Author: Bisnis.com

  • Sengkarut Ketersediaan Kelapa Bulat, Eksportir: Sudah Terjadi Sejak Lama

    Sengkarut Ketersediaan Kelapa Bulat, Eksportir: Sudah Terjadi Sejak Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Eksportir menyebut ekspor kelapa bulat dalam negeri telah mengganggu permintaan dan persediaan (stok) di dalam negeri. Permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut sejak lama. 

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan permasalahan ekspor kelapa bulat ini sejatinya telah berlangsung sejak lama.

    “Ada masalah karena industri hilir kelapa kekurangan bahan baku kelapa, sudah lama [terjadi permasalahan ekspor kelapa bulat],” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Benny juga menyebut China menjadi negara tujuan utama ekspor kelapa bulat Indonesia. “Permintaan selalu ada dari pihak China,” ungkapnya.

    Imbas permasalahan ekspor kelapa bulat ini, Benny menuturkan bahwa sudah dilakukan mediasi oleh pemerintah antara petani kelapa dan industri hilir kelapa.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan kelapa merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca.

    Eliza juga menyebut lonjakan harga kelapa bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Vietnam. Hal ini imbas meningkatnya permintaan, namun dari sisi pasokan mengalami penurunan.

    “Importir-importir seperti dari China, misalnya, dan juga negara lain ini aktif mencari kelapa sehingga membuat di dalam negeri produsen kelapa itu harganya naik,” ungkap Eliza kepada Bisnis.

    Alhasil, industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku. Mirisnya, lanjut Eliza, kondisi ini berdampak pada beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Eliza mengungkap kesulitan bahan baku kelapa disebabkan banyak faktor, mulai dari sisi produksi hingga pengaruh cuaca atau el nino yang bisa menurunkan produksi kelapa bulat. Selain itu, sebagian besar petani kelapa dengan skala kecil masih menggunakan teknik budidaya konvensional.

    “Manajemen perkebunan yang orientasinya bukan seperti mass production, kurangnya pemupukan, serta kurangnya penerapan teknologi karena adanya keterbatasan modal petani juga menjadi faktor industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku,” ungkapnya.

    Selain itu, Eliza menambahkan harga ekspor kelapa bulat pun lebih menarik dibandingkan di dalam negeri. Pada 2024, jumlah ekspor kelapa bulat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga Indonesia menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga yang diekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

  • BPN Siapkan 73.432 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    BPN Siapkan 73.432 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

    “Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

    Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

    Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare tanah yang siap digunakan untuk wilayah perumahan itu tersebar di beberapa daerah, termasuk Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. 

    “Ini sedang kami susun semua, tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu [pengembang] bisa langsung ke Bank Tanah,” pungkas Nusron.

    Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan. Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi terlantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan. 

    “Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

    “Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

    Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang  jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

    “Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

  • Banyak Pengusaha India Minat Investasi di RI, Apindo: Pemerintah Harus Sigap

    Banyak Pengusaha India Minat Investasi di RI, Apindo: Pemerintah Harus Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa minat perusahaan-perusahaan India untuk berinvestasi di Indonesia semakin tinggi. Menyambut ini, pemerintah harus sigap untuk memberikan fasilitas terbaik agar minat tersebut terealisasi. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, India banyak unggul di sektor inovasi digital, payment system, teknologi, kesehatan, energi terbarukan, hingga pengembangan skill tenaga kerja. Pemerintah harus sigap mengambil peluang tersebut. 

    “Banyak sekali yang tertarik untuk investasi di Indonesia. Ini sekarang kan tinggal gimana caranya bahwa semua yang berminat, yang tertarik, ini benar-benar kita bisa pastikan mereka masuk,” kata Shinta dalam agenda The Innovation Edge: India-Indonesia Collaboration for A Future-Ready Economy, Rabu (23/4/2025). 

    Tak dipungkiri, investor dari India juga banyak mengeluhkan kendala terkait perizinan yang masih rumit di Indonesia. Hal inilah yang menurut Shinta perlu segera dievaluasi dan diberikan fasilitas kemudahan bagi para investor.

    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan dua inisiatif utama, yakni pendirian innovation hub dan rencana pembentukan Indian desk. Pertama, innovation hub dibangun untuk perusahaan India yang akan mengembangkan teknologinya di Indonesia. 

    “Basically di situ Indian companies, jadi perusahaan-perusahaan India bisa membangun juga teknologi-teknologi, dan Indian desk itu adalah kesempatan untuk nanti perusahaan India bisa mendapatkan lebih banyak fokus dari segi fasilitasi,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia meyakini investasi India di Indonesia akan terus meningkat. Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi investasi India di Indonesia sebesar US$173,1 juta pada 2024 atau turun dari tahun sebelumnya US$275,4 juta. Namun, capaian tersebut naik dari tahun 2022 sebesar US$127,6 juta. 

    Lebih lanjut, Shinta juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan India dengan mitra lokal. Terlebih, dalam situasi global yang masih panas imbas perang dagang. Bagi Indonesia, India juga menjadi opsi diversifikasi pasar ekspor yang potensial. 

    “Jadi ini saya rasa kemitraan strategis yang terus dibangun dengan negara lain, termasuk juga diversifikasi ekspor karena kan lalu kita katakan salah satu kita enggak bisa nunggu saja dari Amerika, tapi paralel track kita juga harus diversifikasi ekspor ke pasar-pasar lain,” tuturnya. 

    Senada, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, India dan Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dalam hal pengembangan teknologi, terlebih untuk industialisasi. 

    “Kita ingin memiliki industri sebagai prioritas dalam pertumbuhan ekonomi. Maka industrialisasi ke arah downstreaming menjadi faktor utama, dan industrialisasi tidak mungkin tanpa teknologi,” ujarnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Dengan kemampuan inovasi teknologi yang memadai, India dapat menjadi partner mumpuni bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan kedua negara lewat optimalisasi industrialisasi. 

  • Estonia Siap Bantu Indonesia Genjot Digitalisasi

    Estonia Siap Bantu Indonesia Genjot Digitalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Estonia Margus Tsahkna menyebut negaranya siap berkolaborasi dengan Indonesia dalam upayanya meningkatkan digitalisasi pada seluruh sektor.

    Tsahkna menjelaskan, Estonia adalah salah satu negara yang paling terdigitalisasi di dunia. Dia menuturkan, Estonia telah menjalankan program layanan publik yang 100% terdigitalisasi.

    Selain itu, dia mengatakan Estonia merupakan negara terbaik di dunia pada bidang keamanan siber. Dia pun menyatakan negaranya siap membantu Indonesia dalam upaya digitalisasinya.

    “Kami siap untuk bekerja sama dengan Indonesia, karena presiden anda memiliki rencana yang sangat ambisius tentang digitalisasi Indonesia. Kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia,” katanya dalam pernyataan pers bersama Menlu Indonesia, Sugiono usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Tsahkna menuturkan, digitalisasi memiliki dampak positif bagi sebuah pemerintahan, salah satunya adalah efisiensi. Selain itu, proses ini juga akan memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat sehingga turut berdampak pada kemakmuran.

    Sementara itu, Menlu RI, Sugiono mengatakan, Indonesia akan diuntungkan dengan menjalin kerja sama dengan negara Eropa Utara itu pada bidang digital.

    Dia menuturkan, pihaknya telah membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk digitalisasi, dalam pertemuannya dengan Menlu Tsahkna.

    Sugiono memaparkan, Indonesia dan Estonia akan menjajaki kolaborasi dengan talenta digital Estonia dalam implementasi e-governance. Dia mengatakan, kerja sama ini dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih efektif di Indonesia.

    Selain itu, upaya digitalisasi tersebut juga akan dilakukan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

    “Saya juga yakin masih ada peluang yang besar bagi Estonia untuk berpartisipasi dalam pengembangan di Indonesia dalam berbagai sektor,” katanya.

  • Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penurunan jumlah pemudik selama periode mudik Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun lalu bukan karena penurunan daya beli masyarakat. 

    Menhub Dudy menyebutkan tahun ini jumlah pemudik tercatat sebesar 154,62 juta jiwa. Angka ini turun 4,67% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 162,2 juta jiwa. Meski demikian, Dudy mengatakan penurunan tersebut tidak dapat disebut sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat. 

    “Memang ada penurunan dari realisasi 2024. Penurunan hanya sebesar 4,6%. Penurunan tersebut tidak bisa digeneralisir sebagai penurunan daya beli masyarakat karena kurang dari 5%,” kata Menhub Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Dudy menambahkan pihaknya akan mengkaji penyebab penurunan jumlah pemudik. Dia mengatakan kemungkinan masyarakat memilih tidak mudik tahun ini. 

    “Mungkin barangkali masyarakat memiliki pilihan tidak mudik pada tahun ini ini akan kami kaji lagi dari jumlah 4,6% turun alasannya seperti apa,” jelasnya. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 154,62 juta orang atau sekitar 54,89% dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan selama periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.

    Menhub Dudy menyampaikan bahwa tingkat mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran 2025 sangat tinggi, berdasarkan mobile positioning data (MPD) yang dihimpun dari tiga operator seluler utama, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.

    Data tersebut mencatat sebanyak 358.211.415 aktivitas perpindahan selama 21 hari masa libur Lebaran, dengan rata-rata koefisien pergerakan sebesar 2,32.

    Pulau Jawa tercatat sebagai pusat utama aktivitas mudik. Dari total pelaku perjalanan, 60,73% atau sekitar 93,9 juta orang berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun sebanyak 65,79% atau sekitar 101,72 juta orang menjadikan Pulau Jawa sebagai tujuan perjalanan.

  • PPATK: Aliran Dana Dugaan Korupsi Capai Rp984 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    PPATK: Aliran Dana Dugaan Korupsi Capai Rp984 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan tindak pidana korupsi selama 2024 mencapai Rp984 triliun.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan bahwa besaran aliran dana itu menjadi nilai terbesar dalam nominal transaksi dugaan tindak pidana.

    Hal itu disampaikannya dalam acara Peringatan Gerakan nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025).

    “Nominal transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar dengan total nominal transaksi sebesar Rp984 triliun,” katanya dikutip melalui siaran pers, Rabu (23/4/2025).

    Selain besaran kasus dugaan tindak pidana korupsi, disebutkan juga selama 2024 dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp301 triliun, perjudian sebesar Rp68 triliun dan narkotika sebesar Rp68 triliun.

    Dengan demikian totalnya mencapai Rp1.459 triliun.

    “Selama periode Januari sampai dengan Desember diketahui bahwa nominal transaksi yang diidentifikasi transaksi dugaan tindak pidana sebesar Rp1.459 triliun,” ujar Ivan.

    Dalam kesempatan itu, dia juga diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan PPATK sudah lama menjalin kerja sama lintas sektor sejak lama.

    “Dukungan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK sangat membantu KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi hingga akarnya, tutur Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan yang sama.

  • Prabowo Panggil Rosan ke Istana, Bahas LG Batal Investasi di RI?

    Prabowo Panggil Rosan ke Istana, Bahas LG Batal Investasi di RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Rabu (23/4/2025).

    Tiba sejak pukul 17.12 WIB, ketika ditanya mengenai agenda pertemuan tersebut, Rosan menjawab singkat. Begitu pula saat dikonfirmasi apakah pertemuan tersebut membahas hal tertentu.

    “Laporan saja. Nanti yaa,” kata Rosan. 

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai isi pertemuan tersebut. Namun, pertemuan ini menjadi menarik lantaran LG Energy Solution (LG) disebut batal menanamkan investasi pada proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah pun berencana menawarkan potensi kerja sama ini kepada Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar hengkangnya perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LG, dari proyek investasinya di Indonesia. 

    Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak akan kekurangan mitra strategis karena potensi dan kekuatan ekonomi nasional masih sangat besar.

    Saat ditanya wartawan apakah akan ada kerja sama pengganti dari perusahaan lain menyusul keluarnya LG, dirinya optimistis bisa menemukan rekan lain. 

    “Ya pasti ada [kerja sama lain], tunggu saja. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah,” ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

  • EDGE DC dan APJII Rilis PoP IIX EDGE2, Operasikan 3.400 Rak

    EDGE DC dan APJII Rilis PoP IIX EDGE2, Operasikan 3.400 Rak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Ekagrata Data Gemilang (EDGE DC) bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meluncurkan Point of Presence Indonesia Internet Exchange (PoP IIX) yaitu EDGE2 yang beroperasi di Kuningan Mulia, Jakarta Selatan.

    Kehadiran PoP IIX di EDGE2 akan memudahkan anggota APJII untuk terhubung dengan IIX, yang merupakan salah satu Internet Exchange terbesar di Indonesia. 

    Dengan IIX yang melokalisasi lalu lintas jaringan di EDGE2, rute langsung antara operator jaringan dapat tercipta, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan dengan latensi yang lebih rendah. 

    Oleh karena itu, kerja sama antara APJII dan EDGE DC ini akan mendukung perkembangan infrastruktur internet di Indonesia, terutama dengan fasilitas teknologi kelas dunia yang dimiliki EDGE2.

    CEO EDGE DC, Stephanus Oscar, menyebut bahwa EDGE2 adalah pusat data terbesar yang beroperasi di wilayah metropolitan dengan total IT Load sebesar 23 MW dan lebih dari 3.400 rak. 

    EDGE2, kata Stephanus dibangun setelah kesuksesan EDGE1. EDGE 2 ini menawarkan skalabilitas dan opsi konektivitas yang tidak tertandingi, termasuk akses ke lebih dari 60 operator jaringan melalui kampus virtual. 

    “Kehadiran IIX di EDGE2 tentu akan memperkuat ekosistem konektivitas dan memberikan pilihan yang unggul bagi para pelanggan,” kata Stephanus dalam keteranganya, Rabu (23/4/2025).

    Di sisi lain, Ketua Umum APJII, Muhamad Arif, menyambut baik hadirnya PoP IIX di EDGE2. Dirinya menegaskan bahwa langkah ini memberikan pilihan konektivitas yang jauh lebih efisien bagi anggota APJII, khususnya penyelenggara layanan internet di Jakarta dan sekitarnya. 

    “Dengan interkoneksi langsung ke puluhan operator jaringan di kampus EDGE DC, anggota tidak hanya memangkas biaya bandwidth upstream, tetapi juga memperpendek latency secara signifikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Arif menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekosistem digital nasional. 

    APJII, kata Arif mendukung penuh kebijakan

    Presiden dan Menko Perekonomian yang mendorong transformasi TKDN dari kewajiban menjadi insentif. 

    “Ini selaras dengan kebutuhan industri ISP, karena fleksibilitas regulasi seperti ini akan mempercepat pembangunan data center dan ekosistem interkoneksi nasional yang lebih kompetitif,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Arif menyebut Kemitraan APJII dengan EDGE DC di EDGE2 merupakan contoh konkret bagaimana kolaborasi industri dapat berjalan seiring dengan arah kebijakan pemerintah. 

    “Kami percaya, sinergi seperti ini akan menarik lebih banyak investasi infrastruktur digital berkualitas tinggi yang sejalan dengan rencana relaksasi TKDN dan agenda diplomasi dagang nasional,” tutur Arif.

  • Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku pasrah soal wacana pengajuan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut dia, tentunya kementerian terkait dan Dewan Kehormatan serta Jasa akan serius mempertimbangkan masukan yang ada untuk pemberian gelar tersebut.

    “Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada. Kita pasrah, kita serahkan pada mereka,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sependapat, politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin memandang pemberian tanda jasa atau gelar pahlawan haruslah melalui pengkajian dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang juga mewakili dari berbagai sektor seperti akademisi, militer, hingga tokoh masyarakat. 

    “Saya pribadi serahkan ke dewan yang mengkaji, dewan tanda jasa kehormatan. Biar mereka yang bekerja sama dengan Kemensos, di Kemensos juga ada tim untuk hal itu,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (22/4/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Astra Property Geber Ekspansi Bisnis Pergudangan Tahun Ini

    Astra Property Geber Ekspansi Bisnis Pergudangan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Property mengungkap rencana ekspansi bisnis perseroan sepanjang 2025. Entitas usaha PT Astra International Tbk. (ASII) itu menyebut bakal mulai merambah ke bisnis pergudangan logistik.

    Presiden Direktur Astra Property Wibowo Muljono menjelaskan bahwa berdasarkan studinya, bisnis area pergudangan menjadi salah satu yang akan bertahan di tengah gejolak dinamika ekonomi.

    “Untuk yang industrial ini, kita sebenarnya sudah pelajari sejak lama dan kita melihat memang portofolio industrial ini adalah langkah ekspansi kita ke depan yang menurut kita sangat prudent,” jelasnya dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Saat ini, Astra Property telah mengembangkan dua proyek area pergudangan yang berlokasi di Cikarang Logistic Park 1&2 serta Cibinong Modern House. Kedua proyek tersebut menggandeng ESR Logos.

    Astra Property juga melirik kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah memiliki demand yang kuat untuk mengembangkan pergudangan logistik ke depan. Salah satunya, yakni KEK Kendal yang dinilai berdekatan dengan kawasan industri Semarang.

    “Kita melihat sebenarnya kota-kota besar lainnya, Surabaya, Semarang, dekat KEK Kendal di situ, menjadi potensi untuk kita melihat apakah di situ bisa untuk menjadikan ekspansi logistik berikutnya,” tegasnya.

    Untuk diketahui, saat ini, Astra Property itu memiliki sembilan protofolio bisnis meliputi bisnis perkantoran, retail, hotel, hingga rumah tapak.

    Beberapa portofolio bisnis Astra Property di sektor komersial, di antaranya Menara Astra, The Arumaya Office, Hotel Mandarin Oriental, hingga Resta Pendopo yang terletak di Jalan Tol Trans Jawa arah Semarang – Solo.

    Sementara itu, portofolio properti residensial Astra Property, di antaranya Anandamaya Residence, Asya, Arumaya Residence, Ammaia Ecofirest serta Altea Blvd. 

    Tak hanya aktif membangun portofolio yang diprakarsai sendiri, Astra Property juga berencana melakukan pengembangan proyek residensial bersama Sinar Mas Land. Namun sayangnya, Bowo masih enggan memerinci proyek kolaborasi tersebut saat ini.