinan akan lebih besar daripada biaya emisi tambahan,” tulis laporan dilansir dari CNA, Rabu (23/4/2025).

    Tidak hanya itu, penggunaan AI diperkirakan  mendorong lonjakan permintaan daya pemrosesan data yang intensif energi dalam beberapa tahun mendatang, bahkan ketika dunia berjuang untuk menepati janji dalam mengurangi emisi karbon.

    Dampak AI ke Iklim

    Kebutuhan listrik global yang didorong oleh AI dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi sekitar 1.500 terawatt-jam (TWh) pada tahun 2030 – kira-kira sama dengan konsumsi listrik India saat ini dan 1,5 kali lebih tinggi dari perkiraan permintaan dari kendaraan listrik selama periode yang sama.

    IMF juga memperkirakan bahwa adopsi AI yang kuat, di bawah kebijakan energi saat ini, akan menyebabkan peningkatan kumulatif emisi gas rumah kaca global sebesar 1,2 persen antara tahun 2025 dan 2030. Kebijakan energi yang lebih hijau akan membatasi peningkatan tersebut menjadi 1,3 Gt, perkiraannya.

    Dengan menggunakan angka $39 per ton untuk mengukur biaya sosial dari emisi tersebut, IMF memperkirakan biaya tambahan tersebut antara $50,7 hingga $66,3 miliar – lebih kecil dari keuntungan pendapatan yang terkait dengan peningkatan tahunan PDB global sebesar 0,5 poin persentase yang menurut IMF dapat dihasilkan oleh AI.

    Peneliti Kebijakan dari Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Roberta Pierfederici mengatakan bahwa AI bahkan dapat menyebabkan pengurangan keseluruhan emisi karbon jika mempercepat kemajuan dalam teknologi rendah karbon di sektor energi, pangan, dan transportasi.

    “Namun, kekuatan pasar saja tidak mungkin berhasil mendorong penerapan AI menuju aksi iklim. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan perusahaan energi harus memainkan peran aktif dalam memastikan AI digunakan secara sengaja, adil, dan berkelanjutan,” katanya.

  • Denmark Dorong Penyelesaian Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    Denmark Dorong Penyelesaian Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Lars Løkke Rasmussen menyatakan dukungannya untuk penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa (UE) dengan Indonesia.

    Rasmussen menuturkan, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Denmark mendukung hubungan yang lebih erat antara blok tersebut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Denmark sangat mendukung adanya perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia.

    Adapun, saat ini, kedua pihak tengah melakukan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Seiring dengan hal tersebut, Rasmussen menuturkan penyelesaian negosiasi perjanjian tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Denmark saat memegang kepresidenan Uni Eropa pada semester II/2025 mendatang. 

    “Saya jamin, ini akan jadi salah satu prioritas utama kami dalam presidensi UE Denmark mendatang,” kata Menlu Rasmussen di Gedung Pancasila, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). 

    Sebagai informasi, posisi Ketua atau Kepresidenan Uni Eropa dijalankan selama enam bulan secara bergiliran oleh negara-negara anggotanya. 

    Dalam periode tersebut, negara pemegang kepresidenan UE bertanggung jawab memimpin berbagai rapat pada Dewan Uni Eropa dan memastikan adanya kemajuan pekerjaan dewan tersebut terkait dengan perundang-undangan Uni Eropa.

    Melansir laman resmi Uni Eropa, posisi Ketua blok tersebut saat ini dipegang oleh Polandia yang akan rampung pada Juni 2025. 

    Setelah Polandia, Denmark akan memegang posisi tersebut pada Juli hingga Desember 2025 disusul Siprus pada Januari hingga Juni 2026 kemudian Irlandia (Juli-Desember 2026), Lithuania (Januari-Juni 2027), dan Yunani (Juli-Desember 2027.

  • Gapki Sebut Harga CPO Makin Mahal hingga Lampaui Minyak Kedelai

    Gapki Sebut Harga CPO Makin Mahal hingga Lampaui Minyak Kedelai

    Bisnis.com JAKARTA —  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkap harga minyak sawit alias crude palm oil (CPO) terus mengalami kenaikan, bahkan lebih mahal dari minyak kedelai. 

    Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan harga minyak sawit yang selama ini di bawah harga soft oil, kini telah melambung tinggi. Mukti menyebut harga CPO terus bergerak naik dibandingkan minyak bunga matahari maupun rapeseed.

    “Harga minyak sawit atau harga CPO itu sekarang sudah bergerak terus naik, dan sekarang sudah harganya melebihi daripada harga soft oil, dibandingkan dengan bunga matahari, dengan minyak kedelai, sekarang itu lebih tinggi,” kata Mukti dalam acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Per 20 Februari 2025, harga minyak sawit mencapai US$1.270 per ton. Harganya lebih tinggi dibandingkan jenis minyak lain seperti minyak kedelai (soybean) yang mencatatkan US$1.102 per ton, minyak bunga matahari (sunflower) US$1.240 per ton, dan minyak rapeseed senilai US$1.149 per ton.

    Seiring dengan melonjaknya harga CPO, Mukti menyebut hal ini berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang juga ikut terkerek.

    “Jadi sekarang [harga CPO] sudah lebih tinggi. Otomatis karena ini menjadi komoditas perdagangan di dunia, harga TBS yang dijual petani sudah bagus, petani sangat happy dengan lebih dari Rp3.000 per kilogram. Ini bagi kita bagus,” ujarnya.

    Namun, Mukti mengatakan kenaikan harga CPO yang sudah mulai bergerak naik memicu beberapa negara konsumen sudah mulai bergerak memproduksi minyak nabati alias minyak sayur. Mereka mencari alternatif sawit maupun bunga matahari.

    Di sisi lain, Mukti menuturkan selama enam tahun terakhir produksi minyak sawit dalam negeri relatif stagnan di kisaran 51,2 juta ton—54,8 juta ton. Padahal, konsumsi dalam negeri terus mengalami kenaikan.

    Data Gapki menunjukkan, konsumsi dalam negeri untuk sawit terus bergerak naik menjadi 45,22% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya di angka 42,32%. Bahkan, pada 2020, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya 33,63%.

    Adapun, kenaikan konsumsi minyak sawit didorong oleh penggunaan biodiesel yang mencapai 11,44 juta ton pada 2024. Angkanya sudah melebihi penggunaan untuk pangan yang mencapai 10,2 juta ton. Secara total, konsumsi minyak sawit dalam negeri mampu mencapai 23,85 juta ton pada 2024.

    Sayangnya, total produksi minyak sawit relatif stagnan selama lima tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton. Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Rinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi Palm Kernel Oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.

  • Proyek Investasi EV Battery Tetap Berjalan Meski LG Mundur, Pemerintah Pastikan Komitmen Hilirisasi Tetap Kuat

    Proyek Investasi EV Battery Tetap Berjalan Meski LG Mundur, Pemerintah Pastikan Komitmen Hilirisasi Tetap Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa proyek investasi kendaraan listrik (EV) senilai USD9,8 miliar yang telah disepakati antara Indonesia dan LG Energy Solution dari Korea Selatan pada 18 Desember 2020 tetap berjalan sesuai rencana, meskipun LG Energy Solution memutuskan mundur dari sebagian proyek yang tergabung dalam skema “Indonesia Grand Package”. Proyek ini mencakup pengembangan rantai pasok baterai EV secara terintegrasi, mulai dari penambangan hingga produksi baterai.

    Sebagai bagian dari komitmen investasi tersebut, pada 3 Juli 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan pabrik sel baterai EV pertama di Indonesia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini adalah hasil kerja sama antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melalui PT HLI Green Power dan telah beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10 Gigawatt hour (GWh).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa secara keseluruhan proyek tidak mengalami perubahan mendasar. Yang terjadi adalah penyesuaian mitra investasi dalam struktur joint venture (JV).

    “Secara konsep, pembangunan dari Grand Package ini tidak ada yang berubah. Infrastruktur dan rencana produksi tetap sesuai dengan peta jalan awal. Perubahan hanya terjadi pada level investor, dimana LG tidak lagi melanjutkan keterlibatannya pada JV 1, 2, dan 3 yang baru, dan telah digantikan oleh mitra strategis dari Tiongkok, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ungkap menteri asal Papua ini.

    Bahlil juga menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi global terhadap kelangsungan proyek.

    “Perlu kami sampaikan bahwa proyek ini tidak terpengaruh oleh dinamika global seperti perang atau ketidakpastian ekonomi. Investasi senilai hampir USD8 miliar untuk pengembangan tahap berikutnya tetap berjalan. Groundbreaking tahap lanjutan direncanakan dilakukan dalam tahun ini, sehingga tidak ada penghentian atau pembatalan investasi sebagaimana yang mungkin dikhawatirkan masyarakat,” jelas Bahlil.

    Secara keseluruhan, Pemerintah kembali menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan proyek hilirisasi baterai kendaraan listrik.

    “Pergantian investor adalah dinamika yang lazim dalam proyek berskala besar. Yang penting bagi kami adalah bahwa semua mitra tetap berkomitmen, dan pemerintah hadir untuk memastikan proses transisi berlangsung lancar. Proyek ini sudah berjalan, sebagian telah diresmikan dan mulai produksi, dan sisanya akan terus kami kawal hingga tuntas sesuai target. Tidak ada yang berubah dari tujuan awal yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik dunia,” tutup Bahlil.

    Pemerintah, melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satuan Tugas Hilirisasi terus berkomitmen memastikan seluruh proyek dalam Grand Package terealisasi tepat waktu dan sesuai standar. Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi hilirisasi industri nikel dan transisi energi nasional menuju ekosistem kendaraan listrik yang berdaya saing global.

  • Krisis Beras Hantui Negeri Jiran, Peluang RI Genjot Produksi

    Krisis Beras Hantui Negeri Jiran, Peluang RI Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia dikabarkan berencana mengimpor beras dari Indonesia. Negeri Jiran kesulitan dan hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan beras.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Mohamad Bin Sabu di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa pagi (22/4/2025).

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025).

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya. 

    Amran mengungkap, harga beras di Negeri Jiran saat ini cukup tinggi lantaran kurangnya pasokan. Dia menyebut, Malaysia saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40%-50% dari kebutuhan nasional.

    Selain Malaysia, Amran mengatakan bahwa Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang juga berencana untuk datang ke Indonesia  pada 29 April 2025 untuk membahas mengenai stok beras.

    Sama seperti Malaysia, Amran menyebut bahwa harga beras di Negeri Sakura melambung, bahkan mencapai sekitar Rp93.000 – Rp100.000 per kilogram (kg).

    Bekerja mengangkut karung beras

    Stok Indonesia 

    Di tengah potensi permintaan beras, Amran menuturkan stok beras yang ada per hari ini mencapai 3,3 juta ton. Stok tersebut diperkirakan terus bertambah pada musim panen Mei 2025.

    Amran memperkirakan, stok beras nasional dapat tembus 4 juta ton pada Mei 2025. Menurutnya, pasokan beras 4 juta ton tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton dan itu tidak pernah terjadi selama merdeka. Ini kerja keras kita semua,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. 

    Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP. 

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras. 

    Malaysia Menunggu

    Sementara itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Mohamad Bin mengatakan bahwa meski pun saat ini belum ada arahan resmi untuk mendatangkan beras dari Indonesia, pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

    “Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang,” kata Mohamad dalam konferensi pers.

    Kendati begitu, dia menegaskan bahwa Malaysia berencana untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia, seperti pertukaran teknologi pertanian dan pelatihan,  utamanya dalam meningkatkan produksi beras di negaranya. 

    Peluang Ekspor Beras

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan kemungkinan Indonesia membuka keran ekspor untuk komoditas beras seiring dengan melimpahnya stok dalam negeri.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, Indonesia bisa saja ekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri tercukupi dan produksi melimpah. Adapun, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog minimal 1 juta ton.

    “Kalau cadangan pangan kita sudah siap, kemudian produksinya melimpah, misalnya 32 juta ton, kenapa nggak?” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Ilustrasi beras impor

    Kendati begitu, Arief menyebut bahwa keputusan untuk membuka keran ekspor beras ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat, rencana ekspor dan impor harus melalui rapat terbatas (ratas) bersama dengan Kepala Negara.

    “Terserah Pak Presiden, karena kalau mau ekspor, mau impor, itu ratas dengan Pak Presiden,” ujarnya.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret. 

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal. 

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino. 

    Melihat kondisi tahun ini, Khudori meyakini produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu.  

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton.  

    Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.  

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021. 

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ujarnya.