Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejagung: Karen Agustiawan Teken Kontrak 10 Tahun dengan Perusahaan Anak Riza Chalid

    Kejagung: Karen Agustiawan Teken Kontrak 10 Tahun dengan Perusahaan Anak Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan eks Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan telah meneken kontrak kerja sama dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

    Sebelumnya, PT OTM merupakan perusahaan milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR). Dia merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan kerja sama Pertamina dengan perusahaan milik anak dari saudagar minyak Riza Chalid itu dilakukan pada akhir masa jabatan Karen.

    “Pada 2014 itu, yang bersangkutan [Karen] memberikan persetujuan terhadap kontrak yang berlangsung selama kalau nggak salah 10 tahun, terhadap kontrak storage,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan, penyidik pada Jampidsus Kejagung masih perlu mendalami peran Karen pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang tersebut.

    Di samping itu, Harli juga tidak ingin berandai-andai soal Karen bakal diperkarakan pada kasus ini. Sebab, pembuktian untuk pihak-pihak yang bertanggungjawab bakal bergantung penyidik.

    “Iya, semua itu berpulang bagaimana fakta hukumnya. Tapi bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk memperkuat ya, peran-peran dari para tersangka ini,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Karen diperiksa pada Selasa (23/4/2025). Selain Karen, Kejagung juga turut memeriksa lima saksi lainnya.

    Perincian saksi yang diperiksa itu yakni, GI selaku Advisor to CPO PT Berau Coal; AW selaku Assistant Manager Procurement Department PT Pamapersada Nusantara Group; RS selaku Analyst Product ISC Pertamina; AF selaku Assistant Operation Risk Division BRI; dan BP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 2021 di Kementerian Keuangan.

  • Kejar Swasembada Pangan, Pemerintah Target Produksi Beras Capai 7,5 Juta Ton

    Kejar Swasembada Pangan, Pemerintah Target Produksi Beras Capai 7,5 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis bahwa pemerintah mampu untuk segera menuju swasembada pangan melalui upaya kegiatan tanam padi serentak.

    Dia melanjutkan upaya itu menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Kegiatan tanam padi dengan menggunakan teknologi pertanian drone ini secara langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu (23/4/2025)

    Andi mengatakan bahwa tanam raya kali ini dilakukan secara serentak di 160 kabupaten di seluruh Indonesia. Mentan menargetkan luas tanam selama April 2025 mencapai 1,3 juta hektare dengan estimasi produksi mencapai 7,5 juta ton gabah.

    “Insyaallah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton. Di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025)

    Selain itu, Mentan menyampaikan bahwa serapan beras sampai dengan bulan April menjadi yang tertinggi selama satu dekade. Kemudian, untuk stok beras Mentan Amran juga menyebut bahwa angka tersebut menunjukkan angka yang tinggi yakni 3 juta ton.

    “Kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun, bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung demikian produksi jagung kita cukup tinggi. Insyaallah dengan tanam serempak hari ini kami yakin produksi ke depan lebih tinggi,” lanjutnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan turut menyampaikan optimisme tinggi terhadap keberhasilan program tanam serentak ini. Menko Pangan pun meyakini swasembada pangan dapat segera tercapai.

    “Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Kalau bahasa terangnya berarti kita yang tadinya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai April kita sudah bisa swasembada,” ucapnya.

    Dia juga mendorong adanya program tanam kedua meskipun perbaikan irigasi di beberapa titik masih berjalan. Dengan dukungan cuaca yang diperkirakan tidak akan mengalami kemarau panjang, Menko Zulhas menargetkan produksi pangan 2025 akan melimpah dan stabil.

    “Kalau tanam ini digerakkan lagi, irigasi selesai, kemudian tahun ini juga menurut BMKG itu tidak akan ada kemarau yang panjang, maka saya meyakini produksi kita akan berlimpah beras. Jadi kita akan panen besar tahun ini,” kata Menko Pangan itu.

  • Prabowo Tebar Benih Padi Dengan Teknologi Drone Pertanian di Sumsel

    Prabowo Tebar Benih Padi Dengan Teknologi Drone Pertanian di Sumsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak bersama 14 provinsi secara nasional di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu (23/4/2025).

    Kegiatan tanam padi serentak ini menjadi bagian dari percepatan tanam sebagai upaya strategis dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. 

    Sesaat setelah tiba, Presiden Ke-8 RI itu langsung meninjau area peningkatan lahan yang sebelumnya berupa rawa dan tidak produktif. Namun, saat ini area tersebut telah dimanfaatkan menjadi area sawah seluas 105 hektare dengan sistem tanam memanfaatkan teknik modern.

    “Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatra Selatan untuk melihat peningkatan lahan dari yg tadinya rawa dan tidak produktif, dan katanya disini adalah tempatnya buaya. Sekarang sedang dibangun 105 ribu hektare sawah dan teknik-teknik yang paling modern di dunia,” ucapnya dalam forum itu.

    Di area tersebut, Prabowo secara langsung menjajal penebaran benih padi dengan menggunakan teknologi pertanian yakni drone DJI Agras T40. Menurut Presiden, penebaran benih dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menjangkau 25 hektare lahan dalam waktu sehari.

    “Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga saya untuk pertama kali mengendalikan drone itu yang menyebarkan, menebarkan benih. Ini ternyata bisa 1 hari 25 hektare. Yang tadinya 1 hektare kalo pake tenaga manusia 25 hari, sekarang 25 hekatre 1 hari,” lanjutnya.

    Kepala Negara pun menyampaikan optimisme tinggi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional dan peran Indonesia di kancah global. Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia tidak hanya menuju swasembada pangan, tetapi akan menjadi lumbung pangan dunia.

    “Nanti Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua di dunia, yang tadinya banyak yang tidak percaya, tidak yakin, sekarang di depan mata kita, kita sedang melihat ini benar-benar sangat mungkin dan akan terwujud cita-cita kita. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” katanya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya peran petani sebagai ujung tombak ketahanan nasional. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, kelompok tani, dan seluruh stakeholder pertanian atas kontribusi mereka dalam mewujudkan visi besar ini.

    “Semuanya bahu membahu dari semua daerah kita angkat kemampuan kita, kita angkat penerimaan yang didapat oleh para petani kita. Para petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau pangan kita aman, negara aman,” tambahnya.

    Mengakhiri sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras demi pemerataan kekayaan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa bukti nyata keberhasilan sudah bisa dilihat langsung di lapangan.

    “Ada yang mengatakan ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas, tidak, di depan mata ekonomi kita di depan mata, ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi, kita berjuang,” pungkas Prabowo.

    Turut mendampingi Presiden dalam penebaran benih padi tersebut yakni Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, dan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar.

  • Kejagung Sita Koleksi 130 Helm Milik Tersangka Kasus Suap Vonis CPO

    Kejagung Sita Koleksi 130 Helm Milik Tersangka Kasus Suap Vonis CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita 130 helm dari berbagai merek milik pengacara sekaligus tersangka Ariyanto.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan ratusan helm di kediaman Ariyanto yang berlokasi di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Juga dari Jalan Mendut di daerah Menteng itu penyidik melakukan penyitaan setidaknya terhadap 130 helm,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (22/4/2025).

    Harli menjelaskan bahwa penyitaan pelindung kepala tersebut perlu dilakukan karena ratusan unit helm itu memiliki nilai ekonomis yang signifikan.

    Adapun, berdasarkan dokumen penyitaan yang dilihat Bisnis, ratusan helm itu ada yang bermerek Shoei, Ruby, Arai hingga Martini.

    “Barangkali mungkin pertanyaan publik ini, helm juga kenapa disita? Tapi ternyata helm juga sekarang mempunyai nilai ekonomis yang cukup signifikan,” imbuhnya.

    Selain itu, penyidik juga turut menyita dua unit kapal milik Ariyanto di Jalan Dermaga Marine, ini di daerah Pademangan, Baruna Raya, Jakarta Utara.

    Harli menyatakan satu kapal Skorpio GT4NT2 telah berhasil disita, namun satu lainnya masih dalam proses permintaan izin di pengadilan negeri.

    “Nah kemudian ada 12 sepeda mewah, kemudian ada satu unit sepeda motor Harley,” pungkas Harli.

    Sekadar informasi, Ariyanto ditetapkan sebagai tersangka atas perannya yang menjadi salah satu perantara pemberian suap ke Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta senilai Rp60 miliar.

  • Mitra Kekebalan Siber Kawasan Asia

    Mitra Kekebalan Siber Kawasan Asia

    Bisnis.com, SINGAPURA – Karspersky memulai debut sebagai Mitra Cyber Immunity pertama pada ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore yang berlangsung selama 23-25 April 2025 di Marina Bay Sands, Singapura. Langkah ini menandai partisipasi perdana perusahaan dalam ajang teknologi utama di kawasan ini.

    Perusahaan memamerkan solusi keamanan sibernya yang inovatif kepada para pemimpin industri, inovator, dan perusahaan rintisan (startup) dari berbabagai penjuru dunia. Rencananya, pada Kamis (24/4/2025), perusahaan akan menyelenggarakan Konferensi Cyber Immunity Karspersky pada ajang ini.

    Konferensi Cyber Immunity Karspersky akan menyorot pandangan dari para pakar industri untuk mendiskusikan pentingnya keahlian sejati, konvergensi teknologi informasi, serta pendekatan kekebalan siber. Para pengunjung akan menerima pengetahuan mengenai ancaman siber di kawasan Asia Pasifik dan mengekeplorasi tren utama serta risiko terkait hal tersebut pada 2025.

    CEO Karspersky Eugene Karspersky mengatakan bahwa GITEX Asia adalah platform yang unik untuk inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan.

    “Sebagai mitra keamanan siber yang berorientasi bisnis, acara ini memberi kami kesempatan untuk menyajikan solusi inovatif yang kami miliki dan terlibat dengan ekosistem teknologi global,” katanya, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan bahwa acara ini tidak hanya menyoroti komitmen kuat perusahaan untuk memajukan keamanan siber global, tetapi juga memperkuat misi Karspersky untuk membangun dunia yang lebih aman dan terlindungi.

    Dalam ajang tersebut, Karspersky menyajikan portofolio produk dan layanannya yang mampu mendukung berbagai strategi bisnis, membantu organisasi menjaga operasi, dan mencapai tujuan mereka. Produk-produk tersebut a.l Karspersky Next, Karspersky Threat Intelligence, Karspersky Cloud Workload Security, Karsperksky Industrial Cybersecurity, Machine Learning for Anomaly Detection, dan KarsperskyOS.

    Sementera itu, EVP Dubai World Trade Center Trixie LohMirmand mengatakan bahwa GITEX dan Karspersky menjalin kemitraan global lintas benua yang menjadi contoh komitmen bersama untuk melindungi bisnis dan masyarakat di manapun.

    “Sebagai Mitra Imunitas Siber resmi kami untuk GITEX Asia perdana, Karspersky akan menawarkan perspektif pakar baru dan solusi keamanan unggul di kawasan ini dalam dekade teknologi canggih yang tengah berkembang,” katanya yang juga merupakan CEO dari KAOUN Internastional.

    Trixie menambahkan bahwa pihaknya menantikan dampak mendalam yang akan dihadirkan GITEX Asia dan Karspersky untuk ekosistem digital regional yang saat ini berali ke generasi kecerdasan buatan (artificail intelligence/AI).

  • Kejagung Sita Uang Rp5,5 Miliar dari Bawah Kasur Rumah Hakim Ali Muhtarom

    Kejagung Sita Uang Rp5,5 Miliar dari Bawah Kasur Rumah Hakim Ali Muhtarom

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang sekitar Rp5,5 miliar dari penggeledahan di kediaman Hakim Ali Muhtarom (AM) di Jepara.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan uang miliaran itu diperoleh dari 3.600 lembar mata uang asing pecahan US$100. Adapun, penggeledahan itu dilakukan pada (16/4/2025).

    “Dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata uang asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok yang dengan mata uang asing US$100, jadi kalau kita setarakan di kisaran Rp5,5 miliar ya,” ujarnya di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan, uang itu ditemukan di kamar tidur dari salah satu kamar di rumah milik tersangka kasus suap tersebut.

    Di samping itu, Harli menyatakan bahwa temuan uang miliaran itu bakal didalami keterkaitannya dalam perkara suap vonis onstlag crude palm oil (CPO) korporasi.

    “Itu juga yang mau didalami. Apakah itu aliran itu yang belum digunakan atau memang itu simpanan dari yang lain, kita belum tahu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng.

    Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama Agam Syarif Baharudin (AGM) dan Ali sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Sejatinya, Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Nasib Fachri Albar Tak Kapok Walau 3 Kali Terjerat Kasus Narkoba

    Nasib Fachri Albar Tak Kapok Walau 3 Kali Terjerat Kasus Narkoba

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah kembali meringkus aktor Fachri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada Minggu (20/4/2025) di kediamannya, Jakarta Selatan.

    Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Vernal Sambo mengatakan FA ditangkap di sekitar pukul 20.00 WIB.

    “Benar bahwa kami mengamankan publik figur berinisial FA pada Minggu malam,” ujar Vernal di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Hanya saja, dia belum menjelaskan secara detail terkait dengan jenis narkotika dan barang bukti yang diamankan dari penangkapan tersebut. 

    Namun demikian, Vernal menyampaikan bahwa anak dari musisi legendaris Ahmad Albar tersebut diamankan seorang diri.

    “FA kami amankan seorang diri di dalam rumahnya,” pungkasnya.

    Penangkapan tersebut kemudian menambah catatan penyalahgunaan narkoba dari Fachri Albar. Dalam catatan Bisnis, Fachri sempat menjadi buronan atas kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar pada 2007. 

    Adapun, barang bukti narkotika yang ditemukan di kamar Fachri sebanyak 1,2 gram. Setelah masuk daftar buron, Fachri kemudian menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional.

    Kemudian, Fachri kembali tersandung kasus narkoba pada 2018. Dia ditangkap di Perumahan Beverly Hills Cirendeu Jakarta Selatan pada Rabu (14/2018) sekitar pukul 07.00 WIB.

    Dari penangkapan itu, ditemukan beberapa barang bukti, antara lain 1 plastik klip sabu-sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Dumolid, 1 butir narkotika jenis Calmlet, ganja, dan beberapa alat isap sabu.

  • Dari Suap Ronald Tannur, Skandal Konglomerat CPO hingga Kasus Framing Berita

    Dari Suap Ronald Tannur, Skandal Konglomerat CPO hingga Kasus Framing Berita

    Bisnis.com, JAKARTA — Rentetan kasus hukum dari penyuapan hingga perintangan terkuak saat penemuan barang bukti yang berkaitan dengan pengacara sekaligus tersangka Marcella Santoso (MS).

    Mulanya, dari penggeledahan perkara suap vonis bebas Ronald Tannur nama Marcella disinggung dari barang bukti yang ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Setelah itu, penyidikan berkembang hingga akhirnya diperoleh tersangka dugaan suap perkara ekspor crude palm oil (CPO) tiga grup korporasi.

    Awalnya, Kejagung menetapkan empat tersangka mulai dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), Panitera PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG) dan dua advokat Marcella serta Ariyanto (AR).

    Selanjutnya, kejagung juga mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan tiga hakim yakni Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharudin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Selain itu, Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY).

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan ketujuh tersangka ini memiliki keterkaitan untuk mengatur vonis pada perkara suap CPO.

    Misalnya, Syafei berperan sebagai penyedia uang suap agar kasus minyak goreng korporasi itu bisa divonis lepas atau onstlag.

    Mulanya, Syafei hanya menyediakan Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dikondisikan melalui Marcella dan Ariyanto ke Wahyu.

    Kemudian, Wahyu yang merupakan perantara uang suap itu melaporkan permintaan Syafei ke Arif Nuryanta dan meminta uang itu dikalikan tiga atau menjadi Rp60 miliar.

    Singkatnya, uang itu diterima Arif dan kemudian diduga didistribusikan kepada tiga hakim mulai dari Djuyamto, Agam dan Ali Muhtarom sebesar Rp22,5 miliar.

    Dari uang tersebut juga, Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara mendapatkan jatah USD50.000 atas jasanya sebagai perantara.

    Adapun, majelis hakim yang dipimpin Djuyamto itu kemudian mengetok vonis lepas terhadap Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Setelah dinyatakan vonis lepas, maka tiga group korporasi itu telah dibebaskan dari tuntutan pembayaran denda dan uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun.

    Kasus Perintangan Terkuak

    Tak lama dari pengungkapan kasus suap itu, Kejagung kembali mengumumkan perkara baru. Kali ini, soal perintangan penyidikan yang menyeret Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB).

    Lagi-lagi kasus tersebut terkuak saat kejagung menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Marcella. Salah satu barang bukti yang dimaksud yakni terkait laporan realisasi pemberitaan dari Tian Bahtiar kepada Marcella.

    Dalam perkara ini, Marcella juga kembali menjadi tersangka. Selain Marcella dan Tian, dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS) juga turut menjadi tersangka.

    Kemudian, ketiga tersangka itu memiliki perannya masing-masing. Misalnya, Marcella bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan.

    Selanjutnya, Junaidi berkaitan dengan rencana framing dengan mengundang narasumber yang beropini untuk menguntungkan kubu penasihat hukum.

    Sementara itu, Tian berperan untuk menyebarluaskan framing untuk membuat opini publik menjadi negatif sehingga dianggap telah menyudutkan kinerja korps Adhyaksa.

    Adapun, framing atau narasi negatif itu dituangkan dengan skema pembuatan podcast, acara TV, forum diskusi hingga melalui pembiayaan aksi demonstrasi. Bahan dari skema itu kemudian disebarluaskan ke media massa.

    Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mencatat bahwa atas kerja sama tersebut, Tian Bahtiar telah mengantongi total Rp478,5 juta dari Marcella dan Junaidi.

    “Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478,5 juta yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

    Respons Dewan Pers

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan pihaknya telah membahas persoalan yang menyeret Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar dengan pihak Kejagung.

    Dari hasil diskusi itu, Dewan Pers menyatakan bahwa pihaknya bakal menyerahkan penanganan perkara tersebut ke Kejagung apabila telah ditemukan bukti yang cukup.

    “Saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan Anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan,” ujarnya di Kejagung, Selasa (22/4/2025).

    Dia menjelaskan sejatinya Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menilai karya pemberitaan sebagai karya jurnalistik atau bukan, termasuk dalam penanganan perkara jurnalistik yang menyimpang.

    Salah satu praktik jurnalistik yang melanggar kode etik yaitu perilaku pekerja pers yang terindikasi suap. Adapun, perilaku menyimpang itu masuk ke Pasal 6 dan Pasal 8 dalam kode etik jurnalistik.

    “Jurnalis kalau ada indikasi tindakan-tindakan yang berupa suap atau penyalahgunaan profesinya, ada pengaturan di dalam kode etik dan itu masuk ranah wilayah etik di pasal 6 dan pasal 8,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, Ninik menjelaskan bahwa pihaknya akan menilai apakah produk jurnalistik itu ditemukan pelanggaran atau tidak melalui proses uji akurasi.

    Kemudian, Dewan Pers juga menilai perilaku wartawan maupun perusahaan media yang terkait dengan kinerjanya, apakah sudah memenuhi profesionalisme atau justru melanggar kode etik.

    “Nah itulah kami ketika duduk bersama dan menyepakati ada ranah yang dilakukan oleh Kejaksaan tetapi juga ada ranah yang dilakukan oleh Dewan Pers,” pungkas Ninik.

  • Jejak Politik Elon Musk jadi Bumerang bagi Tesla, Laba Anjlok 71% Kuartal I/2025

    Jejak Politik Elon Musk jadi Bumerang bagi Tesla, Laba Anjlok 71% Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Tesla Inc. membukukan laba bersih sebesar US$409 juta atau setara Rp6,9 triliun (asumsi kurs Rp16.870 per US$) pada kuartal pertama tahun ini. Laba tersebut anjlok 71% persen dibanding periode yang sama tahun lalu salah satunya disebabkan sentimen atas politik Elon Musk. 

    Adapun total pendapatan perusahaan milik Elon Musk itu mencapai US$19,3 miliar atau Rp325,5 triliun.

    Melansir TechCrunch, Rabu (23/4/2025), ini adalah kuartal terburuk untuk penjualan mobil listrik (electric vehicle/EV) Tesla.

    Pendapatan Tesla ditopang oleh penjualan kredit pajak tanpa emisi senilai U$595 juta. Tanpa itu, perusahaan tersebut akan membukukan kerugian.

    Penurunan laba perusahaan juga bukan pertama kali terjadi. Pada kuartal pertama 2024, laba perusahaan juga turun 55% menjadi US$1,13 miliar jika dibandingkan periode yang sama 2023.

    Penjualan Tesla menghadapi sejumlah hambatan. Jajaran kendaraan listrik perusahaan tersebut sudah menua. Selain itu, produk terbarunya, Cybertruck, masih jauh dari kata populer.

    Tak hanya itu, politik sayap kanan Musk, serta keterlibatannya dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump, telah menciptakan reaksi keras terhadap merek Tesla.

    Di sisi lain, Tesla naik dalam perdagangan lantaran investor mempertimbangkan rencana perusahaan untuk memulai produksi EV yang terjangkau pada Juni 2025.

    Kendaraan ini akan menggunakan aspek platform generasi berikutnya yang menggerakkan robotaxi. Namun, teknologinya akan bergantung pada platform yang sudah ada pada Model Y dan Model 3.

    Dengan demikian, kendaraan yang lebih murah ini akan diproduksi pada jalur produksi yang sama dengan jajaran kendaraan saat ini.

    Selain itu, pernyataan Elon Musk yang akan mengurangi perannya di Departemen Efisiensi Pemerintah untuk lebih memfokuskan perhatian pada Tesla, turun menjadi sentimen positif.

    Namun, Tesla juga memperingatkan pemegang saham tentang bagaimana perang dagang dapat mempengaruhi bisnisnya ke depannya. 

    Perusahaan mengatakan tarif Trump dan perubahan sentimen politik dapat berdampak pada permintaan EV.

    Tesla mengatakan pihaknya mengambil tindakan untuk menstabilkan bisnis dalam jangka menengah hingga panjang. Namun, Tesla memperingatkan investor bahwa pihaknya tidak dapat mengatakan apakah akan mampu meningkatkan penjualan tahun ini.

  • Direktur Jak TV Tersangka, IJTI Soroti Pemberitaan Negatif jadi Perintangan

    Direktur Jak TV Tersangka, IJTI Soroti Pemberitaan Negatif jadi Perintangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) angkat bicara terkait dengan penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Dalam siaran persnya, IJTI mempertanyakan soal penetapan tersangka insan pers karena pemberitaan atau konten jurnalistik yang memuat berita negatif dan dianggap merintangi penyidikan.

    “Menyampaikan informasi yang bersifat kritis merupakan bagian dari kerja pers dan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang,” ujar pengurus IJTI dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan langkah penetapan tersangka ini bisa menjadi preseden berbahaya yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menjerat jurnalis yang bersikap kritis.

    Oleh sebab itu, pengurut IJTI khawatir bahwa langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menetapkan tersangka terhadap Tian Bahtiar bisa mengancam kemerdekaan pers.

    “Sesuai UU Pers, setiap persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan wajib lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung menggunakan proses pidana,” imbuhnya.

    Namun demikian, IJTI juga siap mendukung pemberantasan setiap jenis korupsi termasuk dengan perkara perintangan penyidikan tersebut jika memang masuk ranah pidana.

    “IJTI menegaskan dukungannya terhadap pengungkapan dugaan aliran dana suap dalam perkara ini sebagai bagian dari proses hukum pidana,” pungkas pengurus IJTI.

    Di lain sisi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan bahwa pihaknya akan mengklarifikasi IJTI terkait dengan status keanggotaan Tian Bahtiar dalam organisasi jurnalis TV tersebut.

    “Posisi direktur itu mensyaratkan harus memiliki kartu utama. Kedua, yang bersangkutan menjadi anggota dari Ikatan Jurnalistik di Indonesia. Nanti kami akan cek ulang apakah pemenuhan syarat itu kami juga akan mengundang IJTI yang menjelaskan kepada kami permasalahan keanggotaan,” ujar Ninik di Kejagung, Selasa (22/4/2025).