Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Menkomdigi Prioritaskan Lelang 2,6 GHz dan 3,5 GHz untuk Akselerasi Digital

    Menkomdigi Prioritaskan Lelang 2,6 GHz dan 3,5 GHz untuk Akselerasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pelelangan spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 gigahertz (GHz) serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut untuk mengakselerasi digital RI.

    Langkah lain yang sedang ditempuh termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata. 

    “Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” kata Meutya dalam forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025).

    Isu diaspora digital juga menjadi perhatian, Meutya menyampaikan sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini tinggal di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya yang bekerja di Silicon Valley.

    Sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia juga tengah membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. 

    “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” ujarnya.

    Di sisi lain, Meutya menyebut Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik. 

    Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.

    Meutya juga menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab. 

    Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.

    “Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ucap Meutya.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia. 

    Oleh karenanya, pemerintah membangun aplikasi AI untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan pada Agustus 2025 dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk pelayanan publik serta mempersiapkan sembilan juta talenta digital pada tahun 2030.

    “Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,” tuturnya.

    Adapun, dalam kesempatan yang sama mantan Ketua Komisi 1 DPR RI ini menyampaikan masa depan AI bukan hak istimewa segelintir negara, tapi warisan bersama umat manusia

    Meutya menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia.

    “Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” pungkasnya.

  • Bersih-bersih Peradilan usai Skandal Suap Para ‘Wakil Tuhan’

    Bersih-bersih Peradilan usai Skandal Suap Para ‘Wakil Tuhan’

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) melakukan mutasi terhadap 199 hakim, termasuk sejumlah ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan.

    Proses mutasi dilakukan di tengah kasus suap penanganan perkara Ronald Tannur dan ekspor crude palm oil (CPO). Kedua kasus itu telah mencoreng lembaga peradilan karena melibatkan para hakim yang notabene wakil tuhan.

    Padahal kalau merujuk kepada Undang-undang No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, praktik korupsi di pengadilan tidak boleh terjadi, karena sejatinya sebuah proses peradilan harus dilakukan ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

    Dalam catatan Bisnis, kasus di lembaga peradilan selalu datang silih berganti. Tidak pernah habis. Di tingkat lembaga peradilan paling tinggi, misalnya, sejumlah Hakim Agung maupun pejabat di Mahkamah Agung, terjerat kasus suap. Modusnya sama yakni mengurangi atau meringankan vonis para terdakwa.

    Khusus dalam kasus Ronald Tannur, setidaknya ada 3 hakim yang menjadi terdakwa penerima suap. Ketiga hakim itu antara lain, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

    Menariknya, kasus Ronald Tannur belakangan berkembang dan merembet ke bekas pejabat MA Zarof Ricar dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono. Kasus Ronald Tannur juga menjadi pintu masuk penyidik kejaksaan membongkar kasus penanganan perkara ekspor CPO.

    Sekadar informasi, kasus ekspor CPO atau mafia minyak goreng cukup menyita perhatian publik, pasalnya kasus ini melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti Pertama Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

    Seperti kasus Ronald Tannur, ada tiga hakim yang menjadi tersangka dalam skandal ekpor CPO. Ketiganya antara lain Djuyamto (DJU),  Agam Syarif Baharudin (ASB), Hakim Ali Muhtarom (AM). Kasus ini juga melibatkan nama Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menyebutkan bahwa para hakim telah memberikan putusan lepas atau onslag pada perkara tersebut. Putusan ini dianggap janggal.

    Pasalnya, meskipun terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer, namun hakim menyatakan bahwa perbuatan itu tidak masuk dalam perbuatan pidana. Sehingga, 3 group korporasi yang terlibat dalam korupsi ekspor CPO itu dibebaskan dari tuntutan membayar uang pengganti.

    “Kan penyidik setelah putusan onslag ya tentu menduga ada indikasi tidak baik, ada dugaan tidak murni onslag itu,” kata Harli belum lama ini.

    Berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, para terdakwa di kasus ekspor CPO memperoleh vonis ringan. Ada empat terpidana dalam kasus ini, mereka menerima hukuman di kisaran 1- 1,5 tahun penjara atau jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum.

    Hakim pada waktu itu juga tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada para terdakwa. Hanya saja mereka dijatuhi pidana denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara. Padahal sebelumnya ketiga terdakwa dituntut untuk membayar uang pengganti Rp15 triliun.

    Mutasi Para Hakim

    Sementara itu, MA telah merombak besar-besaran dan memutasi hakim di sejumlah daerah usai skandal itu terungkap. Kepala Biro Humas MA, Sobandi menyampaikan bahwa mutasi ratusan hakim itu dilakukan setelah pihaknya melakukan rapat pimpinan (rapim).

    “Promosi dan mutasi ini akan terus berlanjut. Mahkamah agung akan terus memutasi hakim agar tidak terlalu lama di satu tempat,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan, proses mutasi ini juga merupakan bentuk pencegahan pelanggaran etik dan godaan transaksional terhadap penanganan setiap perkara di pengadilan.

    “Karena kalau terlalu lama akan terpengaruh godaan transaksional,” tambah Sobandi.

    Berdasarkan dokumen mutasi yang beredar, setidaknya ada 61 hakim di Jakarta yang telah dimutasi. Perinciannya, 11 hakim di PN Jakarta Pusat, 11 hakim di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan 13 hakim, PN Jakarta Timur 14 hakim dan PN Jakarta Utara 12 hakim.

    Sementara itu, Ketua PN Jakarta Utara Ibrahim Palino dimutasi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (HT) Makassar dan Wakil PN Jakarta Utara Thomas Tarigan selaku menjadi Hakim Tinggi PT Palembang.

    Kemudian, Ketua PN Jakarta Pusat Hendri Tobing menjadi Hakim Tinggi PT Medan dan Wakil PN Jakarta Pusat Rosihan Juhriah Rangkuti menjadi Hakim Tinggi PT Palembang.

    Dalam hal ini, Sobandi menekankan bahwa pihaknya telah menetapkan posisi hakim Jakarta yang diharapkan bisa profesional dan tahan godaan.

    “Kita isi Jakarta dengan hakim hakim yg lebih tahan godaaan. Insyaallah mereka semua professional,” pungkas Sobandi.

    Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menilai bahwa kebijakan MA ini sebagai upaya serius untuk membenahi lembaga peradilan, pasca isu suap dan gratifikasi terhadap sejumlah hakim.

    “KY mendukung dan mengapresiasi langkah Pimpinan MA tersebut,” ujarnya.

    Mukti menambahkan bahwa rentetan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat sejumlah hakim berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. KY, kata dia,  berkomitmen bersama MA untuk menjaga kehormatan hakim.

    “KY juga siap memberikan masukan dan informasi terkait hakim-hakim yang berintegritas melalui rekam jejak yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan mutasi hakim.”

  • Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap kecanggihan alat perekam data masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Tito menuturkan alat perekam data bisa merekam data berupa biometrik sidik jari, wajah hingga iris mata.

    “Data ini penting untuk mengetahui secara pasti tentang data spesifik yang dimiliki masyarakat,” tuturnya dikutip Kamis (24/4/2024).

    Bahkan, menurut Tito, alat perekam data masyarakat tersebut bisa mengidentifikasi pelaku kasus tindak pidana terorisme yang melakukan aksi bom bunuh diri beberapa waktu lalu di Indonesia.

    Tito menjelaskan alat perekam data itu bisa mengungkap identitas pelaku teror dengan cepat dan jaringan terorisme pelaku juga bisa terungkap dengan tepat.

    “Tentu hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat,” katanya.

    Kendati memiliki teknologi yang canggih, sayangnya kata Tito, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data tersebut.

    Maka dari itu, Tito meminta Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk jemput bola dan mendata masyarakat yang belum merekam data.

    “Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah,” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

    Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” tuturnya.

  • KPK Siap Miskinkan dan Kejar Aset Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

    KPK Siap Miskinkan dan Kejar Aset Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam kasus dugaan pencucian uang. 

    Hasbi diperiksa oleh penyidik KPK, Selasa (22/4/2025), ihwal dugaan pencucian uang yang dilakukannya dari hasil tindak pidana korupsi. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, para penyidiknya masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut kendati Hasan sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun atas perkara suap pengurusan perkara. 

    “TPPU-nya masih ada. Jadi terkait HH itu perkara TPPU-nya masih ada. Sehingga kita masih mendalami masalah TPPU-nya,” kata Asep kepada wartawan, dikutip Rabu (23/4/2025). 

    Asep lalu menyebut penyidikan soal pencucian uang Hasbi Hasan terus dilakukan untuk melacak aset-aset hasil korupsi yang diduga disamarkan hingga disembunyikan olehnya. Harapannya, aset-aset tersebut nantinya bisa dirampas dan dikembalikan ke negara.

    “Karena kita ingin mengembalikan sejauh mana aset-aset yang telah dikorupsi tersebut itu larinya ke mana saja,” kata perwira tinggi Polri bintang satu itu. 

    Adapun KPK mengumumkan Hasbi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang sejak Januari 2024 lalu. Sebelum itu, dia telah dibawa ke persidangan atas dakwaan suap pengurusan perkara di MA yang turut melibatkan dua hakim agung. 

    Hasbi kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp1 miliar pada perkara suap itu berdasarkan putusan kasasi. Kini, dia telah berstatus terpidana. 

  • BI Rate Tetap 5,75%, Pengusaha: Bisa Stabilkan Industri dan Pasar

    BI Rate Tetap 5,75%, Pengusaha: Bisa Stabilkan Industri dan Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memandang keputusan Bank Indonesia (BI) dengan mempertahankan suku bunga acuan alias BI Rate di level 5,75% menjadi langkah untuk menstabilkan industri dan pasar.

    Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 22—23 April 2025, keputusan suku bunga ini konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

    Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko menilai BI Rate yang tetap ini memiliki dampak positif untuk menjaga kestabilan industri.

    “BI Rate 5,75% itu dampaknya positif karena itu akan menjaga kestabilan industri dan pasar,” kata Eddy kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, suku bunga acuan yang tetap di level 5,75% tidak terlalu berdampak pada industri. Meski begitu, Eddy menilai keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah adanya perang tarif Amerika Serikat (AS).

    “Saya kira ini tidak pengaruh apa-apa, industri berjalan apa adanya. Kalau memang [BI Rate] di 5,75% saya kira mungkin ini adalah upaya supaya situasi itu bisa sedikit kondusif di tengah masalah pasar ekspor yang sekarang lagi bergejolak karena perang tarif,” ujarnya.

    Di sisi lain, Eddy menyampaikan penurunan BI Rate sejatinya merupakan keinginan semua pihak, termasuk pelaku usaha. Namun, lanjut dia, bank sentral Indonesia lebih aman jika tetap mempertahankan suku bunga.

    “Saya kira kalau [BI Rate] diturunkan tentu lebih baik lagi, itu harapan semua. Namun dari Amerika kelihatan bertahan di bank rate dan mungkin Indonesia lebih aman dipertahankan juga yang sama,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

    “Mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).

    Kendati demikian, Perry menyampaikan bahwa ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Adapun, kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    Di samping itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, terutama sektor perdagangan dan UMKM.

    “Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi pembayaran digital akan terus diperluas,” pungkasnya.

  • Mendag: Impor Bawang Putih-Mobil Listrik Naik Signifikan Maret 2025

    Mendag: Impor Bawang Putih-Mobil Listrik Naik Signifikan Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap impor barang konsumsi seperti bawang putih, apel, hingga mobil listrik mengalami kenaikan signifkan pada Maret 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan impor barang konsumsi naik 18,73% dibandingkan bulan sebelumnya (month-over-month/MoM) pada Maret 2025. Begitu pula dengan impor barang modal yang naik sebesar 7,28% MoM.

    “Barang konsumsi yang impornya naik signifikan antara lain, bawang putih, apel, jeruk, monitor berwarna, dan mobil listrik,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).

    Sementara itu, Budi menuturkan impor barang modal yang naik signifikan adalah mesin sortir, mesin pemanas, komputer, pesawat terbang, dan kapal tanker.

    Di sisi lain, impor bahan baku dan penolong tercatat mengalami penurunan sebesar 3,27% MoM. Adapun, impor bahan baku dan penolong yang turun di antaranya gandum, kedelai, tebu, batu bara bitumen, dan pipa.

    Alhasil, kinerja impor Maret 2025 masih didominasi bahan baku dan penolong dengan pangsa 71,23%, diikuti barang modal 19,56%, dan barang konsumsi 9,21%.

    Secara keseluruhan, impor Indonesia tercatat sebesar US$18,92 miliar. Nilainya naik 0,38% dibandingkan Februari 2025 dan naik 5,34% dibandingkan Maret 2024.

    Jika dibandingkan dengan Februari 2025, kenaikan impor Maret 2025 hanya terjadi pada sektor migas sebesar 9,07%, sementara impor nonmigas turun sebesar 1,18% MoM.

    Adapun, beberapa produk impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada Maret 2025 di antaranya buah-buahan (HS 08) naik 56,63% dan pupuk (HS 31) naik 46,06%.

    Kemudian, kertas, karton, dan barang daripadanya (HS 48) yang naik 29,12%. Kain rajutan (HS 60) naik 23,69%, serta ampas dan sisa industri makanan (HS 23) naik 14,60% dibandingkan bulan lalu.

    Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia didominasi dari China, Jepang, dan Thailand dengan total pangsa 52,21% dari total impor nonmigas Maret 2025.

    Selain itu, beberapa negara asal impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi, di antaranya adalah Pantai Gading yang naik 357,70%, Afrika Selatan 206,68%, Swedia 76,13%, Prancis 68,29%, dan Inggris 40,35% (MoM).

    Secara kumulatif untuk periode Januari—Maret 2025, total impor mencapai US$55,71 miliar, atau naik 1,47% (CtC). Peningkatan impor ini dipicu impor nonmigas yang naik sebesar 2,91%, namun impor migas turun sebesar 5,85% (CtC).

  • Daftar 5 Negara Investor Terbesar RI: Singapura & China Bersaing

    Daftar 5 Negara Investor Terbesar RI: Singapura & China Bersaing

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan Singapura kembali menempati peringkat pertama sebagai negara dengan nilai investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terbesar di Indonesia pada kuartal I/2025.

    Menurutnya, pencapaian ini memperpanjang tren dominasi investasi Negeri Singa yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir dengan nilai investasi dari Singapura mencapai sekitar US$4,6 miliar.

    “Ini sudah selama 10 tahun terakhir Singapura menjadi investor terbesar Indonesia. Adapun di dalam kuartal pertama ini, 5 negara besarnya memang adalah Singapura kurang lebih US$4,6 miliar,” ujarnya di Kantor Presiden, Rabu (23/4/2025)

    Lebih lanjut, dia melanjutkan di posisi kedua dan ketiga berturut-turut adalah Hongkong dan China, masing-masing sebesar US$2,2 miliar dan US$1,8 miliar. Sementara itu, Malaysia dan Jepang berada di urutan keempat dan kelima dengan nilai investasi masing-masing sekitar US$1 miliar.

    Dari sisi geografis, kata Rosan, DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak menyerap investasi, yakni mencapai Rp69,8 triliun atau sekitar 15 persen dari total realisasi investasi.

    Selanjutnya, Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan nilai Rp 68,5 triliun (14,7 persen), disusul Jawa Timur Rp 36 triliun (7,8 persen), Sulawesi Tengah Rp 32,7 triliun (7 persen), dan Banten Rp 31 triliun (6,7 persen).

    Adapun, lima sektor usaha utama yang menjadi tujuan investasi pada periode ini adalah industri logam dasar dan barang logam non-mesin (14,5 persen), transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi (14,3 persen), pertambangan (10,4 persen), jasa lainnya (8,8 persen), serta kawasan industri dan perkantoran (8,1 persen).

    Rosan menambahkan bahwa capaian tersebut menunjukkan resiliensi Indonesia di tengah tekanan geopolitik dan geokonomi global. 

    “Jadi ini saya hanya ingin menggambarkan investasi yang sedang berjalan dan kita melihat di tengah sensi geopolitik yang meningkat, geokonomi yang meningkat, tetapi alhamdulillah kita masih bisa mencapai target investasi,” pungkas Rosan.

  • Prabowo Bakal Hadir & Temui Buruh saat Demo May Day 2025

    Prabowo Bakal Hadir & Temui Buruh saat Demo May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui secara langsung kelompok serikat buruh saat demo peringatan Hari Buruh atau May day pada hari Kamis, 1 Mei 2025.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengemukakan hal itu ketika memberi sambutan pada acara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025).

    “Ya, dikabarkan Pak Presiden Prabowo akan hadir nanti saat acara May Day 2025,” kata Iqbal.

    Jika Prabowo hadir, menurut dia, tercatat akan ada dua presiden RI yang menemui buruh sepanjang sejarah Tanah Air berdiri, terkhusus saat May Day.

    “Pertama yang baru temui buruh adalah Pak Soekarno. Jika Pak Prabowo benar menemui, tandanya beliau adalah orang yang kedua setelah Pak Soekarno,” ujar Iqbal.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KSBSI Hendrik Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Prabowo jika benar akan menemui buruh pada Mayday 2025. Hal ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasinya.

    “Presiden atau pemimpin itu harus mengayomi dan memperhatikan seluruhnya. Jadi, jika nanti pada tanggal 1 Mei ada beliau, kami mengacungkan jempol atas kehadirannya,” ungkap Hendrik.

    Hendrik berharap Prabowo bisa benar hadir dan menemui massa buruh saat Mayday.

    “Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah sulit dalam kehidupannya memang diperlukan,” ucap Hendrik.

  • Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti stimulus untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tanpa menaikkan suku bunga acuan.

    Hal ini seiring dengan keputusan BI terhadap suku bunga acuan alias BI Rate yang ditetapkan stabil pada level 5,75% pada April 2025. Meski begitu, dunia usaha menghormati keputusan bank sentral.

    Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha memahami bahwa BI juga berada dalam posisi yang sulit untuk memutuskan arah suku bunga acuan.

    “Karena di satu sisi kita punya kebutuhan untuk menurunkan suku bunga demi menstimulasi pertumbuhan aktivitas ekonomi di dalam negeri yang sluggish [lamban],” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Namun, Shinta menyampaikan pada saat yang sama, BI juga perlu menyeimbangkan dan menjaga daya tarik suku bunga untuk kepentingan penciptaan stabilitas moneter, terutama terkait nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh gejolak geopolitik-ekonomi global.

    “Jadi kami rasa keputusan yang diambil BI saat ini adalah keputusan yang relatif prudent meskipun bukan yang terbaik atau yang terideal bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, di level suku bunga yang ada saat ini, Apindo memproyeksi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ke arah yang lebih tinggi ke depan, terutama dengan proyeksi peningkatan tekanan eksternal. Hal ini karena ada ketidakpastian iklim ekonomi global yang meningkat usai Presidensi Trump.

    “Apabila suku bunga acuan yang ada saat ini kita biarkan tetap setinggi ini, akan sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan nasional ke level yang lebih tinggi ketika ekonomi nasional sedang mengalami tekanan eksternal yang meningkat,” tuturnya.

    Imbasnya, kata Shinta, potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang ada tahun ini juga berpotensi menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Untuk itu, Apindo mengimbau agar BI dan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menciptakan stabilitas nilai tukar tanpa meningkatkan suku bunga acuan.

    “Bila pun suku bunga acuan harus tetap tinggi pada level ini atau lebih tinggi lagi, pemerintah dan BI perlu menciptakan stimulus moneter dan non-moneter yang efektif,” tuturnya.

    Menurut Shinta, dengan adanya stimulus moneter dan non-moneter bisa menciptakan efisiensi beban usaha di sektor riil agar pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terus positif, meski Indonesia diterpa tekanan eksternal.

    “Kalau tidak ada stimulus-stimulus yang efektif, hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat kurang kuat di akhir tahun,” pungkasnya.

  • KPK Pastikan Usut Debitur ‘Nakal’ LPEI yang Rugikan Negara Rp11,7 Triliun

    KPK Pastikan Usut Debitur ‘Nakal’ LPEI yang Rugikan Negara Rp11,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memeriksa debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga total Rp11,7 triliun.

    Sampai dengan saat ini, KPK baru melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang merupakan pihak dari PT Petro Energy (PE), salah satu dari total 11 perusahaan debitur LPEI yang terindikasi fraud. Sebanyak 11 debitur itu diduga memicu kerugian negara triliunan rupiah.

    Kemarin, Selasa (22/4/2025), penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi di antaranya mantan petinggi LPEI yaitu bekas Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega dan bekas Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan. Keduanya diperiksa soal pemberian kredit ekspor ke PT SMJL. 

    “Keduanya hadir, didalami terkait dengan proses persetujuan pembiayaan kepada PT SMJL,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

    Berdasarkan keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi di LPEI melibatkan lebih dari satu perusahaan yang menerima fasilitas pembiayaan dari negara. 

    Tidak hanya memeriksa pihak debitur yang bermasalah, lanjut Tessa, lembaga antirasuah juga memeriksa para pegawai hingga petinggi LPEI yang ikut mengetahui maupun memberikan persetujuan pembiayaan kepada para perusahaan tersebut. 

    “Nanti tentunya sudah atau yang akan datang dimintakan keterangan perusahaan-perusahaan lain yang berkenaan atau terlibat dengan LPEI itu pasti akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya. 

    Adapun berkaitan dengan PT SMJL, berdasarkan catatan Bisnis, KPK sudah pernah memeriksa sejumlah saksi terkait. Pada 20 Januari 2025, penyidik telah memeriksa pemilik PT Bara Jaya Utama (BJU Group) sekaligus Komisaris Utama PT SMJL, Hendarto, mantan Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI Kukuh Wirawan dan mantan Sekretaris Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi Mutiara Permata Hati.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK mendalami soal penerimaan dan pemberian uang terkait dengan pengajuan kredit LPEI. Penyidik juga mendalami soal fasilitas-fasilitas yang diterima direktur LPEI sesuai dengan aturan. 

    Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya pada 15 November 2024, penyidik telah memeriksa pegawai PT SMJL, Iman Suyitno, dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangkaraya, Bangkit. 

    Dari pemeriksaan itu, penyidik mendalami soal operasional dan keadaan PT SMJL yang sudah dinyatakan pailit. 

    Di sisi lain, penyidik turut mendalami aset-aset yang diduga dimiliki oleh tersangka kasus LPEI berinisial H, di Kalimantan Tengah.

    Adapun, dari total 11 debitur bermasalah yang diduga merugikan keuangan negara Rp11,7 triliun, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy (PE) adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada klaster kasus PT PE, perusahaan itu disebut menerima kredit ekspor senilai US$18 juta pada termin pertama, dan dilanjutkan untuk termin kedua sebesar Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers beberapa waktu lalu.