Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Bakal Hadir & Temui Buruh saat Demo May Day 2025

    Prabowo Bakal Hadir & Temui Buruh saat Demo May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui secara langsung kelompok serikat buruh saat demo peringatan Hari Buruh atau May day pada hari Kamis, 1 Mei 2025.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengemukakan hal itu ketika memberi sambutan pada acara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025).

    “Ya, dikabarkan Pak Presiden Prabowo akan hadir nanti saat acara May Day 2025,” kata Iqbal.

    Jika Prabowo hadir, menurut dia, tercatat akan ada dua presiden RI yang menemui buruh sepanjang sejarah Tanah Air berdiri, terkhusus saat May Day.

    “Pertama yang baru temui buruh adalah Pak Soekarno. Jika Pak Prabowo benar menemui, tandanya beliau adalah orang yang kedua setelah Pak Soekarno,” ujar Iqbal.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KSBSI Hendrik Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Prabowo jika benar akan menemui buruh pada Mayday 2025. Hal ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasinya.

    “Presiden atau pemimpin itu harus mengayomi dan memperhatikan seluruhnya. Jadi, jika nanti pada tanggal 1 Mei ada beliau, kami mengacungkan jempol atas kehadirannya,” ungkap Hendrik.

    Hendrik berharap Prabowo bisa benar hadir dan menemui massa buruh saat Mayday.

    “Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah sulit dalam kehidupannya memang diperlukan,” ucap Hendrik.

  • Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti stimulus untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tanpa menaikkan suku bunga acuan.

    Hal ini seiring dengan keputusan BI terhadap suku bunga acuan alias BI Rate yang ditetapkan stabil pada level 5,75% pada April 2025. Meski begitu, dunia usaha menghormati keputusan bank sentral.

    Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha memahami bahwa BI juga berada dalam posisi yang sulit untuk memutuskan arah suku bunga acuan.

    “Karena di satu sisi kita punya kebutuhan untuk menurunkan suku bunga demi menstimulasi pertumbuhan aktivitas ekonomi di dalam negeri yang sluggish [lamban],” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Namun, Shinta menyampaikan pada saat yang sama, BI juga perlu menyeimbangkan dan menjaga daya tarik suku bunga untuk kepentingan penciptaan stabilitas moneter, terutama terkait nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh gejolak geopolitik-ekonomi global.

    “Jadi kami rasa keputusan yang diambil BI saat ini adalah keputusan yang relatif prudent meskipun bukan yang terbaik atau yang terideal bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, di level suku bunga yang ada saat ini, Apindo memproyeksi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ke arah yang lebih tinggi ke depan, terutama dengan proyeksi peningkatan tekanan eksternal. Hal ini karena ada ketidakpastian iklim ekonomi global yang meningkat usai Presidensi Trump.

    “Apabila suku bunga acuan yang ada saat ini kita biarkan tetap setinggi ini, akan sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan nasional ke level yang lebih tinggi ketika ekonomi nasional sedang mengalami tekanan eksternal yang meningkat,” tuturnya.

    Imbasnya, kata Shinta, potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang ada tahun ini juga berpotensi menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Untuk itu, Apindo mengimbau agar BI dan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menciptakan stabilitas nilai tukar tanpa meningkatkan suku bunga acuan.

    “Bila pun suku bunga acuan harus tetap tinggi pada level ini atau lebih tinggi lagi, pemerintah dan BI perlu menciptakan stimulus moneter dan non-moneter yang efektif,” tuturnya.

    Menurut Shinta, dengan adanya stimulus moneter dan non-moneter bisa menciptakan efisiensi beban usaha di sektor riil agar pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terus positif, meski Indonesia diterpa tekanan eksternal.

    “Kalau tidak ada stimulus-stimulus yang efektif, hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat kurang kuat di akhir tahun,” pungkasnya.

  • KPK Pastikan Usut Debitur ‘Nakal’ LPEI yang Rugikan Negara Rp11,7 Triliun

    KPK Pastikan Usut Debitur ‘Nakal’ LPEI yang Rugikan Negara Rp11,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memeriksa debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga total Rp11,7 triliun.

    Sampai dengan saat ini, KPK baru melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang merupakan pihak dari PT Petro Energy (PE), salah satu dari total 11 perusahaan debitur LPEI yang terindikasi fraud. Sebanyak 11 debitur itu diduga memicu kerugian negara triliunan rupiah.

    Kemarin, Selasa (22/4/2025), penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi di antaranya mantan petinggi LPEI yaitu bekas Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega dan bekas Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan. Keduanya diperiksa soal pemberian kredit ekspor ke PT SMJL. 

    “Keduanya hadir, didalami terkait dengan proses persetujuan pembiayaan kepada PT SMJL,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

    Berdasarkan keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi di LPEI melibatkan lebih dari satu perusahaan yang menerima fasilitas pembiayaan dari negara. 

    Tidak hanya memeriksa pihak debitur yang bermasalah, lanjut Tessa, lembaga antirasuah juga memeriksa para pegawai hingga petinggi LPEI yang ikut mengetahui maupun memberikan persetujuan pembiayaan kepada para perusahaan tersebut. 

    “Nanti tentunya sudah atau yang akan datang dimintakan keterangan perusahaan-perusahaan lain yang berkenaan atau terlibat dengan LPEI itu pasti akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya. 

    Adapun berkaitan dengan PT SMJL, berdasarkan catatan Bisnis, KPK sudah pernah memeriksa sejumlah saksi terkait. Pada 20 Januari 2025, penyidik telah memeriksa pemilik PT Bara Jaya Utama (BJU Group) sekaligus Komisaris Utama PT SMJL, Hendarto, mantan Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI Kukuh Wirawan dan mantan Sekretaris Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi Mutiara Permata Hati.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK mendalami soal penerimaan dan pemberian uang terkait dengan pengajuan kredit LPEI. Penyidik juga mendalami soal fasilitas-fasilitas yang diterima direktur LPEI sesuai dengan aturan. 

    Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya pada 15 November 2024, penyidik telah memeriksa pegawai PT SMJL, Iman Suyitno, dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangkaraya, Bangkit. 

    Dari pemeriksaan itu, penyidik mendalami soal operasional dan keadaan PT SMJL yang sudah dinyatakan pailit. 

    Di sisi lain, penyidik turut mendalami aset-aset yang diduga dimiliki oleh tersangka kasus LPEI berinisial H, di Kalimantan Tengah.

    Adapun, dari total 11 debitur bermasalah yang diduga merugikan keuangan negara Rp11,7 triliun, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy (PE) adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada klaster kasus PT PE, perusahaan itu disebut menerima kredit ekspor senilai US$18 juta pada termin pertama, dan dilanjutkan untuk termin kedua sebesar Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers beberapa waktu lalu. 

  • Respons James Riady soal Kerugian Konsumen Meikarta Rp26,85 Miliar

    Respons James Riady soal Kerugian Konsumen Meikarta Rp26,85 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

    Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025. 

    “Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

    “Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

    “Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

    Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

    Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen. 

    “Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya. 

  • Urgensi Kolaborasi Keamanan Siber Global

    Urgensi Kolaborasi Keamanan Siber Global

    Bisnis.com, SINGAPURA – Kolaborasi antarnegara dan kalangan pebisnis keamanan siber global memiliki peran amat penting di tengah transformasi pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang kian masif di berbagai sektor.

    Dalam transformasi digital, urgensi kebudayaan siber menjadi fondasi dalam pengembangannya. Setidaknya, hal itulah yang diungkapkan oleh Head of Cybersecurity United Emirat Arab (UEA) Mohamed Al Kuawaiti. Dia menjelaskan bahwa urgensi terkait keamanan siber tak terlepas dari maraknya serangan siber yang ditemukan.

    Bahkan, imbuhnya, kejahatan, terorisme, hingga perang di dunia siber kini tak lagi memedulikan siapa sasaran. Dalam artian, imbuhnya, baik pemerintah, perusahaan rintisan (startup), hingga individu dapat menjadi target aksi kejahatan siber.

    “Budaya keamanan siber tak terlepas dari segala hal yang kita lakukan. Ini tak hanya berkaitan dengan praktek di seluruh dunia, tetapi juga untuk ekosistem hebat yang saat ini hadir di tengah-tengah kita,” katanya saat membuka ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore di Marina Bay Sands, Singapura, Rabu (23/4/2025).

    Oleh sebab itu, dia memandang bahwa keamanan siber telah menjadi pilar utama dalam upaya pelindungan keamanan hingga kemakmuran suatu wilayah. Untuk itu, dia menilai bahwa pengembangan keamanan siber perlu dilakukan guna menyukseskan berbagai strategi keamanan siber yang telah dilakukan oleh berbagai negara.

    Senada, Komisaris Cybersecurity Agency Singapura David Koh memandang perlunya kerja sama berbagai negara dalam memperkuat posisinya terutama untuk negara kecil dan berkembang, dalam hal pemanfaatan keamanan siber.

    Dia mencontohkan bahwa Singapura dan Malaysia tengah memimpin dalam kolaborasi tersebut. Selain itu, Koh juga meyakini bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga dapat saling mendukung dalam hal penguatan kerja sama keamanan siber.

    “Di dunia siber, kita perlu bekerja sama untuk memperkuat dan mengembangkan kerangka normatif,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Hal ini lantaran peretas yang acapkali mengeksploitasi kerentanan pada perangkat informasi dan teknologi yang dimiliki. Untuk itu, imbuhnya, negara-negara dengan pemikiran yang sama perlu bersatu guna menemukan solusi atas tantangan ancaman keamanan siber.

    Sementara itu, EVP Dubai World Trade Center Trixie LohMirmand menambahkan bahwa GITEX Asia 2025 menjadi momentum untuk menciptakan hubungan baru, mengembangkan aliansi baru, serta ide-ide guna mengembangkan teknologi di berbagai aspek kehidupan.

    “Inilah yang kami cita-citakan. Kami terus bekerja keras untuk memperluas ekosistem global sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk semua orang, khususnya bagi usaha kecil menengah dan perusahaan rintisan agar lebih dapat berkembang,” jelasnya.

  • GITEX Asia 2025: Potensi Besar Startup Asean

    GITEX Asia 2025: Potensi Besar Startup Asean

    Bisnis.com, SINGAPURA – Kawasan Asia Tenggara dipandang memiliki potensi besar yang mendukung pengembangan perusahaan rintisan (startup). Bahkan, upaya pengembangan yang dilakukan pebisnis startup di wilayah ini dinilai amat baik untuk ditiru oleh wilayah lainnya di kancah global.

    Tak ayal, Managing Director Techstars Tokyo Accelerator Yuki Shirato berpandangan bahwa potensi startup yang berbasis di Asia Tenggara tak terbatas.

    Dia adalah salah satu dari sekitar 330 pembicara ahli internasional yang berpartisipasi pada ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore yang digelar di Marina Bay Sands, Singapura pada 23-25 April 2025. 

    Saat menyampaikan pandangannya sebagai panelis pada sesi khusus North Star Asia -sebuah sesi penghubung startup, akselerator, dan investor eksklusif di bawah naungan GITEX-, Shirato memberikan penyemangat inspiratif sembari mengungkapkan sejumlah faktor-faktor kunci yang dapat mendorong kemajuan digital di Asia Tenggara.

    Dia menjelaskan bahwa kesuksesan startup dapat berasal dari hampir semua sektor dan bisa terjadi di mana saja, terutama lantaran era digital serta globalisasi pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

    “Pertanyaannya ke depan adalah ke mana mereka akan menargetkan. Dari sudut pandang Asean, pasar yang terus berkembang, dengan persaingan, investasi, dan inisiatif yang didukung pemerintah yang meningkat, seiring dengan populasi orang muda yang melek teknologi,” katanya, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, Techstars Tokyo Accelerator yang berbasis di Tokyo, Jepang telah mengidentifikasi mitra ekosistem startup dan mendukung mereka untuk berkembang, maju, dan mewujudkan potensi penuh di kawasan Asia Pasifik.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya telah mendirikan tiga startup yang didukung oleh modal ventura, memberikan pendampingan kepada 20 startup lainnya, dan menjadi angel investor untuk 50 perusahaan tahap awal. Dari jumlah itu, imbuhnya, termasuk juga beberapa perusahaan di Asia Tenggara.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Shirato juga menyaksikan perusahaan dagang elektronik (e-commerce), teknologi finansial (financial technology/fintech), AI, layanan kesehatan, dan layanan komputasi awan (cloud) telah menjadi segmen pemikat investasi Asean dengan penyerapan tertinggi.

    Bahkan, imbuhnya, dia juga telah mengidentifikasi area alternatif, di mana pengaruh dan dampak startup dapat berkembang di masa mendatang dengan proyeksi bakal melampaui valuasi US$1 triliun.

    “Beberapa ruang sangat menarik, di mana saya melihat lebih banyak startup menarik yang berasal dari Asia. Saya percaya ini adalah robotika, manufaktur canggih, pertanian, energi, dan hiburan. Khusus yang ini [hiburan] mencakup gaming, anime, dan manga,” jelasnya.

    Shirato mengatakan bahwa segmen hiburan, terutama gaming, amat menarik. Nilai pasar global dari segmen ini, imbuhnya, diproyeksi mencapai US$236 miliar pada 2025 lantaran gaming yang berakar dari budaya regional dan popularitasnya yang terus meningkat.

    Niko Partners bahkan memproyeksikan pendapatan pasar gaming Asean akan mencapai US$7,1 miliar pada 2028. Angka ini meningkat dari capaian pada 2024 sebesar US$5,5 miliar, yang artinya tingkat rata-rata pertumbuhan (compounded annual growth rate/CAGR) sebesar 6,7% sepanjang periode tersebut.

    Pada 2028, Niko Partners bahkan memperkirakan kawasan Asean akan menjadi rumah bagi 332 juta gamer. Angka ini, jauh melampaui capaian pada 2023 yang hanya sebanyak 277 juta gamer.

    Sementara itu, perusahaan modal ventura gaming Konvoy Ventures memperkirakan industri anime memiliki nilai pasar global sebesar US$31 miliar dengan 600 juta penggemar yang tersebar di berbagai belahan dunia.

    Dari data tersebut, Shirato mengungkapkan bahwa anime siap untuk pertumbuhan dan ekspansi global dalam waktu dekat. Asean, imbuhnya, juga siap untuk meningkatkan keterlibatan, minat, dan popularitas internasional.

    “Dari sisi penciptaan, baik itu gaming, anime, atau bahkan manga, saya melihat makin banyak studio independen yang berbasis di Asean. Sementara banyak di Jepang, masih memegang kekayaan intelektual yang berharga selama beberapa dekade memimpin industri ini,” katanya.

    Apalagi, dia mengungkapkan bahwa di seluruh kawasan, kompetensi dan tingkat keterampilan talenta terus meningkat. Hal ini, imbuhnya, jelas merupakan area pertumbuhan tinggi, di mana startup dapat masuk dan memberikan dampak nyata.

    “Dengan pasar di seluruh dunia menyukai gaming, anime, dan manga. Baik dari Asia dan Afrika hingga Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Ini mewakili peluang multi-miliar dolar yang menguntungkan karena ada begitu banyak potensi bagi startup spesialis untuk mencapai status unikorn dan dekakorn,” jelasnya.

    Dia pun berpandangan bahwa lokasi Singapura amat strategis, di mana perusahaan Barat, Asia, dan lainnya, dapat bertemu, terhubung, dan berkolaborasi di tempat yang netral.

    “Ini sangat menarik karena jarang sekali begitu banyak perusahaan teknologi canggih dari China, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Asean, dan sekitarnya berkumpul di satu tempat,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini bahwa dengan berpusat di Asia, kemajuan terbaru industri robotika humanoid akan menjadi industri bernilai triliunan dolar yang terus berkembang dalam lima hingga 10 tahun ke depan. “Ini membawa nilai yang sangat besar bagi konstruksi, manufaktur, perawatan kesehatan dan lanjut usia, dan banyak lagi.”

  • Terkuak! Alasan Pemerintah Pilih Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai

    Terkuak! Alasan Pemerintah Pilih Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal (BKPM) mengungkap alasan pemerintah mempercayakan perusahaan asal China, Huayou untuk menggantikan LG Energy Solution dalam proyek baterai berbasis nikel terintegrasi di Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pemerintah melihat minat yang tinggi dan kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    “Huayou ini dia juga sudah investasi sebelumnya di bidang yang hampir sama juga, jadi mereka memahami,” kata Rosan dalam keterangan pers, Rabu (24/4/2025).  

    Adapun, LG Energy Solution mauk dalam konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan investasi US$9,8 miliar atau Rp142 triliun itu. 

    Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Dengan keluarnya LG dari konsorsium tersebut, Rosan menuturkan bahwa Huayou akan mengambil porsi dari LG. Huayou juga disebut telah memiliki minat investasi lantaran memiliki teknologi serupa untuk pengembangan sel baterai. 

    “Bahkan mereka sudah jauh lebih besar berinevstasi sebelumnya di Weda Bay, jadi mereka sangat paham mengerti dan disaat bersamaan dia punya sources untuk pegembangan ini ke deapannya,” ujarnya. 

    Rosan juga menuturkan bahwa konsorsium IBC tersebut merupakan bagian dari proyek grand package pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel dari hulu ke hilir yang telah disepakati sejak 2020. 

    “Jadi Huayou yang masuk rencananya untuk menggantikan LG, kita sudah bertemu Huayou nya, saya juga sudah bertemu, sangat positif mereka sejak tahun 2024 ini sudah menyatakan minatnya untuk menjadi konsorsium dari LG ini, sebelumnya sudah ada Huayou-nya jadi mereka menjadi leading konsorsium,” tuturnya.

    Untuk diketahui, LG Energy Solution hengkang dari proyek besar ekosistem rantai pasok baterai di Indonesia. Hal ini dikarenakan negosiasi yang alot selama 5 tahun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tidak ingin proyek tersebut berjalan lambat sehingga Indonesia mengeluarkan surat untuk LG agar mundur dari proyek tersebut. 

    “Memang untuk proyek sebesar ini tentunya negosiasi lama dan kita melihat kita ingin investasi ini berjalan oleh karena itu proyek itu tetap berjalan dan digantikan partner lain,” terangnya. 

    Rosan menerangkan bahwa proyek joint venture (JV) LG memiliki nilai investasi senilai US$9,8 miliar untuk ekosistem dari mulai pertambangan, pengolahan nickel matte, nikel sulfur, prekursor, katoda, anoda, battery cells, cells pack, hingga recycle battery. 

    Namun, mundurnya LG tidak akan memengaruhi proyek grand package yang menaungi berbagai konsorsium. Untuk proyek tersebut saat ini sudah berjalan dengan investasi yang telah dikeluarkan senilai US$1,15 miliar.

  • Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku bangga dengan pencapaian penerimaan pajak yang terus naik dalam lima tahun terakhir.

    Suryo menjelaskan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator perekonomian. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat ikut optimistis dengan perekonomian Indonesia karena penerimaan pajak selalu naik secara tahunan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, para Wajib Pajak, dalam lima tahun saya menjabat, alhamdulillah pertumbuhan [penerimaan pajak] bergerak positif,” ujar Suryo dalam AMSC Gathering 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sebagai informasi, Suryo Utomo menjabat sebagai Bos Pajak sejak 2019. Setelahnya, penerimaan pajak memang selalu meningkat.

    Penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun pada 2020, naik menjadi Rp1.278,7 triliun pada 2021, kembali naik ke Rp1.716,8 triliun pada 2022, terus naik menjadi Rp1.867,9 triliun pada 2023, dan terakhir kembali naik ke Rp1.932,4 triliun (unaudited) pada 2024.

    “Alhamdulillah dalam 4 tahun penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan, atas bantuan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Suryo.

    Dalam 5 tahun menjabat, lembaga yang dipimpin Suryo itu hanya gagal mencapai target penerimaan pajak pada tahun lalu atau 2024. APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun, namun realisasinya hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target.

    Dia pun menjelaskan target penerimaan pajak tahun ini bahkan lebih tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar Rp2.189,31 triliun. Oleh sebab itu, Suryo meminta bantuan Wajib Pajak.

    “Kita harus optimistis. Optimistis, optimistis, optimistis yang ada di pemikiran kita. Karena enggak ada yang lain. Kalau kita pesimistis, besok kita tutup, tapi kalau optimistis, ada harapan,” katanya.

    Sementara itu, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau turun 18,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp393,9 triliun.

    Perlu dicermati bahwa rasio pajak mencatatkan tren penurunan meskipun secara nominal angka penerimaan pajak terus naik.

  • Bisnis Indonesia Raih 3 Penghargaan Digital Media Awards Asia 2025

    Bisnis Indonesia Raih 3 Penghargaan Digital Media Awards Asia 2025

    Bisnis.com, KUALA LUMPUR – Bisnis Indonesia Group meraih penghargaan bergengsi di ajang Digital Media Awards Asia 2025 yang diselenggarakan oleh World Association of News Publishers (WAN-IFRA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (23/4/2025).

    Tak tanggung-tanggung, Bisnis Indonesia menyabet tiga penghargaan sekaligus yakni Best Digital Subscription/Reader Revenue Project melalui produk Premium Content Bisnis Indonesia, Best Innovative Digital Product The Literacy untuk kegiatan Festival Bisnis Indonesia, dan Best Newsletter.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan penghargaan ini menunjukkan pengakuan global terhadap karya dan inovasi yang dilakukan Bisnis Indonesia Group.

    “Penghargaan ini juga memberikan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk-produk terbaik untuk Indonesia dan dunia. Kami juga  mengadopsi teknologi baru, dan tetap menjaga standar tinggi produk jurnalistik,” ujarnya.

    Digital Media Awards telah digelar oleh World Association of News Publishers (WAN-IFRA) sejak 2009. Pada ajang kali ini sejumlah media di berbagai negara juga mendapatkan penghargaan atas beragam inovasi digital yang mereka lakukan.

    Digital Media Awards Asia 2025 juga menjadi wadah komunikasi bagi para profesional media se Asia Pasifik. Selain penghargaan tersebut, WAN-IFRA turut menggelar sejumlah program pada 22-24 April 2025, antara lain konferensi dengan dua tema utama yakni Revenue Summit dan Technology Summit.

    Ada pula workshop Newsroom AI Catalyst yang memberikan kesempatan bagi perwakilan media dari berbagai negara untuk mengadopsi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mendukung kegiatan sekaligus mencari peluang baru di ruang redaksi. Workshop tersebut akan digelar berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah pakar AI dan praktisi media.

    Menurutnya, Bisnis Indonesia yang pada akhir tahun ini memasuki usia 40 tahun, terus berupaya memberikan navigasi terpercaya dan senantiasa memberikan berita dan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak.

  • RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sudah final dibahas dan segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu usai rapat tertutup bersama Komisi XII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (23/4/2025).

    Jisman mengungkapkan, dokumen RUPTL 2025-2034 selaras dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060.

    “Segera [terbit]. Targetnya, tanggal berapa sekarang? Ya, segera pokoknya. Yang jelas sudah final ya,” kata Jisman di Kompleks DPR RI.

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, RUPTL 2025-2034 bakal dirilis pada April ini. Menurutnya, saat ini semua pihak masih menunggu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pulang dari dinas luar negeri.

    “Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri itu sudah akan disahkan. Iya bulan ini [disahkan],” katanya. 

    Di satu sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menuturkan, RUPTL 2025-2034 akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku. Artinya, penyesuaian bisa terjadi di tengah jalan.

    “Kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana dari pada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” katanya.

    Bambang juga menuturkan, dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Pasalnya, RUPTL sudah disepakati oleh Komisi XII DPR RI bersama dengan pemerintah dan PLN.

    “Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara dirjen gatrik dengan dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” ucap Bambang.

    Adapun, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah menetapkan akan ada tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. Sebanyak 70% dari tambahan kapasitas itu pun disebut akan berasal dari energi terbarukan (EBT). 

    Dalam rencana itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 17 GW, termasuk sistem baterai pendukung. Kemudian, terdapat rencana penambahan kapasitas tenaga hidro sebesar 16 GW.

    Khusus panas bumi, alokasinya mencapai 5,2 GW pada RUPTL anyar itu. Panas bumi bakal mengejar kapasitas terpasang sebesar 1,1 GW sampai 2029.

    Sebelumnya, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun. 

    Belakangan, Kementerian ESDM memberikan porsi sampai 60% untuk keterlibatan pengembang listrik swasta (IPP) dalam menggarap penambahan pembangkit listrik di RUPTL PLN tersebut. 

    RUPTL 2025-2034 sebelumnya direncanakan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Namun, rencana itu molor. Pasalnya, para pemangku kepentingan disebut masih melakukan kajian.