Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Negosiasi Tarif, Sri Mulyani Bakal Temui Menteri Keuangan AS Scott Bessent

    Negosiasi Tarif, Sri Mulyani Bakal Temui Menteri Keuangan AS Scott Bessent

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk membahas soal tarif Trump. 

    Menurut Sri Mulyani, dia dan jajarannya akan menemui Scott Bessent pada Kamis (24/4/2025) waktu AS, sebagai upaya negosiasi tarif Trump. Sri Mulyani juga mengaku terus berkoordinasi dengan Asean dalam menyikapi tarif respirokal.

    “Sekarang saya di dalam proses untuk menegosiasikan agar kita tidak terkena direct impact yang besar atau signifikan dengan melakukan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025). 

    Untuk diketahui, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sedang berada di Amerika Serikat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G20 serta IMF-World Bank Spring Meetings. 

    Sementara terkait pertemuan Indonesia dengan US Trade Representative (USTR) maupun Secretary of Commerce, Sri Mulyani menyebutkan bahwa perkembangan terkini akan disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Sri Mulyani turut ambil bagian dalam proses negosiasi tarif dengan AS dengan melakukan berbagai langkah konsultasi, termasuk bersama The United States–Indonesia Society (USINDO).

    Dirinya turut bertemu dengan American Chambers of Commerce yang menyampaikan bahwa dunia usaha di AS sendiri akan terus berusaha berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif. 

    “Kadin” versi AS tersebut juga menunjukkan minatnya untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam hal perdagangan maupun investasi. 

    “Perkembangan tarif yang sekarang ini terjadi dan diharapkan bisa suatu saat bisa di deeskalasikan,” tutur Sri Mulyani. 

    Dalam hal untuk meyakinkan para pemilik modal di tengah ketidakpastian, Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini di Tanah Air. 

    Pasalnya, perilaku risk aversion atau penghindaran risiko membuat aliran keluar modal dari negara berkembang, berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uang. 

    Termasuk Indonesia, di mana pelemahan rupiah sempat terjadi hingga menembus Rp17.000 per dolar AS saat operasi moneter masih libur karena momen Idulfitri. 

    Perry menjelaskan pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows US$2,8 miliar akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS. 

    Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada SBN, sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.

    “Langkah yang kami lakukan bersama Ibu Menteri Keuangan di New York ketemu para investor dan saya juga di Washington DC, untuk memberikan penjelasan. Secara umum para investor global memiliki risk appetite yang sangat tinggi. Mereka masih lebih suka ke safe haven asset dan countries,” jelas Perry. 

    Adapun, saat ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih berada di AS untuk memimpin jalannya negosiasi. 

    Terkini, Airlangga yang sejak Selasa (15/4/2025) telah bertolak ke AS tersebut telah bertemu dengan US Trade Rrepresentative Ambassador Greer dan Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk pertemuan teknis lanjutan antara Tim Teknis RI dengan Tim Teknis USTR, pada Rabu (23/4/2025). 

    Dalam pertemuan teknis lanjutan sekarang ini, telah dilakukan penandatanganan Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Treatment of Information Related to Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment and Economic Security.

    Dengan ditandatanganinya dokumen ini, secara resmi mulai dilakukan proses negosiasi tingkat teknis untuk membahas posisi kedua negara dalam isu Tarif Resiprokal Amerika Serikat ini.

    Kedua belah pihak sepakat untuk segera membahas isu-isu teknis dalam perundingan yang rencananya akan dimulai pembahasan substansi teknis dalam waktu dua pekan mendatang. 

    Hasil-hasil perundingan tingkat teknis ini akan dituangkan dalam suatu framework agreement yang nantinya akan memuat hal-hal yang akan disepakati kedua belah pihak.

  • Prabowo Curhat Ada Profesor Nyinyir Koperasi Desa Merah Putih Tak Berguna

    Prabowo Curhat Ada Profesor Nyinyir Koperasi Desa Merah Putih Tak Berguna

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa ada profesor yang menyebut bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tidak berguna. Kendati begitu, dia tidak mengungkap siapa profesor yang dimaksud.

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Rabu (23/4/2025).

    “Ada profesor yang tanya enggak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi desa baru, kalau bisa 80.000, katanya tak ada gunanya,” ungkap Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Namun, sebagai negara demokrasi, Prabowo mengatakan bahwa dia menghargai pendapat profesor tersebut. 

    “Saya khawatir darimana pribadi-pribadi semacam itu, tapi enggak apa-apa, kita demokrasi silakan,” ujarnya.

    Prabowo menuturkan, koperasi desa yang ada nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang dapat membantu masyarakat. Misalnya, untuk membantu petani, koperasi tersebut akan dilengkapi gudang dan kamar pendingin yang dapat menyimpan hasil panen para petani di desa itu.

    Selain itu, Kepala Negara juga berencana untuk menyediakan 1-2 truk guna memudahkan masyarakat desa memasarkan hasil panennya ke daerah lain.

    “Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Prabowo berencana untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa. Dalam catatan Bisnis, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan.  

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih. 

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

  • Mantan Penyidik KPK Harun Al-Rasyid Dilantik jadi Deputi Pengawasan BP Haji

    Mantan Penyidik KPK Harun Al-Rasyid Dilantik jadi Deputi Pengawasan BP Haji

    Bisnis.com, Jakarta — Eks penyidik KPK, Harun Al-Rasyid ditunjuk menjadi Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Badan Penyelenggara (BP) Haji.

    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengemukakan alasan pihaknya menunjuk raja Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK itu adalah untuk memperkuat fungsi di bidang penyawasan dalam penyelenggaraan haji.

    Dia juga optimistis bergabungnya Harun Al-Rasyid ke BP Haji bisa membuat lembaga tersebut semakin transparan dan kredibel serta akuntabel.

    “Dengan dilantiknya Harun Al Rasyid hari ini, kami semakin siap menjawab tugas negara, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menitipkan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan efektif dan membuat jamaah haji semakin nyaman

    “Sesuai arahan Presiden, penyelenggaraan haji harus berjalan dengan prinsip efektif, aman, nyaman, dan transparan,” katanya

    Dia menekankan pentingnya keberanian  berpikir out of the box dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, selama tetap dalam koridor hukum dan regulasi. 

    “Kami ingin menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kualitas layanan jemaah,” ujarnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto, mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, dan salah satu cita-cita besar umat adalah menunaikan haji. 

    “Kita melayani mereka sebagai tamu Allah, maka kita harus amanah dalam menjalankan tugas ini,” tuturnya.

  • GITEX Asia 2025: Menarik Minat Konsumen Korporasi

    GITEX Asia 2025: Menarik Minat Konsumen Korporasi

    Bisnis.com, SINGAPURA – Pengembangan teknologi jaringan di masa mendatang amat bergantung kepada seberapa cepat konsumen korporasi memiliki ketertarikan terhadap teknologi yang telah hadir saat ini. Untuk itu, penetrasi adopsi teknologi jaringan generasi kelima (5G) ataupun generasi keenam (6G) pada segmen ini perlu diakselerasi.

    Setidaknya hal itulah yang tergambar dalam salah satu sesi diskusi pada ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore di Marina Bay Sands, Singapura, Rabu (23/4/2025).

    CEO Layanan Digital Internasional Singtel Anna Yip mengatakan bahwa pihaknya telah berinvestasi dalam 5G, dan saat ini telah berada di tahapan 5G+. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah benar-benar fokus untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan dengan penuh hasil investasi tersebut.

    “Saya kira kita semua setuju. Ini dimulai dengan adopsi konsumen, sekarang berjalan sangat baik di Singapura. Namun, kami perlu melihat lebih banyak lagi adopsi perusahaan,” katanya, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, adopsi konsumen, terutama dari segmen korporasi adalah pendorong utama dimulainya era 5G. Adopsi tersebut, imbuhnya, amat menentukan langkah ke depan. Dia mencontohkan bahwa saat ini pihaknya tengah memulai untuk ke arah 6G.

    “Kami sedang melakukan sesuatu di sana. Kami telah menandatangani perjanjian dengan SPT, misalnya dari Korea Selatan, untuk melihat potensi penelitian dan aplikasi 6G. Selain itu, saya pikir kita harus pindah ke 6G pada waktu tertentu,” jelasnya.

    Anna mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah memastikan bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), komputer kuantum, dan semua teknologi baru. Tujuannya, imbuhnya, agar pihaknya mampu menghadirkan pemanfaatan terbaik dan paling relevan kepada perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah.

    “Ini untuk benar-benar mewujudkan potensi penuh sambil kita melihat, terkadang dalam jangka menengah hingga panjang, terkait bagaimana 6G akan berjalan. Begitulah cara kami memandangnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden Direktur & CEO PT Indosat Tbk. (ISAT) Vikram Sinha pun memberikan pandangan serupa. Dia menjelaskan bahwa pelaku industri telekomunikasi harus memastikan kesiapan ekosistem dalam pemanfaatan teknologi 5G.

    “Tantangannya adalah bukan seberapa siap Anda, melainkan perusahaan tempat Anda bekerja, mereka harus sama-sama siap. Jadi sekali lagi, ini harus melibatkan semua orang,” katanya.

    Setidaknya Vikram memiliki dua pandangan terkait adopsi teknologi 5G. Pertama, pemanfaatan AI mendorong pasar berkembang. Dia menilai bahwa apabila operator dapat meningkatkan penggunaan real-time, hal ini dapat membantu untuk memonetisasi AI sehingga bisa memberikan nilai kepada pelanggan.

    Kedua, dia melihat adanya penurunan biaya produksi data 5G yang lebih rendah ketimbang 4G di India. Dia menjelaskan bahwa biaya juga merupakan elemen yang sangat penting. “Jadi secara pribadi saya optimis, terutama karena AI.”

    Menurutnya, perusahaan operator juga berada dalam posisi terbaik untuk berperan dalam menciptakan AI dan kedaulatan AI. Dia mencontohkan, pada Agustus 2024, saat Capital Market Day, pihaknya telah menyampaikan North Star perseroan, di mana Indosat ingin menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis AI.

    Vikram menambahkan bahwa agar suatu negara berhasil dalam adopsi AI, maka neraca dan laba rugi perusahaan telekomunikasi juga kuat. Hal ini lantaran industri telekomunikasi menjadi penopang adopsi AI bagi masyarakat dan konsumen korporasi.

    “Kami [industri operator] melakukan semua pekerjaan berat yang tidak ingin dilakukan siapa pun. Jadi, saya pikir ini adalah momen penting. Bagaimana kita bekerja untuk memastikan bahwa kita berkolaborasi, membangun, dan bersaing, serta memecahkan masalah dalam skala besar. Kita menghasilkan produk yang memecahkan masalah kehidupan nyata,” jelasnya.

    LEBIH DARI SEKADAR AKSES
    Di sisi lain, Chief Innovation Officer CelcomDigi T. Kugan mengatakan bahwa saat ini merupaan era di mana lebih dari sekedar akses jaringan.

    Dia menjelaskan bahwa aliansi strategis, kemitraan, dan bekerja dengan pemangku kepentingan terkait merupakan langkah untuk benar-benar mentransformasi bisnis agar berkembang dan bergerak maju sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan bisnis.

    “Potensinya sangat besar. Saya pikir kami sangat menantikan untuk melanjutkan pertumbuhan ini dan memastikan bahwa kami dapat memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

    Menurutnya, di Malaysia, pihaknya benar-benar fokus untuk menjadi negara yang mengutamakan digital. Bahkan, otoritas Negeri Jiran telah benar-benar mendorong itu sebagai misi. “CelcomDigi sebagai operator terbesar di negara ini, diharapkan berada di garis depan dalam melakukan ini dan membawanya maju.” (Lukas Hendra T.M)

  • Peluang Bagi Investor, SKK Migas Ungkap 65 Cekungan Migas Belum Tersentuh

    Peluang Bagi Investor, SKK Migas Ungkap 65 Cekungan Migas Belum Tersentuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan saat ini terdapat 65 cekungan atau basin potensi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang belum tereksplorasi.

    Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar menuturkan, secara total Indonesia memiliki 128 cekungan, sementara lebih dari setengahnya belum dikelola.

    “Dari 128, masih ada 65 basin yang masih unexplored. Artinya apa? Lebih besar di atas 50% yang belum di-unexplored,” kata Asnidar dalam Media Briefing Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Lebih terperinci, dia mengungkapkan 128 cekungan tersebut terdiri atas 20 cekungan yang sudah berproduksi. Lalu, 27 cekungan discovery, 5 cekungan terbukti dengan sistem petroleum, dan 3 cekungan indikasi hidrokarbon.

    Kemudian, sebanyak 8 cekungan dengan data geologi dan geofisika serta 65 cekungan belum tereksplorasi.

    Asnidar mengatakan, data tersebut tidak berubah dalam 1 dekade terakhir. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja keras agar cekungan yang belum tergarap bisa dioptimalkan.

    “Nanti kita lihat ada momentum penting berubah, ada yang bergerak nanti. Saat [Blok] Masela onstream nanti, ini membuktikan akan ada naik 1 basin produksi,” jelasnya.

    Dengan potensi tersebut, dia menambahkan bahwa pihaknya masih optimistis terhadap peluang investasi sektor migas di dalam negeri.

    “Ini poin pentingnya adalah, dari 128 ini ada dua hal yang kita highlight di sini adalah peluang. Kalau kita bicara peluang, kita masih optimistis, masih banyak peluang ke depan, dan yang kedua adalah tantangan,” katanya.

    Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, industri hulu migas di Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor. Hal ini dia sampaikan saat mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) tahap II 2024, Rabu (16/4/2025).

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi investor. Hal ini dengan melakukan perbaikan regulasi termasuk perbaikan skema bagi hasil kontraktor, insentif, serta ketentuan kontrak.

    “Kami mengimbau para pemenang lelang wilayah kerja migas untuk dapat melaksanakan dengan baik komitmen pasti yang telah ditetapkan dan segera menyelesaikan kontrak kerja samanya,” katanya. 

    Dalam penjelasannya, Tri menyebutkan, sesuai arahan menteri ESDM untuk mendukung peningkatan produksi migas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, terdapat tiga strategi utama yang dilakukan dengan dukungan kebijakan yang disiapkan.  

    Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan optimalisasi teknologi, mencakup horizontal multi stage fracturing dan penerapan enhanced oil recovery (EOR). 

    Kedua, reaktivasi sumur dan lapangan idle, baik dikerjakan sendiri oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun dikerjasamakan dengan mitra. Ketiga, pemerintah akan melakukan eksplorasi masif. Dalam 2-3 tahun ke depan, akan disiapkan sekitar 60 wilayah kerja migas.

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.

  • China Tak Bergeming! Tolak Negosiasi dan Desak AS Hapus Tarif Impor

    China Tak Bergeming! Tolak Negosiasi dan Desak AS Hapus Tarif Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – China menuntut Amerika Serikat (AS) untuk mencabut semua tarif sepihak dan mengatakan tidak ada pembicaraan atau perundingan untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

    Melansir Bloomberg, Kamis (24/4/2025), juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong menepis spekulasi bahwa telah ada kemajuan komunikasi bilateral antara kedua negara.

    “AS harus menanggapi suara-suara rasional di komunitas internasional dan di dalam perbatasannya sendiri dan secara menyeluruh menghapus semua tarif sepihak yang dikenakan pada China, jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah,” kata He Yadong.

    Dia juga mengatakan setiap laporan tentang perkembangan dalam pembicaraan tidak berdasar, dan mendesak AS untuk menunjukkan ketulusan jika ingin membuat kesepakatan.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komentar Presiden Donald Trump minggu ini yang mengisyaratkan bahwa dia dapat menurunkan tarif pada China yang saat ini mencapai 145% untuk sebagian besar barang tidak akan cukup untuk meredakan ketegangan. 

    Pemimpin AS tersebut sebelumnya mengatakan bahwa semuanya aktif ketika ditanya apakah dia terlibat dengan China dan bahwa Beijing “akan baik-baik saja” setelah pembicaraan selesai.

    China telah menanggapi langkah tarif Trump yang tidak menentu dengan hati-hati. Pada satu titik, Beijing menyebut tingkat pungutan yang tinggi tidak berarti. 

    Otoritas China juga telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak membuat kesepakatan dengan AS yang dapat merugikan kepentingannya, sebuah contoh bagaimana ketegangan perdagangan dapat merusak kepercayaan antarnegara.

    Pernyataan Kementerian Perdagangan itu muncul beberapa jam setelah Pan Gongsheng, gubernur People’s Bank of China (PBOC), memperingatkan tentang ancaman ketegangan yang sedang berlangsung terhadap kepercayaan pada sistem ekonomi global.

    “Semua pihak harus memperkuat kerja sama dan berupaya mencegah ekonomi global tergelincir ke jalur ‘gesekan tinggi, kepercayaan rendah,” kata Pan pada pertemuan G20 di Washington, menurut unggahan media sosial oleh stasiun penyiaran pemerintah China Central Television (CCTV).

    Pan adalah salah satu anggota utama delegasi China yang menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia minggu ini di ibu kota AS, tempat diskusi yang melibatkan AS, Uni Eropa dan anggota G20 lainnya juga berlangsung.

    Peristiwa tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pertama bagi pejabat ekonomi China untuk bertemu dengan tim Trump secara langsung sejak dia menaikkan tarif impor China secara drastis awal bulan ini, sebelum adanya negosiasi formal untuk meredakan ketegangan perdagangan.

    Namun, tidak ada pihak yang mengumumkan adanya pertemuan bilateral meskipun Trump telah melunakkan nadanya terhadap tarif yang diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan China akan tetap terbuka terhadap dunia luar dan dengan tegas mendukung perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral, kata Pan, menurut laporan tersebut.

  • Hyundai Pastikan Pabrik Baterai di RI Tak Terdampak Hengkangnya LG

    Hyundai Pastikan Pabrik Baterai di RI Tak Terdampak Hengkangnya LG

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memastikan pabrik sel baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) milik PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power tetap beroperasi, usai mitranya LG Energy Solution hengkang dari Proyek Titan, kerja sama rantai pasok baterai EV dengan Indonesia Battery Coorporation (IBC).

    Head of Corporate Strategy Hyundai Motors Indonesia (HMID) Hendry Pratama mengatakan, pabrikan sel baterai HLI atau Proyek Omega telah berjalan dan memproduksi sel baterai EV sejak Juli 2024 hingga saat ini. 

    “HLI ini role-nya adalah memproduksi battery cells yang sekarang sudah berjalan sejak Juli 2024 dan atas berita itu tidak ada hubungan langsung dari operasional HLI di Indonesia,” ujar Hendry dalam agenda Indonesia as the Next EV Production Hub, Kamis (24/4/2025). 

    Dia pun menyebutkan bahwa perusahaan patungan Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution itu telah memiliki sumber bahan baku atau raw material yang tidak terikat dengan ekosistem Proyek Titan yang diinisiasi IBC.

    “Karena HLI sendiri bisa sourcing raw material dari sources lain atau pihak lain,” ujarnya. 

    Adapun, pabrik sel baterai EV HLI Green Power berlokasi di Karawang dan merupakan satu dari lima fasilitas produksi baterai EV LG Energy Solution di dunia.

    Pabrik HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat, mulai dibangun sejak 2021. Menelan investasi Rp13,5 triliun, pabrik ini merupakan pabrik sel baterai EV pertama dan terbesar di Asia Tenggara.

    Pabrik yang berdiri di atas areal seluas 319.000 meter persegi tersebut memiliki kapasitas produksi 10 GWh sel baterai dalam setahun dan cukup untuk menenagai 150.000 unit mobil listrik.

    “Sampai sekarang HLI memproduksi battery cell pack yang digunakan oleh HMID untuk di-assemble ke Hyundai, unit kami terutama Kona dan sampai hari ini masih beroperasi seperti biasanya,” jelasnya. 

    Sebagaimana diketahui, LG Energy Solution baru-baru ini mundur dari Proyek Titan, megaproyek baterai kendaraan listrik (EV) yang melibatkan konsorsium Korea Selatan dan Indonesia Battery Corporation (IBC).  

    Namun, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslan mengungkapkan bahwa pemerintah lah yang mendepak LGES lewat keputusan tertuang melalui surat resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikeluarkan pada 31 Januari 2025.

    Alasannya, kata Rosan, negosiasi antara LG dan konsorsium Indonesia telah berlangsung terlalu lama, yakni hampir 5 tahun. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah memilih untuk mengambil tindakan tegas agar proyek tidak berlarut-larut.

    “Itu kenapa dikeluarkan surat itu karena memang negosiasi ini sudah terlalu lama, sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun,” ujarnya kepada wartawan.

    Sementara itu, meski menarik diri dari Proyek Titan, LG menyatakan tetap melanjutkan bisnisnya di Indonesia, termasuk pabrik baterai HLI Green Power.

  • Ahmad Dhani Buka Suara Usai Dilaporkan ke MKD oleh Rayen Pono

    Ahmad Dhani Buka Suara Usai Dilaporkan ke MKD oleh Rayen Pono

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR, Ahmad Dhani merespons pelaporan yang dilakukan oleh musisi Rayen Pono ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

    Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh Rayen, karena semua orang punya hak yang sama di mata hukum.

    “Ya tidak apa-apa, kan semua orang punya hak dalam hukum,” katanya kala ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4/2025).

    Ahmad Dhani mengaku dirinya kala itu hanya salah tulis nama alias typo dalam draf undangan debat terbuka Aksi vs Visi, Fesmi dan Pappri dengan topik UU hak cipta.

    “Itukan draf undangan, draf undangan. Ya itu typo udah disebutkan udah di dalam pembicaraan saya dengan WA kan sudah ada buktinya bahwa itu typo,” beber dia.

    Adapun, kala ditanyai apakah dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Rayen dan meminta maaf, dia hanya menyebut urusannya sudah selesai.

    “Ngapain? Kan sudah selesai urusannya sudah di Whatsapp kan sudah ada,” jawab Dhani.

    Lebih jauh, dia tidak mempermasalahkan dirinya juga dilaporkan ke Bareskrim Polri dan dia berjanji akan datang bila dipanggil.

    Ahmad Dhani Dilaporkan ke MKD DPR

    Musisi Rayen Pono melaporkan anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia didampingi dengan tim kuasa hukumnya.

    Adapun, pelaporannya ini dimaksudkan karena dugaan pelanggaran kode etik atas penghinaan etnis dan ras yang dilakukan Ahmad Dhani terhadap marga Pono, marga dari Nusa Tenggara Timur (NTT). 

    “Jadi, berkas kami sudah diterima [MKD]. Jadi memang birokrasinya itu setelah berkas diterima, kemudian diverifikasi, dan 14 hari kerja setelah verifikasi, akan ada pemanggilan untuk cross check,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Rayen menuturkan ini adalah bentuk keseriusan pihaknya menanggapi hal yang dilakukan oleh Ahmad Dhani, terlebih saat ini Dhani menjadi anggota dewan bukan sebatas musisi saja. 

    “Mas Dhani sebagai anggota Komisi X, itu Seni, Budaya, Pendidikan, Olahraga, dan lain-lain. Itu harusnya paham benar marwah ini. Sebenarnya itu, teman-teman. Kalau Mas Dhani itu bukan anggota Dewan, mungkin nggak akan seperti ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, kuasa hukum Rayen, Amon Fiago Sianipar menyebut ada lima bukti yang pihaknya sampaikan kepada MKD untuk melaporkan Ahmad Dhani.

    Bukti ini di antaranya berupa tangkapan layar WhatsApp yang sudah beredar, video rekaman yang ditaruh di flashdisk dan sudah terverifikasi, hingga file-file yang juga sudah diverifikasi.

  • Ditinggal LG, Huayou Bakal Garap Sebagian Besar Proyek Baterai RI

    Ditinggal LG, Huayou Bakal Garap Sebagian Besar Proyek Baterai RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menyebut Zhejiang Huayou Cobalt Co. bakal mengisi sebagian besar investasi dalam proyek baterai berbasis nikel terintegrasi di Indonesia setelah LG Solution hengkang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menuturkan Huayou bakal berinvestasi sekitar US$8,6 miliar atau Rp145,2 triliun.

    “Pastinya (investasi Huayou) US$8,6 miliar,” kata Rosan saat ditemui pasca Indonesia AI Day for Mining Industry 2025, Kamis (24/4/2025).

    Di hubungi secara terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut total investasi US$9,8 miliar dalam proyek baterai memang terbagi menjadi dalam empat joint venture.

    Join venture tersebut terdiri dari investasi hulu tambang, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, dan pabrik sel baterai. Saat ini, satu dari empat joint venture tersebut sudah berjalan yaitu proyek sel baterai PT Hyundai LG Indonesia (HLI) dengan investasi US$1,1 miliar hingga 1,2 miliar.

    “Nah US$9,8 miliar itu merupakan estimasi total investasi dari keseluruhan ekosistem baterai. Dari jumlah itu, sekitar US$1,1 hingga 1,2 miliar sudah terealisasi dalam proyek sel baterai HLI,”

    HLI sendiri merupakan pabrik sel baterai mobil listrik milik konsorsium LG ES dan Hyundai Motor Group diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Rabu (3/7/2024). Pabrik baterai ini merupakan yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara.

    Dengan adanya investasi yang sudah terealisasi, Nurul menyampaikan masih terdapat kebutuhan investasi sekitar US$8,6 hingga 8,7 miliar untuk menyelesaikan keseluruhan proyek.

    Nurul menuturkan, Huayou direncanakan bakal mengisi kekurangan investasi dari proyek baterai yang sudah ditinggalkan oleh LG tersebut.

    Namun, Huayou kata Nurul tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan bekerjasama dengan partner-partner lain yang sedang dalam penjajakan. 

    “Tapi yang jelas, kontribusi Huayou very clear dia akan punya kontribusi di hampir sebagian besar ekosistem ini,” ucapnya.

    Diberitakan sebelummya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, perusahaan asal China, Huayou bakal menggantikan LG Energy Solution dalam proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Oleh karena itu, dia memastikan proyek investasi kendaraan listrik (EV) senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun itu tetap berjalan sesuai rencana.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, proyek ini mencakup pengembangan rantai pasok baterai EV secara terintegrasi, mulai dari penambangan hingga produksi baterai.

    Sebagai bagian dari komitmen investasi tersebut, pada 3 Juli 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik sel baterai EV pertama di Indonesia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. 

    Pabrik ini adalah hasil kerja sama antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melalui PT HLI Green Power dan telah beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10 Gigawatt hour (GWh).

    Bahlil pun menegaskan bahwa secara keseluruhan proyek tidak mengalami perubahan mendasar. Adapun, yang terjadi adalah penyesuaian mitra investasi dalam struktur joint venture (JV).

    “Secara konsep, pembangunan dari grand package ini tidak ada yang berubah. Infrastruktur dan rencana produksi tetap sesuai dengan peta jalan awal. Perubahan hanya terjadi pada mitra investor, di mana LG tidak lagi melanjutkan keterlibatannya pada JV 1, 2, dan 3 yang baru, dan telah digantikan oleh mitra strategis dari Tiongkok, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ungkap Bhalil melalui keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).